Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-10-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0265/Pdt.P/2014/PA.Tgt.
Tanggal 13 Nopember 2014 — Pemohon
119
  • berdasarkan penetapan Pengadilan Agama sesuaidengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun2005, Tentang Wali Hakim.Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali, baik ituwali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan, maka akan menjadikan cacatnya walitersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu pernikahan, dapat dipandang sebagaiketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahantersebut tidak sah (No Legal Force
Register : 22-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 972 B/PK/PJK/2019
Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PRM DEVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG
6417 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pihak Pengangkut bertanggung jawab atas keselamatanbarang yang diangkut semenjak serah terima barang yang diangkut digudang pengirim sampai dengan gudang penerima, apabila terjadibarang yang diangkut berkurang atau terjadi kondisi force majeuremaka pihak pengangkut harus mengganti barang yang hilangtersebut;c.
Putus : 31-05-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 476 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — PT BALE POINT VS 1. R. BAMBANG IKRAR PRADITYA Dky, DKK
4334 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan untuk Penggugat II, yang pertimbangannya sebagaiberikut:Bahwa Judex Facti telah tepat dan benar menerapkan hukum sepanjangterkait Penggugat , Ill, IV, pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan hakkompensasi 2 (dua) kali upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, upahpenggantian hak dan upah yang belum dibayar selama 2 (dua) bulan karenatidak ada alat bukti Para Penggugat melakukan kesalahan dan Tergugatmengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut sesuai ketentuan Pasal 164ayat (2) atau force
Register : 26-11-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN MARTAPURA Nomor 380/PID.B/2013/PN. MTP
Tanggal 5 Februari 2014 — RAHMAT HIDAYATULLAH ALS LINTANG BIN SATUMAN
283
  • Martapura Kota Kab Banjar, saksi telah kehilangan buahTV 21 Inchi merk LG, (satu) buah DVD merk Niko warna biru, 3 buah tabunggas ukuran 3 kg, buah kipas angin, 1 buah setrika, uang tunai sekitar Rp.150.000, , BPKB Force One DA 3781 CF, Kopi dan unit amplifier speaker.Bahwa saat itu saksi sedang pulang kepulau jawa.Bahwa saat saksi kembali kerumah tersebut keadaan rumah berantakan dansetelah itu saksi melaporkan kepada polisi.Bahwa setelah melapor, beberapa hari kemudian saksi melihat amplifier miliksaksi
Register : 13-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN Lbp
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Ricky Maliki P.A Sinaga, SH
Terdakwa:
JONI RAHMAN RAJAGUKGUK alias JONI
180
  • dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi shabu dengan bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

    Dirampas untuk dimusnahkan;

    • 1 (satu) unit sepeda motor FORCE
Register : 14-02-2019 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Tbk
Tanggal 14 Februari 2019 — pemohon PK - SUMIRAH - SUHENDRA PRATAMA termohon pk - JAMAN
13864
  • dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvan Kelijk Verklaard) ;Bahwa surat gugatan kabur (Obscuur Libel) dalam hal :Kesepakatan jual beli tanah disertai kwitansi tanggal 03 Agustus 2012 yangdilakukan dibawah tangan antara Penggugat dengan Almarhum SAGINO, yangtidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat/SAGINO meninggal dunia dalampoin nomor 9 surat gugatan Penggugat bahwa fakta kejadian yang didalilkanHalaman 46 dari 68 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN TbkPenggugat dalam Hukum Perdata disebut Overmacht/force
    majeure (keadaanmemaksa) adalah suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melakukanprestasinya kepada kreditor setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangidebitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkandan tidak harus menanggung resiko yang tidak dapat diduga pada waktuperjanjian tersebut dibuat disebabkan kejadian yang berbeda diluar kuasanyaseperti meninggal dunia sebagai diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal1245 KUHPerdata.
    surat kesepakatan jual bellitanah disertai kwitansi tanggal 03 Agustus 2012, kemudian perjanjian tersebuttidak dapat dilaksanakan (wanprestasi) oleh karena pada tahun 2013 SAGINOmeninggal dunia, sehingga kesepakatan jual beli tanah disertai kwitansi tanggalHalaman 49 dari 68 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Tbk03 Agustus 2012 yang dilakukan dibawah tangan antara Penggugat dengan AlmSAGINO tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat/SAGINO meninggaldunia yang dalam hukum perdata disebut Overmacht/force
    majeure (keadaanmemaksa) yaitu suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melakukanprestasinya kepada kreditor setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangidebitur untuk memenuhi prestasinya, dan dalam halaman 3 point 6 surat replikPenggugat ...... karena Penggugat sudah sangat dekat dengan Alm SAGINOsehingga Penggugat hanya dapat membantu untuk meminjamkan uang kepadaAlm SAGINO sebagaimana yang disepakati waktu itu adalah Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dan dipinjam tanoa bunga maupun
Register : 30-08-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 26-10-2022
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN Pms
Tanggal 26 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Heri Santoso,SH
Terdakwa:
MAIYOS DIKI SYAHPUTRA
978
  • penjara selama 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
    • 1 (satu) unit handphone merk Infinix;

    Dimusnahkan;

    • Uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
    • 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force
Register : 08-08-2023 — Putus : 16-10-2023 — Upload : 26-10-2023
Putusan PN SUMEDANG Nomor 125/Pid.B/2023/PN Smd
Tanggal 16 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
Alensi Kusuma Dewi, S.H.
Terdakwa:
RIKI PERMANA Bin ASEP CEPI KUSTIANA
900
  • /li>
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riki Permana Bin Asep Cepi Kustiana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menyatakan barang bukti berupa:
    • 2 (dua) buah Accu merk G FORCE
Register : 24-08-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 274/Pid.B/2015/PN Tpg
Tanggal 21 September 2015 — Tarmidi Bin Thalib (Terdakwa)
615
  • Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (Tujuh) Tahun ;- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;- Menetapkan barang bukti berupa :- 1 ( Satu ) buah batu bauksit berwarna coklat ;- 1 ( Satu ) batang kayu bulat dengan panjang 150 cm dan diameter 3,5 cm ;Dirampas untuk Dimusnahkan ;- 1 ( Satu ) unit sepeda motor merk Yamaha type force
Register : 12-04-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
ARDY
Tergugat:
CV. RENTAL JONG BROTHERS
8013
  • rupiah)Bahwa pernyataan pihak Tergugat yang mengalami rugi selama 2 (duatahun) berturutturut seharusnya dilengkapi dengan surat dari akuntanpublik yang menyatakan pihak Tergugat mengalami kerugian sebagaimanayang diatur dalam UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun2003 pasal 164 pasal (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yangdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara teruS menerusselama 2 (dua) tahun, atau kKeadaan memaksa (force
    Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan terpaksa (force majeur) tetap!perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ouruh berhakatas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);3.
    ayat (2)uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4);(2) Kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan public;(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Putus : 03-05-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 3 Mei 2016 — YAYASAN PENDIDIKAN ETIKA DHARMA VS DIANA MINTOWATI
3215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kerja tersebut haruslah tergugatdibebani untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugathak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantianhak sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (8) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut;Pasal 164(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun, ataukeadaan memaksa (force
    Nomor 171 K/Pdt.SusPHI/2016(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian dua tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/oburuh berhak atas uang pesangon sebesardua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat
Putus : 11-11-2011 — Upload : 28-12-2011
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor NOMOR : PUT-62/K/ PMT-I /BDG/AD/VIII/2011
Tanggal 11 Nopember 2011 — SUPRAPTO/Koptu / 3910273231171/Ta Gud Ton Kima/
7341
  • Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memberikan uangsebesar Rp. 2.900.000, (dua juta sembilan ratusribu.) rupiah) kepada Saksi 1 untuk berangkat keSanggau menemui Saksi 2 dengan mengendarai sepedamotor Yamaha Force One Nopol KB 5972 E warna hitamdan tiba di Sanggau sekira pukul 01.00 Wib hariRabu tanggal 21 Januari 2009 lalu Saksi 1 menemuiSaksi 2 dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.900.000, (dua juta sembilan ratus ribu rupiah),karena uang tidak cukup untuk
    Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa memberikan uangsebesar Rp. 2.900.000, (dua juta sembilan ratusribu) rupiah) kepada Saksi 1 untuk berangkat keSanggau menemui Saksi 2 dengan mengendarai sepedamotor Yamaha Force One Nopol KB 5972 E warna hitamdan tiba di Sanggau sekira pukul 01.00 Wib hariRabu tanggal 21 Januari 2009 lalu Saksi 1 menemuiSaksi 2 dan menyerahkan uang sebesar Rp.2.900.000, (dua juta sembilan ratus rupiah),karena uang tidak cukup untuk ~~ membeli
Putus : 22-02-2018 — Upload : 23-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 22 Februari 2018 — CASMUNA DWI ARIFIANTI VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
4324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pinjaman Force Majour (bencana banjir Rp2.187.500,00 (dua jutaseratus delapan puluh tujuh ribu lima ratu rupiah);7. Menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;8. Menghukum Terguga untuk membayar biaya perkara ini;Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yangpada pokoknya:1. Surat Kuasa Penggugat tidak memiliki landasan hukum;2.
Putus : 14-06-2010 — Upload : 22-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 B/PK/PJK/2006
Tanggal 14 Juni 2010 — PT. NAGASE IMPOR
4124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu pula dengan "force ofattraction principle" tidak dianut dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai.7. Bahwa akan tetapi, sebagaimana terlihat jelas dalamputusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekaliHal. 21 dari 67 hal. Put.
    SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 menganut duamacam konsep, yaitu "fiksi hukum" dan "force ofattraction principle" (prinsip kekuatan tarikan) denganpenjelasan sebagai berikuta. Fiksi hukumBerdasarkan fiksi hukum, transaksi jasa perdagangandengan pemberi jasa di dalam daerah pabean (dalam halini Pemohon Peninjauan Kembali) dengan penerima jasadi luar daerah pabean (di luar negeri) dianggap atauseolah olah merupakan ~ transaksi penyerahan jasaHal. 32 dari 67 hal. Put.
    Force of attraction principlePrinsip ini dianut dalam Undang undang PajakPenghasilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5ayat (1) huruf b Undangundang Pajak Penghasilan yangmenyatakan bahwa :"Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetapadalaha. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentukusaha tetap tersebut dan dari harta yangdimiliki atau dikuasali.b.
    No.22 B/PK/PJK/2006Kembali) .Akan tetapi, prinsip "force of attraction" tidak berlakudalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai karena tidaktercantum dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa seandainya Undangundang Pajak PertambahanNilai sungguh sungguh bermaksud untuk menjadikanpenyerahan (ekspor) jasa oleh pengusaha di dalam daerahpabean kepada perusahaan lain di luar daerah pabean jikaperusahaan di luar daerah pabean tersebut sebagaipenerima jaSa mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesiasebagai
Register : 12-02-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN.Smg
Tanggal 22 Maret 2018 — Septian Eka Saputra Bin Warsito;
212
  • Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) kantong plastik klip berisi shabu-shabu- 1 (satu) buah botol yang berisi urine terdakwa Septian Eka Saputra Bin Warsito- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk XPD warna biruDirampas untuk dimusnahkan- 1 (satu) unit motor merk yamaha force Nopol H 4084 WA warna putihDikembalikan kepada saksi Nasikin Bin (Alm) KaslanMembebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ( dua ribu rupiah );
Register : 06-02-2024 — Putus : 20-03-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 151/Pid.B/2024/PN Pbr
Tanggal 20 Maret 2024 — Penuntut Umum:
MAISURI,S.H
Terdakwa:
RAJAB SYAHPUTRA Als PUTRA Bin AGUS SALIM
2417
  • seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force1 warna hitam, batok kepala warna merah, bodi samping warna biru, nopol BM 5345 FR;
    • 1 ( Satu ) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) Sepeda motor merk Yamaha Force1 Nopol BM 5345 FR, An SURYATI;
    • 1 ( satu ) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) Sepeda motor merk Yamaha Force
Register : 03-04-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Srp
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7630
  • danperawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya ;Menimbang, bahwa walaupun yurisprudensi tersebut bukan diangkat darimasyarakat Bali yang memiliki kekhususan dalam Hukum Adatnya serta asasYurisprudensi di Negara Indonesia yang sistem hukumnya berasal dari sistemhukum civil law berbeda dengan system common law yang menganut asasStare decisis,atau mutlak untuk diikuti, sedangkan dalam sistem hukumIndonesia, Hakim diberikan kebebasan untuk mengikuti Yurisprudensi atau tidakmengikuti (persuasive force
    of binding precedent), sehingga Hakim mengikutisebuah yurisprudensi didasarkan pada sifat persuasive force of precedentbukanlah sifat keharusan seperti dalam system common law yaitu sifat coersiveforce of binding Precedent.
Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600/B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CERENTI SUBUR
3420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 600/B/PK/Pjk/2017kekuasaan Penggugat dan bukan merupakan kesalahanPenggugat;Bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKBPPN Nomor 00180/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Agustus2011 oleh Penggugat tersebut merupakan keadaan di luarkekuasaan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (3) dan ayat (4) Undangundang KUP;Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)Keadaan Di luar Kekuasaan Wajib Pajak (Force Majeur)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) besertapenjelasannya
    Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTergugat) bahwa kondisi berdasarkan faktafakta yangterungkap dalam pemeriksaan sengketa gugatan dalampersidangan gugatan ini tidak termasuk dalam kondisikeadaan di luar kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) (force majeur), sehingga kesimpulanMajelis Hakim telah keliru;Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 600/B/PK/Pjk/20173.7.4.
Register : 01-12-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 928/PID/2016/PT SBY
Tanggal 10 Januari 2017 — BUDI KARJONO bin KATAMSI;
4533
  • untuk kemudian bersama sama dengan saksi HARIYONOberangkat ke rumah saksi ERNI RUSDIANA mengambil pita cukai yang telahdipesan oleh saksi HARIYONO dari saksi ERNI RUSDIANA;Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa prosedur pemesanan danpengambilan pita cukai harus di Kantor Bea dan Cukai;Bahwa berdasarkan Berita Acara Identifikasi Keaslian Pita Cukai HasilTembakau TA 2016 Nomor 09/PNPHLG/BA.IPC/VII/2016 tanggal 19 Juli2016 yang ditandatangani oleh CLAMET AZAGAF selaku Penguji Anggota TimTask Force
Register : 11-12-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN REMBANG Nomor 124/Pid.B/2019/PN Rbg
Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
FARISAL KURNIAWAN AKBAR, SH
Terdakwa:
Yarmin Alias Mbah To Bin Kusaeri
7620
    • 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force One warna hitam No. Pol. K-6396-KD.

    Dirampas untuk dimusnahkan.

    1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);