dikhawatirkan Terdakwa akan berkumpul dan bergaul denganPara Napi lainnya sehingga tujuan pemidanaan sebagai sarana pendidikanmenjadi tidak berhasil, oleh karena itu adil jika Terdakwa dijatunkan pidanabersyarat sebagaimana putusan judex facti;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1642 K/PID.SUS/2018perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung pada MahkamahAgung Prof.

Putusan Nomor 96 PK/TUN/2019dalam peninjauan kembali:Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatperbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Ketua Majelis Hakim Dr.

tersebut, seharusnya yang didudukkan menjadiTergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Kediri, oleh karenawewenang yang dimiliki Kepala Desa Nanggungan adalah wewenangmandat dari Bupati Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juncto Pasal 1angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

.), dan mempunyai nilaipembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), maka alat buktitersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan P.3, Para Pemohonberagama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu yangtermasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu,Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadiliperkara Istbat Nikah ini;Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda)Menimbang

, bahwa oleh karena Disenting Opinion terhadap perkara initerkait dengan syarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan DisentingOpinion ini ditempatkan di awal pertimbangan hukum, adapun pertimbanganDisenting Opinion dari Hakim Anggota adalah sebagai berikut.Menimbang, bahwa di dalam putusan ini, Hakim Anggota bernamaMazidah, S.Ag., M.H. mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda)sebagai berikut: Bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara diberi kewajiban olehundangundang untuk mengajukan

No. 160/Pdt.P/2021/PA.Pky Bahwa kewajiban hakim dalam menyampaikan pendapatnya terhadapperkara yang diperikasanya tidak selamanya memiliki kesimpulan akhir yangsama, baik itu yang bersifat agreeing opinon maupun yang bersifat concurringopinion, Karena tidak jarang pula hakim memiliki pertimbangan berbeda yangmelahirkan putusan yang berbeda pula atau yang dalam disiplin ilmu hukumdisebut sebagai dissenting opinion, dan pendapat berbeda tersebut harusmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

segenap pertimbangan tersebut, menurut Hakimpermohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil error in persona dengankategori diskualifikasi inperson sehingga permohonan Pemohon danPemohon Il harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard), dan Pemohon dan Pemohon Il harus dihukum membayarkeseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannyaperkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti.Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota bernama Mazidah,S.Ag., M.H. memiliki dissenting

No. 160/Pdt.P/2021/PA.Pkykepastian hukum dalam putusan ini, maka yang bersangkutan tetapmenandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak Majelis Hakimsebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota berbeda pendapat(Dissenting Opinion) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam halsyarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan selanjutnya dalamPenetapan ini adalah pertimbangan dua hakim yaitu Ketua Majelis dan HakimAnggota Il.Menimbang

Mengajukan Dissenting Opinionkarena tidak sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota danHalaman 12 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 277 K/TUN/2017Bernadus Tilhelong dengan luas tanah 10 Ha (sebagai fakta/buktisurat yang menjadi dasar Pertimbangan Hukum dari BedaPendapat (Dissenting Opinion) Hakim Anggota II );Bahwa saksi Para Penggugat yang bernama Mantan MartinusKolloh dan Daniel Kese menerangkan letak tanah objek sengktetadi Tanmela yang berarti letak tanah objek sengketa berada dalamwilayah tanah milik Para Penggugat/Pemohon Kasasi;Bahwa pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Anggota IIlvan Pahlavia Islamy

digarap adalah milik Bernadus Tilhelong; Bahwa pertimbangan tersebut tidak berdasar pada faktahukum yang ada di persidangan karena Wehelmince Tilhelongmempunyai suami Bernadus Tilhelong (alm) yang berdasarkanbukti P1 memperoleh tanah dari orang tuanya JohanisTilhelong (alm), dengan demikian tidak mungkin WehelminceTilhelong memperoleh tanah dari Neneknya (Istri dari JohanisTilhelong (alm);Bahwa Hakim Anggota kurang pro aktif mencari ketegasankebenaran hukum dari fakta yang ada sehingga beda pendapat(dissenting

undangundangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP ;Bahwa putusan Judex Facti telah secara cukup mempertimbangkan alasanalasan dasar penjatuhan pidana sehingga Terdakwa dijatuhi pidana selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof.

sehingga dengan perdamaian diharapkan ketidakharmonisan dalam pergaulan masyarakat menjadi terjaga;Bahwa disisi lain pemidanaan bukanlah sarana balas dendam namunlebih kepada edukasi agar ke depannya Pelaku tidak lagi mengulangiperbuatannya kembali;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof.

., tanggal 9 Mei 2018 untuk kemudian Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini;Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 719 K/PID/2018Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting

dan peristiwa itu terjadi di dalamrumah Terdakwa (milik Ibu Terdakwa), maka secara hukumTerdakwa tidaklah dapat dipidana, karena perbuatan itu (jika punbenar quod non) untuk mempertahankan dirinya atau diri oranglain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atauorang lain, dari pada serangan yang melawan hak danmengancam dengan segera saat itu juga sebagaimana yangditentukan Pasal 49 ayat (1) KUHP dan fakta inipun bersesuaiandengan apa yang dipertimbangkan Judex Facti tingkat pertama(dissenting

No. 1297 K/PID/2013di dalam rumah ibu Terdakwa KHAIRUL SALEH HARAHAP sehingga jelaslahapa yang dipaparkan dalam pertimbangan hukum hakim I tingkat pertama(dissenting opinion) o.

bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP(UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada hariSenin, tanggal 9 Desember 2013 terdapat perbedaan pendapat (dissenting

Putusan Nomor 1030 K/Pid.Sus/2018masyarakat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak

;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Ketua Majelis(Prof.

Putusan Nomor 588 K/Pid.Sus/2018kasasi Penuntut Umum ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan

suara terbanyak.Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Ketua Majelis/Hakim Agungpada Mahkamah Agung (Prof.

dipertimbangkan di judex facti sehingga merupakan penilaian terhadap hasilpembuktian yang bukan merupakan alasan kasasi dan tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan tingkat kasasi, Karena kasasi hanya berkenaan sesuai ketentuanPasal 253 KUHAP;:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

Putusan Nomor 404 K/Pid.Sus/2019Mahkamah Agung, perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof. Dr.Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat judex factidalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3)UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan UndangUndang Nomor 11Tahun 2008.

No. 973K/Pid.Sus/2011bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeridengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itupermohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasiberdasarkan Pasal 244 Undang Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP)harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agungpada tanggal 2/7 Oktober 2011, terdapat perbedaan pendapat(Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa danmemutus perkara ini yaitu'. H.

Saksi tidak diberi nafkah oleh Terdakwa dari Oktober2003 sampai dengan sekarang.Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, makapermohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dapatdikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaanpendapat (dissenting Opinion) di antara pada AnggotaMajelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapitidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3Undang Undang No.14 tahun 1985, setelah Majelisbermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2019membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalampeninjauan kembali;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Ketua Majelis,Dr. H.

tersebut, seharusnya yang didudukkan menjadiTergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Klaten, oleh karenawewenang yang dimiliki Kepala Desa Juwiran adalah wewenang mandatdari Bupati Klaten berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 1angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbedadalam Majelis Hakim (dissenting

Bahwa adanya dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Russedar, S.H.dalam tingkat banding memperlihatkan sejak semula perkara ini adalahperkara perdata, karena penguasaan Pemohon Kasasi atas tanah yang saatini dilaporkan oleh Saksi M.H. Ritonga telah lama dilakukan sejak tahun1991, jauh sebelum Sdr. Nico maupun M.H. Ritonga memilikinya;2.

Bahwa adanya dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Russedar, S.H.dalam tingkat banding memperlihatkan Hakim telah telah bertindak adil dantidak berat sebelah, dan menggali fakta dan bukti yang ada, sehinggadihasilkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;3.

Bahwa adanya dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim Russedar, S.H.dalam tingkat banding, telah mampu mendudukkan perkara sebenarnya,karena pertimbangan hukum yang diberikan begitu baik dan memenuhi rasakeadilan, sebagaimana Pemohon Kasasi kutip kembali di bawah ini : Bahwa kasus dalam perkara ini titik berat adalah sengketa kepemilikan(perkara perdata) bukan perkara pidana; Bahwa ditinjau dari unsur memaksa tidak terpenuhi karena Terdakwamenguasai tanah tersebut sejak tanah dibeli oleh orang

., M.H. mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda)sebagai berikut: Bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara diberi kKewajiban olehundangundang untuk mengajukan pertimbangan atau pendapat tertulisbaik putusan dan pertimbangan disepakati bersama tanpa ada bedapendapat yang disebut sebagai agreeing opinion maupun putusandisepakati bersama namun pertimbangan berbeda yang disebut sebagaiconcurring opinon dan selanjutnya pertimbangan atau pendapat tertulistersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan

Bahwa kewajiban hakim dalam menyampaikan pendapatnyaterhadap perkara yang diperikasanya tidak selamanya memiliki kesimpulanakhir yang sama, baik itu yang bersifat agreeing opinon maupun yangbersifat concurring opinion, karena tidak jarang pula hakim memilikipertimbangan berbeda yang melahirkan putusan yang berbeda pula atauyang dalam disiplin ilmu hukum disebut sebagai dissenting opinion, danpendapat berbeda tersebut harus menjadi bagian yang tidak terpisahkandari putusan, yang tujuannya adalah menjunjung

segenap pertimbangan tersebut, menurutHakim permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil error inpersona dengan kategori diskualifikasi inperson sehingga permohonanPemohon dan Pemohon Il harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard), dan Pemohon dan Pemohon II harus dihukummembayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengandiajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nant.Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota bernama Mazidah,S.Ag., M.H. memiliki dissenting

opinon (pendapat berbeda), namun demikepastian hukum dalam putusan ini, maka yang bersangkutan tetapmenandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak MajelisHakim sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota berbeda pendapat(Dissenting Opinion) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam halsyarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan selanjutnya dalamPenetapan ini adalah pertimbangan dua hakim yaitu Ketua Majelis danHakim

dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:Hal. 9 dari 13 hal.Put.Nomor 141 K/Pdt.SusPHI/20131 Bahwa, Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya perkara No.84/G/2013/PHI.Sby. dalam pertimbangan hukumnyakecuali Hakim pendapat berbeda (Dissenting

Abdurrahman, SH., MH. mengajukanpendapat berbeda (Dissenting Opinion) sebagaimana dalam amar putusan padapendapat berbeda (Dissenting Opinion) tersebut di atas;5 Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka seharusnya terhadap gugatanPenggugat/Termohon Kasasi dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secarasaksama memori kasasi tanggal 7Januari

Dengan demikian,koreksi Terbanding atas nilai pabean tetap dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atasimpor barang DBiotin, Negara asal China, sebesar CIF USD2,800.00 sesuai KeputusanTerbanding Nomor: KEP997/WBC.06/2012 tanggal 09 Oktober 2012;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim PengadilanPajak Majelis IXA, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat atas pemeriksaanmateri sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai

bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk menetapkan nilai pabean,Terbanding hanya menyerahkan Header PIB dari hasil cetak computer, sehingga Hakimdissenting tidak dapat memeriksa apakah PIB pembanding tersebut benar PIB yangditetapkan dengan nilai transaksi (bukan dari PIB ex Koreksi kurang bayar atau SPTNP)sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 11 PMK Nomor: 160/PMK.04/2010(syarat penetapan dengan nilai transaksi barang serupa);bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim dissenting

14 Agustus 2012, dengan Tagihan sebesar Rp5.474.000,00 (lima juta empat ratustujuh puluh empat ribu rupiah), batal demi hukum; oo, ;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terbanding tidak mempertimbangkandasar hukum aturan yang digunakan untuk menggugurkan atau tidak diterimanya nilaipabean sebagai nilai transaksi dan tidak dapat membuktikan data pendukung yangdigunakan sebagai dasara penetapan (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur)berupa PIB pembanding, oleh karenanya Hakim dissenting

rupiah);Bahwa Judex Facti telah cukup dalam mempertimbangkan pemidanaanTerdakwa secara tepat dan benar dengan cara mempertimbangkan halhalmemberatkan dan halhal meringankan yang terdapat pada diri danperbuatan Terdakwa secara proporsional;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof.

Sehingga meskipunpermohonan asal usul anak Para Pemohon ini ditolak, namun Para Pemohonmasih tetap dapat mengurus akta kelahiran anak pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas terkait;Dissenting OpinionMenimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2000 tentanghakim adhoc, dan Pasal 9 disebutkan bahwa pertimbangan Dissenting Opinionitu berbentuk lampiran dan disatukan dengan penetapan, begitu juga dalamUndang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang UndangNomor

14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Dissenting Opinion diaturdalam ketentuan Pasal 30 ayat 3 dan ayat 4, demikian juga dalam UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, DissentingOpinion diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan 4, dimana kedua aturanperundangundangan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal musyawarahMajelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat yang berbeda(Dissenting Opinion) wajib dimuat dalam penetapan;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan

Majelis Hakimterjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) yaitu dari Ketua Majelis atasnama Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy yang berpendapat sebagai berikut: Bahwa Ketua Majelis sepakat dengan semua pertimbanganhukum tersebut di atas kecuali dalam tahap konstituir (pbenetapan hukum); Bahwa salah satu fakta yang sangat menentukan dalamperkara Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon menikah dalamHalaman 21 dari 31Penetapan Nomor 115/Padt.P/2021/PA.Bjbstatus masih suami dan istri resmi dari pihak lain

,M.Sy berbeda pendapat (Dissenting Opinion), Majelis Hakim tetap mengambilkesimpulan berdasarkan suara mayoritas (simple majority decision) dan demikeadilan dan kepastian hukum maka Ketua Majelis tersebut sependapat bahwaperkara ini diputus dengan menolak permohonan Pemohon.

Olehkarenanya, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Bandindengan menetapkan Nilai Pabean atas jenis barang impor 2 pos Code: 23208.8 OriflamePure Colour Press Powder Light (20 GMS) dan 23209.8 Oriflame Pure Colour PressPowder Light/Medium(20 GMS) sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal India, ditetapkamenjadi sebesar total CIF USD9,548.42 sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP 607KPU.01/2012 tanggal 06 November 2012;PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)Terhadap putusan

:Majelis IX Harsinom Selasa, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapatpemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, surat bancPemohon Banding, Surat Uraian Banding, Penjelasan Tertulis pengganti Surat Bantalpenjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan buktibukti yangserta pengetahuan Hakim dalam peraturan perundangundangan yang terkait dasengketa ini, Hakim Dissenting berpendapat