Ditemukan 6615 data
156 — 59
/Pdt.G/2016/PN.BtlMenimbang, bahwa dalam Rekonvensi: ini Para Tergugat sampai denganTergugat VIIl dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para PenggugatRekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagaiTergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari ParaPenggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tetah disebutkan diatas;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan Rekonvensi ini makahalhal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggappula
70 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti tetah melakukan kekhilafan atau kekeliruan menerimaalasan ke1 sampai dengan ke4 ; (vide hal 77 putusan kasasi). Sebagaialasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang terurai sebagai berikut :1.1. Upaya Hukum terhadap putusan Judex Facti/Pengadilan NegeriGorontalo tersebut merupakan kewenangan pemeriksaan tingkatkasasi (vide halaman 55 putusan kasasi tersebut) ;1.2.
247 — 81
harus diterima, kecualiPihak sebaliknya secara tegas;Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan TERLAWAN V mohon kehadapanMajelis mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberi putusansebagai berikut:DALAM KONVENSIDALAM PROVISI Menolak Tuntutan Provisi PARA PELAWAN;DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi TERLAWAN V; Menyatakan Gugatan Perlawanan PARA PELAWAN tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA Menolak Gugatan Perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum AktaAkta yang tetah
103 — 15
kehendak para pihak kedalamakte tersebut yang kemudian sebagai bentuk pengakuan kebenaran atasisinya ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan dengan demikianjelas akte tersebut merupakan akte pihak.Bahwa selain itu sebelum penanda tanganan akte jual beli tersebut diataspara pihak yakni penggugat dan penggugat II serta tergugat dihadapansiapa akte tersebut dibuat terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan buktiindentitas dalam kartu tanda penduduk (KTP) penggugat dan penggugat IIdan tergugat tetah
111 — 67
Bahwa semua tindakan / perbuatan Para Tergugat sebagaimana dimaksudpada positaposita gugatan diatas adalah merupakan Perbuatan MelawanHukum (onrecht matigedaad) yang tetah melanggar dan merugikan haksubjektif Para Penggugat.21.Bahwa oleh karena penguasaan, pemakaian/penghunian atas tanahsengketa oleh Para Tergugat yang didasarkan atas perbuatan hukum jualbeli yang tidak sah (ilegal) maka baik Para Tergugat maupun segala orangyang mendapatkan hak dari Para Tergugat harus dihukum untuk segeraza.23.24keluar
BUDIARTI SANTI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Intervensi:
HANDOKO
113 — 50
DanPembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 104 danPasal 107 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara PemberianDan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan,sertipihnak hak milik objek sengketa I, II, Ill, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XIlcacat hukum administrasi dan bertentangan dengan putusan pengadilanHalaman 108 dari 116 Halaman Putusan No. 17/G/2019/PTUNKPGyang tetah
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan tetah menerapkansuatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalamundangundang, atau dengan perkataan lain pengadilan telahmenerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanandengan yang ditentukan oleh atau dalam undangundang (schending dervet).Bahwa perkataan UndangUndang diatas hendaklah jangan diartikan sebagaiUndangUndang dalam arti formal saja, yakni
jugatermasuk Dokumen Penawaran dan contoh konirak.Bahwa Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK), yang pengiriman di Kantor DinasPendidikan Kabupaten Jember sama sekali tidak melanggar Kepres No.80Tahun 2003 beserta Perubahannya dan Permendiknas No. 19 Tahun 2010.Bahwa, sebagaimana faktafakta yang terungkap dalam persidangan, baikmelalui alat bukti surat maupun yang disampaikan oleh para saksi, dapatlahmemberikan SUATU PETUNUK FORMAL, yang dapat DIPERCAYA keabsahanterhadap Kebenaran Materiet atas apa yang tetah
149 — 102
kesimpulan Para Pihak, maka yang menjadipermasalahan pokok yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : Apakahpenerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik atautidak 2) 5 aannnn nnnMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda Bukti P1 sampai denganP43, sedangkan untuk menguatkan dalildalil bantahannya Tergugat tetah
629 — 477
dan MKDKI(Tergugat Il), disebut Bukti : Tl43;Foto copy Surat Bukti tersebut telah diberi materai yang cukup serta tetah disesuaikandengan aslinya kecuali bukti T1.17, T1.18, T1.19, T1.20, T1.21, T1.39 copy dariHal. 62 dari 91 hal.
MUHAMMAD DASIM BILO, SH
Terdakwa:
GRESIA DEDANA YAKOB Alias GREIS
228 — 133
Melalui salan satu cara dimaksud sehinggaorang lain terketuk hatinya atau menjadi percaya atau yakin untukmenyerahkan barang yang dalam penguasaannya, maka tetah memenuhiunsur tindak pidana penipuan (bedrog).> Bahwa unsur utama yang harus dibuktikan dalam delik penipuan (bedrog),adalah:a) adanya subyek hukum (orang);b) adanya maksud (oogmerk) untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain;c) adanya keuntungan diri sendiri (pelaku) atau orang lain;d) perbuatan yang dilakukan melawan hukum (bertentangan
KRISTIAN OKTAVIANUS
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), C.q. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan).
3.Mahkamah Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan)
5.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kab. Landak
6.DINOHARATA
112 — 66
Kongres mengambil keputusan untuk membatalkan atau mengukuhkansanksi yang tetah dijatuhnkan setelah mendengar dan mempelajan pembelaananggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).6.
254 — 1030
Shaleh ;~~~~~~~~~~~~~~Sa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaiKepala Dinas/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat PembuatKomitmen telah tidak dengan taat melaksanakan tugas danwewenangnya sebagaimana yang tetah diamanatkan kepadanya, yangdipakai sebagai pedoman, acuan, dalam melaksanakan tugas danwewenangnya selaku PPTK; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7~Sa Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwatersebut dapat dikualifikasikan sebagai
662 — 543
Berdasarkanhal tersebut, TERGUGAT , TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill telah melakukanperbuatan melawan hukum sehingga lelang eksekusi yang tetah dilakukan danRisalah Lelang Nomor 283/2011 tanggal 9 Nopember 2011 harus dibatalkandan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.d.
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
NINA binti GUNAWAN
237 — 113
., dan secara melawan hukum tetah manguasairumah peninggalan almarhum ayah saksi di Kp.
Terbanding/Tergugat IV : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : FIREWORKS VENTURE LTD
Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
Terbanding/Tergugat I : PT. PROFINDO INTERNASIONAL SECURITIES D.h. PT. MILENIUM ATLANTIC SECURITIES
212 — 130
Bahwa ternyata Program Perjualan Aset Kredit VI (PPAKVI) seluruh2.9.tagihan kewenangan yang dimiliki oleh ke7 = (tujuh)Bank Sindikasi kepada TERGUGAT Ill tersebut tetah dimenangkanoieh PT Millennium Atlantic Securities, yang sekarang berubahmenjadi PT PROFINDO INTERNASIONAL SECURITIES(TERGUGAT I, dan atas Penjualan Asset Kredil tersebut telahdilakukan pelunasan harga sesuai dengan Harga Lelang yang telahditentukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);Bahwa sehubungan dengan Penjualan Asset
679 — 583 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Yurisprudensi tetap MARI tanggal 30 Juli 1976 Nomor 130K/Kr/1974 dalam perkara Kurniagawan Lukman alias Loe Kim Kiauw,Karena Pengaditan Negeri dalam putusannya tidak mencantumkantentang keyakinan terbuktinya kejahatan yang dituduhkan danPengadilan Tinggi tetah menguatkan putusan Pengaditan Negeri denganmempergunakan alasanalasan Pengadilan Negeri sebagai atasanPengadilan Tinggi sendiri, sedang unsur keyakinan tersebut adatahessensieel (negatief wettelijk bewijs) putusan Pengaditan Tinggi danPengaditan
Pembanding/Tergugat II : BINTANG JOICE RUTH ASITA SIAHAAN Diwakili Oleh : HENDRY GUNAWAN SH, MH. dan ELSY SINRAYA, SH.
Pembanding/Tergugat III : MARTI SAMUEL LAMTARDA SIAHAAN Diwakili Oleh : MARTI SAMUEL LAMTARDA SIAHAAN
Pembanding/Tergugat IV : TIROI SISRULI SIAHAAN Diwakili Oleh : HENDRY GUNAWAN SH, MH. dan ELSY SINRAYA, SH.
Terbanding/Penggugat I : Halomoan Napitupulu Diwakili Oleh : ROKYAL HASIBUAN, SH dan MUHAMMAD NUR, SH
Terbanding/Penggugat II : B. JUMINTAR HARIANJA, SH Diwakili Oleh : ROKYAL HASIBUAN, SH dan MUHAMMAD NUR, SH
Turut Terbanding/Tergugat V : YUSRON HARAHAP
Turut Terbanding/Tergugat VI : PATUAN MANURUNG
Turut Terbanding/Tergugat VII : CHANDRA RUSLI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : TITO UTOYO, SH
Turut Terbanding/Tergugat IX : PRITA MELANIE, SH
Turut Terbanding/Tergugat X : Kepala kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
Turut Terbanding/Tergugat XI : Camat Kecamatan Tampan
Turut Terbanding/Tergugat XII : Lurah Kelurahan Sidomulyo Timur
134 — 60
TIDAK ADANYA ALAS HAK PARA PENGGUGAT ATAS OBJEKGUGATANBahwa sebagaimana tetah TERGUGAT IIV uraikan padabutir 2.1. tersebut di atas, 3 Sertipikat Hak GunaBangunan yang didalilkan sebagai dasar kepemilikan atasTANAH OBJEK PERKARA oleh PARA PENGGUGATtersebut telah dibatalkan berdasarkan Putusan yang telahberkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) yaituPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.18/G/2015/ PTUNPbr., tanggal 26 Nopember 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
50 — 8
Ismail tetah dibavar lunasoleh PT. Perkebunan Nusantara X PG Jombang Baru serta telah diterima olehPenggugat sebesar Rp. 74.652.900.. tg, 05 072006.Bahwa, oleh karena hasil tanaman tebu tersebut didapatkan Penggugat masihterikat perkawinan dengan Tergugat, maka secara yuridis adalah harta bersama,maka konsekwensi hukum adalah harus dibagi dua/ 2 Dagian. YANG BENAR secara hukum harta berupa Tanah pertanian, SHM.297 se luas +410 M2, an. Ismail dan Nur Mahmudah yang terletak di Desa Ploso, Kec.
44 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padapos mata anggaran ini Terdakwa2 SUGENG PURNOMO menerima uangsejumlah Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);Pada pos mata anggaran langganan listrik, teloon, air minum dan gas,Terdakwa2 SUGENG PURNOMO tetah menggunakan tidak sebagaimanamestinya sebab rumah tersebut milik sendiri, selain itu setelah uangtersebut digunakan tidak didukung dengan buktibukti sebagaimanalayaknya pembayaran yang dilakukan oleh umum yang selalu ada buktirekening atau kuitansi pembayaran, sehingga
129 — 122
SURNI AGUS SUYADI selaku Nadzir seluas 1.210 Mdan tetah diterbitkan Sertipikat Hak MilikWakaf Nomor 746 ;b. SYAMSURI selaku Nadzir seluas 1.160 M dantelah diterbitkan Sertipikat Hak Milik WakafNomor 747 ;6. Kalau memang benar nama R. Pitoyo dan Sutojo adalahnama satu orang yang sama terhadap gugatan NO. 22,23,24dia telah melakukan pembohongan ;0.