Melakukan pelatihan kepada kelompok ternak, baik dalamaspek tehnis, Hal. 8 dari 59 Perk.No. 50/Pid.Sus.Tpk./2013/PT.Sby.kewirausahaan, perencanaan, usaha, dinamika kelompok,pemasaran dan pengolahan hasil ;. Membimbing dan membina petani dalam usaha berkelompokuntuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahanyang dihadapi bersama ; . Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kelompok ternak dalampengembangan usaha ternaknya ;. Melakukan pengadaan ternak bersama dengan kelompok ;.

Memanfaatkan dana bantuan sosial yang diterima dari DirjenPeternakan dan membelanjakannya sesuai dengan RUK yangdibuat bersama dengan SMD yang diketahui oleh tim tehnis ;3. Menerima saran atau rekomendasi tehnis kewirausahaan danmanajemen usaha dan lainnya dari SMD, Perguruan Tinggi danDinas Peternakan yang membidangi fungsi peternakanKabupaten/Kota i4.

Membuat kandang sesuai dengan persyaratan tehnis ;3. Menyediakan dan menanam rumput sebagai Sumber pakanternak ; = 4. Menyediakan dan memberikan pakan tambahan, sesuaikebutuhan ternak ; 5. Melaksanakan kegiatan pengembangan usaha budidaya sSapipotong sesuai Pedoman Pelaksanaan ;6. Menjaga modal usaha awal (Sesuai Rencana Usaha Kelompok(RUK) 85 %) baik dalam bentuk fisik ternak maupun uang kastidak berkurang ; 7. Mengupayakan modal usaha awal dan keuntungan usahasecara bertahap bertambah ;8.

Melakukan pelatihan kepada kelompok ternak, baik dalamaspek tehnis, kewirausahaan, perencanaan, usaha, dinamikakelompok, pemasaran dan pengolahan hasil ;4. Membimbing dan membina petani dalam usaha berkelompokuntuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahanyang dihadapi bersama ; 5. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kelompok ternak dalampengembangan usaha~ Ternaknya i6. Melakukan pengadaan ternak bersama dengan kelompok ;7.

Memanfaatkan dana bantuan sosial yang diterima dari DirjenPeternakan dan membelanjakannya sesuai dengan RUK yangdibuat bersama dengan SMD yang diketahui oleh tim tehnis ;3. Menerima saran atau rekomendasi tehnis kewirausahaan danmanajemen usaha dan lainnya dari SMD, Perguruan Tinggi danDinas Peternakan yang membidangi fungsi peternakanKabupaten/Kota ;4.

termuat dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonanPemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu apakahPengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan aquo ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

tanggal 03121980;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo,termasuk dalam perkara yurisdiksi voluntair, dimana terhadap permohonantersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (beschikking decree);Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor44/Pdt.P/2019/PN.PolMenimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuahakta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang pembetulan nama pemohon, sehinggasebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab Ilyang mengatur tentang tehnis

peradilan untuk perkara permohonan padapoin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya pembetulan namatidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai Jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalahantara lain salah satunya adalah permohonan pembetulan identitas

dengan tempat lain;e Pengunaan yurisprudensi Nomor 429 K/Sip/1971, harus sangatselektif dan dipedomani untuk perkaraperkara yang memangrelevan dan bermanfaat bagi kepentingan hukum dan keadilan,karena Mahkamah Agung sendiri telah memberikan pedomanyang jelas, dalam menyikapi hal ini yaitu Jika dalam prosespemeriksaan perkara, Tergugat meninggal dunia maka perkaraharus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnyaPenggugat dapat mengajukan kembali kepada ahli warisnyaTergugat (vide pedoman tehnis

administrasi dan tehnis peradilanperdata umum dan perdata khusus Buku II, Edisi 2007, halaman70 huruf S);Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwaeksepsi poin Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut pada jawabannyadapat dikabulkan dan surat gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding harusdinyatakan kabur dan tidak jelas (obscuur libel);Bahwa atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang yang mengabulkaneksepsi angka 1 Para Tergugat IJ dan Tergugat III/ Pembanding

Negeri Koto Baru sudah mempertimbangkan untukmenghilangkan nama Terguhat I Hj Jalinus dalam perkara a quo; Kemudiansecara fakta hukum Pengadilan Tinggi Padang dalam Putusan Nomor 63/PDT.2013/PT.PDG., telah menghilangkan nama Hj.Jalinus/ Tergugat I dalamputusan, sehingga terlihat sekali pertimbangan hukum Pengadilan Tinggimengadaada dan melanggar hukum, sehingga putusan tersebut haruslahdibatalkan;Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum karena telahberpedoman kepada, Pedoman Tehnis

Administrasi dan Tehnis PeradilanPerdata Umum dan Perdata Khusus Buku IT Edisi 2007 halaman 70 huruf Smenyatakan jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal duniamaka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnyaPenggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat,karena pedoman tehnis tersebut tidak merupakan sumber hukum dan tidakmerupakan undangundang dan atau tidak merupakan yurisprudensi, makadengan demikian terbukti ada kesalahan menerapkan

Put.No. 28/Pid.Tipikor/2014/PN Smr.eBahwa Dokumen yang dipersyaratakan dalam dokumen pascakualifikasiyaitu administrasi, tehnis dan biaya :a. Dokumen administrasi :e Surat penawarane Jaminan Penawarane Isian Kualifikasib. Data administrasi unume Nama Perusahaane Status kemitraane Alamat PerusahaaIjin Usahaa 0Landasan Hukum pendirian perusahaanaPengurus perusahaanData KeuanganData Personil,tenaga ahli dan tehnis> Data PeralatanData Pengalamanj. Data pekerjaan yang sedang dikerjakank.

Evaluasi tehnis PT. MICEL PUTRA PERTAMA gugur, PT. SAlJl GUNUMAKMUR lulus dan PT. BAKT PERKASA SELATAN RAYA gugursebagaimana berita acara evaluasi tehnis Nomor 191/DKP/PANLEL/V/2010 tanggal 25 Mei 2010.Pengalaman Perusahaan dengan nilai bobot 25PT.MICEL PUTRA PERTAMA nilai 15.PT. SAlJI GUNU MAKMUR ABADI nilai 20PT. BAKTI PERKASA SELATAN RAYA nilai 15Peralatan utama bobot nilai 25PT.MICEL PUTRA PERTAMA nilai 24,2PT. SAlJl GUNU MAKMUR ABADI nilai 23,2PT.

Evaluasi tehnis PT. MICEL PUTRA PERTAMA gugur, PT. SAlJl GUNUMAKMUR lulus dan PT. BAKTI PERKASA SELATAN RAYA gugursebagaimana berita acara evaluasi tehnis Nomor 191/DKP/PANLEL/V/2010 tanggal 25 Mei 2010.Pengalaman Perusahaan dengan nilai bobot 25PT.MICEL PUTRA PERTAMA nilai 15.Hal. 97 dari 289 hal. Put.No. 28/Pid. Tipikor/2014/PN Smr.PT. SAlJI GUNU MAKMUR ABADI nilai 20PT. BAKT PERKASA SELATAN RAYA nilai 15Peralatan utama bobot nilai 25PT.MICEL PUTRA PERTAMA nilai 24,2PT.

Kutai Kartanegara Nomor: 55680 / PPTK / Il / 2010, tanggal 15 Februari 2010, tentang penetapanpejabat pelaksana tehnis kegiatan (PPTK) pada dinas kebudayaan danpariwisata Kab.

FAHRODIN;Bahwa yang bertandatangan di berkas berita acara pemeriksaan pekerjaan100 % adalah PPTK (Pejabat Pelaksaa Tehnis Kegiatan)SURIANSYAH,SE,M.Si, staf tehnis lapangan (HERI SAPUTRA.S.Sos) dankonsulan pengawas HAMDANI,Amd (Direktur CV. Mitra Consultant) yangdiketahui atau disetujui oleh Pengguna Anggaran saksi Drs. H. FAHRODINdan Kontraktor Pelaksana PT.

Bahwa DIPA tahun 2007 dalam pelaksanaannya masih ada sisa yangtidak diambil namun berada di kas negara sejumlah Rp. 977.909.750, Bahwa untuk melaksanakan Proyek GNRHL/GERHAN tahun 2007berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan No.P21/MenhutV/2007tentang Penyelenggaraan kegiatan GNRHL Tahun 2007 dan PeraturanMentri Kehutanan No.P22/MenhutV/2007 tentang Pedoman tehnis danpetunjuk pelaksanaan kegiatan GNRHL Tahun 2007 .kemudian ditindakPutusan No. 0751/Padt.G/2013/PA MkdHal. 12 dari 13 halamanlanjuti

DRI NUGROHO membuat SPJ dengan ditandatangani bersama disesuaikan dengan rincian yang tercantum dalamSPKS dan Ancar ancar rancangan tehnis seolah olah penggunaan danatelah sesuai sedangkan faktanya ada pekerjaan yang belumterselesaikan dengan perincian sebagai berikut :1. Pengurangan gubug yang tidak dikerjakan 10 unit X Rp.3 juta =Rp.30.00.000.2.

sebesar Rp. 32.500.000.3. pengurangan biaya pembayaran upah tenaga : Nilai sejumlah Rp729.997,2 / ha (diperoleh dari biaya awal sebesar Rp.955.000, / hadikurangi biaya gubug Rp.120.000,/ha dan biaya pembuatan papannama sebesar Rp.10.000,/ha , biaya penyulaman Rp.50.000,/hadikurangi biaya pengawasan sebesar Rp. 20.000/ha dikurangi pajakRp.25.002.77/ha ) kemudian dikurangi Rp.525.000, = Rp.204.997,2,X 450 ha = Rp.92.248.650,e Bahwa dana sebesar Rp.429.750.000, sesuai SPKS dan Ancar ancarrancangan tehnis

Sekretaris = Rp. 1.800.0004. bendahara = Rp. 1.800.000e Bahwa dalam pelaksanaannya Kelompok tani (para terdakwa) telahmelakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan SPKS dan Ancarancar rancangan tehnis yaitu :Putusan No. 0751/Padt.G/2013/PA MkdHal. 17 dari 13 halaman1. Pembuatan gubug seharusnya dibuat 18 unit faktanya hanya dibuat8 unit= 10 unit2. Pembuatan papan nama seharusnya dibuat 18 unit faktanya hanyadibuat 8 unit = 10 unit3. Pembayaran honor pengawas tidak sesuai dengan ketentuan yaitua.

Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku Il Mahkamah AgungRepublik Indonesia tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis PeradilanPidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 56 dinyatakan,Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN SOSPemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negerimenjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon, kalau Termohonmenyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, maka pengadilan

termuat dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonanPemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu apakahPengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan aquo ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab Il yang mengatur tentang tehnis

Desember 1962;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo,termasuk dalam perkara yurisdiksi voluntair, dimana terhadap permohonantersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (beschikking decree);Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor91/Pdt.P/2019/PN.PolMenimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuahakta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan orang yang sama, sehinggasebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab Ilyang mengatur tentang tehnis

peradilan untuk perkara permohonan padapoin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan orangyang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentukpermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalahantara lain salah satunya adalah penetapan orang yang

Syahdin Berutu dan sebagaipertimbangan tehnis kepada Gubernur Sumatera Utara untuk memberikanpersetujuan prinsip kepada Bupati Pakpak Barat dalam proses permohonan IPKMhd.

dari pusat ;Bahwa saksi tidak ikut ke KPPN Pusat Jakarta ;Bahwa saksi ikut menghimpun dan mengajukan keKementrian Pertanian Jakarta dan saksi titip 2kelompok tani Kecamatan Penggilan ;105Bahwa saksi tidak menerima honor dari DepartemenPertanian ;Bahwa sebagai Team Tehnis ada Sknya yaitu sesuaidalam BAP ;Bahwa sebagai team tehnis tidak pernah koordinasidengan Ketua Team Tehnis ;Bahwa tentang survei pada kelompok tani telahdilakukan oleh Priyo Raharjo terhadap kirakira 10kelompok tani, karena tidak

;Bahwa kaitannya saksi selaku Team Tehnis denganBansos saksi yang mengangkat saksi tidak tahu ,karena yang membuat draf untuk team tehnis adalahbagian komputer atas perintah Kepala Dinas ;Bahwa kaitannya saksi dengan pak Waluyo , karenadi Dinas ada tiga Kasi dan tidak pernah tahu jika adabantuan sosial ;Bahwa saksi tahu menjadi team Tehnis pada bulanMaret 2012 pada saat dipanggil Kejaksaan;Bahwa saksi tidak pernah mengklarifikasi SKtersebut siapa yang membuatnya ;Saksi tidak pernah terima honor

Banjarnegara mengusulkan rehabilitasijaringan irigasi, karena masih banyak jaringanirigasi yang harus diperbaiki , setelah proyekdisetujui, kemudian dibentuk Team Tehnis , karenakedudukan PPKOM ada dipusat, dan Team Tehnisyang bertugas mengusulkan ke PPKom tentang PSP( Prasarana Sarana Pertanian ) ;Bahwa yang membentuk team tehnis atas dasarpengusulan kami yaitu 5 orang sesuai Tupoksi ,karena program tersebut sudah berjalan sejak tahun2006 , sedangkan Team Tehnis yaitu, Waluyo( Ketua ), Widiyanto

, Sairan, Priyo Raharjo, danWadul Raiman;Bahwa yang saksi ketahui bahwa team tehnisbertanggungjawab kepada PPKom ;Bahwa Pelaksanaan proyek tersebut, yaitu :1.Team Tehnis melaukan kegiatan sosialisasi keKelompok Tani ;2.Identifikasi calon kelompok tani dan calon lokasi ;Bawha dana Bantuan program Jitut Jides diterimasecara kolektif ;Bahwa untuk mengetahui jaringan irigasi mana yangmendapat dana bantuan Jitut Jides yaitu Terdakwaselaku Team Tehnis , team tehnis yang mengusulkanke Kementrian Pertanian

Waluyo ;Bahwa Pak Luthfi tidak ada hubungan kerja dengansaksi ;Bahwa saksi tidak menerima sesuatu dari programtersebut ;Bahwa saksi mengusulkan Team Tehnis satu kaliuntuk kegiatan program tahun 2011 , kemudian ada2 keputusan team tehnis yang saksi lihat , yangpertama hanya 5 orang karena Ir.

pekerjaan dengan berpedomanGambar Rencana yang telah dibuat sebelumnya oleh Tim Tehnis Perencanaan dariDinas PU dan Penetapan Standarisasi Harga Pemkab Abdya tahun 2007.Bahwa TerdakwaII selaku PPTK kemudian memeriksa kelengkapan administrasi dankelayakan dari PT.

dan biaya setinggitingginya sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang bersumber daridana APBDII Tahun anggaran 2007.Bahwa berdasarkan KSO Nomor : 056/01/KSO/PUPSDA/2007 tanggal 18 Juni 2007,spesifikasi tehnis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. HMS adalah:A. Pekerjaan persiapan :1. Pengukuran dan pemasangan bowplank/patok kerja 1 paket sebesar Rp.5.656.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;2.

HMS meninggalkan pekerjaantersebut, maka TerdakwaI memerintahkan TerdakwaII beserta tim tehnis danpengawas Dinas PU melakukan opname lapangan pada bulan Agustus 2007 dimanaditemukan progres fisik penggalian hanya 5,2 % terhitung 65 hari kalender kerja darikontrak tanggal 18 Juni 2007, seharusnya pencapaian progres 30%, sementara PT. HMSsudah menerima uang muka 20%.

untuk pembayaran biayatransport pengajar kegiatan bimbingan tehnis penyusunanRKPASKPD lingkup Pemerintah Kab.

Dokumen berupa Kwitansi pembayaran dari BendaharaPengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan DaerahKab.Tabalong untuk pembayaran biaya transport,akomodasipengajardan peserta bimbingan tehnis di Bidang Anggaran antara lain:a.

0977 tanggal 30 September 2011beserta 12 ( Dua belas) lembar lampiran untuk pembayaranbiaya transport dan akomodasi Bimbingan tehnis kegiatanpenganggaran keuangan daerah TA 2011 yang diterimaDAHLAN,S.Ip sebesar Rp.28.650.000;C.

pengajar kegiatan bimbingan tehnis TUKD bagihalaman 199 dari 330 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJMPPK,PPTK dan Bendahara lingkup pemkab TabalongTA.2011 yang diterima DAHLAN,S.Ip sebesar Rp.12.750.000;d.

Bahwa penggunaan dana Bos tidaksesuai Petunjuk tehnis karena sampainya pada semester kedua danbelum ada petunjuknya.

YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang kurikulum padaSMA Negeri 1 Keumala sejak tahun 2012 sampai dengan tahun2014 dan terdakwa adalah sebagai Kepala SEkolah ;Bahwa benar SMA Negeri 1 Keumala pada tahun 2013 adamenerima bantuan dana BOS dan DBO dan mengenai berapajumlahnya saksi tidak mengetahuinya;Bahwa juga tidak mengetahui tentang petunjuk tehnis penggunaankedua dana dimaksud;Bahwa saksi pernah menerima sejummlah uang dari

hal 19;Bahwa penggunaan dana DBO juga harus dipertanggungjawabandengan bukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;Bahwa berdasarkan bukti yang ahli peroleh ternyata pertanggungjawaban baru dilakukan terdakwa dalam bentuk laporanpenggunaan dana BOS tahun 2013 pada bulan Oktober 2014,seharusnya pertanggung jawaban dilakukan paling lambat 15 harisetelah akhir waktu pelaksanaan jatuh tempo sebagaimanapetunjuk tehnis halaman 26;Bahwa pengelolaan dana BOS seharusnya dilakukan oleh Panitia yangdibentuk

oleh Kepala Sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah,guru,komite sekolah yang dibentuk secara musyawarah , bahwa apabilatidak dilibatkan panitia dalam pengelolaan dana BOS adalahbertentangan dengan petunjuk tehnis sebab seluruh programterlebih dahulu harus ditentukan Panitia sebagaimana petunjuktehnis halaman 9;Bahwa peran komite sekolah adalah dalam menentukan siswa miskinyang dibebaskan/ dibantu biaya sekolahnya dan memberikanbantuan ffinansial, tenaga , pemikiran , pengontrol kualitaspelaksnaan

Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang bahwa unsur ini sangat terkait denganpertimbangan unsur ke2, dimana sebagai Kepala Sekolah SMANegeri 1 Keumala Kota Bakti pada tahun anggaran 2013, terdakwatelah menggunakan dana bantuan operasional sekolah yangditerima sekolah diluar penggunaan yang dibenarkan dalampetunjuk tehnis, kegiatan tersebut bertentangan dengan maksuddiberikannya dana bantuan BOS.

MANSUR KADIRselaku (atas nama) Ketua Tim Tehnis yang disampaikan kepadaKetua Tim Pembina Provinsi;1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana PLDPMtahap Il tahun 2009 Nomor : 411/06/TTPLDPM/BPPKPPHWT/IV/2010 tanggal 20 April 2010 kepada Gapoktan Helumountuk kegiatan Cadangan Pangan sebesar Rp. 14.310.000, yangditandatangani oleh Sekretaris Badan yaitu Ir.

MANSUR KADIRselaku (atas nama) Ketua Tim Tehnis yang disampaikan kepadaKetua Tim Pembina Provinsi;1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana PLDPMtahap Il tahun 2009 Nomor : 411/02/TTPLDPM/BPPKPPHWT/X1I/2010 tanggal 05 November 2010 kepada Gapoktan Helumountuk kegiatan Distribusi Pangan sebesar Rp. 75.000.000, yangditandatangani oleh Ketua Tim Tehnis yaitu DJAFAR FARID, SEyang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina Provinsi;1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pencairan Dana PLDPM

MANSUR KADIR selaku (atas nama)Ketua Tim Tehnis yang disampaikan kepada Ketua Tim PembinaProvinsi;1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana PLDPMtahap Il tahun 2009 Nomor 411/06/TTPLDPM/BPPKPPHWT/IV/2010 tanggal 20 April 2010 kepada Gapoktan Helumo untuk kegiatanCadangan Pangan sebesar Rp14.310.000,00 yang ditandatanganioleh Sekretaris Badan yaitu Ir.

MANSUR KADIR selaku (atas nama)Ketua Tim Tehnis yang disampaikan kepada Ketua Tim PembinaProvinsi;1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana PLDPMtahap Il tahun 2009 Nomor 411/02/TTPLDPM/BPPKPPHWT/XI1/2010 tanggal 05 November 2010 kepada Gapoktan Helumo untukkegiatan Distribusi Pangan sebesar Rp75.000.000,00 yangditandatangani oleh Ketua Tim Tehnis yaitu DJAFAR FARID, SEyang disampaikan kepada Ketua Tim Pembina Provinsi;1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pencairan Dana PLDPM tahun

MANSURKADIR selaku (atas nama) Ketua Tim Tehnis yang disampaikankepada Ketua Tim Pembina Provinsi;1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Dana PLDPMtahap Il tahun 2009 Nomor: 411/02/TTPLDPM/BPPKPPHWT/X1/2010 tanggal 05 November 2010 kepada GapoktanHelumo untuk kegiatan Distribusi Pangan sebesar Rp.75.000.000, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Tehnis yaituDJAFAR FARID, SE yang disampaikan kepada Ketua TimPembina Provinsi;1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pencairan DanaPLDPM tahun

termuat dan menjadi bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonanPemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakahPengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan a quoataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

nama Yohana,lahir di Taufe pada tanggal 28 Agustus 1970, Agama Kristen;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo,termasuk dalam perkara yurisdiksi voluntair, dimana terhadap permohonantersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (beschikking decree);Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuahakta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan orang yang sama, sehinggasebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorHalaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Pol KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku Il sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab IIyang mengatur tentang tehnis

peradilan untuk perkara permohonan padapoin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan orangyang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentukpermohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalahantara lain salah satunya adalah penetapan orang yang

termuat dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonanPemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu apakahPengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan aquo ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab Il yang mengatur tentang tehnis

Februari 1974:Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo,termasuk dalam perkara yurisdiksi voluntair, dimana terhadap permohonantersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (beschikking decree);Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi PengadilanHalaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor16/Padt.P/2019/PN.Poledisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuahakta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang pembetulan tanggal, bulan, dan tahun lahirpemohon, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku Ilsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi2007 pada Bab Il yang mengatur tentang tehnis

peradilan untuk perkarapermohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanyapembetulan tanggal, bulan, dan tahun lahir tidak termasuk yang dilaranguntuk diajukan dalam bentuk permohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalahantara lain salah satunya adalah permohonan

Gusnar Hasibuan) Nomor : 027 / 73 / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Pengangkatandan Penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2010 dan M. Nuh Lubis (belumtertangkap) selaku Kepala Cabang PT.

Gusnar Hasibuan) Nomor : 027 / 73 / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Pengangkatandan Penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2010 dan M. Nuh Lubis (belumtertangkap) selaku Kepala Cabang PT.

Drs MOHAMMAD Pejabat Pelaksana Tehnis 027/73/2010 03 Agustus 2010PANGIHUTAN Kegiatan (PPTK)HASIBUAN AHMAD RUSLL, S.Sos. 027/72/2010 03 Agustus 2010MUKHLIS' ARIF, SE,/Ketua Panitia PengadaanMSiFAHRUDDINSekretarisALAMSYAH HRP, STAnggotaBAITANG MARTUAAnggotaLAMIN BeAnggota SARWEDI HASIBUAN,Ketua Panitia Pemeriksa028/08/2010 SE. Barang Unit (PPBU)04 Januari 2010Y ANTI SUPRIANI SekretarisM.

Gusnar Hasibuan) Nomor : 027 / 73 / 2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Pengangkatandan Penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten padang Lawas Tahun Anggaran 2010 dan M. Nuh Lubis (belumhalaman 18dari 34 hal, putusanNomor : 36/PID.SUS.K/2013/PTMDN.tertangkap) selaku Kepala Cabang PT.

Drs MOHAMMAD Pejabat Pelaksana Tehnis 027/73/2010 03 Agustus 2010PANGIHUTAN Kegiatan (PPTK)HASIBUAN2. AHMAD RUSLI, S.Sos. 027/72/2010 03 Agustus 2010MUKHLIS ARIF, SE,/Ketua Panitia PengadaanMSiFAHRUDDINSekretarisALAMSYAH HRP, STAnggotaBAITANG MARTUAAnggotaLAMIN iAnggota3. SARWEDI HASIBUAN,Ketua Panitia Pemeriksa/028/08/2010SE. Barang Unit (PPBU)04 Januari 2010YANTI SUPRIANI SekretarisM. THSAN HELMIAnggotaHARAHAP4.

SK Kepala Dinas untuk menentukan kelompok manasaja yang disetujui berikut besarannya; Bahwa Dinas Pertanian dan Kehutanan, waktu itu Dinas Pertanian, ada 5(lima) bidang tehnis yaitu Bidang Perkebunan, Bidang Kehutanan, BidangPerikanan, Bidang Peternakan dan Bidang Tanaman Pangan dan HurtikulturaBahwa saksi sudah percaya pada bidang tehnis, saksi tanda tangan setelah adatanda tangan dari kepala bidang; Bahwa syarat untuk pengajuan kelompok dan perorangan berbeda, syaratuntuk pengajuan dari kelompok

Yklaporan masuk, nantinya saksi kembalikan ke tim tehnis; Bahwa saksi mengenal barang bukti ini (sambil diperlihatkan barang bukti),berupa proposal, saksi sudah lupa dan lampiran proposal saksi tidak tahu,surat perjanjian benar, saksi tanda tangan terakhir, rekening saksi tidak tahu; Bahwa pengganti saksi sebagai Kepala Dinas Pertanian adalah Ir.

Sleman keBPKAD yaitu untuk danadana yang diminta dari bidang tehnis dibuatkansurat untuk diusulkan dan dari BPKKD kemudian cair cair melalui bendaharakeuangan dan dari dari Bendahara Keuangan terus ke Bendahara pembantubidang tehnis ; Bahwa teknis pengembalian dan pelaksanaannya atas dana bantuan, saksitidak tahu ; Bahwa cara untuk mendapatkan dana, dengan mengajukan proposal kebidang tehnis dan kemudian dari bidang tehnis diverifikasi ke lapangan,setelah itu ada penetapan, kemudian muncul kelompok

YkBahwa terdakwa pengembaliannya tidak lancar, saksi tahunya dari laporandari bendahara penerima dan kalau tidak lancar saya tidak tahu karena itubidang tehnis ;Bahwa kalau ada keterlambatan yang mengurusi bidang tehnis ; Bahwa pada awalnya dulu, memang, program dari kementerian, kemudiandiberikan kepada daerah dan saksi ke lapangan ternyata ada masukan darilapangan, kemudian saksi usulkan ke Bupati ; Bahwa awalnya tahun berapa, saksi lupa, tetapi sebelumnya sudah ada, kalauuntuk kelompok tani sebelum

tahun 2005, sudah ada ;Bahwa terdakwa mengajukan dana LUEP dalam kapasitas apa, hal ini bukankapasitas saksi, itu bidang tehnis ; Tanggapan Terdakwa:Benar dan tidak keberatan ; 24.

Bantaeng tahun2011 selaku tim tehnis CP/CL perluasan areal peralsawah;e Bahwa saksi tidak sempat menyeleksi usulan darikelompok karena sudah ada SK yang baru tentangCPCL dimana tidak ada nama saksi di SK barutersebut;e Bahwa penunjukan sebagai tim tehnis Tahunanggaran 2011 tanpa sepengetahuan saksi;71Bahwa Dasar ditunjuk sebagai anggota TimTehnis dan anggota berdasarkan Surat Keputusan(SK) Kepala Dinas Pertanian dan PeternakanNo.14 B/tahun 2011, dan tim tehnis yang adaberdasarkan SK Tahun 2011, yang

Bantaeng TA. 2011;= Tahun 2011 sebagai anggota Tim Tehnis pada kegiatanBansos TA. 2011 pada pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam padaDinas Pertanian dan Peternakan Kab.

melainkan hanya jalan usahatani, saksi melakukan pemantauan bersamateman yang bukan anggota tim tehnis;Bahwa setelah saksi ditunjuk sebagai anggotatim tehnis dan diterbitkan SK tidak pernah diadakan rapat terhadap perencanaan kegiatanyang akan dilaksanakan dalam kegiatan perluasansawah TA. 2011;e Bahwa saksi pernah diberikan honor sebesarRp.100.000/bulan selama kurang lebih 1 tahun;e Bahwa anggota kelompok tani yang berperandalam melaksanakan tugastugas sebagai timteknis dalam kegiatan perluasan

Bantaeng;= Tahun 2011 sebagai ketua Tim tehnis pada kegiatanBansos TA. 2011 pada pelatinan penerapan teknologiPertanian / perkebunan modern bercocok tanam padaDinas Pertanian dan peternakan Kab.

Muh.Zainuddin.MP untuk ~~ selanjutnya diteruskankepada Kadis pertanian untuk diterbitkan SuratKeputusan;Bahwa pada awalnya saksi disampaikan olehsaksi Muhammad Darwis, SP bahwa saksi ditunjuksebagai Ketua tim tehnis, namun saat itu saksimenolak dengan alasan saksi tidak mampu olehkarna saksi bukan orang tehnis, akan tetapi teman teman mengatakan bahwa tidak apaapa hanyasekedar Nama saja (pelengkap);Bahwa tanggapan saksi pada waktu itu bahwasaksi menghargai Keputusan Kepala DinasPenunjukan saksi sebagai

(enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hasmah, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Lontangnge dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj.

Damilah Husain tanggal 6 Agustus 2012;10. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Kelompok Nomor : 02/PD/LTG/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Rika Apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Lontangnge, Ketua Kelompok Hasanuddin dan mengetahui/ menyetujui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kalautan Parepare Ir. Hj.

Damilah Husain tanggal 10 Agustus 2012;12. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Kelompok Nomor : 03/PD/LTG/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Hasmah, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok, Ketua Kelompok Tani Lontangnge Hasanuddin dan mengetahui/ menyetujui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kalautan Parepare Ir. Hj.

(enam puluh juta rupiah) yang ditanda tanganioleh Hasmah, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Lontangngedan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanandan Kelautan Parepare Ir. Hj.

(enam puluh juta rupiah) yangditanda tangani oleh Hasmah, S.pt Tim Tehnis/ pendampingKelompok Tani Lontangnge dan mengetahui Kepala DinasPertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan KelautanParepare Ir. Hj.

termuat dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonanPemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu apakahPengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan aquo ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab Il yang mengatur tentang tehnis

Juli 1975;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo,termasuk dalam perkara yurisdiksi voluntair, dimana terhadap permohonantersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (beschikking decree);Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor17/Pdt.P/2019/PN.PolMenimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

dokumen atau sebuah aktaadalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuahakta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang pembetulan nama, tanggal, bulan, dantahun lahir pemohon, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang PemberlakuanBuku Il sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilanedisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

peradilan untuk perkarapermohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanyapembetulan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir tidak termasuk yangdilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenisjenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalahantara lain salah satunya adalah