dapatdiajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dariPemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangantersebut permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harusdinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidakditerima, maka Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukummembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

Walaupun tidak ada secara khusus' surat pengusulanpemberhentian dari Tuha Peuet terhadap Termohon Kasasi/Penggugat,akan tetapi sesuai dengan konteks permasalahan yang ada, suratusulan penggantian Keuchik dari Tuha Peuet harus dimaknai jugasebagai surat pengusulan pemberhentian terhadap pejabat lama;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting opinion) dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat(3) UndangUndang

ribu rupiah)sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur delik Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

Sus/2018Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya,S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut :Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan JudexFacti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009.

Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, karenanya permohonan kasasi tersebut harusditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dinukum membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

Peradilan Tata UsahaNegara; Bahwa secara substansi, melalui Surat Bupati Sambas kepada KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, telahdiakui oleh Bupati Sambas adanya tumpang tindin lahan TermohonKasasi Il yang terkait dengan sertipikat objek sengketa (bukti T.II.Int8).Oleh karena itu semestinya Termohon Kasasi menindaklanjuti surattersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

., berpendapatyang berbeda (dissenting opinion) dengan 2 (dua) hakim anggota lainnyadengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimanadiatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diamandemen dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 sertaperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPeradilan Agama

membuka pintu perceraian, dan alasanperceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyamajelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2000 tentanghakim adhoc, dan Pasal 9 disebutkan bahwa pertimbangan Dissenting

Opinionitu berbentuk lampiran dan disatukan dengan Putusan, begitu juga dalamUndang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang UndangNomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Dissenting Opinion diaturdalam ketentuan Pasal 30 ayat 3 dan ayat 4, demikian juga dalam UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, DissentingHalaman 14 dari 17.

Nnk.Opinion diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan 4, dimana kedua aturanperundangundangan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal musyawarahMajelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat yang berbeda(Dissenting Opinion) wajib dimuat dalam putusan;Menimbang, bahwa meskipun Ketua Majelis Mardha Tillah, S.HIberbeda pendapat (Dissenting Opinion), demi keadilan dan kepastian hukummaka Ketua Majelis tersebut sependapat bahwa perkara ini diputus denganmengabulkan gugatan Penggugat;Menimbang

perkaranya, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak ber sungguhsungguh di dalam permohonannya, sehingga berdasarkan Buku IIedisi revisi 2010 halaman 70 Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan , Majelis Hakim menyatakanpermohonan Pemohon digugurkan;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyaratan MajelisHakim di Pengadilan Agama Sanggau, terjadi perbedaan pendapat(dissenting

S.H., S.IP,M.Hum; ee Bahwa, sehubungan panjar biaya perkara tidak cukup,maka Panitera Pengadilan Agama Sanggau telahmenegur Pemohon untuk membayar/menambah biayapanjar perkara dan ternyata hingga tenggang waktuyang telah ditentukan Pemohon tidak memenuhimaksud surat teguran tersebut, oleh karenanyapermohonan Pemohon harus dibatalkan dan dicoretdari register sesuai dengan maksud SEMA RI Nomor 3angka 3 huruf (c) tanggal 22 Februari 1967 ;Menimbang, bahwa sekalipun ada 2 (dua) pendapat yangberbeda (dissenting

,MH dalam Dissenting OpinionHalaman 26 Huruf g yang Mempertimbangkan terjadinya Kelongsoran diLokasi Proyek dimana Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.566,000,000, (Lima ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah), padahalsecara jelas dan nyatanyata di dalam persidangan pada PemeriksaanHalaman 11 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDGTerdakwa, Saksisaksi yang dihadirkan di muka persidangan telahmenyatakan Pekerjaan Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan CisayongCigorowong Kecamatan Sukaratu.

Deka Rachman Budihanto, SH,MH yang mana Hakim Anggota ini lebih fokus, serius dan memperhatikansetiap jalanya Pemeriksaan Persidangan Perkara a quo dari awal sampaidengan akhir pemeriksaan persidangan, sehingga pertimbanganpertimbangan dan putusan Hakim Anggota II dalam Dissenting Opinionyang dibuat Oleh Hakim Anggota II tersebut lebih mencerminkankeadaan yang sebenarbenarnya dan berdasarkan faktafaktapersidangan secara utuh baik berdasarkan keteranganketerangan sSaksisaksi yang dihadirkan di dalam

Sehingga kami selaku PenasihatHalaman 13 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDGHukum Terdakwa berpendapat, bahwasanya pertimbanganpertimbangandalam Dissenting Opinion yang dibuat Hakim Anggota Il Sdr. DekaRachman Budihanto, SH, MH lebih lengkap dan berdasarkan faktafaktapersidangan, sehingga Keputusan Hakim Anggota II Sdr. Deka RachmanBudihanto, SH, MH dalam Dissenting Opinion yang dibuatnya sangatlahMencerminkan kebenaran materiil sejati sebagaimana di citacitakan olehKUHAP.2.

pada saat terjadi kelongsorantersebut;Berdasarkan halhal yang telah Tim Penasihat Hukum Terdakwa uraikandiatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian di putus olehMajelis Hakim Tingkat Pertama berikut Dissenting Opinion dari Hakim Anggota IISdr.

,MH selaku Hakim AnggotaIl dalam DISSENTING OPINION pada Putusan Pengadilan TingkatPertama Perkara Pidana Nomor 212/Pid.B/2019/PN.TSM kami PenasihatHukum Terdakwa sangatlah sependapat, karena perbuatan Terdakwatidaklah memenuhi Unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umumsebagaimana Dakawaan Kesatu (Pasal 378 KUHP) atau DakwaanKedua (Pasal 372 KUHP) sebagaimana diuraikan di dalam DISSENTINGOPINION Sdr. Deka Rachman Budihanto, SH.,MH pada halaman 27 dan28;2.

PemohonBanding tidak dapat membuktikan bahwa nilai pabean yang diberitahukanoleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 205532 tanggal 23 Mei 2012sebesar CIF USD 51,713.50 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yangseharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untukmempertahankan koreksi Terbanding, sehingga nilai pabean atas imporbarang Fireworks (15 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIBNomor: 205532 tanggal 23 Mei 2012 ditetapkan sebesar CIF USD 74,263.32.PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

satu orang HakimPengadilan Pajak Majelis IX Harsinom Kamis, Sudirman S., SH, MH,menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketaPajak yang berbeda sebagai berikut:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, suratbanding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan,penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan buktibukti yang ada serta pengetahuan Hakim dalam peraturan perundangundangan yang terkait dalam sengketa ini, Hakim Dissenting

dengan nilaitransaksi atau PIB ex Notul atau SPTNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 danTerbanding tidak dapat membuktikan dengan dasar hukum aturan yangdilanggar oleh Pemohon Banding yang mengakibatkan nilai pabeandigugurkan atau tidak diterima sebagai nilai transaksi sebagai mana diaturdalam Pasal 15 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006,oleh karenanya Hakim dissenting

HELPANDI tidak pernah cerita ke saksi ;Saksi tidak pernah dihubungi oleh seseorang supaya membantumenghubungi bu MERRY (Terdakwa) terkait perkara TAMINSUKARDI;Atas pertanyaan penasehat hukum apakah saksi melihat adapenetapan dari Ketua Majelis tentang Dissenting Opinion pada tanggal21 Agustus 2018, Saksi menerangkan tidak tahu adanya dissenting.Setelah disuruh oleh Pimpinan untuk melihat kembali putusan perkaranomor 33 baru saksi tahu ada Dissenting.

PURBA;Bahwa Dissenting Opinion diperbolehkan oleh UU pokok kehakiman,Dissenting Opinion itu terkait terbukti atau tidak terbukti ;Saksi tidak tahu tentang isi Dissenting Opinion dari MERRY PURBA ;Saksi tidak pernah menerima uang atau sesuatu apapun dari TAMINSUKARDI atau HADI SETIAWAN atau dari orang lain terkait perkaraTAMIN SUKARDI ;Ketika di hotel JW Marriot, saksi hanya duduk saja di dalam kamarhotel dengan mahasiswi saksi dan saksi merasa tidak dibayari kamarhotelnya oleh HADI SETIAWAN ;Saksi

saksi dapat tahu Dissenting tersebut;Bahwa benar informasi dissenting saksi dengar pada tanggal 25Agustus 2018, lalu pada saat putusan ternyata benar ada dissentingsehingga disini saksi merasa terbantu;Bahwa benar maksud dissenting akan diurus di Pengadilan Tinggisebagaimana di Pengadilan Negeri dan itu saksi serahkan kepadaPenasehat Hukum saksi;Bahwa dissenting tersebut ada alas hukumnya karena Jaksamenggunakan accounting public yang memang menurut MahkamahAgung tidak bisa, itu yang mau HADI serahkan

yaitu perbedaan pendapat;Bahwa saksi mendengar istilan Dissenting sewaktu saksi berbicaradengan SUDARNI pada tanggal 25 Agustus 2018;Bahwa maksud Dissenting tersebut saksi tahunya setelah putusanketika saksi menanyakan apa itu Dissenting kepada Pengacara saksi;Bahwa saksi tidak tahu artinya onslagh, namun menurut saksisemacam putusan bebas;Bahwa yang saksi inginkan dari awal adalah bebas;Bahwa untuk perkara pokoknya (perkara nomor 33) sampai denganhari ini saksi meyakini saksi tidak bersalah;Bahwa

Terdakwa membacakan dissenting opinion (DO)Terdakwa;Bahwa ketika amar putusan dibacakan barulah Terdakwamengetahui mengenai adanya keanehan perihal penentuantentang barang bukti.

Dalam Dissenting Opinionnya pada perkara Nomor 14/PHI.G/1012/PN Mks.

Opinionnya yang menyatakan:"Bahwa pada point 4 dan 5 dalam Surat Jawaban Tergugat, membenarkanmasa kerja Penggugat berakhir pada tanggal 24 Januari 2011 dan masakerja Penggugat Il berakhir pada tanggal 9 Februari 2011 yang berartibahwa surat panggilan dan Il untuk Penggugat dibuat setelah pemutusanhubungan kerja terjadi";Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan Hukum Hakim Drs.GunturAchmad, SH..MH. dalam Dissenting Opinionnya tersebut di atas dansangat jelas Judex Facti tingkat pertama telah salah

Dalam Dissenting Opinionnya padaperkara Nomor 14/PHLG/1012/PN Mks. Yang berpendapat dalampertimbangannya pada halaman 30 s/d 31 pada point 3 dan 4 yangmenyatakan:"Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Makassar Nomor 11/PHI.G/2011/PN Mks. (bukti Surat P1Jo 1.1) Seharusnya Surat Pengunduran diri Penggugat Il (Asriadi) yangdituiukan kepada PT.

GunturAchmad, SH..MH. dalam Dissenting Opinionnya tersebut di atas sangat jelasJudex Facti tingkat pertama telah salah dalam menerapakan ketentuan Pasal162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan oleh karena itu tindakan pemutusan hubungan kerjayang dilakuakn oleh Tergugat tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 162 ayat(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danbatal demi hukum dan Tergugat/Termohon PK wajib mempekerjakan paraPenggugat / Pemohon PK yang

GunturAchmad, SH..MH. dalam Dissenting Opinionnya tersebut di atas sangat jelasJudex Facti tingkat pertama telah salah dalam menerapakan ketentuan Pasal162 ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan oleh karena itu tindakan pemutusan hubungan kerjayang dilakuakn oleh Tergugat tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 162 ayat(3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danbatal demi hukum dan Tergugat/Termohon PK wajib mempekerjakan paraPenggugat / Pemohon PK yang

dengan demikian tidak ada buktipendukung;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwaputusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) hurufaUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari PenuntutUmum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung, perbedaan pendapat/dissenting opinion dari Hakim AgungDr.Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Majelisberkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding, sehingga nilai pabeanatas impor barang Fireworks (45 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) denganPIB Nomor: 263751 tanggal 27 Juni 2012 ditetapkan sebesar CIF USD 122,736.61;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UndangundangNomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundangundangan lainnyayang berkaitan dengan perkara ini;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING

, satu orang Hakim PengadilanPajak Majelis IX Harsinom Kamis, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat ataspemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagaiberikut:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, suratbanding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, penjelasanTerbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan buktibukti yang adaserta pengetahuan Hakim dalam peraturan perundangundangan yang terkait dalamsengketa ini, Hakim Dissenting

Keberatan terhadap SPTNP Nomor:SPTNP012328/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 29 Juni 2012, dengan Tagihansebesar Rp 17.369.000,00., batal demi hukum;: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena Terbanding tidak dapatmembuktikan data pendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur)berupa PIB pembanding dan Terbanding tidak mempertimbangkan dasar hukumaturan yang digunakan untuk menggugurkan atau tidak diterimanya nilai pabeanMengingatMemutuskansebagai nilai transaksi, Hakim dissenting

sepenuhnya telah dipertimbangkanHakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidakmempertimbangkan lagi dan mengesampingkannya ;Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Bandingsepenuhnya dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali, namundemikian diantara Hakim Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding terdapatperbedaan pendapat sehingga Ketua Majelis memilih pendapat salah satudari Hakim Anggota Majelis tersebut sedang salah seorang Hakim AnggotaMajelis menyatakan Dissenting

S, S.H. dalam hal menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewalitentang permohonan Cerai Talak kumulasi Itsbat Nikah, karena itumengajukan pendapat berbeda (Dissenting Opinion), sesuai denganketentuan Pasal 14 ayat (3) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dengan alasan ;e Bahwa mengenai permohonan pemohon/terbanding agar dinyatakansah pernikahannya dengan termohon/pembanding yang dilaksanakanpada tahun 1987, kemudian mohon diberi izin untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap

apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting

opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak.Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung (Prof.

269/B/PK/PJK/201714 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa terdapat pendapat berbeda dari Majelis Hakim Pengadilan Pajaksebagaimana dituangkan di dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.53535/PP/M.1IXB/19/2014 tanggal 1 Juli 2014, yakni di dalam Sub JudulPendapat Yang Berbeda (Dissenting

Opinion) pada halaman 19 sampaidengan 22, yang inti amar Putusan Hakim Dissenting Opinion tersebut padaintinya telah mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding dengan pertimbanganpertimbangan hukum yang dapat diuraikansebagai berikut :Bahwa harga internet merupakan harga penawaran dari penjual bukanmerupakan harga pembelian yang dibuktikan dengan faktur/kwitansipembelian, harga internet dapat berubahubah sebelum dilakukanpembelian, sehingga harga internet yang merupakan harga penawaran

telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006.Bahwa sampai dengan berakhirnya persidangan, Terbanding tidak dapatmembuktikan data pendukung (bukti nyata atau data yang objektif danterukur) berupa kwitansi atau faktur pembelian barang sebagai pembandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan ketentuan Lampiran VIII:Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.04/2010 tanggal 1September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk.Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Hakim Dissenting

Opinionberpendapat Keputusan Terbanding Nomor : KEP1191/WBC.06/2012tanggal 29 November 2012 tentang Penetapan Atas Keberatan TerhadapSPTNP Nomor : SPTNP008674/WBC.06/KPP.0103/NP/2012 tanggal 13September 2012 dengan tagihan sebesar Rp 379.168.000, dibatalkan.Bahwa terhadap s pertimbanganpertimbangan hukum yang telahdikemukakan oleh Hakim Dissenting tersebut di atas, dengan ini PemohonPeninjauan Kembali menyatakan Setuju dengan pendapat Hakim DissentingOpinion tersebut di atas, karena amar pertimbangan

No. 2404 K/PID.SUS/20134 Bahwa apabila dilihat dari proses pengambilan putusan tersebut, yang didahuluidengan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) yang dikemukakan olehHakim Ketua Majelis yang menyatakan Terdakwa Dian Saputra bin Awansariterbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan tunggal sebagaimanayang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, yangmenurut hemat kami Hakim Ketua Majelis tersebut telah menyatakan pendapatdan memutus perkara tersebut secara adil dan dalam

yang menyatakan TerdakwaDian Saputra bin Awansari terbukti melanggar dakwaan tunggal dari SuratDakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar putusan dari Majelis HakimPengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara ini;5 Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar tersebut adalah kamar yang Terdakwa pakai atau tempati untukberistirahat dan tidak ada orang lain selain Terdakwa yang menempati kamartersebut;Perihal pertimbangan dari perbedaan pendapat menyangkut Dissenting

tidakmempertimbangkan faktafakta yang terungkap selama persidangan, dan tidak10mempertimbangkan faktafakta yang terungkap selama persidangan, selain itujuga terkesan sangat subyektif sehingga dengan demikian keliru pula dalam halcara mengadili yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang;Bahwa dengan pertimbanganpertimbangan yang sangat sumir dan hanyamemperhatikan serta mengutip keberatankeberatan yang diajukan olehPenasehat Hukum dalam Pledoinya dengan tidak mempertimbangkan PerbedaanPendapat dalam putusan (Dissenting

,M.H. berbeda pendapat (dissenting opinion), sebagai berikut :e Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan. Judex Facti yang telahmembebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dibuatberdasarkan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkapdi persidangan;e Bahwa para saksi dari Kepolisian sesuai dengan kewenangannya telahmelakukan menggeledah maupun dan penyitaan, ternyata telah di temukan 3(tiga) butir pil warna biru yang mengandung metamfetamina.

.), dan mempunyai nilaipembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), maka alat buktitersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan P.3, Para Pemohonberagama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu yangtermasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu,Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadiliperkara Istbat Nikah ini;Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda)Menimbang

, bahwa oleh karena Disenting Opinion terhadap perkara initerkait dengan syarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan DisentingOpinion ini ditempatkan di awal pertimbangan hukum, adapun pertimbanganDisenting Opinion dari Hakim Anggota adalah sebagai berikut.Menimbang, bahwa di dalam putusan ini, Hakim Anggota bernamaMazidah, S.Ag., M.H. mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda)sebagai berikut:hal. 8 dari 21 hal Pen.

Bahwa kewajiban hakim dalam menyampaikan pendapatnya terhadapperkara yang diperikasanya tidak selamanya memiliki kesimpulan akhir yangsama, baik itu yang bersifat agreeing opinon maupun yang bersifat concurringopinion, Karena tidak jarang pula hakim memiliki pertimbangan berbeda yangmelahirkan putusan yang berbeda pula atau yang dalam disiplin ilmu hukumdisebut sebagai dissenting opinion, dan pendapat berbeda tersebut harusmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, yang tujuannya adalahmenjunjung

segenap pertimbangan tersebut, menurut Hakimpermohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil error in persona dengankategori diskualifikasi inperson sehingga permohonan Pemohon danPemohon Il harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard), dan Pemohon dan Pemohon Il harus dihukum membayarkeseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannyaperkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti.Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota bernama Mazidah,S.Ag., M.H. memiliki dissenting

opinon (pendapat berbeda), namun demikepastian hukum dalam putusan ini, maka yang bersangkutan tetapmenandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak Majelis Hakimsebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota berbeda pendapat(Dissenting Opinion) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam halsyarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan selanjutnya dalamPenetapan ini adalah pertimbangan dua hakim yaitu Ketua Majelis dan HakimAnggota

Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN Mks.Dalam Eksepsi:Menimbang bahwa setelah mencermati materi eksepsi yang diajukanTerbanding dahulu Tergugatl Intervensi maupun gugatan Pembanding dahuluPenggugat serta pertimbangan hukum hakim dissenting mengenai eksepsitersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa pertimbangan eksepsi oleh hakimdissenting tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku, olehkarena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alihpertimbangan hukum eksepsi tersebut

mengandungpengertian yang substantif yaitu apakah kelengkapan dokumen itu sudahmemenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Tinggi bahwakelengkapan dokumen AMDAL, yang dimaksud dalam Pasal 93 UU PLH harusdiartikan secara substantive maka sekalipun dokumen itu secara formal telahdijadikan sebagai kelengkapan penerbitan perizinan akan tetapi perlu diujiapakah AMDAL tersebut cacad hukum atau tidak;Menimbang bahwa sebaliknya hakim dissenting

Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN Mks.Pendapat hakim dissenting ini juga tidak dapat dibenarkan karena menurutPasal 26 UU No. 32 tahun 2009 tentang PLH maupun berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 yang dimaksud keterlibatanmasyarakat bukan dengan cara mencantumkan namanya sebagai anggotaKomisi AMDAL melainkan keterlibatannya secara prinsip melalui pemberianinformasi yang transparan dan konsultasi publik sebelum kegiatan dilaksanakan;Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti

Pasal26 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 71 huruf (e) dan Pasal73 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan hukumPemohon yang akan timbul di kemudian hari sebagai akibat dari adhainyawali nikah, maka Pemohon dapat mengajukannya kembali permohonanwali adhal setelah diadakan pembatalan nikah terlebih dahulu, sehinggapemikahan yang terjadi sebelumnya dianggap sebagai suatu peristiwapemikahan yang tidak pemah ada; Him. 9 dari 13 him.Penetapan No. 0013/Pdt.G/2016/PA Dp DISSENTING

OPINIONMenimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama dalam perkara ini telah terjadi adanya perbedaan pendapat(dissenting opinion) dengan Ketua Majelis dan hakim anggota , yaitupendapat dari Hakim Anggota Il yang bernama Achmad Iftauddin, S.Ag.yang berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa antara Pemohon dan calon suaminya yang bernamaMuamar Kadafi bin Abdurrahman temyata telah melangsungkan akaqnikah yang dihadiri oleh

kemaslahatan berupa urutan Him. 11 dari 13 him.Penetapan No. 0013/Pdt.G/2016/PA Dp administrasi yustisial yaitu mendahulukan proses pembatalan nikahsebelum permohonan wali adhol, hal tersebut sesuai dengan kaidahhukum dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat hakim anggota Il, berbunyi sebagai berikut :clecull le gle pide audi epArtinya : Menghindari kemadiorotan harus didahulukan dari mengharapsuatu kemaslahatan,Menimbang, bahwa sekalipun ada dua pendapat yang berbeda(dissenting

dalampemeriksaan Acara Cepat, Terbanding tidak dapat membuktikan bukti kirim Pos, menurut HakimDissenting stempel pos adalah stempel yang didalamnya tercantum tanggal, bulan dan tahun yangmerupakan bagian tidak terpisah dari stempel pos;bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:KEP50/BC.8/2013 tanggal 31 Juli 2013 telah dikirim pada hari kerja berikutnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010, oleh karenanyaHakim Dissenting

berpendapat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP50/BC.8/2013tanggal 31 Juli 2013 batal demi hukum;MBaimbnberdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Dissenting berkesimpulan mengabulkanseluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding dengan membatalkan Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor: KEP50/BC.8/2013 tanggal 31 Juli 2013 sehingga tagihan menjadi nihilMbhgiagetUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana

Putusan Nomor 543 K/TUN/2020dan/atau undangundang, karenanya permohonan kasasi tersebut harusditolak, dan sebagai pihak yang kalan Para Pemohon Kasasi dihukummembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Anggota Dr.

Negara juncto Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 junctis Peraturan MahkamahAgung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan Setelan Menempuh Upaya Administratif: Bahwa oleh karena Judex Facti belum memeriksa bagian pokoksengketa, maka untuk dapat menilai penerapan hukumnya, diperintahkankepada Judex Facti untuk memeriksa pokok sengketa sesuai denganhukum acara yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting