Ditemukan 3901 data
Terbanding/Tergugat I : AMAK ADIR
Terbanding/Tergugat II : AMAK MARNIATI
Terbanding/Tergugat III : AHIM
Terbanding/Tergugat IV : MUHUR
Terbanding/Tergugat V : MAHIR
Terbanding/Tergugat VI : MAHAR
Terbanding/Tergugat VII : RIAH
Terbanding/Tergugat VIII : SAPARWADI
Terbanding/Tergugat IX : SAPARUDIN
Terbanding/Tergugat X : SAHMAN
Terbanding/Tergugat XI : JAENUDIN
Terbanding/Tergugat XII : JALALUDIN
Terbanding/Tergugat XIII : RAHME
Terbanding/Tergugat XIV : INAQ KILING
Terbanding/Tergugat XV : INAQ SENE
Terbanding/Tergugat XVI : AMAQ SAHAR
Terbanding/Tergugat XVII : AMAQ JUNAIDI
Terbanding/Tergugat XVIII : HASIM
Terbanding/Tergugat XIX : RIANAH
Terbanding/Tergugat XX : RAMDANI
Terbanding/Tergugat XXI : SENIAH
Terbanding/Tergugat XXII : WAHYU
Terbanding/Tergugat XXIII : SAMSUL
Terbanding/Tergugat XXIV : SALMAN
Terbanding/Tergugat XXV : INAQ ENAL
Terbanding/Tergugat XXVI : AMAK ATUN
Terbanding/Tergugat
100 — 75
MTRBAHWA JUDEX FACTIE TELAH MEMBUAT SUATU PUTUSAN HUKUMTANPA DASAR PERTIMBANGAN HUKUM YANG JELAS' DANCENDERUNG BERSIFAT DISKRIMINATIF DAN TIDAK PROPOSIONALSERTA TIDAK KONSISTENBahwa dalam perkara A quo Judex factie telan membuat Suatupertimbangan hukum yang tidak mendasar, tidak berdasarkan faktafaktaPersidangan dan cenderung diskriminatif dalam menyusun Amar Putusanserta telah membuat pertimbangan hukum yang bertentangan antara satudan yang lainya.Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukunya telah
94 — 61
Eigendom Verponding No.8361 adalah "NederlandshIndische Schoenhandel Maatschappij Bat'a (Perusahaan Sepatu BataNederlandsch Indie)" berdasarkan Akta tanggal 17 Januari 1950 No.44. satudan lain hal bahwa dengan tidak adanya penguasaan fisik atas tanah exeigendom verponding 8361 oleh Penggugat itu mempertegas bahwaPenggugat memang tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah a quo.Dengan demikian klaim Penggugat atas tanah ex.
30 — 12
bukti mana telah dikenal saksisaksi dan terdakwa sehingga dapatdigunakan untuk mendukung pembuktian;Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi halhal yang secara jelas danlengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan inisemua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa,maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satudan
54 — 23
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untukmenghadirkan saksi a decharge (saksi yang meringankan) meskipun telah diberikan kesemp atanuntuk itu; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Yotam Luasunaung AliasOtang, Saksi Sipora Sihabang Alias Sipora, Saksi Goan Tatael Alias Goan, Saksi SunangMooduto Alias Sunang, Saksi Noprince Heba Alias Ince, keterangan Terdakwa dan surat VisumEt Repertum serta barang bukti berupa sebilah parang yang diajukan dipersidangan yang satudan
H. SULTANI bin BASOA SULTANI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKEP
74 — 68
adalah asasdalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuanperaturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilandalam setiap kebiajakan penyelenggaraan pemerintahan;Kemanfaatan;Huruf (b) yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaatyang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentinganindividu yang satu dengan individu yang lain; (2) kepentingan individudengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat denganmasyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan
146 — 27
dilaksanakan oleh PARAPELAWAN, hal ini menunjukan bahwa PARA PELAWAN merupakanwarga negara yang baik dengan tidak bersedia mematuhi peraturanyang berlaku dan mengabaikan perintah resmi dari Ketua PengadilanNegeri Manado;Bahwa demi kepentingan hukum TERLAWAN, melalui Surat denganNomor W19UI/379/HK.02/II/2016 Ketua Pengadilan Memohonkepada Bapak Kapolresta Kota Manado untuk mendapatkan bantuandari Kepolisian guna mengamankan pelaksanaan eksekusi yangakan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2016, namun karena satudan
123 — 74
Bahwa secara yuridis perkara ini merupakanperkara RE YUDEXIO EN YUDEX TEA, dengan alasanyuridis antara lain terhadap tanah A Quo masihterdapat sengketa melalui Pengadilan lain satudan lain halterhadap subyek hukum yang menyengketakan tanah AQuo terdapat putusan dari Lembaga Peradilan lainyang telah Inkracht Van Geweidsjde.
174 — 67
Bahwa benar dalil gugatan penggugat didalam dalil angka 4, 5dalam gugatannya, karena untuk penandatanganan dokumentersebut pihak penggugat dan tergugat bersamasamamenghadap pihak tergugat dua, dimana penandatanganandokumen yang semula turut tergugat anggap dokument pinjammeminjam antara pihak turut tergugat dengan tergugat satudan penggugat adalah penjamin.Selanjutnya semula usaha Turut tergugat lancarlancar sajausahanya akan tetapi sejak Mei tahun 2011 pihak turuttergugat mengalami hambatan sehingga
49 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis" Hakim pemeriksaperkara a quo untuk menjatuhkan putusan sela sebagaimana di atas, dalamrangka menunjukkan etikad baik dalam bertata acara dan untuk menjaga satudan lain hal, maka Tergugat dan Tergugat II juga mengajukan alternatifeksepsi lainnya (Eksepsi relatif) sebagai berikut:Il. Eksepsi Prematur/Exiceptile Premtoir:1.
HANGGONOTOMO, S.H., M.H.
Terdakwa:
TAUFIKURAHMAN SOAMOLE
110 — 47
menanggapi apakahketerangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara inidapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnyasebagai berikut:1.Bahwa terhadap keterangan para SaksiMajelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:a.Bahwa dalam Pasal 173 ayat (6) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militerditentukan Dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satudan
238 — 47
dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikanpendapatnya sebagai berikut :tl,Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alatbukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kKebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan
Pembanding/Tergugat II : PT.BANK BUKOPIN Tbk CABANG MATARAM Diwakili Oleh : RAHMAT ARI SEPTIAWAN, S.H.,M.H
Terbanding/Penggugat : MUHAMMAD SALEH
Terbanding/Turut Tergugat : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB
Turut Terbanding/Tergugat III : PT.TASPEN Persero CABANG MATARAM
111 — 68
Penggugat melakukan protes kekantor Tergugat (I) satu dan Kantor Tergugat (II) dua namun tidak adatanggapan, dan tidak ada kejelasan jawaban dari para Petugas Tergugat (I)satu khusus mengenai jumlah total nilai hutang jika pelunasan kreditdilakukan oleh Penggugat, hal ini terus penggugat pertanyakan kepadaKantor Tergugat (I) satu maupun Kantor Tergugat (II) dua, hal ini berjalanterusmenerus selama 3 (tiga) bulan namun tidak ada hasil;Bahwa Karena kekecewaan dan perasaan telah ditipu oleh Tergugat (1) satudan
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
JAMAL AHMADI
336 — 245
Persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Hal. 43 dari 72 halaman Putusan Nomor 20K/PM.III17/AD/III/2021Menimbangb. Persesuaian antara keterangan Saksi danalat bukti lain.C. Alasan yang mungkin dipergunakan olehSaksi untuk memberi keterangan yang tertentu.d.
22 — 17
bukti mana telah dikenal saksisaksi dan terdakwa sehingga dapatdigunakan untuk mendukung pembuktian;Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi halhal yang secara jelas danlengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan inisemua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa,maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satudan
Terbanding/Tergugat I : CQ. DEPOT BBM PT. PERTAMINA BITUNG
Terbanding/Tergugat II : CQ. GUBERNUR KEPALA DAERA TINGKAT I PROVINSI SULWESI UTARA
Terbanding/Tergugat III : CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
Terbanding/Tergugat IV : THRIS RUMUAT
Terbanding/Tergugat V : PETRUS RUMUAT
Terbanding/Tergugat VI : WONUA PONTOH
Terbanding/Tergugat VII : JOUTJE MARTINUS PONTOH
Terbanding/Tergugat VIII : ANCE WAROUW
Terbanding/Tergugat IX : JOHN WAROUW
Terbanding/Tergugat X : DEKY ROMPIS
Terbanding/Tergugat XI : JONNY LANGELO
Terbanding/Tergugat XII : VITA LANGELO
Terbanding/Tergugat XIII : LORY LANGELO
Terbanding/Tergugat XIV : ALBERT LANGELO
Terbanding/Tergugat XV : ROSYE LANGELO
Terbanding/Tergugat XVI : HENGKI LANGELO
Terbanding/Tergugat XVII : FIETJE TANGKUDUNG
Terbanding/Tergugat XVIII : ZUCHRY SPAER
Terbanding/Tergugat XIX : ANTHONETHA SOMPOTAN
Terbanding/Tergugat XX : LINDA HAMBER
Terbanding/Terguga
162 — 139
DinasPembangunan Kota Bitung yang terungkap dalam bukti P5 angka IIIhuruf a yang berbunyi masingmasing pemilik tanah yang tanahnyatermasuk dalam lingkungan rencana Kota Bitung, sudah dikekang olehkeputusan tersebut pada sub II diatas, sehingga pemilikpemilik tanahdimaksud tidak mutlak lagi mengadakan kegiatankegiatan mutasitanahnya/ bangunannya secara langsung, melainkan harus melaluiprosedur yang telah ditetapbkan oleh Pemerintah ialan DinasPembangunan Kota Bitung, dan Pemerintahan Kecamatan Bitung, satudan
96 — 47
UndangRepublik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia, yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala halinwal yangberkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturanperundang undangan.Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi Kepolisian, atas laporan yangdilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II maka untuk itu TurutHalaman 15 dari38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pat.G/2013/PN .GS10.Tergugat II telah melakukan pemanggilan terhadap pihak Penggugat, satudan
357 — 148
Perlu dipahamiPenggugat bahwa Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikansecara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentinganindividu yang lain, kKepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan wargamasyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satudan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kKepentingan pemerintah denganwarga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasimendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya
Terbanding/Tergugat : PT. BARINTO EKATAMA
45 — 19
Bharinto Ekatama seluas 571.10 (lima ratus tujuh puluh satudan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan ProduksiTerbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur,Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.621/Menhut!I/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Peta IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubaradan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n.PT.
Rr. HARTINI, SH
Terdakwa:
LUCKY PRASETYANANDA Alias GAMBLONG Bin TOYO SAPUTRO
32 — 4
Perkara Nomor : PDM192/BLTAR/Euh.2/12/2020 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa LuckyPrasetyananda alias Gamblong bin Toyo Saputro, ternyata cocok antara satudan lainnya serta dari keterangan saksisaksi di depan persidangan, telahmenerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalamperkara ini adalah Terdakwa yakni Lucky Prasetyananda alias Gamblong binToyo Saputro, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalamperkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona
HAKMIANTO,SH.,MH
Terdakwa:
JAYA AGUNG Alias AGUNG Bin LA HUDE
127 — 25
terhadap AnakKorban Nur Hafifah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan alat kelamin : Pada mulut vagina tidak ditemukan lukaluka.Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Wqw Pada selaput dara / perawan ditemukan robekan lama sesualarah jarum jam sebelas, satu dan lima.Pada pemeriksaan tes kehamilan PPT melalui urin korban hasilnyanegative.Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa selaput dara /perawan ditemukan robekan lama sesuai arah jarum jam sebelas, satudan