Ditemukan 4012 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan kekuatan kekeasan kekrasan kekerasan keluanan keluahan
Penelusuran terkait : Penyalahgunaan kekuasan.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-04-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 191/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 6 April 2015 — DITA SURYATI HASANAH, S.Paud ; KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
50 — 10
  • SbyFasilitator Kecamatan (FK).Fasilitator Tekhnik (FT).Lembaga pendukung lainnya seperti Tim Verifikasi (TV) dan Tim PenangananMasalah (TPM).Bahwa Anggota/ Pengurus BKAD dipilih berdasarkan hasil rapat MAD (MusyawarahAntar Desa) di Kecamatan yang merupakan kekuasan tertinggi dalam kegiatan PNPMMPd di tingkat Kecamatan, sedangkan BPUPK, UPK dan lembaga pendukungnyadiangkat dan ditetapkan dalam MAD.Bahwa mekanisme penyaluran dana PNPMMP untuk Simpan Pinjam Perempuan(SPP) dan Unit Ekonomi Produktif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
558 — 952
  • ada.Bahwa dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a, seorang penyidik melakukan penyidikanterhadap terhadap seorang tersangka, seharusnya menahan karena ada uangsuap dari tersangka maka penyidik tersebut tidak menahan seorang tersangka,perbuatan tidak menahan itu bertentangan dengan kewajiban dia sebagaiPutusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST. 149/302penyidik, sehingga dapat diterapkan pada Pasal 5 ayat 1 hurufa UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa merintangi secara non fisik karena faktor kekuasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Maret 2014 — ZULKARNAEN DJABAR ; DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA
173 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TA 2011 padaDirektorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Rl,Pekerjaan Pengadaan Penggandaan Kitab Suci Al Quran TA. 2011,dan Pekerjaan Pengadaan Penggandaan Kitab Suci Al Quran TA.2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat IslamKementerian Agama RI ;Bahwa ahli berpendapat tidak terpenuhi unsur penerimaan apabilatidak terbukti secara riil menerima suap ;Bahwa pendapat ahli, unsur penerimaan itu secara teknis harusmasuk dalam kekuasan si penerima suap itu dan yang dimaksuddengan rekening
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Register : 13-08-2013 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 24-04-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 46-K/PMT-II/AD/VIII/2013
Tanggal 20 Mei 2014 — Hasan Sodiq, S.sos Letkol Inf. Nrp. 11930070181268
402 — 174
  • Apakah denganmemberikan atau menjanjikan sesuatu, denganmenyalahgunakan kekuasan, atau martabat, dengankekerasan, ancaman atau penyesatan, atau denganmemberi kesempatan, sarana atau keterangan ? Hal inisama sekali tidak dibuktikan oleh Oditur.109Bahwa Oditur juga tidak mampu membuktikanperbuatan apa yang dianjurkan oleh Terdakwa kepadapelaku materiil (materil dader) yang dapat dikualifikasisebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 263 KUHP ?
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - EDDY REFRIANDY, S.KM.,M.AP
167 — 39
  • kedudukan yang dijabat atau didudukiHal. 323 s/d Hal. 466Putusan No. 02/Pid.Sus.Tipikor/2015/PN.Gtooleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannyawewenang, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delikkorupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperolehberdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan olehnegara untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka meujudkan tujuandiberikannya kekuasan
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penipuan
Register : 20-01-2022 — Putus : 22-03-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 22 Maret 2022 — JPU : RISTA WIRATININGRUM, S.H. Terdakwa : SRI GIYATNO, S.Pd
105 — 0
  • Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah ada kekuasan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
311 — 211
  • ,M.Si. yang keterangannya dibawah sumpah,menerangkan pada pokoknya : Bahwa ahli menjelaskan konsep kewenangan, secara kamus besarBahasa indonesia 1987 yang diterbitkan oleh departemen Pendidikan danKebudayaan bahwa, kewenangan itu adalah pertama, hak atau kekuasaanuntuk bertindak, kemudian kekuasan untuk membuat keputusan, kemudiankekuasan untuk memeberi perintah atau memerintah, kenmudiankekuasaan untuk melimpahkan tanggung jawab dari pada orang lain.Halaman 300 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
293 — 203
  • ,M.Si. yang keterangannya dibawah sumpah,menerangkan pada pokoknya : Bahwa ahli menjelaskan konsep kewenangan, secara kamus besarBahasa indonesia 1987 yang diterbitkan oleh departemen Pendidikan danKebudayaan bahwa, kewenangan itu adalah pertama, hak atau kekuasaanuntuk bertindak, kemudian kekuasan untuk membuat keputusan, kemudiankekuasan untuk memeberi perintah atau memerintah, kenmudiankekuasaan untuk melimpahkan tanggung jawab dari pada orang lain.Halaman 300 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
266 — 166
  • ,M.Si. yang keterangannya dibawah sumpah,menerangkan pada pokoknya : Bahwa ahli menjelaskan konsep kewenangan, secara kamus besarBahasa indonesia 1987 yang diterbitkan oleh departemen Pendidikan danKebudayaan bahwa, kewenangan itu adalah pertama, hak atau kekuasaanuntuk bertindak, kemudian kekuasan untuk membuat keputusan, kemudiankekuasan untuk memeberi perintah atau memerintah, kenmudiankekuasaan untuk melimpahkan tanggung jawab dari pada orang lain.Halaman 300 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/PID.SUS/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR
252 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 21 K/PID.SUS/2017MUNZIR, SE, AK, ANDINA LAKSMI KR, SE, AK dan KRISTIANTI SETYORINI, SE, AK selaku pegawai negeri pada Kantor BPK RI Perwakilan SulawesiUtara di Manado, dengan mengingat kekuasan atau wewenang yangmelekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah ataujanji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut yaitubahwaDrs. BAHAR,MUH.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
295 — 94
  • sedangkan delegasi adalah melimpahkankewenangan yang diperolehnya melalui atribusi tersebut.Bahwa there is no authority without responsibility artinya tidakada kewenangan yang tidak ada pertanggungjawabannya,sehingga sumber kewenangan yang diperoleh akan selaludibarengi dengan pertanggungjawaban atas kewenangantersebut.Dalam pendelegasian kewenangan, terhadap mereka yangmemperoleh kewenangan memiliki pertanggungjawaban dariatas ke bawah.Bahwa yang dimaksud dengan wewenang atau (bevoeigheid)adalah kekuasan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
290 — 126
  • sedangkan delegasi adalah melimpahkankewenangan yang diperolehnya melalui atribusi tersebut.Bahwa there is no authority without responsibility artinya tidakada kewenangan yang tidak ada pertanggungjawabannya,sehingga sumber kewenangan yang diperoleh akan selaludibarengi dengan pertanggungjawaban atas kewenangantersebut.Dalam pendelegasian kewenangan, terhadap mereka yangmemperoleh kewenangan memiliki pertanggungjawaban dariatas ke bawah.Bahwa yang dimaksud dengan wewenang atau (bevoeigheid)adalah kekuasan