Ditemukan 4032 data
272 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengangkatan anggota Direksi anak perusahaan dilaksnakanberlandaskan pada prinsipprinsip Good Coeporate Governanceyaitu. profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabiliats,pertanggungjawaban dan kewajaran;b. Pengangkatan anggota Direksi Anak Perushaan dilakukan olehRUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan melalui prosespencalonan. ;Hal. 226 dari 304 hal. Put.
78 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1603 K/Pid.Sus/20161.4.1.5.1.6.Korupsi adalah ancaman terhadap prinsipprinsip demokrasi yangmenjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, sertakeamanan dan strabilitas bangsa Indonesia.
138 — 33
anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perusahaanlain yang merupakan perusahaan induk atau pemilik modal mayoritas atauperusahaanyang dibentuk oleh perusahaan induknya untuk kegiatan yangterkait dengan kegiatan dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan;Bahwa BUMN dapat menginvestasikan/mengambil alin BUMN dan/atauperseroan terbatas lainnya sepanjang sesuai dengan anggaran dasarBUMN dan ketentuan perundangundangan serta wajib melaksanakanprinsipprinsip = profesionalisme, efisiensi,transparansi
104 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Jabar dan kemudian Terdakwamenggunakan dana tersebut secara bertentangan dengan UndangUndang RINomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Bank IndonesiaNomor : 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi KondisiKeuangan Bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/PBI/2000 tanggal 15Desember 2000 tentang Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor :5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Menejemen Resiko bagiBank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/25
Bank Jabar, telah bertentangandengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/22/PBI/2001 tanggal 13Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank KhususnyaPasal 30 ayat (1), Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/ PBI/2000 tanggal15 Desember 2000 tentang Bank Umum Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf f,Pasal 77 ayat (1) huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan Menejemen Resiko bagi Bank UmumPasal 13 dan Pasal 14 dan bertentangan pula dengan Peraturan
Bank Jabar, telah bertentangandengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/22/PBI/2001 tanggal 13Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank KhususnyaPasal 30 ayat (1), Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/PBI/ 2000 tanggal15 Desember 2000 tentang Bank Umum Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf f,Pasal 77 ayat (1) huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan Menejemen Resiko bagi Bank UmumPasal 13 dan Pasal 14 dan bertentangan pula dengan Peraturan
BAYU NOVRIAN,SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. R. PRIONO SUSILOHADI
126 — 66
pengelolaankegiatannya.Bahwa sebelum proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan,Pengguna Anggaran (PA) haruS menyusun dan menetapkanRencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa, mengumumkanRUP minimal di website KLDI dan bisa juga ke website LKPP,menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan (PPHP).Bahwa tujuan diunggahnya RUP di Website KLDI maupun LKPPadalah untuk membuka informasi secara luas dan adanyaketerbukaan (transparansi
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
299 — 192
via Email; Bahwa Ahli menyatakan potongan angka di dalam jaminan yangdijual cepat tidak selalu 30% bisa dibawah itu karena itu adalahkewenangan dari penilai yang bersangkutan; Bahwa Ahli menyatakan ukuran persentase pemotongan hargatersebut tergantung pandangan Professional judgment; Bahwa Ahli menyatakan bagi pengguna jasa appraisaldimungkinkan untuk mencari second opinion dari appraisal yang lain; Bahwa Ahli menyatakan dimungkinkan untuk melakukanpelelangan secara online tetapi mengurangi nilai transparansi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
251 — 137
(good coorporategovernance) terdiri dari prinsip (a) transparansi, (b) akuntabilitas, (c)pertanggungjawaban, (d) kemandirian dan (e) kewajaran.Bahwa Konsekwensi dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD menjadipenyertaan modal pada BUMD merupakan salah satu sumber modal BUMD,selain pinjaman, hibah dan sumber lainnya. maka kedudukan Pemerintahdaerah dalam BUMD adalah sebagai pemegang saham bukan sebagai pemilikmodal.
220 — 356
sehinggaperan selanjutnya ada pada pihak pemohon misalnya denganmengajukan gugatan TUN, hal itu dinamakan keputusan negatif.Bahwa ahli memberikan ilustrasi misalnya seorang pejabatpublik menerima suap haruslah dibuktikan ada tidaknyaperbuatan tersebut, bila dihubungkan dengan UU No. 30 tahun2014 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka bisadilakukan ganti rugi;Bahwa terhadap prinsip good goverment ada pada domeinhukum administrasi negara, yang mana dikatakan pemerintahanitu. harus menggunakan transparansi
239 — 84
legalitas.Asas legalitas merupakan prinsip dasar dalam hukumadministrasi negara, sesuai UU PTUN yaitu SK pejabat dianggap sahsebelum dibatalkan oleh PTUN;Hal.199 Putusan No.65/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.200Bahwa untuk diskresi dalam bidang keuangan negara dibatasi secaralimitatif dan ketat yaitu batas atas UU dan batas bawah kepentinganmasyarakat.Diskresi mempunyai makna sama dengan kewenangandidasari normanorma hukum tertulis dan tidak tertulis;Bahwa UU No. 17 Tahun 2003 mempunyai prinsip akuntabilitas,transparansi
100 — 14
Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan,pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasilainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secaralangsung kepada pihak yang membutuhkan;; .
Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melaluipelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan,pengelolaan pinjaman, perkembangan program daninformasilainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secaralangsung kepada pihak yang membutuhkan; .
1.JUNITA SAHETAPY, S.H
2.BENFRID C. M. FOEH, SH
3.FITRIA TUAHUNS, S.H
4.FERDINANDA EINEKE TUPAN
5.OGI ADE SAPUTRA, SH
Terdakwa:
ETHWIN SLAMAT Alias DIDI
140 — 15
untuk pembayaran Pembelian 1 Set Materai 6000 seharga Rp. 350.000,- dan Pembelian 1 Set Materai 3000 seharga Rp. 300.000,-
36. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Honor Bendahara Negeri Hitumessing sebesar Rp.5.000.000,-
37. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Honor Pengelola data Negeri Hitumessing sebesar Rp.1.500.000,-
38. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pembuatan 3 buah Baliho Transparansi
444 — 571
besarannya untuk besaransebesar Rp. 300.000.000, keatas nilai pengadaan yang akandilelangkan prosesnya mengacu pada pelelangan berdasarkan SKDireksi PDAM Tirtanadi No. 81 Tahun 2007 ;Bahwa maksud dan tujuan pelelangan adalah sesuai dengan SKDireksi PDAM Tirtanadi supaya didapatkan hasil pelelangan ataupengadaan barang dan jasa yang tepat guna dan tepat mutu dantepat sasaran dan tepat waktu atau menggunakan prinsip prinsipatau azas dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa danadanya akuntabilitas adanya transparansi
125 — 41
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.b. Meningkatkan Akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.d. Mendukung proses monitoring dan audit, atau.e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.Fungsi Pelayanan LPSE paling kurang meliputi :a. Administrasi sistem elektronik.b. Unit registrasi dan verifikasi pengguna, dan.c. Unit layanan pengguna.a.
459 — 2300
Bambang Utoyo nomor 50, 000,000.00Pembangunan (KP2SS) 1169 Rt 010 Rw 008 llirSumsel Timur II Palembang2 KNPI Sumsel Sofhuan Gedung Pemuda Jl. 500, 000, 000.00Yusfiansyah, SH Aerobik KampusPalembang3 Perhimpunan Masyarakat Zaitun Komplek Griya Bangun 100,000, 000.00untuk Transparansi Indah No.L3 Lebak Murni(PERMATRANS) Sematang BorangPalembang4 Solidaritas Deswan Eko Jl.
Palembang2 KNPI Sumsel Sofhuan Gedung Pemuda Jl. 500, 000,000.00Yusfiansyah, SH Aerobik KampusPalembang3 Perhimpunan Masyarakat Zaitun Komplek Griya Bangun 100,000,000.00untuk Transparansi Indah No.L3 Lebak Murni(PERMATRANS) Sematang BorangPalembang4 Solidaritas Deswan Eko Jl. Hokky No.28 Lorok 100,000,000.00Gerakan Maulana ' Pakjo PalembangMasyarakat untukPerubahan(SOGEMAP)5 DPW Solidaritas Harun Zen CA Jl.
Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor900/01 706/BPKAD/2013 dan Nomor 141/88/TM/201 3tanggal 01 Mei 2013 1334.03/06/2013 04305/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Perhimpunan Masyarakat Untuk Transparansi (PEMATRANS)untuk biaya Kegiatan tahap ke II.
Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor900/01 706/BPKAD/2013 dan Nomor 141/88/TM/2013tanggal 01 Mei 2013 1334.03/06/2013 04305/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Perhimpunan Masyarakat Untuk Transparansi (PEMATRANS)untuk biaya Kegiatan tahap ke II.
141 — 43
Pelaksanaan pengadaan jasa non pembangunan harusberpedoman pada asas~ efektifitas, efisiensi,optimalitas dan transparansi ;b. Pemanfaatan daftar standar yang telah ada sepertidaftar standar jasa/pekerjaan, daftar rekananpotensial, daftar harga satuan dasar, daftarpekerjaan spesifik dll. ;c. Kejelasan menyangkut spesifikasi teknis,kualitas, volume pekerjaan, duration time, tarifsetiap spesifikasi teknis dan pelayanan atas jasayang diminta ;d.
174 — 45
Otda Setda Kota Semarang, Pengadaanbuku transparansi penyelenggaraan pelayanan publik bag. Otda SetdaKota Semarang, Pengadaan buku analisa tugas dan kompetensi jabatanbag Otda Setda Kota Semarang, dan pekerjaan Pengadaan bukupengembangan sistem penilaian individu pegawai bag Otda Setda KotaSemarang, adalah surat yang saksi tandatangani pada bulan Maret2011;c.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
312 — 189
(good coorporategovernance) terdiri dari prinsip (a) transparansi, (b) akuntabilitas, (c)pertanggungjawaban, (d) kemandirian dan (e) kewajaran.Bahwa Konsekwensi dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD menjadipenyertaan modal pada BUMD merupakan salah satu sumber modal BUMD,selain pinjaman, hibah dan sumber lainnya. maka kedudukan Pemerintahdaerah dalam BUMD adalah sebagai pemegang saham bukan sebagai pemilikmodal.
Terbanding/Penuntut Umum : SIGIT MUHARAM, S.H
263 — 40
35. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Nomor 425.11/12122.1-Set Disdik tanggal 03 Juli 2019 tentang perlu adanya perlunya tujuan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pembangunan (USB) SMAN 19 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ir Dewi Sartika,M.Si.
443 — 144
Kesimpulan rapat tersebut yaitu :1.PT LIPPO CIKARANG menyusun kajian rencana pembangunan proyekMeikarta tahap seluas 84,6 Ha, terkait ketersediaan air baku dan AMDAL lalinserta transparansi informasi publik sesuai dengan kondisi faktual khususnyaterkait pemasaran (iklan) kepada masyarakat.2. Meminta kepada Pemprov Jabar untuk segera menerbitkan rekomendasidengan catatan Gubernur Jawa Barat kepada Bupati Bekasi terkait percepatanpembangunan proyek ME IKARTA tahap seluas 84,6 Ha.3.
70 — 12
Bahwa benar tujuan dilaksanakannya proses lelang pengadaanbarang dan jasa pemerintah secara EProcurement Sesuai PerkaLKPP No. 1 tahun 20120, Pengadaan barang/jasa secaraelektronik khususnya dengan Etendering dapat menyempurnakansystem pemilihnan penyedia barang/jasa pemerintah yangdilakukan selama ini, sehingga lebih meningkatkan transparansi,akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.