Ditemukan 3901 data
Pembanding/Penggugat II : Jo Mei Ling Diwakili Oleh : Victor S Quartia SH
Terbanding/Tergugat VII : Pemerintahan Republik Indonesia cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
Terbanding/Tergugat V : Geerthe Suriany Lala' AR, SH.,
Terbanding/Tergugat III : Pandji Wiradi
Terbanding/Tergugat I : Ika Wariyanti
Terbanding/Tergugat XII : Pemerintahan Republik Indonesia cq. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia cq. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur cq. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya
Terbanding/Tergugat X : Sutrisno
Terbanding/Tergugat VIII : Kuswandi Sudarga
Terbanding/Tergugat VI : PT. Duta Balai Lelang
Terbanding/Tergugat IV : David Effe
59 — 74
Bahwa pemilihan tempat kediaman hukum terurai pada angka 2 diatas ternyata bersesuaian dengan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR, satudan lain hal para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili yangberisi klausul, sepakat memilih Pengadilan tertentu yang akan berwenangmenyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ;4.
"Perjanjian Kredit", satudan lain hal sebagaimana telah tergugat II uraikan pada dalil jawabanHalaman 64 dari 119 Perkara Nomor 379/PDT/2017/PT SBYangka 27, 28, 29, 30 dan 31 Sertapada dalil angka 34, 35 dan dalilangka 36 ;41.
MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H,
Terdakwa:
ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN alm
147 — 40
Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinanbahwa unsur Pemufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum,Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukummerupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau Sinonim antara satudan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawanhukum dalam arti formil (formele wederrechttelijkeheid
34 — 8
Bahwa ketika Penggugat berada di Bali anak Penggugat dan Tergugatyang bernama tinggal bersama pembantunya di rumah; Bahwa selama Penggugat berada di Bali dan anak tersebut diasuhpembantunya, anak tersebut pernah diajak pembantunya kePenyandingan (rumah orang tua Penggugat) dengan mengendaraiojek; Bahwa Penggugat adalah pedagang pakaian di pasar; Bahwa Tergugat sudah beristri lagi dengan seorang janda beranak satudan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak; Bahwa kedua anak
188 — 71
Agam sering diadakanpenyuluhan hukum dan Narkotika.Atas keterangan Saksi2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, MajelisHakim menganggap perlu untuk memberikan pendapainya sebagaiberikut :Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan bUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militermenyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara satudan
169 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gayus HPTambunan secara pribadi, yang kebetulan merupakan salah satudan anggota Team Dirjen Pajak (Terbanding) yang memberikantanda terima pada fotocopy amplop pengiriman karena asliamplop pengiriman tersebut dipinjam sesuai perintah MajelisHakim Pengadilan Pajak untuk dilakukan pengecekan pada KPPJakarta Kebayoran Lama yang menata dan melakukanadministrasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak besertapengirimannya ke kantor pos dan giro ;Demikian pula pada paragraph di bawahnya di halaman yang sama(hal
Terbanding/Penggugat : LESLIE GIRIANZA HERMAWAN
162 — 91
menyatakan agar tidak cacathukum yaitu kurang pihak (Plurium litis consortium) maka orang yang tkutmenjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagaiTergugat ;> Bahwa Pengugat tidak memenuhi syarat (kapasitas) untuk bertindaksebagai penggugat(legitima persona standi in judicio), karenaberdasarkan Surat Pembatalan tertanggal 15 Mei 2017 dalam clausulnyadi Pasal 3 (tiga) yang intinya menyatakan bahwa para pihak (pihakkesatu dan pihak kedua) dengan ini berjanji dan mengikatkan diri satudan
88 — 60
persidangan,sifat, hakekat dan akibat dari tindak pidana yang dilakukanTerdakwa dengan mempertimbangkan halhal yang melekatbaik pada diri Terdakwa, Saksi korban, kesatuan Terdakwa(Yonif Linud 328/Kostrad) sebagaimana diuraikan pada halhal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatasdan dihubungkan dengan aturan serta nilai kehidupan yangberlaku di lingkungan TNI maka Majelis berpendapat bahwaTerdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagaiprajurit TNI dan harus dipecat dari dinas militer karena satudan
88 — 47
jawaban tertulisnyamengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat maka dalam hal ini MajelisHakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalildalil eksepsi dari para Tergugattersebut;Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat mengajukan eksepsi yangpada pokoknya sebagai berikut :1 Gugatan Penggugat Nebis In Idem(Exceptio res Judicata)2 Gugatan Penggugat obscuur libelkarena alasan sebagai berikut :a Penggugat menggabungkan / mencampur baurkandua pokok yuridis sebagai dasar gugatan, yang satudan
61 — 25
Suku Bunga > 11% per tahun.Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011 Penggugat selaku Debitur ( PenerimaKredit) Kembali mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja dari Tergugatselaku Kreditur (Bank Pemberi Kredit) sebagaimana termuat dalam PerjanjianKredit Nomor : 2011.033 tanggal 30 Maret 2011; dengan jumlah KreditMaksimum Rp. 4.000.000.000, (Empat milyar rupiah), dan berhubung satudan lain hal perjanjian kredit tersebut telah mengalami beberapa kaliperubahan dan pembaharuan, terakhir dengan Perjanjian Kredit
Terbanding/Tergugat I : SALEH LEBEHARIA
Terbanding/Tergugat II : HALIMA LEBEHARIA
206 — 103
dalamPutusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pkoknya menyatakan bahwaPembanding semula Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak berhak atasobjek sengketa yang batasbatasnya adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Harapan Jaya ; Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah milik bapak Machad Zet Suhat; Sebelah Timur berbatas dengan Sekolah SMP Alwatan Ambon ; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Harapan Jaya ;Menimbang bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian yang menjadi satudan
179 — 47
Bahwa sample urine dari seseorang seperti sample urine milikanggota Yonif 141/AYJP yang diduga terindikasi Narkotika jenis METdan AMP akan ditunjukkan pada alat yang digunakan untuk melakukanpemeriksaan yaitu apabila diduga positif mengandung Narkotika sepertiMET dan AMP, maka alat tersebut akan menunjukkan garis merah satudan apabila sample urine tidak terindikasi Narkotika akan menunjukkangaris merah dua pada alat tersebut.9.
ADAT FRIANDES HARIO
Tergugat:
KEPALA POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN ULP LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMATANG SIANTAR
131 — 82
Int.22R:Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk41.42.43.44.45.46.47.Menyelesaikan Pekerjaan Sampai Tanggal 31Desember 2017 Walaupun Dana Yang Tersedia DalamDipa Tidak Mencukupi Tanggal 16 Desember 2016 (fotocopy sesuai dengan foto copy);Bukti T.Il Int.22S : Foto copy Surat Pernyataan Tidak Dalam PengawasanPengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usahanya TidakSedang Dihentikan Tanggal 16 Desember 2016 (fotocopy sesuai dengan foto copy);Bukti T.ll Int.22T : Foto copy Surat Pernyataan Bahwa Salah SatuDan
PT. ANEKA GAS INDUSTRI Tbk diwakili oleh RACHMAT HARSONO , DKK
Tergugat:
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
192 — 52
kepastian hukum adalah asasdalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuanperaturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilandalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yangharus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individuyang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentinganindividu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat danmasyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan
YEANS MAX MANOPPO
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA SILIAN BARAT, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
390 — 180
Tergugat II untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN BUPATIMINAHASA TENGGARA NOMOR: 327 TAHUN 2019 TANGGAL14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABATHUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA SILIANTIMUR, DESA SILIAN TENGAH, DESA SILIAN KOTA, DESASILIAN SELATAN, DESA SILIAN UTARA, DESA SILIAN SATUDAN DESA SILIAN BARAT KECAMATAN SILIAN RAYA,KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAINOMOR URUT 7 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASATENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN OSKARJ LEGI, SH DANMENGANGKAT ROSJE JULIANA
113 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebelum diajukan gugatan a quo Keputusan Menteri KehutananNomor SK.244/Menhutll/2011 tanggal 29 April 2011 tentangPelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok UntukPembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan danSarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan,Yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan,Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (dua ratus tujuh puluh satudan sepuluh perseratus) Hektar, telah diajukan gugatan Tata UsahaNegara oleh Sdr.
Syarifuddin Nasution, S.H.,M.H
Terdakwa:
ELIDA WATI AMd alias ELI binti YUSUF
85 — 10
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yangmelakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;Menimbang, bahwa selain daripada pengertian tersebut menurut MajelisHakim, unsur pelaku usaha adalah subjek hukum pidana yang akanmempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaltu. yangidentitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan PenuntutUmum dalam Surat Dakwaan a quo beserta berkas perkara atas namaTerdakwa ELIDA WATI A.Md alias ELI binti YUSUF ternyata cocok antara satudan
MR. Panjaitan, SH.
Terdakwa:
Setyo Gunawan
110 — 47
Putusan Nomor 92K/PM.102/AL/VIII/2018MenimbangBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militermenyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sahadalah keterangan yang diberikan disidang pengadilan, selanjutnyadalam Ayat (6) huruf a dan huruf b menyatakan dalam menilaiketerangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satudan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan
84 — 35
Terdakwa menyesaliperbuatan yang telah Terdakwa lakukan serta Terdakwamasih ingin berdinas di TNI AD dan Terdakwa bersedia untukdiproses sesuai hukum yang berlaku.Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, MajelisHakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnyasebagai berikut :1.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a danb Undangundang Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwadalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengansungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara satudan
PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA diwakili oleh RONALD SINATRA
Termohon:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
120 — 70
10 dari 56 Halaman Putusan Perkara Nomor : 19/P/FP/2018/PTUN.SBY.11lambat pihak Termohon seharusnya pada tanggal 18 Juli 2018 telahmengeluarkan Keputusan karena Permohonan diajukan sejak tanggal 11 Juli 2018 ;asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikansecara seimbang antara : (1) kepentingan individu yang satudengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individudengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat danmasyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan
127 — 65
No.333/Pdt.G/2015/PA.BIkSampe Bin Tinggimai dan telah dijual oleh Tergugat kepada Aco Tina SPPTatas nama Aco Tina (Turut Tergugat III);Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwasub 1.5 adalah dalil gugatan yang sangat keliru karena pada sub .1 paraPenggugat menyatakan sebagian telah dijual Tergugat kepada Syukri, Satudan Aco Tina padahal Tergugat hanya satu kali menjual kepada Aco Tina,tetapi sawah yang dijual kepada Aco Tina adalah milik Tergugat sendiri yangdibeli dari Sappewali