Nomor 2699 kK/Pdt/2015ijin dari Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menguraikan kapan(tempus) dan dimana (/ocus) serta siapa pihak yang melakukanpembangunan Jalan Pemda tersebut.

dengan Penggugat;Bahwa objek gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenaipembangunan Jalan Pemda di Kecamatan Pangkalan Kerinci, KabupatenPelalawan, dimana tanah atas lahan yang diakui milik Penggugatsebagiannya dipakai untuk pembangunan jalan namun Penggugat tidakmendapatkan ganti rugi;Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Turut Tergugat selepasTahun 2003 telah melakukan pembangunan Jalan di atas tanahberperkara tanpa ijin dari Penggugat, namun Penggugat tidak dapatmenguraikan kapan (tempus

Kasasi pada pokoknya mendalilkanmengenai pembangunan Jalan Pemda di Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan, dimana tanah atas lahan yang diakui milikTermohon Kasasi sebagiannya dipakai untuk Pembangunan Jalan namunPara Termohon Kasasi tidak mendapatkan ganti rugi; Bahwa Termohon Kasasi pada pokoknya mendalilkan Para PemohonKasasi selepas tahun 2003 telah melakukan pembangunan Jalan di atastanah berperkara tanpa ijin dari Termohon Kasasi, namun TermohonKasasi tidak dapat menguraikan kapan (tempus

Bahwa terhadap perkara a quo sekalipun tempus delicti dan locusDelicti terjadi diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokertoakan tetapi mengingat saksi saksi dalam perkara Aquo sebagianbesar adalah bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan NegeriPurwokerto, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP , makaPengadilan Negeri dimana terdakwa bertempat tinggal , berdiamterakhir, ditempat terdakwa ditemukan atau ditahan, berwenangmengadili terdakwa dimaksud asal saja sebagian besar dari saksisaksi

dan diancampidana dalam Pasal 36 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999Tentang Jaminan Fidusia Atau> Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 372 KUHP;Bahwa dalam UndangUndang Nomor : 08 Tahun 1981 tentang KUHAPada beberapa bentuk eksepsi mengenai dakwaaan yaitu : Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan (Pasal 143 Ayat (2)KUHAP); Dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa (Pasal143 Ayat (2) huruf a KUHAP); Dakwaan tidak menyebut locus delicti dan tempus

Bogor, karena sebagian besar para saksi berdomisilidekat dengan Pengadilan Negeri Purwokerto, berdasarkan ketentuanPasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Purwokerto berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini.....Bahwa dimasukkannya Pasal 84 Ayat (2) KUHAP oleh Penuntut Umumdalam surat dakwaan tentunya bukan tanpa dasar dan alasan karenasekalipun tempus delicti dan locus delicti tindak pidana yang didakwakanterjadi diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto akan tetapilaporan terjadinya

dalildalil permohonan Pemohon tersebut, danmenemukan halhal sebagai berikut : e Bahwa ketika MUJIANTO bin PUJO SUWITO tahun 2006 menikah denganPemohon MUJIANTO bin PUJO SUWITO bellum berstatus duda;e Bahwa Pemohon dan MUJIANTO bin PUJO SUWITO menikah dalam keadaanMUJIANTO bin PUJO SUWITO masih mempunyai istri bernama ROHANABintt DAUD HASBULLAH dan telah mempunyai 2 anak, yaitu DIAH RARASATI Bin MUJIANTO (Termohon I) dan PARIS PREDESKA Bin MUJIANTO(Termohon II) ; Menimbang, bahwa saat kejadian hukum (tempus

dimana para saksitersebut melakukan penggeledahan dirumah dan kamar tidur Terdakwa, diatasmeja di kamar tidur Terdakwa telah diketemukan sabusabu dan plastik klip,sedangkan timbangan elektrik ditemukan di lemari dalam kamar tidurMenimbang, bahwa barangbarang tersebut diakui dan dibenarkan milikTerdakwa ; 22 n nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn eeMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menelitidari tuntutan Penuntut Umum, pada halaman 6 (enam) III, keteranganTerdakwa, ternyata tentang tempus

delictie dan locus delictie berbeda denganyang tertuang dalam surat dakwaan maupun dalam fakta didalam persidangan ;Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan dan dalam fakta persidangan,bahwa locus delictie disebutkan didalam kamar tidur di rumah Jalan TembaanNo. 59 Surabaya dan tempus delictie pada hari Kamis tanggal 07 April 2011,sekira pukul 21.45 wib, sedangkan di halaman 6 (enam) III tuntutan PenuntutUmum disebutkan locus delictie di Plemahan Gang VIII / 20 Surabaya, dengantempus delictie pada hari

Kamis tanggal 30 Desember 2010 sekira jam14.00 wib ; 19Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mengerti darimana JaksaPenuntut Umum menguraikan locus delictie dan tempus delictie yang berbedadengan dakwaan maupun fakta di persidangan seperti itu ;Menimbang, bahwaterbukti dipersidangan 2 (dua) orang yang saksiyang diajukan Penuntut Umum maupun saksi yang dibacakan dari BAP,ternyata menyita narkotika jenis sabusabu yang disimpan diatas meja dalamkamar tidur Terdakwa dan bukan dalam keadaan Terdakwa aktif

Hukum Terdakwa secara keseluruhan.2 Menyatakan Surat Dakwaan yang telah disusun di bawah No Reg Perkara PDM62/TASIK/05.13 tanggal 15 Mei 2013 batal demi Hukum atau setidak tidaknya tidakdapat diterima.3 Membebankan biaya perkara kepada Negara.Menimbang bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa PenuntutUmum memberikan tanggapan Replik yang pada pokoknya menyatakan : Bahwa Surat dakwaanPenuntut Umum nomor register PDM62/Tasik/05.13 tanggal 15 telah memuat waktu dantempat kejadian (tempus

cermat , jelas dan lengkap menyebutkan mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebut Waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.Menimbang bahwa ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut merupakan ketentuanyang disyaratkan oleh Undangundang yaitu sebuah surat Dakwaan Harus memenuhi SyaratFormil dan syarat Materiil .Menimbang bahwa Setelah Majelis Hakim mencermati surat Dakwaan Penuntut UmumNomor PDM62/Tasik/ 05.13 tanggal 15 Mei 2013 telah memuat secara lengkap waktu dantempat kejadian (tempus

Tidak menyebut /ocus delicti dan tempus delictiPasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menegaskan, surat dakwaan harusmenyebut dengan jelas locus delicti dan tempus delicti. Mengenai bentukkelalaian : lalai menyebut keduanya, atau hanya lalai menyebut salah satudiantaranya. Misalnya menyebut tempus delicti, tetapi tidak menyebut /ocusdelict? atau sebaliknya.

Nomor : 72 PK/Pid.Sus/2014Kejahatan/Tindak Pidana dalam perkara pidana in casu dengan alasansebagai berikut:1.Bahwa Tempus dan Locus terjadinya Tindak Pidana yang dilakukanTerdakwa/Terpidana dalam putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu175/Pid.B/2008/PN.Kefa, dilakukan Terdakwa/Terpidana dengan caramengangkut kayu jati gelondongan milik Terdakwa/Terpidana yang dibelidari masyarakat pada tanggal 08 Mei 2008, dimana kayu gelondonganmilik Terdakwa/Terpidana tersebut telah diturunkan di Meubel PasarBaru

ukuran yangdibutunkan untuk membangun rumah tinggal Terdakwa/Terpidana,namun ditangkap oleh Kaur BIN OPS Reskrim Pokes TTU, karenapengangkutan kayu oleh Terdakwa tidak dilengkapi "SKSHH", melanggarPasal 50 ayat (8) huruf "h" jo Pasal 78 ayat (7) UU No, 41 Tahun 1999tentang Kehutanan;Bahwa Hakim/Judex Facti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu dalamperkara Pidana Nomor : 175/Pid.B/2008/PN.Kefa yang telah berkekuatanhukum tersebut dinilai telah keliru dan salah dalam penerapan hukumsehubungan dengan Tempus

Waktu peristiwa pidana terjadi atau dalamhukum pidana dikenal dengan istilah Tempus Delicti adalah pada tahun 2012sehingga dasar hukum keputusan a quo adalah Pasal 87 ayat (4) huruf bUndang Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal250 huruf b Peraturan Pemerintah Tahun 2017 tentang Managemen PegawaiNegeri Sipil adalah menerapkan peraturan perundangundangan yang berlakusurut dan jelas jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,antara lain : == 9 n= 222 on nnn non

Sehingga sangat perlu untuk mengetahui kapan peristiwapidana dilakukan (Tempus delicti);6. Pasal 58 ayat (6) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdminstrasi Pemerintahan 5 "Bahwa Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindarikerugianyang lebih besar dan atau terabaikan hak warga masyarakyat ;7.

persentuhan dengan benda tumpul padalokasi cedera.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar pasal 312 UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan AngkutanJalan.Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2019 telahdiketahui bahwa Terdakwa lahir di Nganjuk pada tanggal 25 Agustus 2001sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Penduduk NIK 3518022508010002 atasnama Rachmad Rinaldi (Terdakwa);Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat dakwaan Penuntut Umumtelah disebutkan bahwa tempus

Facti tidak melampaui batas kewenangannya dantelah didasarkan;Bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terlibat dalamkepemilikan Narkotika jenis sabusabu, kendati Terdakwa pernah disuruhSaksi Muhammad Muis Wani alias Muis untuk mengantarkan Narkotikakepada seseorang namun Terdakwa tidak mengetahui isinya karenadalam bentuk bungkusan rokok;Bahwa Terdakwa walaupun pernah terlibat dalam penyalahgunaanNarkotika pada Tahun 2016 tetapi perkaranya tidak dilanjutkan dan kinitidak termasuk dalam tempus

Daluarsa Pengaduan6.16.26.36.4Bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa / Penuntut Umun,, terjadinyaperistiwa pidana (tempus delicti) yang didakwakan adalah antaratahun 1998 sampai dengan hari Senin, tanggal 07 September2009 atau setidaktidaknya antara tahun 1998 sampai, dengantahun 2009.Bahwa Ny.

Bahwa pasal yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umumadalah Pasal 167 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana selama9 (Sembilan) bulan penjara.7.2 Bahwa antara mulai terjadinya peristiwa pidana (tempus delicti)sampai dengan dilakukannya tuntutan oleh Jaksa / PenuntutUmum adalah dengan interval waktu selama kurang lebih 12 (duabelas) tahun.7.3 Bahwaketentuan Pasal 78 KUHP mengatur sebagai berikut :Hak menuntuthukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karenalewat waktunya:le.

pnbengkalis.go.idterdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab danmendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwatergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkanperbuatannya, sepanjang perbuatannya memenuhi unsurunsur berikutnya.Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatasdengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi.Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau SebagianKepunyaan Orang Lain;Menimbang, bahwa pada waktu (Tempus

tidak memiliki izin;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsurDengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi;Ad.4 Unsur Dalam sebuah rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang AdaRumahnya Pada Waktu Malam Hari;Menimbang, bahwa adanya perusakan kunci kupingan kunci gembokpagar kawat lokasi TKP adalah merupakan penjelasan unsur bahwa perbuatanterdakwa dilakukan dipekarangan yang tertutup oleh Pagar, sementaradilakukan pada waktu malam hari adalah merujuk kepada Tempus

penyebutan locus delicti dan tempusdelicti masih persis dan akurat, sehingga dituntut suratdakwaan harus menyebut secara "tunggal" dan "pasti",penegakan hukum melalui peradilan pidana (criminaljustice system) akan lumpuh total, yang berakibat semuapelaku criminal tidak bisa dituntut pertanggungjawabanhukum atas kejahatan yang mereka lakukan ;Maka untuk mengantisipasi akibat dimaksud, doktrin danpraktek Pengadilan telah "melenturkan" (to flex) atau"mengembangkan" (to growth) penyebutanlocus delicti dan tempus

Dengan demikian Diskripsilocus dan tempus delicti yang bercorak alternatifHal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1647K/P1D/2010dianggap sah asal hal itu tidak kabur dan menyesatkan ;.

memori banding Jaksa Penuntut Umumtersebut Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan memori bandingJaksa Penuntut Umum secara tegas telah dipertimbangkan oleh hakimtingkat pertama dalam pertimbangan pada halaman 6 putusan No.134/Pid.B/2014/PN.Kdi tanggal 25 Juni 2014, dimana dalampertimbangannya Hakim tingkat pertama menyebutkan bahwa dakwaanJaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 (2) huruf bKUHAP, karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. tidakmenyebutkan mengenai waktu dan tempat (tempus

Situasi dan kondisi(tempus dan locus delicti) sangatlah menentukan nilai hukum itu sendiri.Bahwa prosesi pengangkatan anak secara adattersebut telah terjadi masa lalusaat kedua orang tua angkat/kandung masih hidup, namun oleh karena Hakima quo telah berasumsi terlebin dahulu, bahwa proses pengangkatan anakharus dihadiri oleh para orang tua angkat maupun orang tua kandung di dalampersidangan berlangsung, maka pertimbangan Hakim a quo tersebut menjaditidak pas dan salah pula.

Jika demikian yang diharapkan oleh Hakim a quo,maka hal tersebut bukanlah proses; hukum adat namanya, tetapi adopsisebagaimana yang digunakan oleh hukum formil (hukum positif);Bahwa oleh karenanya, Hakim a quo adalah salah di dalam menilai danmenerapkan hukumnya di dalam penetapannya, dan tidak membedakanantara hukum adat dan hukum formal, terhadap suatu peristiwa hukum yangtimbul/yang ada di dalam masyarakat, serta tidak dapat mempertimbangkanmasa lalu dan masa sekarang (tempus dan locus delictinya

Khusairi Bin AbdulGani, jadi masih termasuk dalam tempus dakwaan yang telah kamidakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 3November 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011.Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1035 K/Pid.Sus/2013Apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalammembebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (Vriljspraak),sementara Terdakwa sendiri di muka persidangan dengan terusterang mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu bersamasama dengan saksi M.

Tempus delik yang ditentukan Jaksa/ PenuntutUmum dalam dakwaan adalah waktu mengkonsumsi sabusabu tersebut;2.

TERMOHON TELAH KELIRU DALAM MENENTUKAN TEMPUS DELICTI 28.Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, sangat jelas danterang TERMOHON dalam tahap Penyidikan untuk pengumpulan buktibukti tidak menganalisis TEMPUS DELICTI secara benar atasdokumen yang telah dikumpulkannya baik dari segi kuantitas maupunkualitas atas dokumen yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yangsah, sebagaimana Termohon dalam Surat Pemberitahuan PenetapanTersangka No. 1984/VI/2021/Reskrim tertanggal 15 Juni 2021menyatakan

tindak pidana sebagaimana yangdisangkakan tersebut, karena hal itu berada diluar kKompetensi persidanganPraperadilan yang hanya menilai apakah secara formil telah ada minimal duaalat bukti sebelum dilakukan penetapan tersangka;Menimbang, bahwa berdasarkan bertimbangan tersebut diatas, makatuntutan Pemohon mengenai Penetapan Pemohon sebagai Tersangka agardinyatakan tidak sah menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon bila Termohon telah salahmenentukan tempus

delicti dalam dugaan tindak pidana karena Termohonmenerangkan tempus delicti adalah tanggal 4 agustus 2020 padahal sertifikatpengganti telah terbit pada tahun 2017, terhadap dalil ini Hakim berpendapatbila yang dimaksud dalam tanggal 4 Agustus 2020 adalah waktu diketahuiadanya dugaan perbuatan pidana, dikarenakan pelapor saat itu hendakmengecek mengenai sertifikat hak guna bangunan yang tidak terbit PBB (PajakHalaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN CbiBumi dan Bangunan) beberapa

tahun terakhir dan menemukan bila telah terbitsertipikat pengganti atas sertipikat hak guna bangunan yang dilaporkan pelaporpada pihak BPN, sehingga dalam hal ini tanggal 4 agustus 2020 yang dimaksudTermohon adalah waktu dimana Pelapor mengetahui adanya dugaan perbuatanpidana, sedangkan mengenai tempus delicti yang sebenarnya adalah termasukdalam pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan di Pengadilansetelah berkas perkara dilimpahkan oleh pihak kejaksaan untuk diperiksa diPengadilan

Indikator kelengkapan syarat materialmenggunakan kriteria umum antara lain:HP. 0812 3456 4237 / 0819 0748 0666 PraperadilanHal 11 Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi danpasal yang dilanggar); Siapa pelakunya/saksisaksinya/alat (alat bukti); Bagaimana tindak pidana itu dilakukan (modus operandi); Dimana tindak pidana itu dilakukan (locus delicti); Bilamana tindak pidana itu dilakukan (tempus delicti); Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau. secaravictimologis); Maksud dan tujuan

Sutubondo Kabupaten Situbondo.5) Bilamana tindak pidana itu dilakukan (tempus delicti); Dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019..6) Akibat apa yang ditimbulkannya (ditinjau secara victimologis); Korban mengalami lukaluka dan mengalami tekanan psikis8.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dalam PutusanSela Nomor : 152/Pid.B/2011/PN.STB tanggal 21 April 2011 menjelaskanbahwa sangat sulit menentukan tempat kejadian tindak pidana (TKP) yangpersis dan akurat, begitu juga halnya dengan tempus delicti, sangat sulitmenentukan waktu kejadian tindak pidana yang persis dan akurat.

Kesulitanini terjadi disebabkan berbagai faktor yakni, tindak pidana baru diketahuibeberapa saat atau beberapa hari sesudah kejadian, tidak ada saksi yangmelihat dan mendengar saat peristiwa terjadi, keterangan yang diperolehmengenai tempat dan waktu kejadian saling berbeda antara saksi yang satudengan yang lain, dan barang bukti yang diperoleh tidak berdaya memberiinformasi yang akurat mengenai tempus dan locus delicti.

delicti dan tempus delicti secara alternatif, dengan demikian diskripsilocus dan tempus delicti yang bercorak alternatif dianggap sah.

Pamulang, TangerangSelatan, saksi HARRY SUNANTHO, saksi DWI MUJIB, dan saksi CHOIDIR EKOPRASETYO telah menangkap terdakwa karena telah melakukan tindak pidanaNarkotika lalu dilakukan penggledahan dan ditemukan dalam penguasaanTerdawa yaitu 1 (satu) bungkus berisikan daun/bahan narkotika jenis daun ganjadengan berat brutto selurunya 2,2 gram yang disimpan digenggaman tangankanan terdakwa, sedangkan pada saat terdakwamembeli narkotika golongan ,para saksi tidak mengetahuinya secara langsung baik locus tempus