Ditemukan 27006 data
72 — 49
72/G/2014/PTUN-BDG
73 — 32
76/G/2015/PTUN-BDG
101 — 46
14/G/2016/PTUN-BDG
94 — 33
57/G/2011/PTUN-BDG
PUTUSANNOMOR : 57/G/2011/PTUN BDG.
66 — 42
119/G/2015/PTUN-BDG
93 — 64
Membatalkan Putusan PTUN Bandung; Menolak Eksepsi; Menolak Gugatan
120 — 68
46/G/2009/PTUN-BDG
P U T Ui SS A NNomor. 46/G/2009/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara dalam tingkat pertama dengan acarabiasa telah memutus sebagai berikut dalam sengketaantara : PT. MANTAN INDONESIA INDAH, beralamat di JalanDipenogoro No. 29, Rt. 015/Rw. 005,Kel. Menteng, Kec. Menteng, JakartaPusat, dalam hal ini berdasarkandiwakili oleh Ny.
HersanSasmitadilaga, SH. kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor HukumMITRA Consultant & Lawyer, beralamatdi Jalan Bina Mulya No. 6, KomplekBumi Citeureup Permai, KelurahanCiteureup, Kecamatan Cimahi Utara,Kota Cimahi, Jawa Barat, Selanjutnyadisebut sebagaiPENGGUGAT ; Hal 1 dari 110 hal Putusan Perkara Nomor :46/G/2009/PTUN BDG1.MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBOGOR berkedudukan di Jalan TegarBeriman Cibinong, Kabupaten Bogor,Jawa Barat.
E43Nomor. 1 Jakarta (12950) yangberdasarkan surat kuasa khusustertanggal 1 September 2009 Nomor.3 dari 110 hal Putusan Perkara Nomor :46/G/2009/PTUN BDG438/SK.VII1/2009kuasakepada : eeeeeKesemuanyaIndonesia,Advokat/Penasihatdi JalanKomplek Majapahit123, JakartadisebutsebagaiINTERVENSI ; telah memberikanProf. Dr. (Jur) O.CKaligis,SH : DR. Y.B PurwaningM.Yanuar. ; DR. Rico Pandeirot,SH.
. ; Fernandes Ratu,SH : kewarganegaraanpekerjaanHukum, beralamatMajapahit Nomor. 1820,Permai Blok B 12210160, SelanjutnyaTERGUGAT iPengadilan Tata Usaha NegaraBaNngung f= ++ = 44+ 6462 3 sees ses she She cme Shs1.Telah membaca berkas perkara Nomor :46/G/2009/PTUN BDG ;. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Nomor : 46/Pen.MH/2009/PTUNBDGtertanggal 26 Agustus 2009, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara ini ; .
Telah mendengarkan pihak pihak yang bersengketaHal 5 dari 110 hal Putusan Perkara Nomor :46/G/2009/PTUN BDGdi dalamPSPSIGANGaM fe = seee seme 2 see 2 see 2 ame 2 oes ses SeiTENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa, Penggugat dengan surat gugatannyayang telah dibuat dan ditandatangani oleh KuasaHukumnya tertanggal 27 Juli 2009, telah diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Perkara PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Juli2009, dengan register perkara Nomor46/G/2009/PTUNBDG, dan telah dilakukan
104 — 57
109/G/2014/PTUN-BDG
99 — 43
26-G-2015-PTUN-BL
252 — 112
5-G-2015-PTUN-BL
Putusan PTUN Jakarta Nomor: 18/G/2010/PTUNJKT, tanggal 19 Juli 2010 Jo. Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: W2.TUN1.63/HK.06/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, yang antara lainmemerintahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untukPutusan Perkara No.5/G/2015/PTUN.BL.
Hal. 55Mengajukan Gugatan :Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor. 5 Tahun 1986 Jo UUNomor. 9 Tahun 2004 Jo UU Nomor. 51 Tahun 2009 tentang PTUN dinyatakanbahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi
administrasi Kabupaten Lampung Utara ; d Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara dan perubahannya UndangUndang Nomor: 9 Tahun 2004Juncto UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 menyatakan:Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang digugat.; e Ketentuan Pasal 67 Ayat (1) di atas dipertegas dengan Surat Ketua MudaMahkamah Agung RI Urusan Lingkungan PTUN
88 — 53
90/G/2008/PTUN-BDG
Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat, beralamat Kantordi Jalan Patrol IV Nomor 11Baleendah, Kabupaten Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 29 Oktober 2008,selanjutnya disebutsebagai wwe te eeeTERGUGATEPengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaHalaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor : 90/G/2008/PTUN BDGNegara Bandung Nomor : 90/Pen.MH/2008/PTUNBDG. tanggal 22September 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan
74 — 60
100/G/2012/PTUN-BDG
108 — 44
141/G/2015/PTUN-BDG
93 — 70
135/G/2013/PTUN-BDG
B (rincikan tahun 1947) ;: Surat Tanda Bukti Lapor, Kehilangan SuratSurat / BarangBarang, Nomor :BK/73/1/2014/JBR/Restabes/Sektor Sukasari, tanggal 21 Januari 2014 ;: Surat Keterangan dari Ecep Dodo, tanggal 21 Januari 2014 ;: Surat Camat Sukasari, Nomor : 474.3/20/Kec.Sksr, tanggal 21 Januari 2014,Perihal : Penjelasan Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474.3/97/AW/VII/2007 ; =: Peta Kota Bandung ;: Surat Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 24 Januari 2014, PerihalPermohonan untuk menjadi Saksi di PTUN
tersebut tidak pernah ada yang mengakungaku,namun kemudian muncul Sertipikat Hak Milik Nomor 2921/Sukagalih atas nama LuluSudradjat ; Bahwa, dari kepentingan Penggugat yang telah dirugikan akibat diterbitkan obyek a quojelas dan nampak Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat dan dalil yangmenyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat jelas keliru dantidak perlu dipertimbangkan ; Bahwa, sudah jelas dikemukakan dibagian gugatan mengenai kepentingan Penggugatmengajukan gugatan di PTUN
137 — 89
36/G/2015/PTUN-BDG
111 — 39
94/G/2009/PTUN-BDG
Bahwa berdasarkan peraturan Perundang undanganbahkan berdasarkan keadaan yang telahdiketahui oleh umum (notorfeiten ) (vide Pasal100 ayat 2 UU PTUN) jelas bahwa TERGUGATadalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyisebagai berikutBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badanatau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan
85 — 67
7/G/2016/PTUN-BDG
ATI RULIYANTI menerangkan yang pada pokoknya sebagaiberikut;Saksi menyatakan bahwa bekerja di Diklat Keagamaan Bandung dari Tahun1986 sampai sekarang, sekarang sebagai Widyaiswara;Saksi menyatakan bahwa tahunya sengketa Penggugat ini setelahPenggugat mengajukan gugatan Ke PTUN 52Saksi menyatakan bahwa Penggugat pernah menjadi widyaiswara dan dipindahkan dari Widyaiswara karena Penggugat tidak cukup kredit pointnyaSaksi menyatakan bahwa di Balai Diklat Keagamaan Bandung jikapemindahan tradisi dulu
122 — 64
42/G/2011/PTUN-BDG
P U T U S A NNOMOR: 42/G/2011/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padaTingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memberikan Putusanseperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antaraAS AIDIL ASHAR Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 1, Rt.02, Rw. 11, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja,Kabupaten SukabumiSelanjutnya disebut sebagai
No. 42/G/2011/PTUNBDGPersidangan ; Telah membaca Putusan Sela Nomor 42/G/2011/PTUN BDG,tanggal 15 Juni 2011 ; Telah memeriksa Alat Bukti Surat yang diajukan oleh ParaPihak di persidangan ; Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh PihakPenggugat di persidangan : Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan SuratGugatannya tertanggal 31 Maret 2011, yang = diterima danterdaftar didalam Register Kepaniteraan
88 — 114
97/G/2011/PTUN-BDG
80 — 40
127/G/2013/PTUN- BDG
PUTUS ANNomor : 127/G/2013/PTUN BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang berlangsung di gedung yang telah disediakan untuk itu di JalanDipenogoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamSENQKEL.