Ditemukan 4294 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tempat tampur tempel tedius tompul tembus tempui tempis tempur tempua tempos tempuh tampus
Penelusuran terkait : Pidana tambahan; pidana tambahan perampasan atas barang yang diperoleh sebelum tempus delicti; tempus delicti; pidana tambahan perampasan;
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
SELAMAT Bin LAPPO Alm.
121 — 43
  • Dalam masalah yangsama, dalam konteks waktu, tempus atau lokasi berbeda, maka kitaakan menemukan kekhasankekhasan ada faktorfaktor x, olehkarena itu faktorfaktor x kita ambil contoh misalnya dalamHalaman 103 dari 211 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2018/PN Smrpersidangan kemaren yakni seorang pejabat yang kemudianmenetapkan RAB dan tidak mensurvei harga pasar, karena baru sajadi mutasi jadi dia mengambil alih kewenangan itu di tengah jalan.Masa ini tidak cukup bagi dia untuk melaksanakan ketentuanundangundang
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2009 — Putus : 02-09-2010 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 383/Pid.B/2009/PN.PL.R
Tanggal 2 September 2010 — H. JATNO SOESILARTO
118 — 74
  • Bahwa tempus delicti sebagaimana teruraidalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara korupsi ini terjadi pada tahun19962002, sedangkan pelimpahan maupun pemeriksaan perkara dilakukantahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 43 A undangundang No. 20tahun 2001, penyelesaian perkara ini dilakukan berdasarkan ketentuan undangundang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan,apakah dalam penerapan pasal 1 ayat (1) sub
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
842 — 563
  • Batasanbatasan tersebut meliputi Isi /Materi (Materiae), Wilayah / Ruang (Locus) dan dan Waktu (Tempus),berdasarkan batasanbatasan tersebut setiap penggunaan wewenangdiuar batas batas itu merupakan tindakan melanggar wewenang (onbevoedheid),yang oleh Waline dibedakan atas onbevoedheid ratio materie, onbevoedheidratione loci dan onbevoedheid ratione temporis, berarti bahwa organadministrasi melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk dalamwewenangnya (Literatur Karakteristik Hukum Acara Peradilan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1469 — 1020
  • Pemohon di Propinsi Papuaberdasarkan verifikasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohonadalah TMS;Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4041 poin 5865 yangmenyatakan Tergugat melalui beberapa KPUD Kabupaten / Kota telahHalaman 110 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUNJKT84.menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dalam halkepengurusan dikarenakan data pengurus Penggugat tidak samadengan data Sipol adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak dapatmenjelaskan secara jelas /Jocus dan tempus
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
747 — 844
  • Batasanbatasan tersebut meliputi Isi / Materi (Materiae),Wilayah / Ruang (Locus) dan Waktu (Tempus), berdasarkan batasanbatasantersebut setiap penggunaan wevenang diluar batasbatas itu merupakan tindakanmelanggar wevwenang (onbevoedheid), yang oleh Waline dibedakan atasonbevoedheid ratio materie, onbevoedheid ratione loci dan onbevoedheidratione temporis, berarti bahna organ administrasi melakukan tindakan dalambidang yang tidak termasuk dalam wevenangnya (Literatur Karakteristik HukumAcara Peradilan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 08-02-2018 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1468/Pid.B/2017/PN Tjk
Tanggal 8 Februari 2018 — Penuntut Umum:
ALEX SANDER MIRZA,SH.
Terdakwa:
SUGIARTO HADI.
268 — 52
  • Pembelaan/Pledooi dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada intinyamenyatakan bahwa dengan telah dinyatakan pailit olen Putusan Pengadilan NiagaPada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor02/PDT.SUS/PKPU2016/PN.NIAGA.JKT.PST maka terdakwa tidak lagi bisadiminta pertanggungjawaban pidana ;Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan Pailit olen Pengadilan NiagaPada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sejak tanggal 26 Pebruari 2016,sedangkan Penuntut Umum dalam dakwaannya menyebutkan terjadinya tindakpidana (Tempus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2906 — 4413
  • Karena setiappenggunaan kewenangan selalu dibatasi oleh materi (materiae), ruang(locus), dan waktu (tempus). Di luar batasbatas tersebut maka dapatdikatakan tindakan pemerintahan yang melampaui batasbataswewenang (onbevoegdheid), oleh karenanya tindakan pemerintah harusdidasarkan pada kewenangan yang sah;.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-06-2014 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 79/PID.SUS/2013/PN Skt
Tanggal 19 Desember 2013 — ANTHON WAHJUPRAMONO, SH., MHum VS JPU
166 — 82
  • tersebut selesai sedangkan kalau gabungan beberapaperbuatan hari ini mencuri kemudian hari lain mencuri lagi, nah niat ini harusjelas dalam dakwaan berkaitan dengan apa yang akan diperiksa di pengadilan;Bahwa sifat kehatihatian dalam hukum pidana, tidak hanya bagaimana hukumpidana tersebut dipakai, tidak hanya Ultimum Remidium dalam materiil tapijuga dalam hukum pidana formil dan ini cukup jelas dalam 143 KUHAP, yangmengatakan apa saja syaratsyarat formil akan tetapi di huruf bnya jugamengatakan bahwa tempus
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Ir. H.CHAIDAR CHAIRULSYAH Bin CHAIRULSYAH Alm.
143 — 226
  • Dalam masalah yangsama, dalam konteks waktu, tempus atau lokasi berbeda, maka kitaakan menemukan kekhasankekhasan ada faktorfaktor x, olehkarena itu faktorfaktor x kita ambil contoh misalnya dalampersidangan kemaren yakni seorang pejabat yang kemudianmenetapkan RAB dan tidak mensurvei harga pasar, karena baru sajadi mutasi jadi dia mengambil alih kewenangan itu di tengah jalan.Masa ini tidak cukup bagi dia untuk melaksanakan ketentuanundangundang, kalau kita melihat level of duty dia punyakewenangan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 3 September 2020 —
517 — 1412
  • KebijaksanaanPerkreditan Bank Bagi Bank Umum No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995 yang telahdihapus dan dibatalkan melalui adanya ketentuan Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan DanPelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum;Menimbang, bahwa terhadap kedua dalil tersebut di atas, menurut MajelisHakim tidaklah berdasar, karena Penyidik pada Bareskrim Polri lah yangberwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara aquo, karena perbuatanPara Terdakwa tempus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 24-02-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1385 K/Pid/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI, S.lp;
39 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1385 K /Pid/2015sebagai dasar dalam memberikan pertimbangan dalam putusan, karenasesual dengan surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa tempus delictieyang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalahdalam kurun waktu tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal09 April 2014 atau setidaktidaknya dalam kurun wakiu antara tahun2012 sampai dengan tahun 2014, sedangkan ketiga peraturan tersebutdiatas baru berlaku pada tanggal 10 dan 11 Juli 2014, yang dalampelaksanaanya di lapangan baru efektif
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SENOPATI, SH
Terdakwa:
RISALASIH, S.P Bin alm JASWI
361 — 55
  • TPGkarena dalam hal ini tempus melawan hukum pidananya tidak dapat diujidisitu;Bahwa ketika pihak kejaksaan menyita uang dari perjanjian Direkturdengan pihak ketiga yang telah seselai pengembalian modalnya tetapididuga dalam perjanjian iru boleh saja pihak kejaksaan selaku penyidikmenyitanya kerana kewenangan subjektifnya4.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
458 — 221
  • Ahli menyampaikan ada beberapa kasus pencucian uangyang berasal dari perpajakan;Bahwa terkait pajak selama ada hasil dari penggelapan pajak contoh seharusnya diabayar pajak 100 tapi bayar 10 itu keuntungan dia dari keharusan pajak yang dibayar.Kalau yang 90 dia sembunyikan, samarkan, kaburkan dan tidak ketahuan asalusulnya dari penggelapan pajak maka perbuatan tersebut masuk perbuatan sendiri.locus dan tempus yang berbeda sehingga bisa terjadi concursus realis;Bahwa jika yang bersangkutan bisa segera
    Di dalam proses persidanganjaksa harus menguraikan perbuatanperrbuatan melawan hukum dari terdakwa yangmenghasilkan uang tadi dimana ia diminta membuktikan jika hasil yang diperolehberasal dari sumber yang sah jika tidak bisa membuktikan maka hartanya dianggapdari hasil korupsi, dan juga jika hasil tersebut disamarkan maka bisa dikenai TPPU;Bahwa terkait dengan tempus antara tindak pidana asal dengan tindak pidanapencucian uang tidak harus berbanding lurus namun bisa berbeda.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 20/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 15 Nopember 2018 — TAMIN SUKARDI
315 — 220
  • Bagaimana cara menyusun rencana secaralocus delicti dan tempus delicti?
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
MARLINA DAELI ALIAS INA INDRI
134 — 49
  • Hukum Pidana.Bahwa dalam tindak pidana korupsi (extra ordinarycrime), pidana merupakanultimum remidium.Keadaan kahar adalah case by case.Bahwa ada 4 aspek hukum dalam pengadaan barang/jasa yaitu : pengadaanbarang/jasa, perdata, administrasi dan jasa konstruksi.Bahwa harusnya dalam perencanaan dan perjanjian disebutkan apakahbangunan tersebut tahan gempa , tahan bencana alam atau tidak.Bahwa kalau terjadi kegagalan bangunan kemungkinan ada dugaan tindakpidana korupsi, namun harus juga memperhatikan tempus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Februari 2015 — Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, M.M.
258 — 1010 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saksi menyatakansistem ini sudahada dari dahulu dan saksi hanya menjalankannya saja berdasarkanperintah.Padahal didalam delik formil yang sangat diperhatikan justru pada caracaraatau keadaan (circumstance) bagaimana perbuatan tersebut dilakukan,termasuk waktu kejadian (tempus delicti).Bahwa Saksi Raja Indra Saputra selaku pejabat pengelola keuangan Daerah(PPK) di depan persidangan telah mengakui kesalahannya, namun untukmeminimalisasi kesalahannya, karena berhubungan dengan uangpengembalian, Saksi
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 30-04-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 300/PID.B/2013/PN.MPW
Tanggal 30 April 2014 — terdakwa I. HERI Bin ZAKARIA terdakwa II. PARDAN Bin SAMAN
191 — 284
  • Penuntut Umum tidak menjadikantanggal 03 November 2012 yaitu acara Pernikahan Mega anak Jono sebagai tempus delictidari uraian waktu dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Maka Majelis Hakimberpendapat tentang waktu yang perlu dibuktikan adalah apakah benar tanggal 18Desember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, dantentang kekeliruan keterangan saksi Karnaen alias Prak bin Muhammad Haris (alm) dansaksi Ade Charge Agus Wijaya mengenai waktu pernikahan Mega anak Jono bukanlahwaktu
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
327 — 405
  • Bahwa Tempus suap bisa terjadi sebelum lelang, saat proses lelangmaupun setelah lelang. Meskipun proses lelang dilakukan diluar atauselain kepala daerah tetapi kepala daerah dapat ikut campur dalampelanggarannya karena kepala daerah punya pengaruh, kalau kepaladaerah tidak ikut campur maka apapun yang terjadi merupakantanggungjawab panitia lelang. Sehingga harus ada hubungan batinnya,tahu ada pelanggaran tetapi diam saja maka itu ada hubungan batinnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 24-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1398 K/Pid/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — SYAMSU
46 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 11 Juli 2014);e Peraturan Direktur Jenderal Bina usaha Kehutanan Nomor : P.3VIBIKPHH/2014 tentang pedoman pelaksanaan penatausahaanhasil hutan kayu dari hutan alam tertanggal 10 Juli 2014;e Peraturan Direktur Jenderal Bina usaha Kehutanan Nomor : P.4/VI/BIKPHH/2014 tentang pedoman pelaksanaan penata usahaanhasil hutan kayu dari hutan tanaman pada hutan produksitertanggal 10Juli 2014;Sebagai dasar dalam memberikan pertimbangan dalam putusan, karena sesuaidengan surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa tempus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 14-12-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Data Alias Darta
173 — 75
  • Bahwa Terdakwa DATA alias DARTApada kurun waktu sesuai tempus delicti antara bulan Juni 2017 sampai denganbulan Pebruari 2018 tidak memiliki jabatan sebagai Pegawai Negeri atauPenyelenggra Negara baik di dalam maupun diluar lingkungan PemerintahKabupaten Subang.Halaman 175 dari 241 halaman Putusan Nomor 60/Pid.SusTPkK/2018/PN BdgMenimbang, bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negaradalam Dakwaan Pertama ini dirumuskan sebagai satu kesatuan dalam suatubentuk penyertaan (dee/neming) antara