Ditemukan 6617 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : telah tetap titah tanah tengah teteh tatah teiah tekah
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata
Register : 29-04-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mjl
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
Muhamad Hadi Seswanto
Tergugat:
1.RASWAN BIN KASIM
2.Lukas Bin Sudira
3.Sukini
4.Kana
5.Leopard
6.Wirya
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Bongas Kulon
2.Camat Kecamatan Sumberjaya
3.Mochamad Asep Muchroman, S.Sos
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
157 — 81
  • 2016 telah digarap dirawat dipelihara serta membayarkewajiban Pajak oleh Tergugat Il, akan tetapi beberapa bulan kemudian padatahun 2017 Penggugat melaporkan Tergugat , kepada pihak Kepolisian PolresMajalengka, sehingga Tergugat II menjadi terombang ambing, ke bawabawaurusan sampai dengan sekarang, dari mulai sidang perkara Pidana dalamperkara Nomor : 241/Pid.B/2017/PNMjl, perkara Perdata Nomor8/Pdt.G/2019/PNMjl, dan telah mengajukan Gugatan baru lagi yaitu Nomor :8/Pdt.G/2020/PNMjl, Tergugat Il, tetah
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 27-07-2010 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN AMBON Nomor 97/Pdt.G/2010/PN.AB
Tanggal 28 Juni 2012 — 1. FARIDA ALZAGLADI, umur 63 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, Jl. Sultan Babullah Kota Ambon ; 2. GAMAR ALZAGLADI, umur 49 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, Jl. Sultan Babullah Kota Ambon ; 3. NASHER ALZAGLADI, umur 45 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, Jl. Sultan Babullah Kota Ambon ; 4. RUSDI ALZAGLADI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Sultan Babullah Kota Ambon ; L a w a n : 1. KATALA WALIULU, kepala Dati dari Marga Waliulu, beralamat di Negeri Batumerah, kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut Tergugat I ; 2. ISMAIL BASIR ELLY, Purnawiran TNI Angkatan Darat, beralamat di RT.001/RW.06 Negeri Batu Merah, kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. YONO HARYONO, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor ASPD, beralamat di Jl. Rijali No. 24 RT. 003/RW.01 Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; 4. MUHAMMAD DAHRIN, Swasta, beralamat di Lorong Putri, Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ; 5. YUSNAL St. BATUAH, Swasta, beralamat di Jl. A.M. Sangaji, depan Mesjid Al-Fatah (Toko Simpang), Kelurahan Honipopu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ; 6. KARIM HUNSOUW, baik sebagai pribadi maupun Kepala Dati dari Marga Hunsouw, beralamat di negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ; 7. SALIM, beralamat di RT.02/RW.17, Negeri Batumerah, kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ; 8. WAN USMAIL ELLY, beralamat di RT.02/RW.17 Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII ; 9. UMAR ELY KELIOBAS, beralamat di RT.02/RW.17 Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX ; 10. HADI LATUPONNO, beralamat di RT.02/RW.17 Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X ; 11. NURDIN, beralamat di RT.02/RW.17 Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI ; 12. KISMAN KELIAN, beralamat di RT. 02/RW.17 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimu Kota Ambon selanjutny disebut Tergugat XII ; 13. UDIN KELIAN, beralamat di RT. 02/RW.17 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimu Kota Ambon selanjutny disebut Tergugat XII ; 14. WAHID, beralamat di RT.02/RW.17 Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV ; 15. LUKMAN, beralamat di RT.02/RW.17 Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV ; 16. UDIN KELIAN, beralamat di RT. 02/RW.17 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimu Kota Ambon selanjutny disebut Tergugat XII ; 17. FAUZIA ATAMIMI, beralamat di RT.02/RW.17 Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI ; 18. HAMADAN RUMAUW, beralamat di RT.02/RW.17 Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII ; 19. HUSEIN BERHET, beralamat di RT.02/RW.17 Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX ; 20. EKY, UDIN KELIAN, beralamat di RT.02/RW.17 Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XX ; 21. HINDUN TOMIA, beralamat di RT.02/RW.17 Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXI ; 22. MUHAMMAD SAID, beralamat di RT.02/RW.17 Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXII ; 23. MUHAMAD RAHANTAN, beralamat di RT.02/RW.17 Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIII ; 24. RUSTAM, beralamat di RT.02/RW.17 Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXIV ; 25. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, Cq. Kepala Pertanahan Nasional Kota Ambon, beralamat di Jl. Sudirman Kodya Ambon selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXV ; Selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat XXV disebut …………. Para Tergugat ;
104 — 63
  • Bahwa semua tindakan / perbuatan Para Tergugat sebagaimana dimaksudpada positaposita gugatan diatas adalah merupakan Perbuatan MelawanHukum (onrecht matigedaad) yang tetah melanggar dan merugikan haksubjektif Para Penggugat.21.Bahwa oleh karena penguasaan, pemakaian/penghunian atas tanahsengketa oleh Para Tergugat yang didasarkan atas perbuatan hukum jualbeli yang tidak sah (ilegal) maka baik Para Tergugat maupun segala orangyang mendapatkan hak dari Para Tergugat harus dihukum untuk segeraza.23.24keluar
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 16-09-2019 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PA BIMA Nomor 1434/Pdt.G/2019/PA.Bm
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
177 — 123
  • Bm tanggal 20 Maret 2020, maka majelis hakim tetah menjatuhkanputusan sela bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1441 Hijriyah dan telahmemerintahkan Jurusita/ Jurusaita Pengganti Pengadilan Agama Bimauntuk meletakkan sita terhadap obyek Rekonvensi 4.2, 4.3.a, 4.3.b, 4.3.c,dan 4.3.d ;Meimbang, bahwa sita yang telah diletakkan oleh Jurusita/ JurusitaPengadilan Agama Bima terhadap obyek Rekonvensi 4.2, 4.3.a, 4.3.b,4.3.c, dan 4.3.d tersebut tertanggal 15 Juli 2020, sah dan berharga ;Menimbang, bahwa terhadap
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 17/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Agustus 2019 — Penggugat:
BUDIARTI SANTI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Intervensi:
HANDOKO
112 — 49
  • DanPembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 104 danPasal 107 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara PemberianDan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan,sertipihnak hak milik objek sengketa I, II, Ill, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XIlcacat hukum administrasi dan bertentangan dengan putusan pengadilanHalaman 108 dari 116 Halaman Putusan No. 17/G/2019/PTUNKPGyang tetah
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-09-2015 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 390/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 7 Juni 2016 — SUHENDRA KAIDUN, dkk LAWAN Hendiwan Soetrisno, dkk
101 — 15
  • kehendak para pihak kedalamakte tersebut yang kemudian sebagai bentuk pengakuan kebenaran atasisinya ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan dengan demikianjelas akte tersebut merupakan akte pihak.Bahwa selain itu sebelum penanda tanganan akte jual beli tersebut diataspara pihak yakni penggugat dan penggugat II serta tergugat dihadapansiapa akte tersebut dibuat terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan buktiindentitas dalam kartu tanda penduduk (KTP) penggugat dan penggugat IIdan tergugat tetah
Pengadilan PN BANTUL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-05-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN BANTUL Nomor 28 / Pdt.G / 2016 / PN.Btl
Tanggal 27 Desember 2016 — Petrus Bala Pattyona melawan S. Josephine M. Wiwiek Widwijanti, Dkk.
153 — 57
  • /Pdt.G/2016/PN.BtlMenimbang, bahwa dalam Rekonvensi: ini Para Tergugat sampai denganTergugat VIIl dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para PenggugatRekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagaiTergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari ParaPenggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tetah disebutkan diatas;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan Rekonvensi ini makahalhal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggappula
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 2 Agustus 2012 — Prof. Dr. ENOS TARUH, M.Pd. ;
68 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti tetah melakukan kekhilafan atau kekeliruan menerimaalasan ke1 sampai dengan ke4 ; (vide hal 77 putusan kasasi). Sebagaialasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang terurai sebagai berikut :1.1. Upaya Hukum terhadap putusan Judex Facti/Pengadilan NegeriGorontalo tersebut merupakan kewenangan pemeriksaan tingkatkasasi (vide halaman 55 putusan kasasi tersebut) ;1.2.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 29-09-2015 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 472/ Pdt.Plw/2015/PN Bks
Tanggal 24 Agustus 2016 — 1. PAULUS TANNOS sebagai Pelawan I 2. PAULUS TANNOS sebagai Pelawan II 3. LINA RAWUNG sebagai Pelawan III Melawan 1. PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK, sebagai Terlawan I 2. PT. MEGALESTARI UNGGUL sebagai Terlawan II 3. VECKY ALEX LUMANTAUW sebagai Terlawan III 4. JACK BUDIMAN sebagai Terlawan IV 5. SUANNY NOVIYANTI DJOJO, SH sebagai Terlawan V 6. M. NOVA FAIZAL, SH,M.Kn sebagai Turut Terlawan
239 — 81
  • harus diterima, kecualiPihak sebaliknya secara tegas;Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan TERLAWAN V mohon kehadapanMajelis mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberi putusansebagai berikut:DALAM KONVENSIDALAM PROVISI Menolak Tuntutan Provisi PARA PELAWAN;DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi TERLAWAN V; Menyatakan Gugatan Perlawanan PARA PELAWAN tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA Menolak Gugatan Perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya; Menyatakan sah dan berkekuatan hukum AktaAkta yang tetah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2069 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Januari 2016 — Drs. H. AHMAD SUDIYONO, SH. Msi
70 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan tetah menerapkansuatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalamundangundang, atau dengan perkataan lain pengadilan telahmenerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanandengan yang ditentukan oleh atau dalam undangundang (schending dervet).Bahwa perkataan UndangUndang diatas hendaklah jangan diartikan sebagaiUndangUndang dalam arti formal saja, yakni
    jugatermasuk Dokumen Penawaran dan contoh konirak.Bahwa Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK), yang pengiriman di Kantor DinasPendidikan Kabupaten Jember sama sekali tidak melanggar Kepres No.80Tahun 2003 beserta Perubahannya dan Permendiknas No. 19 Tahun 2010.Bahwa, sebagaimana faktafakta yang terungkap dalam persidangan, baikmelalui alat bukti surat maupun yang disampaikan oleh para saksi, dapatlahmemberikan SUATU PETUNUK FORMAL, yang dapat DIPERCAYA keabsahanterhadap Kebenaran Materiet atas apa yang tetah
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 25-09-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1055/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
NINA binti GUNAWAN
237 — 108
  • ., dan secara melawan hukum tetah manguasairumah peninggalan almarhum ayah saksi di Kp.
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-04-2011 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN SAMPIT Nomor 637/PID.Sus/2010/PN.Spt
Tanggal 14 April 2011 — Ir.YUPONBANDI Bin H.THALMAS
243 — 1030
  • Shaleh ;~~~~~~~~~~~~~~Sa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaiKepala Dinas/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat PembuatKomitmen telah tidak dengan taat melaksanakan tugas danwewenangnya sebagaimana yang tetah diamanatkan kepadanya, yangdipakai sebagai pedoman, acuan, dalam melaksanakan tugas danwewenangnya selaku PPTK; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7~Sa Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwatersebut dapat dikualifikasikan sebagai
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 99/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 20 April 2017 — JENNY VA FITRIA >< PT.BANK PERMATA TBK CS
635 — 515
  • Berdasarkanhal tersebut, TERGUGAT , TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill telah melakukanperbuatan melawan hukum sehingga lelang eksekusi yang tetah dilakukan danRisalah Lelang Nomor 283/2011 tanggal 9 Nopember 2011 harus dibatalkandan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.d.
Pengadilan PN TOBELO Pidana Umum
Register : 12-06-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 57/Pid.B/2019/PN TOB
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD DASIM BILO, SH
Terdakwa:
GRESIA DEDANA YAKOB Alias GREIS
223 — 130
  • Melalui salan satu cara dimaksud sehinggaorang lain terketuk hatinya atau menjadi percaya atau yakin untukmenyerahkan barang yang dalam penguasaannya, maka tetah memenuhiunsur tindak pidana penipuan (bedrog).> Bahwa unsur utama yang harus dibuktikan dalam delik penipuan (bedrog),adalah:a) adanya subyek hukum (orang);b) adanya maksud (oogmerk) untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain;c) adanya keuntungan diri sendiri (pelaku) atau orang lain;d) perbuatan yang dilakukan melawan hukum (bertentangan
Pengadilan PN Ngabang Perdata
Register : 24-09-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nba
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
KRISTIAN OKTAVIANUS
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), C.q. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan).
3.Mahkamah Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan)
5.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kab. Landak
6.DINOHARATA
110 — 63
  • Kongres mengambil keputusan untuk membatalkan atau mengukuhkansanksi yang tetah dijatuhnkan setelah mendengar dan mempelajan pembelaananggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).6.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 555/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : TOHIR SUTANTO
Terbanding/Tergugat IV : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : FIREWORKS VENTURE LTD
Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
Terbanding/Tergugat I : PT. PROFINDO INTERNASIONAL SECURITIES D.h. PT. MILENIUM ATLANTIC SECURITIES
209 — 130
  • Bahwa ternyata Program Perjualan Aset Kredit VI (PPAKVI) seluruh2.9.tagihan kewenangan yang dimiliki oleh ke7 = (tujuh)Bank Sindikasi kepada TERGUGAT Ill tersebut tetah dimenangkanoieh PT Millennium Atlantic Securities, yang sekarang berubahmenjadi PT PROFINDO INTERNASIONAL SECURITIES(TERGUGAT I, dan atas Penjualan Asset Kredil tersebut telahdilakukan pelunasan harga sesuai dengan Harga Lelang yang telahditentukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);Bahwa sehubungan dengan Penjualan Asset
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 05-06-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 15-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 94/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 1 Agustus 2018 — Pembanding/Tergugat I : TITI NURMALA SIAGIAN, SH Diwakili Oleh : HENDRY GUNAWAN SH, MH. dan ELSY SINRAYA, SH.
Pembanding/Tergugat II : BINTANG JOICE RUTH ASITA SIAHAAN Diwakili Oleh : HENDRY GUNAWAN SH, MH. dan ELSY SINRAYA, SH.
Pembanding/Tergugat III : MARTI SAMUEL LAMTARDA SIAHAAN Diwakili Oleh : MARTI SAMUEL LAMTARDA SIAHAAN
Pembanding/Tergugat IV : TIROI SISRULI SIAHAAN Diwakili Oleh : HENDRY GUNAWAN SH, MH. dan ELSY SINRAYA, SH.
Terbanding/Penggugat I : Halomoan Napitupulu Diwakili Oleh : ROKYAL HASIBUAN, SH dan MUHAMMAD NUR, SH
Terbanding/Penggugat II : B. JUMINTAR HARIANJA, SH Diwakili Oleh : ROKYAL HASIBUAN, SH dan MUHAMMAD NUR, SH
Turut Terbanding/Tergugat V : YUSRON HARAHAP
Turut Terbanding/Tergugat VI : PATUAN MANURUNG
Turut Terbanding/Tergugat VII : CHANDRA RUSLI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : TITO UTOYO, SH
Turut Terbanding/Tergugat IX : PRITA MELANIE, SH
Turut Terbanding/Tergugat X : Kepala kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
Turut Terbanding/Tergugat XI : Camat Kecamatan Tampan
Turut Terbanding/Tergugat XII : Lurah Kelurahan Sidomulyo Timur
133 — 55
  • TIDAK ADANYA ALAS HAK PARA PENGGUGAT ATAS OBJEKGUGATANBahwa sebagaimana tetah TERGUGAT IIV uraikan padabutir 2.1. tersebut di atas, 3 Sertipikat Hak GunaBangunan yang didalilkan sebagai dasar kepemilikan atasTANAH OBJEK PERKARA oleh PARA PENGGUGATtersebut telah dibatalkan berdasarkan Putusan yang telahberkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) yaituPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.18/G/2015/ PTUNPbr., tanggal 26 Nopember 2015 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-08-2013 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 484 / Pdt.G / 2013 / PN. JKT.Sel.
Tanggal 23 Juli 2014 — HENRY KURNIAWAN, Lawan 1. Dr. TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, SpOG, 2. Rumah Sakit Metro Politan Medical Center (RS MMC) . 3. PT. KOSALA AGUNG METROPOLITAN.
604 — 460
  • dan MKDKI(Tergugat Il), disebut Bukti : Tl43;Foto copy Surat Bukti tersebut telah diberi materai yang cukup serta tetah disesuaikandengan aslinya kecuali bukti T1.17, T1.18, T1.19, T1.20, T1.21, T1.39 copy dariHal. 62 dari 91 hal.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 19-07-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 18 Desember 2013 — PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
135 — 95
  • kesimpulan Para Pihak, maka yang menjadipermasalahan pokok yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : Apakahpenerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik atautidak 2) 5 aannnn nnnMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda Bukti P1 sampai denganP43, sedangkan untuk menguatkan dalildalil bantahannya Tergugat tetah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi
Putus : 01-08-2016 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2179 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 1 Agustus 2016 — LINDA WANGSADINATA, Dkk.
654 — 565 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam Yurisprudensi tetap MARI tanggal 30 Juli 1976 Nomor 130K/Kr/1974 dalam perkara Kurniagawan Lukman alias Loe Kim Kiauw,Karena Pengaditan Negeri dalam putusannya tidak mencantumkantentang keyakinan terbuktinya kejahatan yang dituduhkan danPengadilan Tinggi tetah menguatkan putusan Pengaditan Negeri denganmempergunakan alasanalasan Pengadilan Negeri sebagai atasanPengadilan Tinggi sendiri, sedang unsur keyakinan tersebut adatahessensieel (negatief wettelijk bewijs) putusan Pengaditan Tinggi danPengaditan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — KAMARU ZAMAN BUDIYANTO, ATT.II, M.Ap
96 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 138 PK/PID.SUS/2017berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor1040/2011 tetah ditugaskan dan diperintahkan untuk berperan dalamprojek pembangunan dan pengadaan kapal penyeberangan KepulauanSeribu Tahun 2012 di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, sebagaibentuk tugas dan tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali atasjabatan yang diembannya;37.