Ditemukan 6613 data
346 — 88
Pada saat perjanjianperjanjian kredit tersebut ditandatangani, kondisi/ keadaanPenggugat:1. telah dewasa menurut hukum;2. tidak dalam pengampuan, dalam keadaan sehat jasmam dan rohani; serta3. tetah mendapat persetujuan dari isteri dengan cara ikut menandatangani dalamperjanjian kredit tersebut;Oleh karenanya, Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugatadalah sah menurut hukum dan mengikat sebagai undangundang kepada14Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3204 K/Pdt/2017a.Gugatan Penggugat perbuatan melawan hukum pada angka 11(sebelas) pada tanggat 16 Mei 2012 tetah terjadi perubahan peralinanHak SHM 320 dan SHM 321 karena dasar pewarisan yang tidakmelibatkan Para Penggugat, namun demikian pada akhir kalimat padaangka 11 (sebelas) disimpulkan bahwa jual beli tersebut yangmendasarkan atas alas hak yang tidak sah maka secara hukum adalahjual beli tersebut batal demi hukum, sehingga yang benar peralihan hakdalam perkara in cassu pada gugatan Penggugat
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
tahun 2009di Pasal angka 16 dan tabel, membuktikan pertimbangan hukum di atas merupakan10.pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum dan melanggar Pasat 21 dan 27UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, juncto butir 10.aSE06 tahun 1989 kaitannya denganRumus Manfaat pensiun sekaligus juncto butir10 Lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang yang dimaksud dengan besaran gajipokok, dan mengingat dengan Majelis Hakim mempertimbangan PhDP merupakanbukti rumus manfaat pensiun sekatigus tetah
dirubah atau petaksanaannya tidaksesuai dengan yang tetah diakui para pihak dan ditetapkan serta menjadipertimbangan hukum Majleis Hakim, yaitu ramus manfaat pensiun berdasarkan padabutir 10.a SE06 tahun 1989, merupakan tindakan Majetis Hakim yang tidak sesuai/bertentangan dengan pertimbangan hukum Majleis Hakim pada halaman 129putusan, dan juga tidak sesuai dengan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;Bahwa terbukti pertimbangan hukum di atas terbukti
112 — 33
Pengugat besertaistrinya, Tergugat dan Tergugat Il telah dibacakan dan dijelaskantentang redaksi atau materi dan APHT tersebut, termasuk penjelasantentang adanya surat perjanjian hutang piutang dibawah tangan atauyang disebut Wa'ad Pemberian Fasilitas Pembiayaan nomor01/05/Wa'ad/SBR/VV2012 yang melandasi/mendasari dibuatkannyaAPHT nomor: 112/2012 tersebut.26.Bahwa pada saat ini dalam gugatannya Pengugat menyangkal halhalyang berkaitan dengan isi / materi APHT nomor 112/2012 tersebut,maka hal tersebut tetah
104 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraNomor : S 132/06.02/2004 tanggal 1 Maret 2004 telah dibenarkanoleh ahli Samono Ak,CFE (ahli yang dihadirkan di persidangan ).Bahwa kalaupun Majelis Hakim tidak sependapat dengan alat buktisurat tersebut, seharusnya dalam putusan a quo harus ada alasanpertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat buktitersebut atau alasan yang tidak sependapat dengan alat bukti suratyang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan.Bahwa dengan demikian, berarti Majelis Hakim tetah
80 — 12
dipandang cakap dan mampu untuk mengurus anakanaktersebut dengan baik;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan bahwaanak yang belum dewasa (mumayyiz), berada dibawah asuhan ibunya, olehkarenanya patut dan adil jika Majelis Hakim menetapkan bahwa anak dari hasilpernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KE Il,hak hadhanahnya ditetapkan pada Penggugat;Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah tetah
34 — 21
orang tersebuttelah menerima pembayaran dari Tergugat II Kemudian telahdilakukan pembayaran ganti rugi ongkos pemindahan perumahanpenduduk kepada 94 orang yang dibebaskan tanahnya tersebut (videbukti bertanda T.ll3 dan terhadap tanah obiek sengketa sudahdilakukan pengukuran oleh Kantor Perfanahan sebagaimana terluangdalam Gambar Situasi No.82 tahun 1972, tanggal 29 Februari 1972(vide bukti T.Il1) dan sebagian tanah yang yang dibebaskan TergugatIl tersebut (yang tidak dialihkan kepada Tergugat ) tetah
60 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat menolakpertimbangan Judex Factie tingkat banding sebagaimanatertera pada halaman 13 alinea kedua sebagai berikutMenimbang, bahwa sebagaimana tetah dikemukakan dalampertimbangan pada bagian Konvensi, bahwa atas keduaHal. 57 dari 48 hal. Put. No. 791K/Pdt/2009bidang obyek' tanah sengketa telah diterbitkanSertifikat Hak Milik yang terdaftar........ dst.
183 — 73
Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel)karena antara kesepakatan yang telah diperbuat antara Tergugat I denganPenggugat telah berjalan dan hotel tetah beroperasi sebagaimana mestinya,maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan bahwaTergugat I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad),untuk itu Mohon Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsie Tergugat I danmenyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya gugatanPenggugat
13 — 2
Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI tetah melalaikankewajibannya sebagai seorang Ibu dan menelantarkan anakanak dalamasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan;3. Menyatakan ketiga anaknya yang bernama:1. ANAK I, berumur 14 (empat betas) tahun;2. ANAK II, berumur 9 (Sembilan) tahun;3. ANAK III, berumur 3 (tiga) tahun;Diasuh oleh TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI;4.
Pembanding/Tergugat II : Kepala Cabang PT.Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Ambon
Terbanding/Penggugat : LUKAS THIO
300 — 398
Penjelasan di atas sejalan dengan Yurisprudensi yang tetah ada, antara lain:1.
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Juris dalam putusannya tetah mernbataikan Putusan JudexFacti Pengadilan Negeri Kotaka dan Pengadilan Tinggl Sultra .denganmengadili sendiri menghukum Terdakwa I, Il dengan pidana penjara 5 (lima)tahun, denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan pidanakurungan 6 (enam) bulan, hal itu merupakan suatu Kekhilafan dan suatuKekeliruan Nyata, dimana Judex Juris Mengadili sendiri perkara a quodengan pertimbangan hukumnya sendiri yang seharusnya mengacu padafakta hukum dan pertimbangan
ARIEF RATE
Termohon:
Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
93 — 29
Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat finaldan mengikat. maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwasemua harus melaksanakan Putusan yang tetah berkekuatan hokumtetap sejak diucapkan.18) Bahwa melalui Putusan Mahkamah konstitusi (MK)bernomor : 21/ PUUXII/2014. MK mengabulkan sebagianpermohonan yang salah satunya rnenguji ketentuan obiekpraperadilan melalui putusannya.
51 — 15
Batavia International Ventura ; Bahwa setelah jangka waktu dalam Surat PengakuanHutang jatuh tempo, ternyata Penggugat tetap tidakbisa membayar pinjaman/hutang kepada Tergugat I,pada saat Tergugat I menagih Penggugat, makaPenggugat hanya menyampaikan tolong dihitungsaja kompensasi/basic feenya nanti saya akan bayarselelah proyek saya tetah laku terjual danselanjutnya setiap kali dan berulangkali Penggugatmenyampaikan hal yang sama ketika Tergugat Imenagih untuk membayar Pinjaman ; Bahwa setelah 5
88 — 67
Bahwa didasarkan pada faktafakta tersebut diatas, terbuktiTERGUGAT tetah melakukan 'rekayasa' dalam memberikan(fasilitas pembiayaan bagi konsumennya dengan mempergunakanmobil merk Mercedez Bens C200 milik PENGGUGAT sebagai obyektransaksi jual beli dan sebagai obyek barang jaminan (dengan tanpasepengetahuan dan persetujuaan PENGGUGAT), dengan caracarasebagai berikut : Mempergunakan suatu showroom dalam hal ini adalah TERGUGATIll, yang seolaholah showroom tersebut merupakan pemilik danpenjual dari
94 — 31
PEG.821.12/645/2010 tanggal28 April 2010 sehingga tergugat II Intervensi sudah bekerja sebagai sekdesBlang Sama Gadeng dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, berdasrkan SKPNS sebagaimana tersebut diatas ( vide bukti T5 Intervensi) ;6 Bahwa melandasi kepada apa yang tetah tergugat II Intervensi sebutkan diatas,maka tepatnya tahun 2011 melalui surat Bapak Bupati BireuenNo.PMG.141/85/2011, tanggat 16 Februari 2011, tentang Optimalisasi tugas danFungsi Sekdes Gampong dari unsur PNS, surat edaran Bupati
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian atas jumlah uang yang tetah dicairkan dan dikuasai tanoa haksebesar Rp 34.750.000.000;b. Kerugian atas keuntungan yang seharusnya diperoleh dari pemanfaatanuang Rp 66.000.000.000, sebesar 12% per tahun terhitung sejak danatersebut diterima TERGUGAT REKONPENSI dari PT. ANIMABLUINDONESIA;Bahwa oleh karena dana sebesar Rp 66.000.000.000, yang diterimaTERGUGAT REKONPENSI dari PT.
116 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum, aspek hukum lain yang diniiai bahwa gugatan ParaPenggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur/tidak jelasadalah mengenai batasbatas obyek sengketa yang teiah dialihkankepada masingmasing pihak ketiga, hal ini sangat penting karena ParaPenggugat sendiri teiah mengakui dengan tegas bahwa obyek sengketatersebut telah dialinkan kepada pihak ketiga, sehingga seyogianya ParaPenggugat dalam gugatannya menyebutkan secara jelas batasbatastanah dari masingmasing obyek sengketa yang tetah
343 — 109
Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, nampak sikap tidakkonsisten dan kontradiktif dari PENGGUGAT dimana di satu sisiPENGGUGAT tetah mendalilkan adanya tindak pidana penipuan dan43atau tindak pidana pemalsuan surat dan atau tindak pidana pencucianuang dalam transaksi investasi berdasarkan Kontrak Investasi KolektifReksadana Mansek, yang artinya PENGGUGAT telah membantahadanya Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Mansek karenaPENGGUGAT menduga Kontrak Investasi Kolektif Reksadana Mansektersebut
148 — 102
Sedangkan, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tetah mengajukan70Bukti Surat berupa Foto Copy yang diberi tanda Bukti T1 sampai dengan T2 besertaLampirannya ; Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Saksi maupun Ahli,meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ; Menimbang, bahwa berdasarkan JawabJinawab, alatalat Bukti yang diajukandi Persidangan, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : 1.Bahwa, PENGGUGAT telah diberikan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor