Ditemukan 4012 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan kekuatan kekeasan kekrasan kekerasan keluanan keluahan
Penelusuran terkait : Penyalahgunaan kekuasan.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
ASWAD MUKMIN, S.T.
125 — 66
  • Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdiMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, kualifikasi subyekpelaku pada diri terdakwa adalah lebih memenuhi kualitas tertentu yaitu dilakukandalam jabatan atau kedudukannya tetapi tidak dilakukan dan ditambah lagibahwa objek kejahatan sudah berada dalam kekuasan/kewenangan TerdakwaASWAD MUKMIN, ST namun tidak dilaksanakan sepenuhnya sehingga Terdakwadapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan tidaklah memenuhi kualifikasisubjek/pelaku sebagaimana
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Pembagian Harta
Register : 05-12-2016 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 28-02-2018
Putusan PA CIKARANG Nomor 2218/Pdt.G/2016/PA.Ckr
Tanggal 7 Desember 2017 — PENGGUGAT TERGUGAT
233 — 99
  • yangdiperoleh dari TKIT (kelompok A dan B), SDIT dan SMPITdengan Total Jumlah sebesar Rp.45.735.000.000 (empat PuluhLima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima juta Rupiah), Sejatinyadalil tersebut adalah merupakan dalil yang tidak benar karenahal iuran siswa maupun kekayaan Yayasan lainnya bukanlahmenjadi kewenangan TERGUGAT dan bukan merupakanmilik atau ada dalam kekuasaan TERGUGAT sebagaimanadidalilkan oleh PENGGUGAT, adapun sejatinya Uanguangtersebut adalah merupakan milik Yayasan Nurul Fikn danberada pada kekuasan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
KAREDO RAJAGUKGUK, S.T.
125 — 68
  • Membayar (SPM) turut ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUNKONGGOASA, SH, melalui Terdakwa KAREDO RAJAGUKGUK, ST untuk kemudianSPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendarisehingga dapat terjadi pencairan / transfer dana dari Kas Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, kualifikasi subyekpelaku pada diri terdakwa adalah lebih memenuhi kualitas tertentu yaitu dilakukandalam jabatan atau kedudukannya ditambah lagi bahwa objek kejahatan sudahberada dalam kekuasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
457 — 221
  • Bahwa ada UU Kekuasan Kehakiman yang mempunyai prinsippersidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Disebutkansederhana itu maksudnya adalah efisien dan efektif. Ini bukan hanyauntuk pencari keadilan tetapi juga untuk penyelenggara negara ataupenegak hukum. Kalau seandainya penuntutan hanya bisa diserahkankepada Kejaksaan maka perkara ini menjadi dua / di splitsing.Sehingga berkasnya dimulai lagi, proses sidang dari awal mulai lagiseringkali memakan waktu yang sangat lama.
    pembuatkorupsi, pegawai negeri lain atau penyelenggara yang lain tidak mengetahui atau tidakmenyadari bahwa sebenarnya mereka tidak mempunyai utang yang dimaksud.385Menimbang, bahwa didepan persidangan sebagaimana keterangan saksi ApriMinondo, saksi Karyat, saksi Asyari Anwar, saksi Nana Sukmana dan saksi Eka Suryanidiperoleh fakta hukum bahwa saksi Apri Minondo, saksi Karyat, saksi Asyari Anwar, saksiNana Sukmana dan saksi Eka Suryani tidak mempunyai utang kepada Terdakwa namunkarena pengaruh kekuasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-03-2016 — Upload : 06-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Maret 2016 — Ir. UDAR PRISTONO, MT
418 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ditetapkanoleh PA/KPA telah dapat dibuktikan dengan kejadian berikut ini: BPPT menyusun KAK pada saat Pemaketan berupa 1 Paket Bus BuswayArticulated, 1 Paket Bus Busway Single dan 1 Paket Peremajaan BusReguler/ Medium sehingga harga Paket di atas Rp. 100.000.000.000, KAK yang telah diserahkan oleh BPPT ke Dinas Perhubungan menjadiberubah isinya dan disesuaikan dengan menajdi 15 Paket dari 3 Paketsebelumnya sehingga dengan demikian pendapat batin Penunutu Umumtidak didukung oleh alat bukti kKecuali kekuasan
    rupiah):bahwa, pendapat kemahalan harga hanya ada pada batin penuntutumum dan tidak berdasarkan kepada hukum, dan dengan jelas adahukum berupa SK Gub/Pergub di Pemda Provinsi DKI Jakartaberkaitan dengan harga mobil bekas;bahwa, akibat pengertian batin penuntut unum menyatakan harga belimobil dum yang disebutkan pada Keputusan Gubernur DKI JakartaNo. 528/2013 tanggal 8 April 2013 sebagai harga jual yang sah makaJudex Factie tidak mengadili dengan dasar perundangundangantetapi berdasar kepada batin kekuasan
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
173 — 139
  • Dan tanah yang dikuasaioleh Tergugat XII saat ini didapatkan dengan cara memperoleh dari Negarasesuai dengan aturan regulasi Peraturan Perundangundangan tentangPertanahan.Bahwa Tergugat XII menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat padapoin 31 yang menyatakan Tergugat XII melakukan penyalah gunaan kekuasan(Abuse Of Power) sangat mengadangada dan tidak masuk diakal.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 8 Juni 2016 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH
237 — 65
  • diperoleh oleh pihak yang menagih.Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 jo Pasal 5 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 menjelaskan Kepala Daerahselaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang KekuasaanPengelolaan Keuangan Daerah.Bahwa oleh karena Pengadaan Tanah Bhakti Praja di atas tanah 30 (tigapuluh) Hektaroleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2007 tersebut tidaksesuai dengan Peraturan Perundangundangan maka Terdakwa selaku BupatiKabupaten Pelalawan adalah Pemegang Kekuasan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 18 Juni 2012 — H. SUBAKIR
86 — 15
  • kerugian harus membuat Perda tentangpengembalian kerugian keuangan negara atau tuntutan ganti kerugianterlebih dahulu.Page 164 of 247Pengadilan Tipikor SemarangBahwa lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian keuangan negaraberdasarkan Pasal 23 E ayat 1 dan 2 UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) adalah satusatunya lembaga yang berwenang melakukan auditkerugian keuangan negara.Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sifatnyaadalah perbantuan.Bahwa yang dimaksud kewenangan adalah kekuasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2015 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
70 — 9
  • ADE IRAWAN, M.Si bin YOYOKetuaDPRD Kota Cimahi,kekuasan dan kewenanganselakuB.
    H.ADE IRAWAN, M.Sibin YOYO yang telahmenerima uangsecara bertahapyangkeseluruhannyasebesar Rp.99.183.308 (sembilanpuluh sembilan jutaseratus delapanpuluh tiga tiga ratusdelapan rupiah),mengetahui ataupatut mendugabahwa perbuatannyamenerima uangtersebut adalahkarena kekuasan dankewenanganterdakwa Drs.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
507 — 707
  • Tidak memaksakan kehendak dan kekuasan, atau pun dengan kekuatanataupun dengan lain Hal yang mana memaksakan kehendaknya di luarProsudur umum nyang telah diterapkan tidak memaksakanMEMERINTAHKAN UNTUK SEGERA MENDAFTARKAN DANMEMBUAT PERJANJIAN BERLANGGANAN BAGI PARA PENGGUGATDENGAN MEMBERIKAN NOMOR BERLANGGANAN SERTAMENERAPKAN TARIP AIR SESUAI DENGAN TARIP YANG ODITETAPKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.4.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 13-11-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 4 Maret 2019 — Penuntut Umum:
RONIUL MUBAROQ
Terdakwa:
HERIYAH,S.Pd Binti H.ISMAIL HADI
101 — 17
  • Yang dimaksud dengan toeeigenen atau menguasai dalam pasal 372KUHP menurut Simons adalah Suatu tindakan yang sedemikian rupamembuat pelaku memperoleh suatu kekuasan yang nyata atas suatu bendaseperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuatkekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya jika dalam pasal 372 KUHPpengelapan merupakan kualifikasi dari suatu. tindak pidana, Maka mengelapkan bukan merupakan Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 8, tetapi merupakan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 28-10-2016 — Putus : 17-03-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 17 Maret 2017 — BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI
224 — 328
  • atau pengurus aset desabiasanya dihubungkan dengan urusan umum sehingga pada umumnyaKaur Umum yang bertugas dan bertanggung jawabterhadappengelolaan aset desa selain Kepala Desa dan Sekretaris Desa.Terkait dalam pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Desa sebagaimana telah dirubah melalui Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 113 tahun 2014.Berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa Kepala Desa sebagaipemegang kekuasan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
563 — 908
  • Tidak memaksakan kehendak dan kekuasan, atau pun dengan kekuatanataupun dengan lain Hal yang mana memaksakan kehendaknya di luarProsudur umum nyang telah diterapkan tidak memaksakanMEMERINTAHKAN UNTUK SEGERA MENDAFTARKAN DAN MEMBUATPERJANJIAN BERLANGGANAN BAGI PARA PENGGUGAT DENGANMEMBERIKAN NOMOR BERLANGGANAN SERTA MENERAPKANTARIP AIR SESUAI DENGAN TARIP YANG DI TETAPKAN PEMERINTAHKABUPATEN BOGOR.4.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 46/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Monica Br Gultom selaku Direktur Utama PT SIANJUR RESORT Diwakili Oleh : MARUHUM SIRAIT,SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
192 — 127
  • Bahwa Pasal 26 ayat (1) UndangUndang No.48 Tahun 2009tentang perubahan Atas Undangundang Kekuasan Kehakiman yangmenyebutkan bahwa Putusan tingkat pertama dapat dimintakan bandingkepada pengadilan tinggi oleh pihakpihak yang bersangkutan, kecualiundangundang menentukan lain dan Pasal 7 Undangundang No.20Tahun 1974 tentang Peradilan Ulangan, yang menyebutkan Permintaanuntuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat ataudengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakanuntuk memajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Februari 2015 — Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, M.M.
258 — 1006 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersoloh melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaaan Primair tersebut dan harus dijatuhi pidana.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keteranganTerdakwa, bukti surat dan barang telah ditemukan fakta hukum bahwaTerdakwa salaku Bupati Indragiri Hulu, Kepala Pemerintahan Daerah SelakuPemegang Kekuasan Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam melaksanakanfungsi dan kewenangannya, telah melakukan penyimpanga dalampengelolaan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-09-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 28 September 2016 — Drs. H. IYUS PRIATNA Bin H. ABDULLAH
87 — 26
  • atau penyalahgunaan kesempatan dapatdiartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakankewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksuddiberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalamdelik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperolehberdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan olehnegara untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka meujudkan tujuandiberikannya kekuasan
Pengadilan PN SERANG
Putus : 29-09-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 21/PID.SUS/TPK/2016/PN.SRG
Tanggal 29 September 2016 —
89 — 14
  • Srg.berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan olehnegara untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka meujudkan tujuandiberikannya kekuasan tersebut, dalam hal perkara a quo adalah kekuasaan untukterdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam pengadaanmobil tangga pemadam kebakaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor: 800/KEP.01Sekretariat/2013tentang Penunjukan Pejabat Pembina Program, Pejabat PenanggungjawabKegiatan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 24-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
135 — 61
  • Maka dalamini, Orang lain berbuat tersebut diluar kehendaknya, karena ada paksaan;Bahwa yang terpenting dibuktikan dalam Pasal 12 huruf e adalahPerbuatan Melawan Hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, misalnyatidak ada dasarnya melakukan pungutan itu, atau melakukan kekerasantidak sesuai dengan tujuannya;Bahwa atasan mempunyai kKewenangan untuk memerintah bawahannya,maka harus dibuktikan perintah itu tidak ada dasar hukumnya ataupenyelahgunaan kekuasan itu tidak sesuai dengan tujuannya;Halaman 168
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-07-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
90 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 55 PK/Pid.Sus/2016tiga ratus delapan rupiah), mengetahui atau patut menduga bahwaperbuatannya menerima uang tersebut adalah karena kekuasan dankewenangan Terdakwa Drs. H.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 27-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 18 Mei 2020 — Penuntut Umum:
TENRIAWARU, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa, S.H.
322 — 269
  • kelengkapan dokumen penerbitan Surat PerintahMembayar (SPM) turut ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUNKONGGOASA, SH, untuk kemudian SPM diajukan ke Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan / transferdana dari Kas Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, kualifikasi subyekpelaku pada diri terdakwa adalah lebih memenuhi kualitas tertentu yaitu dilakukandalam jabatan atau kedudukannya ditambah lagi bahwa objek kejahatan sudahberada dalam kekuasan