/1986 atas nama TONY HERMANSYAH, SHM No. 123/1986 atas nama BOY IHWANSYAH, SHM No. 132/1998 atas nama YENI RUSBIANTI, SHM No. 133/1998 atas nama ASDI SURIANSYAH dan SHM No. 134/1998 atas nama JONY HERMANSYAH yang ditandatangani oleh ROMADHON MUBAROK dan HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (Petugas yang melaksanakan pengukuran) serta ditandatangani oleh TUTIK NURYATI, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan;

Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan KabupatenKonawe Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah).10. 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Kepala Seksi SurveiPengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah).9. 1 (Satu) lembar Peta Kondisi Eksisting Dilapangan (Lampiran D. 201 C)dengan skala 1 : 3000 untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM133 dan SHM 134 dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yangditandatangani oleh HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Kepala SeksiSurvei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah);10. 1 (satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

Kepala SeksiSurvei Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Konawe Kasubsi Tematik danPotensi Tanah).10. 1 (Satu) lembar peta Lampiran D.I 201 C) dengan skala 1 : 3000untuk SHM 121 SHM 122, SHM 123, SHM 132, SHM 133 dan SHM 134dengan nama pemohon TONY HERBIANSYAH yang ditandatangani olehHENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (An.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Fery Skala Apria Bin Zaenudin Romania) terhadap Penggugat ( Siti Umayah Binti Achmad Abdul Patah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat tanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil, dan KAWIDJAJA HENRICUSANG Alias ANGKAHONG serta DR.

DENISUSANTO Bin HERMANTOBahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik Kejari Bogor.Halaman 175 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.BadgBahwa saksi adalah anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pada KantorKoperasi dan UMKM Kota Bogor tshun 2014; dan tugas Tim PengadaanTanah Skala Kecil adalah salah satunya menetapkan besarnya ganti rugi atasyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.Bahwa diantara tugas Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut yangberkaitan langsung dengan tugas saksi

Selanjutnya Rapat Tim Skala Kecil Pengadaan Lahan untuk Relokasipedagang kaki lima eks.

M.A.Salmun pada Kantor Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota BogorTahun 2014.Bahwa Tim pengadaan tanah skala kecil pasar umum sebagai relokasipedagang kaki lima eks. M.A. Salmun pada Kantor Koperasi Dan UsahaMikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun 2014 tersebut diketuai oleh KepalaKantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor.Bahwa tugas saksi selaku anggota tim pengadaan tanah skala kecil yaitu :a.

IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;Bahwa menurut Ahli jika prosedur pengurusan perizinan untuk skala rakyat,perizinan skala menengah dan perizinan skala besar sesuai dengan undangundang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, yaitu :1.

Prosedur Perizinan Skala Rakyat, Pelaku Usaha Pertambangan(Skala Rakyat) harus menyampaikan surat permohonan IzinPertambangan Rakyat (IPR) kepada Gubernur sesuaikewenangannya apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.2.

Prosedur Perizinan Skala Menengah Dan Skala Besar, untukPemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik Mineral Logam danBatubara harus menyampaikan surat permohonan Izin UsahaPertambangan (IUP) kepada Menteri atau Gubernur sesuaikewenangannya, apabila lokasi sudah memenuhi persyaratan yangdiatur dalam perundangundangan pertambangan umum yangberlaku.Bahwa menurut Ahli jika kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwayang perannya Sebagai Operator alat berat jenis Excavator dan SaksiKasmiran Alias Ikas

Skala Desa Sei. LimbatKab.

Skala Desa Sei, Limbat Kab.

Skala Desa Sei. Limbat Kab.

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH WilayahI Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

Turut Tergugat sudahpernah menjelaskan kepada Penggugat maupun terhadap Tergugatbahwasanya surat ukur dalam sertifikat memiliki karateristik tertentu,dimana terdapat angka ukur, keterangan batas, serta skala yang dapatdijadikan sebagi acuan data spasial maupun tektual dari Ssuatu produksertifikat yang menujukan letak, luas dan bentuk.

Dalam pemahamannyaapabila ada kesalahan dalam penulisan angka ukur pada sisi bidangtanah tergambar, maka skala menjadi stadar acuan untuk menentukanluas dari bidang tanah tersebut. Dalam permasalahan ini sesuai dengandata yang ada, ada kekeliran penulisan angka ukur apabila kitamenyesuaikan dengan skala yang ada, dimana 89 x 90 M2 adalah salah,sesuai Skala angka tersebut merupakan 68 x 90 M2 sehingga luastersebut yaitu 6.105 M2;3. Poin ke 17 dalam duduk perkara halaman 3.

Bahwa posisi pada saat itu yaitu+t 1 mil laut sebelah timur PulauAnyer Kepulauan Seribu Jakarta, saat saksi DURYAT yang bertindaksebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Terdakwa yang bertindaksebagai Nakhoda Kapal sedang berlayar diatas kapal perikanan KMSurya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menuju Pelabuhan MuaraBaru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair PoldaMetro Jaya yang sedang melakukan patroli skala besar untuk dilakukanpemeriksaan kelengkapan kapal berikut kelengkapan

keSyahbandaran Utama Tanjung Priok dan dikeluarkan di Tanjung Priok; Bahwa posisi pada saat itu yaitu + 1 mil laut sebelah timur PulauAnyer Kepulauan Seribu Jakarta, saat saksi DURYAT yang bertindaksebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Terdakwa yang bertindaksebagai Nakhoda Kapal sedang berlayar diatas kapal perikanan KMSurya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menuju Pelabuhan MuaraBaru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair PoldaMetro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

Putusan Nomor 1341/Pid.B/2018/PN Jkt UtrDitpolair Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli skala besaruntuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal berikut kelengkapan bukupelaut; Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi IMRON ROSADI danSaksi KRISMAN NAIBAHO diketahui adanya kejanggalan terhadap BukuPelaut No.

Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 10.30wib bertempat pada posisi + 1 mil laut sebelah timur Pulau AnyerKepulauan Seribu Jakarta, saat ia terdakwa KHA TU AN yang bertindaksebagai Nahkoda Kapal dan saksi DURYAT Bin SANDU yang bertindaksebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sedang berlayar diatas kapalperikanan KM Surya Hasil laut 5 dari laut mencari ikan/cumi menujuPelabuhan Muara Baru Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal PatroliDitpolair Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah Desa SipagabuKecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir berdasarkan hasil titik koordinat yangtelah diambil, kemudian di plot ke dalam peta skala 1 : 250.000,00 pada lampiranKeputusan Menteri Kehutanan R.I.

onslaagten van rechtvervolging) dan/atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 39/G/2013/ PHI.PBR.tanggal 16 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI : Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterimaDALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat struktur dan skala

Bahwa sesuai dengan pertimbangan Judex Facti sebagaimana tersebut pada angka3.1 di atas, Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan dan menafsirkanketentuan hukum yang berlaku karena apabila didalam suatu perusahaan tidak adastruktur dan skala upah yang berlaku diperusahaan, tidak adanya perjanjian kerja danatau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang mengatur tentang hakdan kewajiban dan syaratsyarat kerja maka seharusnya Judex Facti didalam amarputusannya membuat struktur dan

skala upah yang berlaku secara umum untukseorang direktur utama dan tidak membuat putusan yang mengambang dan tidakmempunyai kepastian hukum sebagaimana amar putusan dalam perkara a quo;.

Seharusnya untuk menetapkan keberadaan sumursuban 4 apakah berada di Kabupaten Musi Rawas atau Kabupaten Musi3.8.3.9.3.10.aeLL,Banyuasin, digunakan peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun1926 ;f.

Peta topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun 1926 pernah disepakatioleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin untuk menetapkan pilar batas P1 s/d P6 dan P11 s/d P14,sedangkan untuk penegasan pilar P7 s/d P10 (Lokasi Suban 4),penggunaan Peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun 1926 tidakdisepakati Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Resume Pelacakandan Pemasangan Pilar Batas sementara Kabupaten Mura KabupatenMuba) dan Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat

Seharusnya untuk menetapkan keberadaan sumursuban 4 apakah berada di Kabupaten Musi Rawas atau Kabupaten MusiBanyuasin, digunakan peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun1926 ;f.

1 : 100.000, sesuai denganKetentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun2006 yang berbunyi : Peta batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengunakan skala minimal :1 Provinsi 1 : 500.000;2 Kabupaten 1 : 100.000;3 Kota 1: 50.000;Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 yang telah disefakati untuk pengukurandan penentuan batas daerah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten MusiBanyuasin, maka oleh karena itu tidak ada alasan hukum yan membenarkanPihak Penggugat untuk tidak mematuhi

Asaskeamanaan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalumemperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, danpengoperasiannya.Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasisenantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaandan keterbukaan.TERGUGAT LALA KARENA MENGNINKAN KEGIATAN MONOPOLIDENGAN SKALA NASIONAL PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz TANPAMELALUI SISTEM LELANGBahwa pada tanggal 3 Juli 2014 TERGUGAT telah melakukan SIARANPERS TENTANG

Bahwa Penggugat dalam Petitum angka 4 meminta agar MajelisHakim: menghukum TERGUGAT untuk memberikan izinpenggunaan frekuensi radio selebar 30 MHz pada pita frekuensiradio 2.3 GHz dengan cakupan skala nasional kepadaPENGGUGAT,.

Bahwa selain itu juga, Petitum Penggugat dimaksud dapatdisimpulkan bahwa Penggugat telah memanfaatkan forumPengadilan sebagai lembaga judikatif yang agung untukmengambil keuntungan sendiri dengan meminta izin penggunaanfrekuensi radio selebar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2.3 GHzdengan cakupan skala nasional.3. Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Berdasar Hukuma.

Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada angka 47halaman 22: .. tindakan Tergugat yang membiarkan adanyamonopoli dengan skala nasional dengan melakukan pelanggaranterhadap PM No. 22/PER/M.KOMINFO/04/2009 jelasjelas telahmerugikan PENGGUGAT yang hanya dapat beroperasiberdasarkan zona yang dimenangkan saja, sedangkan pihakpenerima realokasi dapat beroperasi dengan skala nasional tanpamelalui proses seleksi dan lelang, sehingga pada akhirnyaPENGGUGAT kalah bersaing.c.

Dalam hal ini dalil Penggugat dalam gugatan tidak samasekali mendasarkan tuduhan monopoli tersebut pada ketentuantentang Monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, sertatidak ada argumentasi, alasan maupun penjelasan dari Penggugatterkait ketentuan UU No. 5 Tahun 1999yang mana yangdilanggar.Sehingga menurut hukum dalil gugatan Penggugattersebut di atas, yang menyatakan bahwa Tergugat telahmembiarkan adanya monopoli dengan skala nasionalHalaman 30 dari 52 Put.

1 :500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Pertanaian RINo.639/Kpts/Urn/9/1982 tanggal 1 September 1982), Peta KawasanHutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat SulawesiTenggara Skala 1 : 250.000.

(Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.465/Menhut1I/2011 Tanggal 9 Agustus 2011) dan Peta PerkembanganPengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara SampaiDengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000 (Lampiran keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.

NPM)pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di ProvinsiSulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000(Lampiran keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.8115/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/II/2018 Tanggal 23 November2018) dengan menggunakan aplikasi Arcgis 10.3 pada BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XXII Kendari bahwa titiktitik Sudut dan polygon lokasi Bukaan Tambang PT. Natural PersadaMandiri (PT.

Natural Persada Mandiri) pada Peta PerkembanganPengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara SampaiDengan Tahun 2017 Skala 1 : 250.000 (Lampiran keputusan MenteriLingkungan Hidup dan = Kehutanan No.

Hasil overlay danpenelaahan tersebut telah dituangkan dalam Peta Hasil Pengecekan LapanganPT Natural Persada Mandiri dengan Skala 1 : 50.000;Menimbang, bahwa areal penambangan Terdakwa masuk dalamkawasan hutan lindung berdasarkan hasil ploting titik koordinat ke dalam PetaPerkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggarasampai dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018

Bahwa oleh karena proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)Pasal 21 ayat 2 mengenai struktur dan skala upah tidak ada kesepakatanantara Penggugat dengan Para Tergugat (26 orang) maka Penggugat danPara Tergugat bersamasama mengajukan Mediasi kepada DinasKetenagakerjaan Kota Tangerang untuk dimediatori. (Bukti P2);.

Pancayasa Priamatangguh milikPenggugat dengan tuntutan agar struktur dan skala upah harus transparandan harus dirundingkan kepada Serikat Pekerja padahal masalahnya sedangdalam proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;Bahwa akibat aksi demo (mogok kerja) yang dilakukan oleh para Tergugat(26 orang) Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar karenaselama terjadi aksi demo (mogok kerja) produksi berhenti;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92 ayat 1menyatakan: Pengusaha

menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, danproduktivitas;Jadi menurut isi undangundang ini bahwa mengenai struktur dan skala upahsebenarnya adalah hak prerogatif Pengusaha/Penggugat dan tidak perluharus diberitahukan atau dirundingkan kepada serikat pekerja;10.

Bahwa oleh karena struktur dan skala upah adalah hak prerogatif Penggugat11maka tuntutan para Tergugat adalah tuntutan yang tidak normatif dan aksidemo (mogok kerja) pada tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan 11Desember 2010 yang dilakukan oleh para Tergugat (26 orang) adalah aksidemo (mogok kerja) yang tidak sah dan melanggar UndangUndang;.Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 pada saat berlangsung demo(mogok kerja) Penggugat memanggil para Tergugat (26 orang) secara resmibaik melalui Surat tertulis

diri.Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabusabutidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment dari Tim Assesment TerpaduPropinsi Bali Nomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016yang dalam kesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni RasmanaPutra terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina(sabhu) secara rekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan sertaterindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina)dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UndangundangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina) dan terdaftar dalamGolongan I nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina) dan terdaftar dalam15Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

pangaBahwa kegiatan peredaran pangan jenis nijin edar tidak ada jaminan mutu keamanan daribentuk minuman jenis arak yang mengandungk produksi maupun distribusi dari badan POM ;inuman arak bali untuk diperdagangkan kepadalegiatan melawan hukum karena selain tidak adaberupa ijin edar juga tidak punya iin distribusihm Perda Nomor 4 Th 2011 dan perbup No.dan pengawasan peredaran minuman beralkoholnh sebelum produk diedarkan harus mendapatkanijin edar /registrasi yakni berupa nomor MID/ML untuk produk skala

besar / high risk danPIRT untuk skala kecil / low risk tujuannyal Bahwa dalam mengedarkan produk panmengandung alkohol harus terlebih dahuluyuji bacteriologis sebagaimana persyaratarproduk terjamin ;4.

Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produk diedarkan harus mendapatkan ijinedar /registrasi yakni berupa nomor MD/ML untuk produk skala besar / high risk dan PIRTuntuk skala kecil / low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu keamanan ; Bahwa dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high risk seperti minumanmengandung alkohol harus terlebih dahulu dilakukan uji labolarorium berupa uji kimia dan ujibacteriologis sebagaimana persyaratan mendapatkan ijin edar tujuannya adalah

Berdasakan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 :100.000 SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 422/Kpts11/1999 tanggal 15 Juni 1999 ;2. Hasil Pembacaan Lintang Geografis pada Peta Kawasan Hutan tersebutdi atas, TKP termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Pasaman ;3. Di tempat kejadian peristiwa ditemukan :a. Hutan yang telah diimas dan sebagian kayu ditebang seluas lebihkurang 7 (tujuh) ha. ;b.

Dan perkaraperkara yang Jaksa/Penuntut Umum sebutkan di atasadalah skala prioaritas dari pemerintahan dan juga aspirasi yangberkembang dimasyarakat di mana masyarakat sangat geram sekalidengan tindak pidana kehutanan, sehingga dengan dibebaskan kasusTerdakwa MARDIANTO pgl.

Menerima / membeli pasir timah dari Tambang Inkonvensional (Tl) /Tambang Skala Kecil (TSK) yang diusahakan oleh rakyat / masyarakat KobaBangka Tengah, Bangka Selatan dan masyarakat sekitarnya di wilayahPropinsi Bangka Belitung melalui sub kontraktor, rekanan atau Mitra PT.Koba Tin.Bahwa untuk menjadi rekanan / Mitra PT.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, haltersebut tidak pernah dijelaskan oleh para terdakwa dan para rekanmenjelaskan batasbatas wilayah yang ditambang oleh masingmasingTambang Inkonvensional (Tl) / Tambang Skala Kecil (TSK).Selanjutnya blangko Perjanjian Imbal Jasa (PlJ) yang telah ditandatanganioleh para sub kontraktor tersebut diteruskan oleh staf sekretaris PT.

Koba Tin.Atas dasar hal tersebut, terdakwa DATO MOHD ANUAR bin SIDEK selakuPresiden Direktur PT, Koba Tin telah memberi surat keterangan pengirimanyang menyatakan seolaholah biji pasir timah yang dikirim oleh para subkontraktor berasal dari Tambang Inkonvensional (Tl) / Tambang Skala Kecil(TSK) dalam Wilayah Kontrak Karya (WKK) PT.

Koba Tin, padahal sebenarnyabiji pasir timah tersebut sebagian besar berasal dari Tambang Inkonvensional(Tl) / Tambang Skala Kecil (TSK) diluarWiiayah Kontrak Karya (WKK) PT. KobaTin.Selanjutnya biji pasir timah yang berasal dari luar Wilayah Kontrak Karya (WKk)PT. Koba Tin tersebut, berdasarkan perintah terdakwa Ill MATHIASHARYANTO, ditampung dalam gudang PT.

Citra Adikarya Semesta.Bahwa biji pasir timah yang dikirimkan / dibeli dari para Perusahaan tersebut,diperoleh dari Tambang Inkonvensional (Tl) dan Tambang Skala Kecil ( TSK)yang tidak mempunyai Kuasa Pertambangan.Selanjutnya biji pasir timah yang berasal dari Perusahaan tersebut diolahmenjadi timah batangan dan dijual ke luar negeri.Hal. 7 dari 28 hal. Put.

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakandalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caraHal 3 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINmencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakanHal 5 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINdalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caramencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

rumahtangga berupa pencantuman tanda PIRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatanmaupun izin edar dalam skala pabrikan berupa pencantuman tanda MD dan tandaML yag diterbitkan oleh BPOM dan izin edar dari dan persetujuan dari KeamananBahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN setelah membuat minumanberupa arak jowo atau cukrik selanjutnya telah menjual minuman yang biasadisebut arak jowo atau cukrik tersebut kepada saksi RIWAYAT Bin SIMAN denganharga per kardus isi 12 botol ukuran 1,5 liter sebesar Rp. 290.000

SOLIKIN menjualnya; Bahwa terdakwa WINANTO Bin SOLIKIN dalam menjual minuman arakjowo atau cukrik tidak memberitahukan bahanbahan apa saja yang digunakanHal 7 dari 22 hal Putusan No. 150/Pid.Sus/PN Gpr a.n Tdw WINANTO Bin SOLIKINdalam membuat minuman arak jowo atau cukrik tersebut yaitu dengan caramencantumkan label dalam botol kemasan yang memuat keterangan tentangbahanbahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya dan terdakwaWINANTO Bin SOLIKIN tidak memiliki izin edar, baik izin edar dalam skala

Pekebun adalah orang perseorangan warga negaraIndonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skalausaha tidak mencapai skala tertentu.h. Hasil Perkebunan adalah semua produk TanamanPerkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produkutama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan,produk sampingan, dan produk ikutan.I.

Pemasaran Hasil Perkebunan.Bahwa menurut Ahli Kegiatan Penyediaan Lahan tersebutadalah Kegiatan Pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa terdakwa NURDIN als CAMAT tersebut dapat dikategorikansebagai pekebun pinang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 9UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbuny) orangperseorangan warga negara indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu", artinya orang perorangberlaku kepada siapa

saja yang melakukan kegiatan perkebunan tersebut; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.98 / Permentan /OT.140 / 9 / 2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman PerizinanUsaha Perkebunan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan skala usahatidak mencapai skala tertentu tertentu sebagaimana tertuang dalampengertian perkebun tersebut adalah luas lahan atau areal yang dikelolauntuk perkebunan tersebut tidak melebihi dari 25 Ha (dua puluh limahektare).

sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengancara membakar;Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Perkebunanadalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen,pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.Sementara yang dimaksud dengan Lahan Perkebunan adalahbidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.Menimbang, bahwa pekebun adalah orang perseoranganwarga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor 05 / PERMENTAN / KB.410/ / 2018diterangkan sebagai berikut :Penjelasan BAB II tentang Kegiatan Pembukaan dan atauPengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar terdapat padapasal 8:(3) Pelaku usaha perkebunan dalam kegiatan pembukaan danatau pengolahan lahan perkebunan wajib dilakukan dengantanpa membakar.(4) Pembukaan dan atau pengolahan lahan perkebunansebagaimana yang dimaksud pada