., Notaris di Medanmemutuskan:1) Menyerahkan sepenuhnya kepada Direksi untuk penyelesaian masalahtenant dan pengembalian sisa sewa yang telah diterima perseroandengan bernegosiasi kepada para tenant untuk daat memahami bahwakejadian ini adalah force majeure dan baik tenant maupun perseroansamasama menderita kerugian, karenanya pelaksanaan pengembaliansisa sewa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuankeuangan perseroan;2) Penyelesaian masalah asuransi dilakukan dengan memakai jasakonsultan

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Halaman 46Putusan No. 173 / Pdt.SusPHI / PN.MdnMenimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan mengabulkan upah selama proses selama 6 (enam) bulan sesuai denganSEMA No.03/BUA.6/HS/SP/XII/ 2015, tanggal 29 Desember

(diluar Vandalisme & Force Majeur).Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Pal.Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, tindakan yang dilakukan pihak PTSSI dalam hal ini berdasarkan Surat Waki Pimpinan Daerah Sulawesi 2 atas namaARIYADI EFENDI menugaskan sdr.

(diluar Vandalisme & Force Majeur).Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, tindakan yang dilakukan pihak PTSSI dalam hal ini berdasarkan Surat Waki Pimpinan Daerah Sulawesi 2 atas namaARIYADI EFENDI menugaskan sdr.

Apabilaberdasarkan hasil Investigasi terbukti terdapat kurang karena : Faktor mesin ATM, maka selisih kurang menjadi tanggung jawab Bank BRIselaku pihak pertama; Faktor selain mesin ATM, maka selisin kurang menjadi tanggung jawabvendor (di luar vandalisme dan force majeur);Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ditunjuk oleh pihak PT.

Apabilaberdasarkan hasil investigasi terbukti terdapat kurang karena faktor mesin ATM,maka selisin kurang menjadi tanggung jawab Bank BRI selaku pihak pertama.Sedangkan apabila terjadinya selisin kurang berasal dari faktor selain mesin ATM (diluar vandalisme dan force majeur), maka selisin kurang menjadi tanggung jawabvendor. Dan oleh karena selisih kurang berasal dari faktor selain mesin ATM, makapihak vendor in casu PT.

Jangka waktu;Ccd. hak dan kewajiban para pihak;e. penyelesaian perselisinan;f. keadaan di luar Kemampuan para pihak (force majeure); dang. peninjauan pelaksanaan perjanjian;e Pasal 15 ayat 1 s.d. 5 (Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa).(1)(2)(3)Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimanadimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah denganpihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:a.

Jangka waktu;Ccd. hak dan kewajiban para pihak;e. penyelesaian perselisinan;f. keadaan di luar Kemampuan para pihak (force majeure); dang. peninjauan pelaksanaan perjanjian;e Pasal 15 ayat 1 s.d. 5 (Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa).(1)(2)(3)(4)(5)Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimanadimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah denganpihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:a.

Menetapkan barang bukti berupa :- Potongan karpet warna merah yang terdapat darah korban UPONO, dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force -1 warna hitam strep biru dengan No Pol : S 4923 BQ, 1 (satu) buah helm merk Takachi warna hitam strep biru putih dan 1 (satu) buah jaket Jeans warna biru, dikembalikan kepada terdakwa Darsan Bin Rakiman;6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

adalahterdakwa karena diberitahu oleh Polisi;Bahwa saksi tidak dapat menangkap terdakwa, karena pada waktu ituterdakwa melarikan diri menggunakan sebuah sepeda motor YamahaForce 1;Bahwa ciri ciri sepeda motor yang dipakai terdakwa adalah YamahaForce 1 warna hitam dengan strip biru dan knalpotnya berbunyi kerasdan mengeluarkan asap banyak, sedangkan terdakwa waktu itumemakai helm warna gelap, memakai jaket parasit warna gelap juga;Bahwa saat itu terdakwa lari ke selatan dengan mengendarai sepedamotor Yamaha Force

tidak tertangkap;Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan pembunuhanterhadap saudara Upono, karena waktu itu hanya saudara Uponoyang menemui terdakwa waktu datang ke rumah saudara Upono dankemudian saudara Upono kembali ke ruang tengah sambil memgangidada kirinya lalu duduk dan bersandar tembok kemudian tersungkurdan dadanya mengeluarkan darah;Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memakai sepeda motor apa, tetapimenurut keterangan saudara Faisal yang mengejar terdakwa naiksepeda motor Yamaha Force

penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa barang bukti berupa Potongan karpet warna merahyang terdapat darah korban UPONO yang telah dipergunakan untuk melakukankejahatan, maka perlu ditetapbkan agar barang bukti tersebut dirampas untukdimusnahkan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Force

Menetapkan barang bukti berupa :e Potongan karpet warna merah yang terdapat darah korban UPONO,dirampas untuk dimusnahkan;e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam strep birudengan No Pol : S 4923 BQ, 1 (satu) buah helm merk Takachi warnahitam strep biru putin dan 1 (satu) buah jaket Jeans warna biru,dikembalikan kepada terdakwa Darsan Bin Rakiman;,6.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Adi Kuswoyo dan terdakwa II Apriyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Adi Kuswoyo dan terdakwa II Apriyani tersebut diatas berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

• 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha Vega Force

MERUPAKANKEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEUR YANG TIDAK DAPATDIHINDARI DAN DIPERKIRAKAN/ DIPREDIKSI OLEH TERGUGAT.Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2013 telah terjadiperistiwa kebakaran dikantor Tergugat, yang mengakibatkan terbakarnyabangunan dan dokumendokumen yang ada didalam kantor Tergugat.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor2811/FBF/2013, tertanggal 21 Mei 2013, yang dikeluarkan LaboratoriumForensik Cabang Batam terkait dengan Pemeriksaan Teknis KriminalistikTKP

Tergugat berada dalam keadaan force majeur yang tdakdapat dihindari sehingga secara objektif tergugat berada dalam situasi imposibilitasabsolut memenuhi perjanjian, Keadaan itu dapat dijadikan tergugat sebagai exceptionalcircumstances untuk menggugurkan gugatan.Berdasarkan alasan diatas maka patutlan apabila Majelis Hakim yangTerhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT.PBR2

Adanya perbuatan melawan hukumBahwa peristiwa kebakaran yang terjadi di kantor tergugat, yangmengakibatkan ikut terbakarnya ijazah dari Para Penggugat, merupakankeadaan memaksa/ force majeur yang tidak dapat dihindari dandiperkirakan/ diprediksi oleh Tergugat.

pokoknya menimbang:Menimbang, bahwa hubungan kerja Penggugat diakhiri olehTergugat pada tanggal 3 April 2015 yang berarti sebelum waktuPKWT antara Tergugat dan Penggugat berakhir, denganmemperhatikan PKWT Nomor: 061/SYN/HR/VIII/2013 (vide P2 danT1 Pasal 1.4 huruf a angka V tentang penghentian kontrak,dinyatakan bahwa perusahaan dapat mengakhiri kontrak sebelummasa berlakunya berakhir tanoa kewajiban apapun apabila aktivitasperusahaan menurun atau berhenti karena halhal diluar kKekuasaanperusahaan (force

majeur), dengan mempertimbangkan Pasal 161ayat 1 Huruf d UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dimana perjanjian kerja dapat berakhir apabila adasuatu keadaan atau kejadian yang diatur dan dicantumkan dalamPKWT, menurut Majelis aktivitas perusahaan menurun dapatdijadikan suatu causa keadaan force majeur suatu usaha/perusahaan.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P3 yangdiketahui oleh Penggugat bahwa dalam 2 (dua) bulan kedepanterhitung sejak 1 Maret 2015 sampai dengan

(onvoldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatanpembuktian.Bahwa adapun yang menjadi alasan Putusan Judex Facti nyata tidakcukup pertimbangan karena Judex Facti dalam Putusan langsungsaja menyimpulkan perjanjian kerja dapat berakhir apabila ada suatukeadaan atau kejadian yang diatur dan dicantumkan dalam PKWT,menurut Majelis aktivitas perusahaan menurun dapat dijadikan suatucausa keadaan force majeur suatu usaha/perusahaan dengan tidakseksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan

MuhammadKholil Bin Marikin dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahundikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa : Sebilah clurit warna putin yang ujungnya patah bergagangkan plastikwarna putih ; Patahan ujung clurit warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force One Warna Hitam lis Hitamlis hijau No.Pol.

Memerintahkan barang bukti berupa : Sebilah clurit warna putin yang ujungnya patah bergagangkan plastik warnaputih ; Patahan clurit warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Force One Warna Hitambergaris hijau dengan No.Pol.

No.1902 K/Pid/2007 Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara pada kedua tingkat peradilanyang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ; Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ; Memerintahkan supaya barang bukti berupa : Sebilah clurit warna putin yang berujung patah bergagangkan plastik warnaputih ; Sepotong patahan clurit ;Dirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam No.Pol.

BahwaDirektur Marketing Bp.Adhi Purnama didampingi Bp.Senjaya Komaladan disaksikan Andi Suryanto (Wakadiv HRD) menyerahkan surat penugasanSurat Tugas No. 483/ST/HRP/P/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 kepadaHalaman 8 dari 67 Putusan No.246/Padt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.PikePenggugat /Joko Cahyono sebagai TASK FORCE di Kantor CabangSanggau.

akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan pihakkeluarga.Bahwa Atas rangkaian peristiwa Diskriminasi yang dilakukan oleh Tergugat Cqmanajemen dan Pimpinan PT CS Finance kepadaPenggugat/Joko Cahyono,dimulai dengan dijatuhnkannya demosi tanpa alasan yang jelas, tanpamendapat surat peringatan maupun teguran dan alasan yang jelas, sertatidak pernah mendapat arahan dan bimbingan yang jelas dari pimpinan dalammelakukan pekerjaan, hingga kemudianPenggugat/Joko Cahyono mendapatpenugasan sebagai Task Force

2018/PN.JKT.PST.2223.memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindunganhukum.Sehingga semakin terang dan nyatalah bahwa perbuatan Tergugat kepadaPenggugat adalah perbuatan yang melanggar Hukum.Bahwa atas seluruh rangkaian peristiwa sebelumnya tersebut yangmanatelah dipertanyakan serta dikomunikasikan oleh Penggugat kepadaatasan yang bersangkutan namun tidak pernah mendapatkan penjelasan,akhirnyaPenggugattelahn mengajukan surat keberatan tertanggal 2 Agustus2017 atas penugasan sebagai Task Force

Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Penggugat menggunakanCaracara yang tidak patut (diskriminasi) dalam memperlakukan Penggugat,terutama dalam hal Penempatan Tenaga Kerja, diawali dengan demosi sebagaiHalaman 18 dari 67 Putusan No.246/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.Staf Ahli Direksi, Kemudian dilanjutkan dengan penugasan/penempatan sebagaiTask Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau Kalimantan.

Untuk itusegaka tindakan Tergugat kepada Penggugat terkait demosi dari jabatan WakilDirektur Marketing KMB menjadi Staf Ahli Direksi, dan kemudian penugasansebagai Task Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau, hinggaakhirnya melakukan PHK secara sepihak tanpa pesangon kepada Penggugatsangat tidak dibenarkan oleh UndangUndang Ketenagakerjaan, Beberapa kaidahhukum Yurisprdensi terkait hal ini menyatakan sebagai berikut :a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 180 K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 25 April

Bahwa yang tidak wajar yang kami linat dan ketahui didepan lorongakan masuk menuju lahan Saksi terbakar tersebut kami ketahui ada 1Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 381/Pid.SusLH/2019/PN BIs(Satu) unit Sp.Motor jenis Force One warna putih namun No.Plat SepedaMotor tersebut tidak Saksi ketahui dan ingat lagi. Bahwa hal tersebut tidak Saksi ketahui siapa pemilik dariSp.Motor tersebut.

Sementara api didepan pondok terdakwaMUHAMMAD ARIFIN dudukduduk sudah padam dan hanyameninggalkan asap saja Bahwa yang tidak wajar yang kami lihat dan ketahui didepanlorong akan masuk menuju lahan Saksi terbakar tersebut kami ketahuiada 1 (satu) unit Sp.Motor jenis Force One warna putin namun No.PlatSepeda Motor tersebut tidak Saksi ketahui dan ingat lagi. Bahwa Saksi ketahui Siapa pemilik dari Sp.Motor tersebut.

Sementara api didepan pondok terdakwaMUHAMMAD ARIFIN dudukduduk sudah padam dan hanyameninggalkan asap saja Bahwa yang tidak wajar yang kami lihat dan ketahui didepanlorong akan masuk menuju lahan Saksi terbakar tersebut kami ketahuiada 1 (satu) unit Sp.Motor jenis Force One warna putin namun No.PlatSepeda Motor tersebut tidak Saksi ketahui dan ingat lagi.

Bahwa jalan tersebut hanya satu saja, yaitu jalan dimana kebunkaret milik Saksi tersebut saja.Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 381/Pid.SusLH/2019/PN BIs Bahwa Saksi pernah juga melihat lakilaki tersebut pernahmengendarai Sp.Motor lainnya yaitu jenis Sp.Motor Force One namunSaksi tidak mengetahu pasti warna nya. Bahwa yang Saksi lihat Sp.Motor yang sering merekagunakan untuk berboncengan tersebut adalah Sp.Motor jenis Force One.

Bahwa yang Saksi ketahui tiap hari Minggu saat Saksimelakukan penderesan susu getah dikebun karet milik Saksi tersebut,lakilaki tersebut sering menggunakan Sp.Motor Force One warna birutersebut. Namun yang Saksi lihat hari Minggu 3 Maret 2019 sekira jam07.00 wib tersebut saat itu menggunakan Sp.Motor warna hitam. Bahwa jarak Saksi melihat seorang lakilaki yang sedangmengendarai Sp.Motor warna hitam tersebut lebin kurang 5 metersaja.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Pusat Kota Padang Panjang belumdapat Penggugat laksanakan sesuai Perjanjian Kerjasama tahun 2007, karenatelah terjadi keadaan kahar (force majeur), adapun keadaan kahar (force majeur)dimaksud adalah sebagai berikut;a. Bahwa pada masa Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Pasar PusatKota Padang Panjang telah terjadi penolakan dari pedagang pasar yangdisampaikan melalui kegiatan aksi demonstrasi penolakan atas PembangunanPasar ke Kantor Walikota Padang Panjang;b.

Bahwa karena adanya keadaan kahar (force majeur) tersebut, maka padatanggal 16 April 2012 telah dilakukan Perubahan Perjanjian dengan PerjanjianPerubahan Nomor: 571/237/BAPPEDAPMI/IV/2012, Nomor :KE008/KONTRAKAMD/IV/2012atas Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Padang Panjangdengan PT. Kultindo Ereshamas Nomor :004/PMPDPP/IX2007, Nomor: KE025/KONTRAK/IX/2007 tentang Pembangunan Pasar Pusat Kota PadangPanjang;Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor. 6/PDT/2017/PT PDG5.

Bahwa namun demikian, Perjanjian Kerjasama yang sudah berakhirdilakukan perubahan(addendum) antara Penggugat dengan Tergugat (RezimPemerintahan yang lama) pada tanggal 16 April 2012 dikarenakan keadaankahar (force majeur).7.

Bahwa keadaan kahar (force majeur) yang termaktub di dalamPerjanjian perubahan tanggal 16 April 2012 terjadi pada tanggal 30 September2009.Artinya, Perjanjian Perubahan tanggal 16 April 2012 dibuat setelahberakhirnya Perjanjian Kerasama dan keadaan kahar terjadi setelahberakhirnya perjanjian kerjasama bukan di saat perjanjian masih berlaku;8.

BahwaDirektur Marketing Bp.Adhi Pumama didampingi Bp.Senjaya Komala21dan disaksikan Andi Suryanto (Wakadiv HRD) menyerahkan surat penugasanSurat Tugas No. 483/ST/HRP/P/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 kepadaPenggugat /Joko Cahyono sebagai TASK FORCE di Kantor CabangSanggau.

akan mendiskusikannya terlebin dahulu dengan pihakkeluarga..Bahwa Atas rangkaian peristiwa Diskriminasi yang dilakukan oleh TergugatCq manajemen dan Pimpinan PT CS Finance kepadaPenggugat/JokoCahyono, dimulai dengan dijatuhkannya demosi tanpa alasan yang jelas,tanpa mendapat surat peringatan maupun teguran dan alasan yang jelas,serta tidak pernah mendapat arahan dan bimbingan yang jelas dari pimpinandalam melakukan pekerjaan, hingga kemudianPenggugat/Joko Cahyonomendapat penugasan sebagai Task Force

kemampuan denganmemperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindunganhukum.Sehingga semakin terang dan nyatalah bahwa perbuatan Tergugat kepadaPenggugat adalah perbuatan yang melanggar Hukum.22.Bahwa atas seluruh rangkaian peristiwa sebelumnya tersebut yangmanatelah dipertanyakan serta dikomunikasikan oleh Penggugat kepadaatasan yang bersangkutan namun tidak pernah mendapatkan penjelasan,akhirnyaPenggugattelah mengajukan surat keberatan tertanggal 2 Agustus2017 atas penugasan sebagai Task Force

Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Penggugat menggunakancaracara yang tidak patut (diskriminasi) dalam memperlakukan Penggugat,terutama dalam hal Penempatan Tenaga Kerja, diawali dengan demosi sebagaiStaf Ahli Direksi, Kemudian dilanjutkan dengan penugasan/penempatan sebagaiTask Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau Kalimantan.

Menyatakan Tergugat telahmelakukan tindakan diskriminasi terhadap Penggugatdengan cara mendemosi Penggugat dari jabatan Wakil Direktur Marketing KMBmenjadi sebagai Staf Ahli Direksi dan selanjutnya memberikan penugasan dan/atau Penempatan dari Staf Ahli Direksi menjadi Task Force ke Kantor CabangSanggau adalah tidak sah dan melanggar peraturan dan ketentuan hukum yangberlaku.Halaman 31 dari 68 Putusan No.246/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.Menyatakan SuratSK Direksi No. 540/SKPK/HRS/A/2015 tertanggal

Pangkalpinang, yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya barang siapa melakukan pencurian padawaktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atautanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan caracarasebagai berikut :Bermula pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 19.30terdakwa Ricky Ervianza Als Jendol Bin Hidayat dengan mengendrai 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force

Taman Bunga dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motorYamaha merk Force 1 wama hitam dengan Nopol BN 6535 PQ kemudianpada saat Terdakwa sampai di klinik Dr. Gigi ISSABELLA Terdakwameletakan motor Terdakwa di pinggir jalan yang berjarak sekitar 20 (duapuluh) meter dari klinik Dr.

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja / buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeure) tetapiperusahaanmelakukanefisiensidengan ketentuan pekerja / buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Subjek dalam perjanjian;Objek perjanjian;Ruang lingkup;Jangka waktu;Hak dan kewajiban;+o 290 5Sanksi;Besaran sewa;> Penyelesaian perselisihan;Keadaan memaksa (force majeure);j. Pengakhiran perjanjian; dank.

Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidakmengajukan bukti surat mengenai Laporan Keuangan yangmenerangkan telah mengalami penurunan dan atau dalam kondisitidak sehat, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 164 ayat 1dan 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang berbunyi:1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

majeure), denganketentuan pekerja/oburuh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhiryang telah diaudit oleh akuntan publik;Akan tetapi perobuatanperbuatan hukum Termohon Kasasi (dahuluTergugat) jelas melakukan

Efisiensi terhadap Para Pemohon Kasasi(dahulu Para Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164ayat 3 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan yang berbunyi:Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan

Yala Persada Angkasa/TERGUGUAT pada saat itu dalam keadaanpailit, atau keadaan memaksa (force majeur) karena terusmenerusmerugi. Alasan tersebut dibuktikan dengan surat Keputusan21Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat denganNomor 24/PAILIT/2011/PN/PN NIAGA JAKARTA PUSAT.

ayat (3) UU No. 3Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka pihak Tergugat berkewajibanmembayar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), uang penggantianhak lainnya sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) serta membayar hakhakpekerja yang belum dibayar;31Menimbang, bahwa TERGUGAT dalam jawabannya dengan tegasmenolak alasan tersebut, karena alasan yang benar adalah TERGUGAT padasaat itu dalam keadaan pailit, atau keadaan memaksa (force

TERGUGAT mengalami pailit dan kerugian secara terus menerus;Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas Majelis berpendapatPemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARAPENGGUGAT adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang didasarkan pada Pasal164 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, yaitu Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutupyang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerusselama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force

Ditambah lagi, kKeadaan Force Majeure yaitu pandemCovid19 yang sudah berlangsung sejak awal Maret 2020 semakinmemperburuk kondisi keuangan PEMBANDING.3.

Gunung PotengJaya adalah force majeure sebagai hal yang tidak dapat digua olehpara Terdakwa sebelumnya.Berdasarkan pertimbangan judex facti tersebut sebenarnya secaraformil perbuatan para Terdakwa sudah memenuhi unsur deliksebagaimana dakwaan Kedua Subsidair, tetapi kalaupun judex factiberpendapat hal tersebut terjadi sebagai maka seharusnya putusanjudex facti adalah lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van allerechstvervolging) dan bukan merupakan putusan bebas (Vrijspraak) ;2.