Ditemukan 4818 data
44 — 31
F12 1 TE(11) 196(74) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 311.00 208.00 Im/F12 1 TE(31) 1Na el45) 211) 196212710) 1273011) 196((((((((((((26) 12725) 15) 211) 1961327217) 15) 230) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 425.00 208.00 Im/F12 1 TE(75) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 429.00 208.00 Im/F12 1 TE(11) 19662) 2345) 2311) 19620) 12) 23442735) 22Z28) 2(((((((((25) 1(((KQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 179.00 Tm/F12 1 TE(32) 1(5) 2(1335
106 — 57
Surat No.B.1335/DPPTK/X1I/2009 tanggal 16 Nopember 2009E. Dirjen Industri Agro dan Kimia dengan suratnya :1.
B. 1335/DPPTK/XV/2009 tanggal 16November 2009; (Sesuai dengan asli)Bukti P.V14 : Surat Dirjen Industri Agro dan = KimiaNo.102/IAK/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 ;(sesuai dengan asli)VI.
MUHAMMAD MIRZA
Tergugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. di Martapura
84 — 11
Adanya kausa yang halal.Pasal 1335 K.U.H.Perdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatusebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atauterlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.23.
77 — 37
Bertentangan dengan kesusilaan ;Artinya bertentangan dengan kaidah moral (pasal 1335 jo 1337KUH Perdata).5.
112 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 553 K/Pdt.SusBPSK/2017tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaranangsuran, sehingga Termohon Keberatan telah tidak menjalankanPasal 1234 KUHPer tersebut yang menyebabkan PemohonKeberatan harus memperingatkan Termohon Keberatan untuksegera memenuhi kewajibannya dengan jangka waktu tertentu;Bahwa, sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh TermohonKeberatan dalam Putusan BPSK Nomor 1335/Arbitrase/BPSKBB/III/2016 tanggal 29 November 2016, tentang duduk perkarapada butir ke 8, halaman
209 — 79
Suatu sebab yang halal;Bahwa suatu sebab yang halal, artinya bahwa isi dari perjanjian tersebutharus tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan ketertibanumum, dan kesusilaan dimana perjanjian itu ditandatangani;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata, Suatu perjanjian yangtidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebabyang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 1338 (2)KUHPerdata disebutkan
84 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 1335 dan 1337KUHPerdata);Bahwa dengan batalnya perjanjian kerja antara Pemohon Kasasidengan Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi melanggarketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 Jo.
96 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan terhadap Isi akta yang merupakankehendak Para pihak sendiri, tidak semua kehendak Para pihak harusdikabulkan Notaris karena harus diingat juga ketentuan: Pasal 1335 KUHPerdata: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuatberdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklahmempunyai kekuatan; Pasal 1336 KUHPerdata: Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapimemang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yangtidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu
1.MAGDALENA SINAGA
2.UCI NIARSI
3.SUSANTI APRIYANI
4.PUPUT AZIZAH NOVITASARI
5.CATUR OKI YOGI YANTI
6.RUPIKA PRATIWI
Tergugat:
1.DESI KURNIA alias DHESYIE KOERNIA
2.ZULIA SARI alias ITA THA BUNDANYA PUTRI KUSUMA
3.TRI L. RAMADHANI alias TRI RAMADHANY
161 — 38
Sedangkansebab yang halal menurut pasal 1335 KUHPerdata, yakni suatuperjanjian yang tidak memakai sebab yang halal atau dibuat dengansuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatanhukum.. Bahwa prestasi berdasarkan KUHPerdata adalah kewajiban yang lahirdari sebuah perikatan baik karena undangundang maupun karenaHalaman 36 dari 65 Putusan Nomor 25/Padt.G/2018/PN Skyperjanjian.
DIDIK JOKO PRASETYO
Tergugat:
PT. BUANA ESTATE
94 — 66
Perbuatan yang melanggar hukum;Perbuatan melanggar hukum disini tidak terbatas hanya hukum tertulis(UndangUndang) namun juga hukum yang tidak tertulis, sehingga yangdikategorikan perbuatan yang melanggar hukum sebagai berikut: Melanggar UndangUndang; Melanggar hak subyektif orang lain, artinya jika perbuatan yangdilakukan telah melanggar hakhak orang lain yang dijamin oleh hukum; Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku baik yang tertulismaupun tidak tertulis; Bertentangan dengan kesusilaan (Pasal 1335
32 — 24
mengadakan hubungan hukum secara sahmenurut hukum ;Menimbang, bahwa adanya akibat kerugian bagi pihak lain, yakni Para Penggugat,sematamata disebabkan adanya perjanjian antara Zainab, Alm sebagai pembeli dengan H.67Yakub Muhamad sebagai Penjual yang dilakukan dengan itikad tidak baik sebagaimana telahdiuraikan diatas oleh karenanya hal demikian tidaklah memenuhi Syarat keempat Pasal 1320KUHPerdata, yaitu untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal, syarat inididukung pula oleh Pasal 1335
52 — 33
No CFM/1334/VI/05 tertanggal30 Juni 2005 yang diterbitkan oleh PT Cahaya Fajar Mandiri dan ditandatanganioleh Dedy Fatly193 Bukti PR6 (72) : Receipt (Tanda Terima) No CFM/1333/VI/05 tertanggal30 Juni 2005 yang diterbitkan oleh PT Cahaya Fajar Mandiri dan ditandatanganioleh Dedy Fatly194 Bukti PR6 (73) : Receipt (Tanda Terima) No CFM/1337/VI/05 tertanggal30 Juni 2005 yang diterbitkan oleh PT Cahaya Fajar Mandiri dan ditandatanganioleh Dedy Fatly195 Bukti PR6 (74) : Receipt (Tanda Terima) No CFM/1335
Warasto Widjaja
Tergugat:
1.Ny.Lestasi diwakili oleh ahli warisnya NANI SETIAWAN
2.nawawi tamin diwakili oleh ahli warisnya JHOHAN TAMIN
3.GINAJAKTI diwakili oleh ahli warisnya KWA SO NGO
4.KWA SO NGO
5.Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat
Turut Tergugat:
Dinas Perumahan DKI Jakarta
171 — 47
TERGUGAT bukan sebagai pihak dalam AKTA PEMBERIAN HAK DANKUASA vide BUKTI P10.Sehingga :TERBUKTI TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATANPERSETUJUAN TERLARANG yang jelas jelas BERTENTANGAN DENGANKETENTUAN HUKUM yang berlaku vide Pasal 1320, 1313 dan Pasal 1335KUHPerdata, SEHINGGA AKTA DJUAL BELI /PENDJABAT vide BUKTI 11Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 537/Pdt.G/2020/PN Jkt Pstyang dibuat oleh TERGUGAT adalah batal demi hukum dan tidak memilikikekuatan hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1335 KUHPerdata
1.Osman Ferdinan Panjaitan
2.Saur Panjaitan
3.Joram Panjaitan
4.Amir Panjaitan
Tergugat:
1.Tiodor Br Siagian Als. Ompu Taruli Br. Siagian
2.Taruli Asima Br. Panjaitan
3.Robin Panjaitan
4.Tigor Sigalingging Als. suami Br. Panjaitan
63 — 52
Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidan moral (Pasal 1335 JoPasal 1337 KUHPerdata)Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 107/Pat.G/2020/PN Big5.
84 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 52 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 Juncto Pasal1320 Juncto Pasal 1335, Pasal 1337 KUHPerdata yang mana dalamperjanjian kerjanya terdapat :e Dalam clausal Pasal 1 ayat (4) di Perjanjian Kerja PKWT Yang dibuatoleh Para Pihak tercanum katakata (yang tidak bekerja selama 3 hariberturutturut dianggap mangkir) dan dianggap mengundurkan diridengan tidak mendapatkan haknya.
81 — 45
subyektif yang diakuiadalah hakhak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, serta hakhak atas harta kekayaan seperti hak kebendaan dan hakhak mutlak lainnya(bersumber dari hukum tertulis);2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakuKewajiban hukum yang dimaksud ialah kewajiban yang diberikan oleh hukumterhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, termasukhukum publik;3) Melanggar kaidah tata susilaKaidah tata susila yang dimaksud adalah kaidah moral (Pasal 1335
87 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanahdengan pertimbangan hukumnya:e Kuasa mutlak dibuat untuk melindungi kepentingan kreditur/yangmemberikan pinjaman (dalam hal ini Tergugat 1);e Sedangkan debitur/yang menerima pinjaman (dalam hal iniPenggugat) menandatangani kuasa mutlak tersebut dalamkeadaan yang terpaksa;Bahwa aktaakta yang dibuat oleh Tergugat Ill tersebut jelasmengungkapkan dan tersirat bahwa Akta Pernyataan dan Kuasa No.33 tanggal 27 Juli 1998 yang dibuat oleh Tergugat Il mengandungketidakbenaran sebagaimana yang dimaksud pasal 1335
243 — 50
(g) Gugatan Error in Persona (Keliru pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT).Bahwa TERGUGAT II adalah sebuah badan hukum perdata yang bisa mengadakanperjanjian dengan pihak manapun yang tidak bertentangan dengan undangundangsebagaimana asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdata termasuk membuatPerjanjian Sewa Tanah dan Bangunan, antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II hanyasebatas hubungan kontrak yang terikat dengan Pasal 1335 KUHPerdata, sehingga tidak adakaitan sama sekali dengan PENGGUGAT.Bahwa
YEREMIAS ROMA
Tergugat:
1.NURIANI
2.PARWITA SARI, SH, M.Kn.
3.VERA SARTIKA
4.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Kawasan Industri & Pergudangan SAFE & LOCK
5.ARIESCA DWI APTASARI, SH, M.Kn
6.ADITYO (Suami Tergugat-I)
7.AGIT SUSILO
8.ARIYANI WIDYA ASTUTI (Anak dari Tergugat-VII)
9.PAK NO (Nama panggilan/sebagai pengontrak)
10.DUL KAMID (nama panggilan)
11.CHURIAH (Istri Tergugat-X)
12.AGUS SAPUTRO
Turut Tergugat:
YEANNY, SH, M.Kn
47 — 5
mengosongkandiri secara sukarela dari atas bidang tanah yang telah dikosongkan tersebutsegera setelah dikosongkan dan selanjutnya menghukum TergugatXsampai dengan TergugatXIl untuk menyerahkan obyek tersebut kepadaPenggugat dalam keadaan benarbenar kosong dari orang maupun barangdengan tanpa syarat dan tanpa hambatan apapun, bila perlu denganbantuan aparat negara.Bahwa terkait adanya Akta Hibah Nomor 131/2016, yang dibuat ataskerjasama Tergugatl, TergugatlIll dihadapan Tergugatll, maka sesualdengan Pasal 1335
HARYANTO SUIWINATA
Tergugat:
1.PT. BANK NEGARA INDONESIA
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA KENDARI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI TENGGARA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
5.OTORITAS JASA KEUANGAN
189 — 101
Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo.Pasal 1337 KUHPerdata);e. Bertentangan dengan sikap kehatihatian yang sepatutnya dalammasyarakat;2. Adanya kesalahan, artinya bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan.Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahukonsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.