Ditemukan 3586 data
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sedangkan untuksaksi Entin Kartini yang tertulis di dalam berita acara penyidik adalah EntinKartini bin Sutardi namun di persidangan saksi mengaku bernama Entin Kartinibin Ipong, namun untuk identitas yang lainnya, setelah ditanya benar seperti apayang termuat dalam berita acara penyidik sehingga untuk keterangan saksi Etinbin Ipong, keterangannya dapat dijadikan faktafakta hukum dalam perkara ini;Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak secara tegas pertimbangan hukuma quo, terungkap fakta
58 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali dengan menerbitkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put. 27354/PP/M.IV/15/2010.Terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27354/PP/M.1IV/15/2010, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan PermohonanPeninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia,berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dari UndangUndangPengadilan Pajak, yaitu dengan dasar bahwa putusan pengadilanpajak dalam perkara a quo nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.DISKUSI HUKUMA
Pembanding/Penggugat I : ALI MARWIN
Pembanding/Penggugat IV : S.Widodo
Pembanding/Penggugat II : Suwanto
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.
Terbanding/Tergugat I : PT.JATIM JAYA PERKASA
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTAMAHAM KABUPATEN ROKAN HILIR.
142 — 74
Terbitnya HGU Nomor 11 tahun 2005menimbulkKan Masalah Hukuma. Terhadap posita nomor 18 dan 19, yang antara lain menyebutkan:Posita Nomor 18:... Pada tahun 2005 PT.
65 — 18
Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek GugatanAkta Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 227 tanggal 10 November 2015yang dibuat oleh ZULKARNAIN, SH., M.Kn ditandatangani oleh para pihakantara PT. BUSSAN AUTO FINANCE dengan konsumen EDI HARIANTO diBandar Lampung.B. Dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum1.
69 — 7
bahwa kuasa Penggugat, Tergugat A.1, Tergugat A.2,kuasa Tergugat B, dan kuasa Tergugat , masingmasing telah mengajukankesimpulan pada persidangan tanggal 9 Februari 2016;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
213 — 46
yaitukesimpulan Penggugat tertanggal 1 Maret 2018, Tergugat 1 dan Tergugat 11tertanggal 26 Februari 2018 sebagaimana selengkapnya termuat dalam BeritaAcara Persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telahtermuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
125 — 37
Unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dengan dalildalil hukuma.
192 — 82
dasar itu dibuatlah MOU antara KIP Aceh dan RumahSakit Zainal Abidin.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulanmasingmasing di persidangan tanggal 17 November 2016Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang berjalannya proses pemeriksaan telahdimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Hal 78 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUNMDNFormul02/proksi03/KIMTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
174 — 60
penyelesaian sengketa Ormas sedang38diselesaikan di forum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Tergugatharuslah menghormati dan tidak mencampurinya termasuk denganmenerima pengesahan pihak yang mengklaim dirinya sebagaipengurus (quod non, hal mana ditolak) padahal belum mendapatkanputusan dari Lembaga Pengadilan;Bahwa lebih lanjut secara prosedural penerbitan Objek Sengketa a quopada saat Perkumpulan Nahdlatul Ulama sedang dalam sengketahukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Sengketa Hukuma
181 — 73
Perbuatan Tersebut Melawan Hukuma. Bahwa status hukum Pegadaian pada waktuPenggugat (Direksi Pegadaian) membuat danmenyalurkan kredit Krista dan Kreasi (Fidusia)pada tahun 2006 adalah Perusahaan Umum(PERUM) dimana peraturan yang mengaturkeberadaan Pegadaian pada waktu itu adalahPeraturan Pemerintah (PP) No.103 Tahun2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM)PegadaianHalaman 44 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN SDAb.
PT. GAHARU KAPITA INDONES. Diwakili oleh MOHAMAD VICTOR AKHIRUDIN
Tergugat:
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
556 — 486
Putusan Nomor 245/G/2019/PTUNJKT.penyelenggaraan negara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarhukum, dengan alasan:1) Asas Kepastian hukuma) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukumsebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggaraan pemerintahan;b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa, Tergugattelah
AMRI
Tergugat:
kepala kantor pertanahan kabupaten tangerang
Intervensi:
THE KRISTIANDRA
200 — 115
Legal Standing / Kedudukan Hukuma. Bahwa berdasarkan dokumen persidangan yang berupa Surat KuasaNomor : 031/S.A.TJG & F/SK/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 yangditandatangani oleh AMRI sebagai Pemberi Kuasa dan SEPRI ARDITANJUNG sebagai penerima kuasa telah menyebutkan, bahwa kuasakhusus ini diberikan kepada penerima kuasa untuk mengajukan gugatandengan obyek gugatan Sertipikat Hak Milik No. 699/Kosaambi Timur atasnama The Kristiandra.b.
15 — 5
No. 2001/Pdt.G/2014/PA Mks.Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk halhalyang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA.
63 — 171
UMAR) kepada TURUT TERGUGAT Il;ll PENGADILAN NEGERI BEKASI BERWENANG MEMERIKSA DANMEMUTUS PERKARA PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUMA QUO.17. Objek sengketa dalam perkara perdata a quo, yakni sebidang tanahdengan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2009 (Vide Bukti P1),atas sebidang tanah seluas 200 M? (dua ratus meter persegi), merupakanbarang tetap yang berlokasi di Jl.
60 — 11
Oleh karena itusudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena error inpersona.EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)Berdasakan yurisprudensi, teori dan praktek hukuma acara yang berlaku, makasuatu gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai gugatan yangkabur dan tidak jelas (obscur libel) apabila posita gugatn tersebut tidak relevandengan petitum Gugatan dan/atau tidak mendukung petitum gugat
26 — 9
, bahwa selanjutnya para pihak telah menyerahkankesimpulan tertanggal 01 Februari 2016, kecuali Tergugat IV tidak datangmenghadap dan tidak pula menyerahkan kesimpulan.Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telahtermuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
76 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentangpenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, namun sesuai dengan Pasal 30 UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 adalah tentang kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukumsebagaimana dibuktikan di bawah ini;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Kasasi menyatakan telah terjadi jualbeli padahal fakta hukumnya tidak ada jual beli, jelas pertimbangan hukuma
1.Maria Ester Lanang Ona Obisuru
2.Edirman Obisuru
3.Noldi Mehilina Obisuru
Tergugat:
3.Blasius Boli Losor
4.Ambrosia Lanang Ona
211 — 157
Larantuka padatanggal 26 Agustus 2021, yang pada akhirnya Para Pihak menyatakan telahcukup dalam menyampaikan kepentingan mereka juga tidak mengajukan halhalapapun lagi serta mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingatpada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yangtidak terpisahkan (een en ondeelbaar) dan turut pula dipertimbangkan dalamputusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
163 — 94
Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA. DALAM KONVENSI.
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I YAKKAP I
Tergugat:
Notaris Mungki Kusumaningrum, SH.,MKn
286 — 109
masalah hukum;Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan haknyauntuk mengajukan pembuktian;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan inidianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkandengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Pihak Penggugat mengajukankesimpulan tertanggal 12 April 2018 dan menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA