Ditemukan 4032 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tranparansi transparan transparans transparasi transparan.ã transparanan transparanã
Penelusuran terkait : Pemerintah provinsi jawa barat unit kerja dinas bina marga provinsi jawa barat vs dewan pimpinan pusat perkumpulan masyarakat pemantau transparansi anggaran (permata);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
272 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengangkatan anggota Direksi anak perusahaan dilaksnakanberlandaskan pada prinsipprinsip Good Coeporate Governanceyaitu. profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabiliats,pertanggungjawaban dan kewajaran;b. Pengangkatan anggota Direksi Anak Perushaan dilakukan olehRUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan melalui prosespencalonan. ;Hal. 226 dari 304 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Abubakar Umanahu, S.Pdi
78 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1603 K/Pid.Sus/20161.4.1.5.1.6.Korupsi adalah ancaman terhadap prinsipprinsip demokrasi yangmenjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, sertakeamanan dan strabilitas bangsa Indonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-07-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 16 Juli 2014 — Drs. UMAR SJARIFUDDIN
104 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Jabar dan kemudian Terdakwamenggunakan dana tersebut secara bertentangan dengan UndangUndang RINomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Bank IndonesiaNomor : 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi KondisiKeuangan Bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/PBI/2000 tanggal 15Desember 2000 tentang Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor :5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Menejemen Resiko bagiBank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/25
    Bank Jabar, telah bertentangandengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/22/PBI/2001 tanggal 13Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank KhususnyaPasal 30 ayat (1), Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/ PBI/2000 tanggal15 Desember 2000 tentang Bank Umum Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf f,Pasal 77 ayat (1) huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan Menejemen Resiko bagi Bank UmumPasal 13 dan Pasal 14 dan bertentangan pula dengan Peraturan
    Bank Jabar, telah bertentangandengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/22/PBI/2001 tanggal 13Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank KhususnyaPasal 30 ayat (1), Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/PBI/ 2000 tanggal15 Desember 2000 tentang Bank Umum Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf f,Pasal 77 ayat (1) huruf b, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/8/PBI/2003tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan Menejemen Resiko bagi Bank UmumPasal 13 dan Pasal 14 dan bertentangan pula dengan Peraturan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2017 — - DIMAS EKO PRASETYO (TERDAKWA)
138 — 33
  • anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perusahaanlain yang merupakan perusahaan induk atau pemilik modal mayoritas atauperusahaanyang dibentuk oleh perusahaan induknya untuk kegiatan yangterkait dengan kegiatan dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan;Bahwa BUMN dapat menginvestasikan/mengambil alin BUMN dan/atauperseroan terbatas lainnya sepanjang sesuai dengan anggaran dasarBUMN dan ketentuan perundangundangan serta wajib melaksanakanprinsipprinsip = profesionalisme, efisiensi,transparansi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-12-2018 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 194/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
BAYU NOVRIAN,SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. R. PRIONO SUSILOHADI
126 — 66
  • pengelolaankegiatannya.Bahwa sebelum proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan,Pengguna Anggaran (PA) haruS menyusun dan menetapkanRencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa, mengumumkanRUP minimal di website KLDI dan bisa juga ke website LKPP,menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan (PPHP).Bahwa tujuan diunggahnya RUP di Website KLDI maupun LKPPadalah untuk membuka informasi secara luas dan adanyaketerbukaan (transparansi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 23-11-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1351/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
299 — 192
  • via Email; Bahwa Ahli menyatakan potongan angka di dalam jaminan yangdijual cepat tidak selalu 30% bisa dibawah itu karena itu adalahkewenangan dari penilai yang bersangkutan; Bahwa Ahli menyatakan ukuran persentase pemotongan hargatersebut tergantung pandangan Professional judgment; Bahwa Ahli menyatakan bagi pengguna jasa appraisaldimungkinkan untuk mencari second opinion dari appraisal yang lain; Bahwa Ahli menyatakan dimungkinkan untuk melakukanpelelangan secara online tetapi mengurangi nilai transparansi
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 33/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YOHANES RONALD SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
251 — 137
  • (good coorporategovernance) terdiri dari prinsip (a) transparansi, (b) akuntabilitas, (c)pertanggungjawaban, (d) kemandirian dan (e) kewajaran.Bahwa Konsekwensi dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD menjadipenyertaan modal pada BUMD merupakan salah satu sumber modal BUMD,selain pinjaman, hibah dan sumber lainnya. maka kedudukan Pemerintahdaerah dalam BUMD adalah sebagai pemegang saham bukan sebagai pemilikmodal.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 30 September 2015 — H. ZAINI ARONY
220 — 356
  • sehinggaperan selanjutnya ada pada pihak pemohon misalnya denganmengajukan gugatan TUN, hal itu dinamakan keputusan negatif.Bahwa ahli memberikan ilustrasi misalnya seorang pejabatpublik menerima suap haruslah dibuktikan ada tidaknyaperbuatan tersebut, bila dihubungkan dengan UU No. 30 tahun2014 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maka bisadilakukan ganti rugi;Bahwa terhadap prinsip good goverment ada pada domeinhukum administrasi negara, yang mana dikatakan pemerintahanitu. harus menggunakan transparansi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2013 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 118/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 5 Mei 2014 — - SABARUDDIN HASUDUNGAN SIANTURI, SKM
125 — 41
  • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.b. Meningkatkan Akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.d. Mendukung proses monitoring dan audit, atau.e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.Fungsi Pelayanan LPSE paling kurang meliputi :a. Administrasi sistem elektronik.b. Unit registrasi dan verifikasi pengguna, dan.c. Unit layanan pengguna.a.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
238 — 84
  • legalitas.Asas legalitas merupakan prinsip dasar dalam hukumadministrasi negara, sesuai UU PTUN yaitu SK pejabat dianggap sahsebelum dibatalkan oleh PTUN;Hal.199 Putusan No.65/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.200Bahwa untuk diskresi dalam bidang keuangan negara dibatasi secaralimitatif dan ketat yaitu batas atas UU dan batas bawah kepentinganmasyarakat.Diskresi mempunyai makna sama dengan kewenangandidasari normanorma hukum tertulis dan tidak tertulis;Bahwa UU No. 17 Tahun 2003 mempunyai prinsip akuntabilitas,transparansi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk
Tanggal 9 Januari 2017 — SAYUN MARINI Binti SUDARSO WINARTO
100 — 14
  • Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan,pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasilainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secaralangsung kepada pihak yang membutuhkan;; .
    Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melaluipelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan,pengelolaan pinjaman, perkembangan program daninformasilainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secaralangsung kepada pihak yang membutuhkan; .
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-08-2022 — Putus : 02-01-2023 — Upload : 05-01-2023
Putusan PN AMBON Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb
Tanggal 2 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.JUNITA SAHETAPY, S.H
2.BENFRID C. M. FOEH, SH
3.FITRIA TUAHUNS, S.H
4.FERDINANDA EINEKE TUPAN
5.OGI ADE SAPUTRA, SH
Terdakwa:
ETHWIN SLAMAT Alias DIDI
140 — 15
  • untuk pembayaran Pembelian 1 Set Materai 6000 seharga Rp. 350.000,- dan Pembelian 1 Set Materai 3000 seharga Rp. 300.000,-

    36. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Honor Bendahara Negeri Hitumessing sebesar Rp.5.000.000,-

    37. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Honor Pengelola data Negeri Hitumessing sebesar Rp.1.500.000,-

    38. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pembuatan 3 buah Baliho Transparansi

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
444 — 571
  • besarannya untuk besaransebesar Rp. 300.000.000, keatas nilai pengadaan yang akandilelangkan prosesnya mengacu pada pelelangan berdasarkan SKDireksi PDAM Tirtanadi No. 81 Tahun 2007 ;Bahwa maksud dan tujuan pelelangan adalah sesuai dengan SKDireksi PDAM Tirtanadi supaya didapatkan hasil pelelangan ataupengadaan barang dan jasa yang tepat guna dan tepat mutu dantepat sasaran dan tepat waktu atau menggunakan prinsip prinsipatau azas dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa danadanya akuntabilitas adanya transparansi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
459 — 2300
  • Bambang Utoyo nomor 50, 000,000.00Pembangunan (KP2SS) 1169 Rt 010 Rw 008 llirSumsel Timur II Palembang2 KNPI Sumsel Sofhuan Gedung Pemuda Jl. 500, 000, 000.00Yusfiansyah, SH Aerobik KampusPalembang3 Perhimpunan Masyarakat Zaitun Komplek Griya Bangun 100,000, 000.00untuk Transparansi Indah No.L3 Lebak Murni(PERMATRANS) Sematang BorangPalembang4 Solidaritas Deswan Eko Jl.
    Palembang2 KNPI Sumsel Sofhuan Gedung Pemuda Jl. 500, 000,000.00Yusfiansyah, SH Aerobik KampusPalembang3 Perhimpunan Masyarakat Zaitun Komplek Griya Bangun 100,000,000.00untuk Transparansi Indah No.L3 Lebak Murni(PERMATRANS) Sematang BorangPalembang4 Solidaritas Deswan Eko Jl. Hokky No.28 Lorok 100,000,000.00Gerakan Maulana ' Pakjo PalembangMasyarakat untukPerubahan(SOGEMAP)5 DPW Solidaritas Harun Zen CA Jl.
    Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor900/01 706/BPKAD/2013 dan Nomor 141/88/TM/201 3tanggal 01 Mei 2013 1334.03/06/2013 04305/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Perhimpunan Masyarakat Untuk Transparansi (PEMATRANS)untuk biaya Kegiatan tahap ke II.
    Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor900/01 706/BPKAD/2013 dan Nomor 141/88/TM/2013tanggal 01 Mei 2013 1334.03/06/2013 04305/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Perhimpunan Masyarakat Untuk Transparansi (PEMATRANS)untuk biaya Kegiatan tahap ke II.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 70 / Pid.B / 2010 / PN.Srg
Tanggal 17 Juni 2010 — Ir. SUTRISNO
141 — 43
  • Pelaksanaan pengadaan jasa non pembangunan harusberpedoman pada asas~ efektifitas, efisiensi,optimalitas dan transparansi ;b. Pemanfaatan daftar standar yang telah ada sepertidaftar standar jasa/pekerjaan, daftar rekananpotensial, daftar harga satuan dasar, daftarpekerjaan spesifik dll. ;c. Kejelasan menyangkut spesifikasi teknis,kualitas, volume pekerjaan, duration time, tarifsetiap spesifikasi teknis dan pelayanan atas jasayang diminta ;d.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-11-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 1 Nopember 2012 — YANUELVA ETLIANA, SE, MT binti ABU HANIFAH
174 — 45
  • Otda Setda Kota Semarang, Pengadaanbuku transparansi penyelenggaraan pelayanan publik bag. Otda SetdaKota Semarang, Pengadaan buku analisa tugas dan kompetensi jabatanbag Otda Setda Kota Semarang, dan pekerjaan Pengadaan bukupengembangan sistem penilaian individu pegawai bag Otda Setda KotaSemarang, adalah surat yang saksi tandatangani pada bulan Maret2011;c.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : STEFANUS SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
312 — 189
  • (good coorporategovernance) terdiri dari prinsip (a) transparansi, (b) akuntabilitas, (c)pertanggungjawaban, (d) kemandirian dan (e) kewajaran.Bahwa Konsekwensi dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD menjadipenyertaan modal pada BUMD merupakan salah satu sumber modal BUMD,selain pinjaman, hibah dan sumber lainnya. maka kedudukan Pemerintahdaerah dalam BUMD adalah sebagai pemegang saham bukan sebagai pemilikmodal.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 27-05-2022 — Putus : 01-07-2022 — Upload : 07-07-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 16/PID.TPK/2022/PT BDG
Tanggal 1 Juli 2022 — Pembanding/Terdakwa : Drs. URIP KUSNADJI, M.M.
Terbanding/Penuntut Umum : SIGIT MUHARAM, S.H
263 — 40

  • 35. 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan Nomor 425.11/12122.1-Set Disdik tanggal 03 Juli 2019 tentang perlu adanya perlunya tujuan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pembangunan (USB) SMAN 19 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ir Dewi Sartika,M.Si.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 5 Maret 2018 — HENRY JASMEN P. SITOHANG
443 — 144
  • Kesimpulan rapat tersebut yaitu :1.PT LIPPO CIKARANG menyusun kajian rencana pembangunan proyekMeikarta tahap seluas 84,6 Ha, terkait ketersediaan air baku dan AMDAL lalinserta transparansi informasi publik sesuai dengan kondisi faktual khususnyaterkait pemasaran (iklan) kepada masyarakat.2. Meminta kepada Pemprov Jabar untuk segera menerbitkan rekomendasidengan catatan Gubernur Jawa Barat kepada Bupati Bekasi terkait percepatanpembangunan proyek ME IKARTA tahap seluas 84,6 Ha.3.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 03-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 3 Nopember 2016 — AGUS PRIYADIM., SKM Bin (Alm) MASLAN BAKRAN
70 — 12
  • Bahwa benar tujuan dilaksanakannya proses lelang pengadaanbarang dan jasa pemerintah secara EProcurement Sesuai PerkaLKPP No. 1 tahun 20120, Pengadaan barang/jasa secaraelektronik khususnya dengan Etendering dapat menyempurnakansystem pemilihnan penyedia barang/jasa pemerintah yangdilakukan selama ini, sehingga lebih meningkatkan transparansi,akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.