PENGGUGAT mengikuti simulator ke 4 dan ke 5 di hari yang sama;5) Bahwa tidak benar PENGGUGAT melaksanakan jam terbang simulator ke5, exercise Familiarization 04 bersama Capt. Risky Fadila, akan tetapiPENGGUGAT melaksanakan jam terbang simulator ke 5, exerciseFamiliarization 04 bersama Capt.

danTergugat yang seharusnya diatur sebagaimana ketentuan dalamKUHPerdata dan KUHDagang.yang mana dalam pasal 1 KUH Dagang:Selama dalam Kitab UndangUndang ini (KUH Dagang) terhadapKUH Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka KUHPerdata berlaku juga terhadap halhal yang dibicarakan dalam KitabUndangUndang ini (KUH Dagang) Jo Pasal 396 KUH Dagang,bahwa : terhadap Perjanjian Kerja Laut (PKL) disamping ketentuan4Bab ini berlaku ketentuanketentuan dari KUH Perdata Buku KetigaBab VII Bagian ke2,3,4 dan

ke 5 bila berlakunya itu tidak dilarang;10.Bahwa KUH Dagang Bab Keempat bersifat kKhusus (lex specialis) dan11ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata Bab VIIA bersifat umum (lexgeneralis) sehingga khalayak umum memahami berlakunya azaz Lexspecialis derogat lex generalis yang mana perlu dilakukan aktualisasidan ditegakkan dengan benar terkait dengan pemahaman azazberlakunya Hukum Positif, demikian pula halnya terhadap hubungankerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;.Bahwa sesuai dengan hal tersebut

,Notaris di Jakarta juga menyatakan :Dan ke 5 (lima) anaknya telah dewasa, namun para penghadap tidakmengetahui keberadaannya ahli waris yaitu:1. Tuan Tan Pia Teng, tersebut;2.

EXTELCOMMUNICATION telah memenuhi semua unsurunsur tersebut dansesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab UndangUndang HukumPerdata sehingga akta Perjanjian Kredit tersebut telan memenuhi syaratformil dan materil dan ke 5 hal ini tidak dibantah oleh PENGGUGAT danPENGGUGAT II setelah TERGUGAT II melaksanakan tugasnya sesuaidengan amanah UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris yang diberikan kepada TERGUGAT II

gantirugi atasnya;Bahwa vide halaman 14 poin 10 sebagai berikut: (kutipan)Bahwa PEMBANDING keberatan dengan pertimbanganJudex Factie pada Pengadilan Negeri Bogor ("Judex Factie"),Sebagaimana diuraikan Judex Factie pada alinea2 halaman80 PUTUSAN, dimana Pada pokoknya Judex Factiemenyatakan pada pokoknya tidak ada unsur melawan hukumyang dilakukan Oleh TERBANDING karena RUPS sudahdiberitahukan melalui media massa;Bahwa vide halaman 14 alinea 5, halaman 15 alinea ke 1, halaman 16alinea ke 1, ke 3, ke 4 dan

ke 5, adalah sebagai berikut: (kutipan)Halaman 14 alinea ke 5Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum karena tidakmemberi kesempatan kepada PEMBANDING serta Sadr.Tonih Usmana (Direktur) dan Sdr.

160.000.000, (Seratus Enam PuluhJuta Rupiah), saksi Dedi Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah), saksi Mahlil YM mengalamikerugian sebesar Rp. 170.000.000, (Seratus Tujunh Puluh Juta Rupiah,saksi Abdul Malik mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,(Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), saksi Gustia Murni mengalamikerugian sebesar Rp. 311.000.000, (Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah).wonnen Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan

ke 5 Kitab Undang Undang HukumPidana Jo. pasal 65 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenerangkan telah benarbenar mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Karena itu alasan keberatanterdakwa bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak berdasarkan fakta ditolak ;Dengan demikian disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurdari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ke 1 (satu) Primair dan ke 5 (lima) Primair.Karena itu permohonan terdakwa agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, karena itu mohondibebaskan, tidak beralasan dan ditolak ; Tetapi dalam

Penggugat Rekonvensi II dan TergugatKonvensi IIl/Penggugat Rekonvensi Ill dinyatakan sebagai pembeli yang tidakberiktikad baik maka jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat konvensi /ParaPenggugat rekonvensi dinyatakan cacat hukum sehingga suratsurat turunan darijual beli yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Halaman 167 dari 174 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN WkbMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka MajelisHakim berpendapat bahwa petitum ke 4 (empat) dan

ke 5 (lima) ini dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 6 (enam) Para PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengenai sita jaminan, oleh karena Majelisselama persidangan tidak meletakkan sita jaminan, dimana hal tersebut tidakdilakukan karena Majelis tidak menemukan alasan yang patut misalnya adanya'tikad tidak baik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang akanmemindahtangankan objek sengketa kepada orang lain, maka petitum ke 6(enam) harus ditolak;Menimbang, bahwa

Le Masih sepeninggalnya seharusnya jatuh kepada suami danketurunannya/ ahli warisnya yaitu suami bernama Amaq Imoq (AmaqSulasih) dan ke 4 anaknya bernama Inaq Sulasih, Inaq Raminah, InaqRamisah dan Jumakiyah sedangkan perdamaian tersebutmenghilangkan hak dan bagian dari ahli waris Le Masih (Inaq Masih)dalam klausul perdamaian Amaq Bidarta berlaku tidak adil karenabagian Le Riasa (Inaq Riasa) sepeninggalnya seharusnya jatuh kepadasuami dan keturunannya/ ahli warisnya yaitu suami bernama AmaqAsan dan

ke 5 anaknya bernama Mirani, Ebak, Sinata, Riama dan Sarisedangkan perdamaian tersebut menghilangkan hak dan bagian dariahli waris Le Riasa (Inaq Riasa)Hal. 78 dari 165 hal.

Desember 2010 tetapi ditanda tangani Prof. olehMaksum Muchtar, karena ketika penanda tanganan SPM itu tahun2010 saksi pergi naik Haji dan jabatan saksi ditarik dandikembalikan kepada Rektor yang saat itu dijabat oleh Prof.Maksum Muchtar ;Bahwa, oleh karena bukan saksi yang menanda tangani SPMtertanggal 1 Desember 2010 maka SPM tersebut saksi tidakmengetahui, kemudian SPM tertanggal 17 Desember 2010 karenasaksi sudah kembali dari Haji karena ada lagi pengajuan Terminyang seingat saksi Termin ke 3, ke 4 dan

ke 5 senilai +Rp.393.000.000, maka SPMnya benar saksi yang menandatangani, begitupun 2 SPM yang = masingmasing senilaiRp.43.000.000, sekian ditanda tangani setelah kembali dari Haji ;Bahwa kronologis pembuatan SPM adalah Pejabat pembuat SPMadalah PPK mengajukan SPM isinya diantaranya mengajukan SPP(Surat Perintah Pembayaran) kepada Tim Penguji dan setelahdicocokan dengan persyaratanpersyaratan yang ada danternyata lengkap selanjutnya oleh Tim Penguji diajukan kepadasaksi untuk ditanda tangani dan

pantai sudah kena abrasi pohon sudah tidakada;Bahwa isi dari laporan dipantai tersebut harus ditanam pepohonan;Bahwa pengkajian tidak ada dilakukan saksi hanya ditugaskan untuk survey saja;Bahwa hasil survey kami melaporkan Kekepala Dinas Kehutanan dan setelah itukami tidak tahu lagi;Bahwa yang dilaporkan hanya perjalanan Dinas ( saksi memperlihatkan SuratPerjalanan Dinas dipersidangan );Bahwa dikantor saksi sebagai staf rehalibitasi lahan yang tugasnya untukpenghijauan;Bahwa proposalnya disahkan dan

ke 5 pantai itu dicairkan berdasarkan perjalananDinas saksi dengan team;Bahwa 3 pantai berdasarkan proposal dan 2 lagi tidak berdasarkan proposal;Bahwa hasil perjalanan dinas tidak dituangkan dalam survey;Bahwa disana dituangkan adanya abrasi dipantai, tanaman kurang dipantai;Bahwa setelah menanam datang musim panas dan tidak ada hujan sama sekalitanaman banyak yang mati karena cuaca abrasi dan diinjak oleh ternak ;Bahwa bibit dibeli di Padang di By Pass saksi dengar di Sumber tani;Menimbang, bahwa

Umumdipersidangan pada tanggal 11 April 2013, No Reg.Perkara.PDM32/Epp.2/Clg/04/2013w Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut : 1.Menyatakan terdakwa YANTO BIN SARPIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke4 dan

ke 5 KUHP ;2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa: YANTO BIN SARPIA berupa pidana selama1( satu) Tahun dan 4 ( Empat ) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;3.Menyatakan barang bukti berupa :1( Satu) buah Handphone merk Cross ;l(satu) pasang sandal merk Oxcsa ;Dikembalikan kepada Terdakwa ; 1( satu) buah karung warna putih bertuliskan SUJ ukuran 50 kg ;250 ( Dua ratus Lima Puluh) bungkus rokok yang terdiri dari 100 (seratus) bungkus

No.704 K/Pid.Sus/201 1Hal tersebut diperkuat antara lain keterangan saksi dalam persidanganyaitu saksi Johny Ramli Markus Sumual (pengusaha kapal) padahalaman 130 alinea ke 2 dan ke 5 dan saksi Sadrak Tony (Kepala DinasPerhubungan pada Pemda Boven Digoel) pada halaman 138 alinea ke 2dan halaman 138 alinea ke1 dan ke2 dan halaman 145 alinea ke1putusan a quo, sehingga dengan kondisi tersebut tidak mungkinlah untukdapat menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara a quo, karenasecara logika hukum bagaimana

Desember 2010 tetapi ditanda tangani Prof. olehMaksum Muchtar, karena ketika penanda tanganan SPM itu tahun2010 saksi pergi naik Haji dan jabatan saksi ditarik dandikembalikan kepada Rektor yang saat itu dijabat oleh Prof.Maksum Muchtar;Bahwa, oleh karena bukan saksi yang menanda tangani SPMtertanggal 1 Desember 2010 maka SPM tersebut saksi tidakmengetahui, kemudian SPM tertanggal 17 Desember 2010 karenasaksi sudah kembali dari Haji karena ada lagi pengajuan Terminyang seingat saksi Termin ke 3, ke 4 dan

ke 5 senilai +Rp.393.000.000, maka SPMnya benar saksi yang menandatangani, begitupun 2 SPM yang masingmasing senilaiRp.43.000.000, sekian ditanda tangani setelah kembali dari Haji;Bahwa kronologis pembuatan SPM adalah Pejabat pembuatSPM adalah PPK mengajukan SPM isinya diantaranya mengajukanSPP (Surat Perintah Pembayaran) kepada Tim Penguji dan setelahdicocokan dengan persyaratanpersyaratan yang ada dan ternyatalengkap selanjutnya oleh Tim Penguji diajukan kepada saksi untukditanda tangani dan dalam

Oemar Binti Yudha Lampe dalampengadaan meubeler diDinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 sesuai fungsidan tugasnya masingmasing untuk mewujudkan kehendak yang sama dalam melaksanakanpengadaan meubeler diDinas Pendidikan provinsi Kalimantan Tengah tahunMenimbang bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta hukum tersebut diatas unsuryang melakukan ,yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terbukti menurutMenimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke 1,ke 2,ke 3,ke 4 dan

ke 5 dari Pasal 3jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut joPasal 55 ayat ke 1 KUHP bahwa Terdakwa adalah pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakan dalamdakwaan subsidair;190Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya halhal atau keadaan yang dapat dijadikan dasar meniadakan hukuman sesuai Pasal (44,45,48,49,50,51KUHP

Maksum Muchtar ;Bahwa, oleh karena bukan~ saksi yang menanda tangani SPMtertanggal 1 Desember 2010 maka SPM ttersebut saksi tidakmengetahui, kemudian SPM tertanggal 17 Desember 2010 karenasaksi sudah kembali dari Haji karena ada lagi pengajuan Termin yangseingat saksi Termin ke 3, ke 4 dan ke 5 senilai + Rp.393.000.000,123maka SPMnya benar saksi yang menanda tangani, begitupun 2 SPMyang masingmasing senilai Rp.43.000.000, sekian ditanda tanganisetelah kembali dari Haji ;Bahwa kronologis pembuatan

maka Majelis Hakimberpendapat terhadap petitum gugatan poin ke 4 haruslah dinyatakan dikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada poinke 3 dan poin ke 5 dimana hal tersebut adalah merupakan materi dari pembuktianyang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkarasehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebutsudah tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dimuat dalam putusan sehinggadengan demikian terhadap petitum poin ke 3 dan

ke 5 haruslah dinyatakanditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut telahdinyatakan sebagai Perbuatan melawan hukum, maka kepada Para Tergugatharuslah dihukum untuk membongkar segala bangunan yang ada diatas tanahsengketa termasuk juga tanaman yang ada didalamnya dan menyerahkan kepadaPara Penggugat dalam keadaan Baik dan utuh, dengan demikianpetitum gugatanPara Penggugat poin ke 6 haruslah dikabulkan ;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai

tanggal 0892011 s/dtanggal 06112011;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan disidang Pengadilan Negeriserta barang bukti yang telah disita secara sah oleh Penyidik dan diajukan Penuntut Ummkepersidangan dalam kaitannya satu sama lain maka menurut hukum dan keyakinanMajelis, Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimanatersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana ;Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 1,ke 4 dan

ke 5 KUHP dan Pasal 193 (1) sertaPasal 197 (1) KUHAP, juga pasalpasal lain dari Undangundang yang bersangkutanMENGADILI1541.

Kepala DinasPU;Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang menyodorkan pembayaran pencairanke 4 dan ke 5 tersebut untuk saksi tanda tangani;Bahwa Saksi tahu pencairan MC ke 4 dan ke 5 (63,186%), tetapi saksi tidakmencek ke lapangan apakah kebenarannya;Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejaksaan;Bahwa Tidak ada dipaksa sewaktu pemeriksaan di Kejaksaan;Bahwa Saksi tetap dengan keterangan saksi yang diberikan di Kejaksaan;218 Bahwa yang menanda tangani rekomendasi itu dan saksi yang menjadi KepalaDinas PU

Kegiatan Study Kelayakan untuk TPA Sampah tahun 2015 di 5 (lima)Kecamatan, dan hasil audit ahli disimpulkan bahwa kegiatan StudyKelayakan tersebut tidak benarbenar dilaksanakan karena ke 5Halaman 215 dari 285 halaman Putusan Nomor 72/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn(lima) perusahaan yang melaksanakannya adalah hasil pinjamanRisdianto dan ke 5 perusahaan tidak pernah membuat LaporanAkhir Studi Kelayakan Tanah untuk TPA sampah, dimana tandatangan dan stempel perusahaan mereka dipalsukan..