Ditemukan 3581 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumk hukumya hukum hutama hukama hukumã hukumu hukumi hukumm
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 14-02-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 3/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat:
PT. PERDANA BUMI SYARIHARTI
Tergugat:
1.KPA, Pejabat Penandatangan SPM Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I, Propinsi Sulawesi Tengah.
2.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I,PPK 06, Tonggolobibi, Malala
246 — 226
  • Objek Gugatan bertentangan dengan asas kepastian hukuma) Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undangundang No. 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahAsas dalam negara hukum yang mengutamkana landasanketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan,keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelengaraan pemerintahan.Hal 24 Putusan No. 3/G/2019/PTUN.PLb) Bahwa asas Kepastian Hukum dan asas Het Vermoden vanRechtmatigheid atau asas Presumtio Justea Causa atau AsasPraduga Rechmatig,
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-01-2018 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 131/ PDT. G / 2016 / PN Jap
Tanggal 6 Juni 2017 — PENGGUGAT: 1. SUPARJIANTO 2. SUTIK AMANAH 3. SRI WAHYUNINGSIH 4. DEWI ASTUTI 5. AZIS SLAMET 6. SUKEMI SWIGIM 7. HARIS 8. JHON MATIUS 9. WADJIRAN TERGUGAT: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH PROVINSI PAPUA Cq.PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
90 — 34
  • Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;Atau :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuatdan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhal yangdiajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 30-09-2015 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 416/PDT.G/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Maret 2017 — Penggugat:
Tuan. JOHANES
Tergugat:
1.JESSICA
2.SYLVIA SUMARTIO
3.ELZA GAZALI
195 — 99
  • TurutTergugat mengajukan kesimpulan masingmasing tertanggal 19 JanuariMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segalasesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acarasidang bersangkutan, termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan daripertimbangan putusanIN jrnnennn nnn n en nn nnn nen nnn neem nee enna nena en nana enna nn nena na nenena na nene nan enenenenenenenensMenimbang, bahwa akhirnya para pihak mohonputusan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 09-10-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 585 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — I. PT. STARMARS INTI ALUMUNIUM INDUSTRY., II. KELOMPOK KERJA E KATALOG KELOMPOK XXII, PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEPOLISIAN PERTANIAN (POKJA KATALOG) VS PT. MITRA ALUMINDO SELARAS DAN I. KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN RI (KAKORLANTAS POLRI) SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)., II. KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA);
169 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pemenang yang sesungguhnya;Dengan demikian Judex Factie dalam pertimbangannya terkait PenetapanPenundaan, telah melanggar ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a dan bUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sehingga Penetapan Pengadilan Nomor 18/PEN/2015/PT.TUN.JKTharuslah dibatalkan;Bahwa pada pokoknya, Pemohon Kasasi tidak sependapat denganpertimbanganpertimbangan hukum Judex Factie selain dan selebinnya dansekiranya tidak perlu menanggapinya satu persatu, karena pertimbangan hukuma
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 17-03-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 April 2016 — - DR. Ir. DJAMAL MUSLIM, M.Si,dalam hal ini memberi Kuasa kepada ACHMAD RIFAI MA, S.H., SAIFUL ANAM, S.H., KUTUT LAYUNG PAMBUDI, S.H.,ACHMAD RULYANSYAH, S.H., LISSA ROCHMILAYALI, S.H., NANANG HAMDANI, S.H. Kesemuanya adalah Para Advokat / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “ACHMAD RIFAI & PARTNERS”, yang beralamat di Menara Lippo Kuningan Lt. 17, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B No. 12 Kuningan – Jakarta Selatan, Tlp. (021) 29110198 Fax. (021) 29110199. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------PEMOHON;
137 — 176
  • PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKANTINDAKAN KESEWENANGWENANGAN DAN BERTENTANGANDENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUMa. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukumdan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumptionof innosence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasanatas pengakuan kita tersebut.
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 29-06-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PA TERNATE Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tte
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
64 — 30
  • tanggal 19November 2021, majelis hakim telah memperoleh keadaan yang sebenarnyamengenai letak/lokasi, luas dan batasbatas dan telah dikonfirmasi kepadaKuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, dan kedua belah pihakmembenarkan lokasi objek sengketa sebagaimana termuat dalam beritaacara sidang perkara ini;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 10-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 291/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 9 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : DJAUW KIAT FIE
Pembanding/Tergugat II : LORITA MOCHSEN
Pembanding/Tergugat III : LIAUW SUSY MARGARETH
Pembanding/Tergugat IV : LIOE SOEI NGIAT
Pembanding/Tergugat V : LIAUW SUSAN MARGARETH
Pembanding/Tergugat VI : CHARLES LEW
Pembanding/Tergugat VIII : PIMPINAN GEREJA BUNGA BAKUNG
Pembanding/Tergugat IX : PIMPINAN GEREJA REM
Terbanding/Penggugat I : EDDI UMAR, SE
Terbanding/Penggugat II : BACHTIAR
Terbanding/Penggugat III : HADI TANOYO
Terbanding/Penggugat IV : LENNI USAN
Terbanding/Penggugat V : WILLIAM GOZALI
Terbanding/Penggugat VI : GRACE IRENE
Turut Terbanding/Tergugat VII : DIANA SAPUTRA
Turut Terbanding/Tergugat X : PIMPINAN GEREJA HOUSE Of PRAYER
Turut Terbanding/Tergugat XI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA UTARA
Turut Terbanding/Tergugat XII : GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PENATAAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA
293 — 577
  • Alasan diajukannya GugatanAdapun Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukuma quo dengan alasanalasan dan berdasar hukum sebagaimanadiuraikan di bawah ini:A. MENGENAI JUAL BELI4. Bahwa Penggugat telah membeli dan melunasi pembayaran atas unitApartemen setempat dikenal dengan Satuan Rumah Susun/Apartemenhal 5 dari 99 hal put.
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pwk
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
205 — 46
  • telan menyerahkan Kesimpulannya (Konklusi)di persidangan pada tanggal 28 Juni 2018 yang isinya selengkapnya darikesimpulan tersebut dianggap telah termuat dalam putusan iniMenimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telahtermuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN PANGKAL PINANG
Register : 19-05-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Pgp
Tanggal 10 Desember 2015 —
67 — 7
  • Pgpdan menyangkut isi kesimpulan dimaksud, ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yangmerupakan bagian dari Putusan ini;Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat mohonputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA. DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa didalam eksepsinya pihak Tergugat telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis
Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tahun 2020
4515 — 17160
  • Tentang : Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  • Pertimbangan Hukuma. Pertimbangan hukum mengabulkan permohonan PKPU:a) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secarasederhana yaitu:i. Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebihKreditor;li. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telahjatuh waktu dan dapat ditagih;iii. Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untukdikabulkannya permohonan PKPU;b) Menentukan jatuh waktu dapat didasarkan antara lainsebagai berikut:i.
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama Waris Islam
Register : 27-04-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PA MATARAM Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr
Tanggal 20 Februari 2018 — Para Tergugat VS Para Tergugat dan Para Turut Tergugat
113 — 46
  • PA.Mtr.Bahwa ,pada akhir pemeriksaan perkara ini , Penggugat dan paraTergugat serta para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis danselanjutnya tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon putusan ;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis hakimmencukupkan dengan menunjuk segenap surat surat yang berkaitan denganperkara ini dan seluruh berita acara sidang perkara ini dinyatakan pula sebagaiduduk perkara yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusanini;PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus
Register : 22-10-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Psb
Tanggal 15 Nopember 2021 — Pemohon:
1.Mia Kholida
2.Rosmina
Termohon:
Badan Narkotika Nasional
68 — 90
  • PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TIDAK SAH DANCACAT HUKUMa.
Pengadilan PN AMURANG Perdata Tanah
Putus : 24-03-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN AMURANG Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Amr
Tanggal 24 Maret 2020 — LYDIA SUPIT LELENGB dkk lawan HENOCH ANDRIES REPI dkk
246 — 126
  • Exceptio Obscuur Libel (Gugatan kabur dan tidak jelas)Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidakterang atau isinya Gelap (onduidelijk) yang dapat Tergugatjabarkan sebagai berikut:(1) Masalah Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukuma.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 305/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 14 September 2016 — MARIO LEO CS >< WINTEN WILARAS
69 — 46
  • LATAR BELAKANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGATDENGAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT Il YANG MENIMBULKANBERBAGAI MASALAH HUKUMa. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah mengikatkan diri dalamPerjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihnan Hak Atas UnderseaWorld No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan NotarisSutjipto, SH (P1).b.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 06/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE
Tanggal 27 Agustus 2013 — WELHELMUS TAHALELE, SE
103 — 37
  • Terdakwamenyimpulkan hasilhasil tinjauan sebagai berikut :1 Mengenai dakwaan primair, tidaklah terbukti sebab :a2 Mengenai dakwaan subsider :hukum secara materil.memenuhipembenar dan alasan pemaaf.Saya selaku terdakwa tidak mempunyai opzet (kesengajaan) yang menyertaiperbuatan melawan hukum baik melawan hukum formil maupun melawanSaya selaku terdakwa yang saat itu menjabat selaku Bupati HaltimStafuitluitingsronden atau dasardasar peniadaanhukuman sehingga patut dan layak untuk memperoleh alasan hukuma
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
271 — 159
  • Olehkarena itu, sudah seharusnya ketentuan mengenai tata carapenjatuhan hukuma/pemberhentian PNS di dalam PP Disiplin PNSjuga dilaksanakan oleh Tergugat;Halaman 31 dari 84 HalamanPutusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA4. Bahwa Pasal 23 jo. Pasal 24 jo. Pasal 25 PP Disiplin PNS,menentukan bahwa sebelum PNS dijatuhi hukuman, PNS yangbersangkutan terlebih dahulu dipanggil secara tertulis untuk diperiksaoleh atasan langsung atau oleh Tim Pemeriksa;Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 23 jo.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 04-03-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 46/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 1 September 2016 — NGALIMUN, S.H ; WAKIL JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
64 — 42
  • Keputusan TUN in Iitis tidakmelanggar Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB)Bahwa penerbitan Keputusan TUN in /itis tidak melanggar AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana Penggugatdalilkan dalam gugatan halaman 14 yang pada pokoknya menyatakanKeputusan TUN in /itis bertentangan dengan asas Kepastian Hukum danasas Kecermatan;Dalil Penggugat tersebut di atas tidak beralasan dan tidak berdasar atashukum karena:Terkait Asas Kepastian Hukuma.
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Umum
Register : 08-05-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN PURWOREJO Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pwr
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
WIDYA PUSPA RINI. SH MH
Terdakwa:
Dra.DIYAH SUSILOWATI Binti ROEWIYO
74 — 13
  • Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukuma Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat, ataupun menggunakan rangkaian kebohongan4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang ataumemberikan hutang maupun menghapuskan hutang5.
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama
Register : 25-10-2018 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA MALANG Nomor 2165/Pdt.G/2018/PA.MLG
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 29
  • Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukanpengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatanyang diancam dengan hukuma 5 Tahun penjara atauhukuman yang lebih berat.Gide Bahwa dalam eksepsi tergugat menyatakan parapenggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan karena dalamhal ini tergugat mendalilkan harta yang dimaksud adalah hartabersama;Dalam Ketentuan Pasal 171 huruf e yang dimaksud harta warisadalah harta bawaan ditambah dari harta bersama setelahdigunakan untuk keperluan pewaris selama
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 100/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 2 Oktober 2019 — I GUSTI BAGUS RAY ARYAWANGSA, S.E ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
269 — 150
  • kawasan hutan, sehingga GugatanPenggugattidak beralasan hukum dan harus ditolak.Dalil Penggugat dalam memori Gugatannya huruf halaman 32 sampai dengan34 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN a quo bertentangandengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas KepastianHukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan danAsas Keterbukaan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan :Halaman 50 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUNJKT.1) Asas Kepastian Hukuma