Ditemukan 3979 data
Ir. ZAINUDDIN. M.si
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
275 — 208
PP No 53 tahun 2010 tentang disiplinPNS, PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan UUNo. 30 tahun 2014 tentang Aparatur Pemerintah ;8.Bahwa begitu juga dalam subtansi penerbitan objek sengketatidak memuat aturan yang mengatur tata cara dan prosedurpenjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukanpelanggaran disiplin seperti tidak adanya konsideranmengingatnya dimasukan PP No 53 tahun 2010 tentangdisiplin PNS yang jelas menjadi aturan dalam penjatuhanhukuman disiplin bagi PNS yang diduga melangar
582 — 147
Box.8044Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 05 Mei 2011 telah melangar ketentuan Pasal 83Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan karenanya tidakmempunyai daya laku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dalamhal ini terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;Hal 25 dari 57 Pts No.05/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Bob Yanastra
102 — 49
EKSEPSI PERUBAHAN GUGATAN TELAH MELANGAR ASASASASHUKUM ACARA DAN TELAH MERUBAH HAL MATERIIL DALAMPOSITA.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksaPerkara Aquo, bahwa perubahan dalam suatu pengajuan PerubahanGugatan tidak boleh merubah materi Pokok Perkara dalam Gugatansebelumnya.
88 — 16
Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain; Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau.dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melangar hukum tidak disyaratkanadanya ke empat criteria itu secara kumulatif.
58 — 41
Kehadapan YangTerhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa danmengadili perkara ini memberikan putusan terhadap perkara ini denganamar putusan yang berbunyi : Menolak Gugatan yang diajukan Penggugatdalam perkara ini untuk seluruhnya ;DALAM REKONPENSI :Bahwa selain mengajukan Jawaban dalam perkara ini sebagaimana telahdikemukakan dalam bagian KONPENSI, Tergugat Konpensi dalam perkaraini juga mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap PenggugatKonpensi, atas Dasar Gugatan perbuatan melangar
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sekalipun Akta Notaris tersebut melangar ketentuan UndangUndang Yayasan diatas, namun dapat diambil suatu petunjuk hukum bahwaPengurus Yayasanlah yang dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasandi dalam dan diluar Pengadilan, kecuali dalam hal sebagaimana tersebutdalam Pasal 17 Akta Nomor 09 tanggal 27 Juni 2006 yang dibuat NotarisFifi Rizani, S.H. junto Pasal 37 ayat (1) UndangUndang No. 28 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 16 Tahun 2001 tentangYayasan;Hal. 35 dari 55 hal.
MARGARETHA RAUNG, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
1.SAMUEL M KARUNDENG
2.DANIEL KARUNDENG
3.BERNARD YOHANES OBAJA
4.YANTJE IMANUEL KARUNDENG
5.WILLIAM KARUNDENG
428 — 344
Muara Putih Seluas 9.848M2;e.Hak Milik momor : 01068/Muara Putih Seluas 8.579ayang terletak di Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten LampungSelatan Provinsi LampunQ;a.Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atausesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b.Telah memenuhi norma kepatutan;IG pence nrmmrnnnninmmnan Tidak melanggar asas kecermatan dan asasketelitian;C. 22222 n noon nnn nnn nnn n enna n nee Tidak sewenangWENAN(2 onan nnn nnn nnn nnn nnnQO .necennenee= Tidak melangar
60 — 11
tumpul pada dada; Bahwa benar dalam rongga dada korban ada cairan berwarna merahkekuningan yang disebabkan karena ada luka memar, dan bagiandiafragma juga ada lukamemar disebelah kanan ukuran 1,5cm;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Alternatif Subsidairitas yaitu melangar
Sanjani, Dkk
Tergugat:
Kepala Desa Pagaran Dolok, Kec, Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas
359 — 133
PadangLawas Nomor 21 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan TataHal. 28 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUNMdnKerja Pemerintah Desa dan Teknis Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa;Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf C karena :Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;Melanggar sumpah atau janji jabatan;Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;2929 5 Melangar
170 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga melanggar asas kelembagaan atau organpembentuk yang tepat sebagaimana diatur di dalamUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan, karena Para Termohon tidakmemiliki kewenangan menurut ketentuan peraturanperundangundangan karena telah melakukan tindakan hukum telahmembahas, pengesahan, mengundangkan, mengumumkan PerdaKota Metro Nomor 9 tahun 2017 dengan cara melakukan perbuatandengan melangar undangundang (onwetmatig).
72 — 18
mengeluarkan kebijakankompensasi kepada para Penggugat sebesar 1 x PMTK;Menimbang,bahwa telah terbukti di persidangan semua karyawandan termasuk para Penggugat sebelum bekerja di lakukan masapercobaan selama 3 (tiga) bulan dengan status perjanjian kerja waktutertentu dan setelah adanya unjuk rasa pada tanggal 21 Januari 2014baru ada perjanjian tertulis dan ada yang tidak tandatangan perjanjiankerja, sehingga tindakan Tergugat yang mempekerjakan para Penggugatdengan melalui masa percobaan telah melangar
157 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 496 K/TUN/2017Keberatan Kedua;Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Atau Melangar Hukum YangBerlaku;1Bahwa Pemohon Kasasi II / Pembanding II / Tergugat Il Intervensi sangatkeberatan dengan Putusan Majelis Hakim PTTUN Jakarta yang sama sekalitidak mempertimbangakan dailildalil yang telah disampaikan oleh PemohonKasasill / Pembanding II / Tergugat II Intervensi dan hanya berpedomanpada pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada tingkat Pertama;Bahwa Pemohon Kasasill / Pembanding II
131 — 54
Oleh sebab itu surat Tergugat No,No.1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013 bertentangan denganperaturan dasar yang dasar penerbitannya dan bertentangan dengankeputusan Tergugat sendiri serta sekaligus melangar asas fair play. Bahwa surat Tergugat No.1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013adalah suatu keputusan yang menyimpang dari peraturan dasarnya, yaknisurat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian R.I No.126/PL.120/A/01/2013 tanggal 9 Januari 2013.
392 — 30
tersebut danberasal dari hutan hak yang sah harus menggunakan SKSKB cap/ stempel KRdisertai berita acara perubahan bentuk, Nota Angkut dan Nota Angkut PenggunaanSendiri dan apabila kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul(SKAU), Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimanatersebut di atas, maka dapat dikenakan sanksi pidana melangar
337 — 491
Melanggar hak subjektif orang lain;Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Bertentangan dengan azas kepatutan ;e Melangar kaedah tata susila;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbanganhukum diatas oleh karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan hakmilik Penggugat berdasarkan bukti P.1 berupa SHM No. 238 tahun 1983 atasnama KH. TB.
ALBERTUS SYAHAILATUA
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
106 — 27
Pst.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T29 tentang berita acarapeningkatan status saksi menjadi tersangka dan berita acara penetapantersangka atas diri Pemohon oleh Termohon tanggal 12 April 2012 telah terbuktibahwa Pemohon sejak tanggal 12 April 2021 telah di tetapkan oleh Termohonsebagai tersangka karena disangka melakukan tindak pidana melangar pasal40 ayat 2 jo pasal 21 ayat 2 huruf a dan atau huruf c undang undang nomor5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati danekosistimnya jo
Terbanding/Tergugat I : PDT. SIHAR DOBES MANULLANG, STH
Terbanding/Tergugat II : BERLIANA NAPITUPULU
Terbanding/Tergugat III : ADVENT MANULLANG
145 — 50
melalui handphone yangdigenggamnya sehingga apa yang dilakukan TergugatIIl, yang menghujatPenggugat dengan katakata penghinaan : siboijong kau, tidak tau adatkau, tak level kau, tindakan Tergugat yang setidaknya membiarkanTergugatIIl menghina Penggugat, adalah juga merupakan erbuatanmelawan hukum dalam kwalifikasi melangar ketentuan Pasal 310KUHPidana Yo Pasal 315 KUHPidana tentang penghinaan atau setidaknyamelanggar atau bertentangan dengn etika dan sopan santun, dimanaPenggugat merasa dirugikan
1.Ir. IBNUSYIAM MAWARDI, MM
2.Ir. DADANG AMDALI, MM
3.Ir. ALIP AFANDI, MM
Tergugat:
1.SUYUDI
2.H. MUALLIF SOLIHIN, SH
3.ANDI KAIMUDIN
4.Ir. SUHERMAN
5.ARMEN HAMIDY
6.Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik
81 — 57
Utr.segera mengosongkan rumah yang ditempatinya dengan menyerahkankunci rumah tersebut kepada Penggugat I, dipertimbangkan sebagaiberikut, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II telah terbuktimelakukan perbuatan melangar hukum karena menempati tanah danbangunan tanpa hak, maka petitum tersebut patut dikabulkan denganperbaikan amar sebagai tersebut dalam amar putusan;Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang untuk menghukumTergugat dan Tergugat Il untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp
1346 — 770
sajadilarang menggunakan potret yang dibuatnya untuk kepentingankomersial tanpa ijin dari orang yang di foto atau ahli warisnya, apalagiorang yang tidak membuat potret tentunya lebih dilarangmenggunakan potret orang lain untuk kepentingan komersial tanpa ijinorang yang difoto atau ahli warisnya.Bahwa dengan demikian Perbuatan TERGUGAT YANGMENCANTUMKAN FOTO EYANG PENGGUGAT LAUW PING NIOTANPA ADANYA IZIN TERTULIS DARI PENGGUGAT ATAU SELURUHAHLI WARISLAUW PING NIO ADALAH PERBUATAN YANG MELAWANHUKUM, MELANGAR
ALIF DARMAWAN MARUSZAMA, SH., MH.
Terdakwa:
ALAM NUR SALIM als PAPI
43 — 6
bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikakandalam memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupaObat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UURINomor 5 tahun 1997 sebagaimana diatur dan diancam hukuman pidanadalam DAKWAAN KESATU SUBSIDIAIR melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN KEDUAPRIMAIR melangar