Ditemukan 3579 data
PT. NAKADA UTAMA diwakili oleh RAMADHANI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN 33 BP2JK WILAYAH BANGKA BELITUNG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2021
252 — 113
Kepentingan dalam arti suatunilai yang harus dilindungi oleh hukuma. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat: Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri; Kepentingan itu harus bersifat pribadi; Kepentingan itu harus bersifat langsung; Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luasmaupun intensitasnya;b.
Terbanding/Tergugat I : Kepala PT. Bank OCBC NISP, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pontianak
Terbanding/Tergugat III : Tuan RANDY ANDREAS
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN
93 — 47
sifat atau isi tuntutan provisionil tidak didukungdengan adanya bukti permulaan, alasanalasan atau bukti lainnya gunapeletakan conservatoir beslag yang sifatnya sangat mendesak daneksepsional, ataupun mengenai tuntutan putusan serta merta yang tidakmemenuhi kriteria persyaratan dalam penjatuhan putusan serta merta,sehingga terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebutpatut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, sudah tepat, benar danberalasan menurut hukum, karenanya pertimbangan hukuma
377 — 254
Gugatan Tidak Berdasar Hukuma. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 168/2017 tanggal 17 Maret2017, bahwa terhadap obyek sengketa SHM Nomor 76 / Pandanlandungatas nama Al Siti Fatiman yang terletak di jalan Pandanglandung,Kecamatan Wagir,Kabupaten Malang telan dilaksanakan LelangEksekusi Hak Tanggungan pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2017dihnadapan Pejabat Lelang Kelas pada Kantor Pelayananan KekayaanNegara dan Lelang Malang dan telah disahkan sebagai pembeli yang sahSdr.
41 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PP No. 72 Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, maka istilah Badan Hukuma quo bukan merupakan kaidah hukum (rechtsnorm), dan sesuai dengan asaspembentukan peraturan perundangundangan, yang mengatakan bahwaPenjelasan Peraturan Perundangundangan tidak dapat digunakan sebagaidasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut (vide, Lampiran Il angka 177UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan), maka istilah Badan Hukum pada Penjelasan Pasal 15 ayat
Pembanding/Penggugat II : ACHMAD REZA MAULANA Diwakili Oleh : HENDRA PRATAMA, SH.. MH.
Pembanding/Penggugat III : RIZKI MELANIE Diwakili Oleh : HENDRA PRATAMA, SH.. MH.
Pembanding/Penggugat IV : RATNA MILANA BUDIMAN Diwakili Oleh : HENDRA PRATAMA, SH.. MH.
Pembanding/Penggugat V : ACHMAD RADITYA MULIADHARMA Diwakili Oleh : HENDRA PRATAMA, SH.. MH.
Terbanding/Tergugat I : RAHMAN JAMIL
Terbanding/Tergugat II : RIDWAN ARIFIN
Terbanding/Tergugat III : SITI RUKOYAH
Terbanding/Tergugat IV : BHACTIAR RIFAI
Terbanding/Tergugat V : ZAENUL MIFTAH
Terbanding/Tergugat VI : ABDUL ROID
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
96 — 113
PETITUMcleTergugat I, Il, Ill, IV, V, menolak petitum penggugat , Il, Ill, IV, Vuntuk seluruhnya.Tergugat I, Il, Ill, IV, V, menolak petitum point 2 karena Tergugat , Il,Ill, IV, V, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukumterhadap Penggugat , Il, Ill, IV, V, bahwa apa yang dilakukan olehTergugat I, Il, Ill, IV, V, sudah sesuai dengan prosedur hukum yangHalaman 37 dari 59 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT BDGbenar sesual dengan UU dan peraturan Pemerintah lainnya.Justru yang melakukan Perbutan Melawan Hukuma
53 — 18
Putusan Nomor 855/Pat.G/2020/PA.BjrPERTIMBANGAN HUKUMA.
Terbanding/Penggugat I : SYAMSIAH
Terbanding/Penggugat II : BUDI TRISNO UTOMO
Terbanding/Penggugat III : KAMSINAH
Terbanding/Penggugat IV : WAHANA, ST.
Terbanding/Penggugat V : SULASTRI
Terbanding/Penggugat VI : MARYATI
Terbanding/Penggugat VII : NURYANTO
Terbanding/Penggugat VIII : MURTINI
Turut Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Turut Terbanding/Tergugat II : Doktorandus SISWADI KUSUMODIHARDJO
Turut Terbanding/Tergugat IV : ENDANG MURNIATI, SH Diwakili Oleh : SURYANTA SH
Turut Terbanding/Tergugat V : HITA PRANA, SH. Diwakili Oleh : Suryanta, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat VI : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, DI JAKARTA.
118 — 60
Eksepsi Tentang Subyek Hukuma. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai LegalStanding untuk mengajukan gugatan atas barang sengketa aquo;b. Bahwa Wakidin / Somoharjo telah menjual tanahmiliknya yang tercatat dalam Letter C No. 142 / Goronganpersil 112. P seluas 1524 m2 atas nama Wakidin / Somoharjosemasa hidupnya. Dengan demikian Para Penggugat tidak lagiberhak atas Tanah milik Wakidin / Somoharjo tersebut;C.
150 — 51
dasar itu dibuatlah MOU antara KIP Aceh dan RumahSakit Zainal Abidin.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulanmasingmasing di persidangan tanggal 17 November 2016Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang berjalannya proses pemeriksaan telahdimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Hal 78 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUNMDNFormul02/proksi03/KIMTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Terbanding/Tergugat I : RUDOLF RUKKA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
Terbanding/Tergugat III : ABDUL CHALIK USMAN
Terbanding/Tergugat IV : MACHMUD SYUKUR, ST
Terbanding/Tergugat V : SAID PAANY
Terbanding/Tergugat VI : HALISA KASIM
Terbanding/Tergugat VII : Drs. BURHANUDDIN TIDORE
Terbanding/Tergugat VIII : ASMA GANNIJ HASAN,S.Sos
Terbanding/Tergugat IX : ROSTIATY NAHUMARURY,SH Noteris Pejabat Pembuat Akta Tanah
114 — 44
Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukuma) Bahwa dalam dalilnya, Penggugat menyatakan dirinya sebagai pemilik atasobyek sengketa (vide : dalil gugatan Penggugat point 9) oleh karena telah dijualoleh Tergugat kepada Penggugat, padahal Penggugat hanya memiliki hakberdasarkan Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor : 1/2004 tanggal 1 November2004.
22 — 2
Tergugat melakukan upaya hukum baik banding, kasasi maupun verzet ;Berdasarkan . . .hal. 24.Berdasarkan alasanalasan sebagaimana diatas mohon Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :I DALAM EKSEPSI1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;2 Biaya perkara menurut hukum ;I DALAM POKOK PERKARAA DALAM KONPENSI1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;2 Biaya perkara menurut hukumA
SELAMAT RIADY
Tergugat:
1.MHD. HONDAT PANJAITAN
2.AGUS SUTRISNO
105 — 2
depan persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugatdan Turut Tergugat tidak ada lagi yang akan menyampaikan sesuatu danmohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan ;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Halaman 37 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2014/PN RapTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sedangkan untuksaksi Entin Kartini yang tertulis di dalam berita acara penyidik adalah EntinKartini bin Sutardi namun di persidangan saksi mengaku bernama Entin Kartinibin Ipong, namun untuk identitas yang lainnya, setelah ditanya benar seperti apayang termuat dalam berita acara penyidik sehingga untuk keterangan saksi Etinbin Ipong, keterangannya dapat dijadikan faktafakta hukum dalam perkara ini;Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak secara tegas pertimbangan hukuma quo, terungkap fakta
61 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali dengan menerbitkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put. 27354/PP/M.IV/15/2010.Terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27354/PP/M.1IV/15/2010, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan PermohonanPeninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia,berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dari UndangUndangPengadilan Pajak, yaitu dengan dasar bahwa putusan pengadilanpajak dalam perkara a quo nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.DISKUSI HUKUMA
Pembanding/Penggugat I : ALI MARWIN
Pembanding/Penggugat IV : S.Widodo
Pembanding/Penggugat II : Suwanto
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.
Terbanding/Tergugat I : PT.JATIM JAYA PERKASA
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTAMAHAM KABUPATEN ROKAN HILIR.
155 — 84
Terbitnya HGU Nomor 11 tahun 2005menimbulkKan Masalah Hukuma. Terhadap posita nomor 18 dan 19, yang antara lain menyebutkan:Posita Nomor 18:... Pada tahun 2005 PT.
Terbanding/Tergugat : Cq. WALIKOTA JAMBI
Terbanding/Tergugat : Cq. KEPALA KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA JAMBI
Terbanding/Tergugat : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA JAMBI
53 — 46
nn nnn nn enn nnn nnn Menimbang, bahwa untukitu akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagaiberikut j 2222222 n nnn ne nnn ne ene Menimbang, bahwa olehkarena objek sengketa pada prinsipnya terletak pada petitum nomor 2gugatan maka Majelis terlebin dahulu akan mempertimbangkan petitum nomor2 gugatan Penggugat ini ;nina ne nena nana nn Menimbang,bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agarmenyatakan Tergugat 1, Tergugat II, dan Tergugat III telan melakukanperbuatan melawan Hukuma
88 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asas Kepastian Hukuma. Tergugat kurang tegas dan jelas dalam memberikanpertimbangan hukum, sehingga menetapkan Penggugatbersalah dan melanggar dalil sebagaimana tercantum dalamKeputusan Tergugat (objek sengketa) dalam konsideranttMenimbang poin d yang menyebutkan: dan ternyataterdapat buktibukti yang meyakinkan atas perbuatan yangbersangkutan yaitu. melakukan perbuatan berupa tidakHalaman 52 dari 71 halaman.
Pembanding/Tergugat II : H. Jajang Nugraha
Pembanding/Tergugat III : Atin Suhartini
Pembanding/Tergugat IV : Emma Nurohima, SH.,
Terbanding/Penggugat : Hj. NURYAMAH
Terbanding/Turut Tergugat I : Ade Komar Suryana
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Tasikmalaya
52 — 45
Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim di atas adalah keliru danDan Tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Pembanding IIserta Pembanding III tidak sependapat dengan pertimbangan hukuma quo, tersebut, dengan alasanalasan hukum sebagai berikut;1. Bahwa, ketentuan tentang prestasi dan wanprestasiantara lain di atur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang berbuny!
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Adi Sucipto
297 — 205
Unsur ke2 : Dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukuma: Unsur ke3 : Dengan memakai namapalsu. atau. martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,atau Ssupaya memberi hutang maupun menghapuskanMenimbangMenimbang33piutang: Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakimmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Unsur ke1 : BarangsiapaYang dimaksud dengan Barangsiapa
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelanggaranpelanggaran hukumHalaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 336 K/TUN/2015tersebut dalam proses penerbitan sertifikat yang menjadi Objek sengketadalam perkara ini merupakan cacat yuridis dalam penerbitan produk hukuma quo;.
44 — 52
No. 2001/Pdt.G/2014/PA Mks.Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk halhalyang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA.