Ditemukan 4020 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekuasaan kekeasan kekrasan kekuatan kekerasan keluanan keluahan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 13-11-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 4 Maret 2019 — Penuntut Umum:
RONIUL MUBAROQ
Terdakwa:
HERIYAH,S.Pd Binti H.ISMAIL HADI
98 — 17
  • Yang dimaksud dengan toeeigenen atau menguasai dalam pasal 372KUHP menurut Simons adalah Suatu tindakan yang sedemikian rupamembuat pelaku memperoleh suatu kekuasan yang nyata atas suatu bendaseperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuatkekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya jika dalam pasal 372 KUHPpengelapan merupakan kualifikasi dari suatu. tindak pidana, Maka mengelapkan bukan merupakan Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 8, tetapi merupakan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 28-10-2016 — Putus : 17-03-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 17 Maret 2017 — BUDI PURNOMO A.Ma.Pd Bin SUPARDI
220 — 328
  • atau pengurus aset desabiasanya dihubungkan dengan urusan umum sehingga pada umumnyaKaur Umum yang bertugas dan bertanggung jawabterhadappengelolaan aset desa selain Kepala Desa dan Sekretaris Desa.Terkait dalam pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Desa sebagaimana telah dirubah melalui Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 113 tahun 2014.Berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa Kepala Desa sebagaipemegang kekuasan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
552 — 830
  • Tidak memaksakan kehendak dan kekuasan, atau pun dengan kekuatanataupun dengan lain Hal yang mana memaksakan kehendaknya di luarProsudur umum nyang telah diterapkan tidak memaksakanMEMERINTAHKAN UNTUK SEGERA MENDAFTARKAN DAN MEMBUATPERJANJIAN BERLANGGANAN BAGI PARA PENGGUGAT DENGANMEMBERIKAN NOMOR BERLANGGANAN SERTA MENERAPKANTARIP AIR SESUAI DENGAN TARIP YANG DI TETAPKAN PEMERINTAHKABUPATEN BOGOR.4.
Pengadilan PN SERANG
Putus : 29-09-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 21/PID.SUS/TPK/2016/PN.SRG
Tanggal 29 September 2016 —
86 — 14
  • Srg.berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan olehnegara untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka meujudkan tujuandiberikannya kekuasan tersebut, dalam hal perkara a quo adalah kekuasaan untukterdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam pengadaanmobil tangga pemadam kebakaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor: 800/KEP.01Sekretariat/2013tentang Penunjukan Pejabat Pembina Program, Pejabat PenanggungjawabKegiatan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-09-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 28 September 2016 — Drs. H. IYUS PRIATNA Bin H. ABDULLAH
85 — 26
  • atau penyalahgunaan kesempatan dapatdiartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakankewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksuddiberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalamdelik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperolehberdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan olehnegara untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka meujudkan tujuandiberikannya kekuasan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 24-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AGUS WIDODO ,SH MH
2.MUHAMMAD RASYID, SH
3.ADITYA NUGROHO, SH
4.DAUD ZAKARIA, SH
5.AGUNG TRI WAHYUDIANTO, SH
6.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. ROJIKINNOR JAMHURI BASNI, M.Si Bin H. JAMHUR
132 — 61
  • Maka dalamini, Orang lain berbuat tersebut diluar kehendaknya, karena ada paksaan;Bahwa yang terpenting dibuktikan dalam Pasal 12 huruf e adalahPerbuatan Melawan Hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, misalnyatidak ada dasarnya melakukan pungutan itu, atau melakukan kekerasantidak sesuai dengan tujuannya;Bahwa atasan mempunyai kKewenangan untuk memerintah bawahannya,maka harus dibuktikan perintah itu tidak ada dasar hukumnya ataupenyelahgunaan kekuasan itu tidak sesuai dengan tujuannya;Halaman 168
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-07-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
89 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 55 PK/Pid.Sus/2016tiga ratus delapan rupiah), mengetahui atau patut menduga bahwaperbuatannya menerima uang tersebut adalah karena kekuasan dankewenangan Terdakwa Drs. H.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 27-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 18 Mei 2020 — Penuntut Umum:
TENRIAWARU, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa, S.H.
314 — 261
  • kelengkapan dokumen penerbitan Surat PerintahMembayar (SPM) turut ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUNKONGGOASA, SH, untuk kemudian SPM diajukan ke Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan / transferdana dari Kas Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, kualifikasi subyekpelaku pada diri terdakwa adalah lebih memenuhi kualitas tertentu yaitu dilakukandalam jabatan atau kedudukannya ditambah lagi bahwa objek kejahatan sudahberada dalam kekuasan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
535 — 952
  • ada.Bahwa dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a, seorang penyidik melakukan penyidikanterhadap terhadap seorang tersangka, seharusnya menahan karena ada uangsuap dari tersangka maka penyidik tersebut tidak menahan seorang tersangka,perbuatan tidak menahan itu bertentangan dengan kewajiban dia sebagaiPutusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST. 149/302penyidik, sehingga dapat diterapkan pada Pasal 5 ayat 1 hurufa UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa merintangi secara non fisik karena faktor kekuasan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-04-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 191/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 6 April 2015 — DITA SURYATI HASANAH, S.Paud ; KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
46 — 10
  • SbyFasilitator Kecamatan (FK).Fasilitator Tekhnik (FT).Lembaga pendukung lainnya seperti Tim Verifikasi (TV) dan Tim PenangananMasalah (TPM).Bahwa Anggota/ Pengurus BKAD dipilih berdasarkan hasil rapat MAD (MusyawarahAntar Desa) di Kecamatan yang merupakan kekuasan tertinggi dalam kegiatan PNPMMPd di tingkat Kecamatan, sedangkan BPUPK, UPK dan lembaga pendukungnyadiangkat dan ditetapkan dalam MAD.Bahwa mekanisme penyaluran dana PNPMMP untuk Simpan Pinjam Perempuan(SPP) dan Unit Ekonomi Produktif
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Register : 13-08-2013 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 24-04-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 46-K/PMT-II/AD/VIII/2013
Tanggal 20 Mei 2014 — Hasan Sodiq, S.sos Letkol Inf. Nrp. 11930070181268
400 — 174
  • Apakah denganmemberikan atau menjanjikan sesuatu, denganmenyalahgunakan kekuasan, atau martabat, dengankekerasan, ancaman atau penyesatan, atau denganmemberi kesempatan, sarana atau keterangan ? Hal inisama sekali tidak dibuktikan oleh Oditur.109Bahwa Oditur juga tidak mampu membuktikanperbuatan apa yang dianjurkan oleh Terdakwa kepadapelaku materiil (materil dader) yang dapat dikualifikasisebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 263 KUHP ?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Maret 2014 — ZULKARNAEN DJABAR ; DENDY PRASETIA ZULKARNAEN PUTRA
164 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TA 2011 padaDirektorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Rl,Pekerjaan Pengadaan Penggandaan Kitab Suci Al Quran TA. 2011,dan Pekerjaan Pengadaan Penggandaan Kitab Suci Al Quran TA.2012 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat IslamKementerian Agama RI ;Bahwa ahli berpendapat tidak terpenuhi unsur penerimaan apabilatidak terbukti secara riil menerima suap ;Bahwa pendapat ahli, unsur penerimaan itu secara teknis harusmasuk dalam kekuasan si penerima suap itu dan yang dimaksuddengan rekening
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - EDDY REFRIANDY, S.KM.,M.AP
160 — 39
  • kedudukan yang dijabat atau didudukiHal. 323 s/d Hal. 466Putusan No. 02/Pid.Sus.Tipikor/2015/PN.Gtooleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannyawewenang, kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delikkorupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperolehberdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan olehnegara untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka meujudkan tujuandiberikannya kekuasan
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penipuan
Register : 20-01-2022 — Putus : 22-03-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 17/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 22 Maret 2022 — JPU : RISTA WIRATININGRUM, S.H. Terdakwa : SRI GIYATNO, S.Pd
102 — 0
  • Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah ada kekuasan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
277 — 195
  • ,M.Si. yang keterangannya dibawah sumpah,menerangkan pada pokoknya : Bahwa ahli menjelaskan konsep kewenangan, secara kamus besarBahasa indonesia 1987 yang diterbitkan oleh departemen Pendidikan danKebudayaan bahwa, kewenangan itu adalah pertama, hak atau kekuasaanuntuk bertindak, kemudian kekuasan untuk membuat keputusan, kemudiankekuasan untuk memeberi perintah atau memerintah, kenmudiankekuasaan untuk melimpahkan tanggung jawab dari pada orang lain.Halaman 300 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
297 — 205
  • ,M.Si. yang keterangannya dibawah sumpah,menerangkan pada pokoknya : Bahwa ahli menjelaskan konsep kewenangan, secara kamus besarBahasa indonesia 1987 yang diterbitkan oleh departemen Pendidikan danKebudayaan bahwa, kewenangan itu adalah pertama, hak atau kekuasaanuntuk bertindak, kemudian kekuasan untuk membuat keputusan, kemudiankekuasan untuk memeberi perintah atau memerintah, kenmudiankekuasaan untuk melimpahkan tanggung jawab dari pada orang lain.Halaman 300 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
255 — 159
  • ,M.Si. yang keterangannya dibawah sumpah,menerangkan pada pokoknya : Bahwa ahli menjelaskan konsep kewenangan, secara kamus besarBahasa indonesia 1987 yang diterbitkan oleh departemen Pendidikan danKebudayaan bahwa, kewenangan itu adalah pertama, hak atau kekuasaanuntuk bertindak, kemudian kekuasan untuk membuat keputusan, kemudiankekuasan untuk memeberi perintah atau memerintah, kenmudiankekuasaan untuk melimpahkan tanggung jawab dari pada orang lain.Halaman 300 dari 523, Putusan No. 43/Pid.SusTPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/PID.SUS/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — JEFFERSON SOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR
240 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 21 K/PID.SUS/2017MUNZIR, SE, AK, ANDINA LAKSMI KR, SE, AK dan KRISTIANTI SETYORINI, SE, AK selaku pegawai negeri pada Kantor BPK RI Perwakilan SulawesiUtara di Manado, dengan mengingat kekuasan atau wewenang yangmelekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah ataujanji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut yaitubahwaDrs. BAHAR,MUH.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
282 — 94
  • sedangkan delegasi adalah melimpahkankewenangan yang diperolehnya melalui atribusi tersebut.Bahwa there is no authority without responsibility artinya tidakada kewenangan yang tidak ada pertanggungjawabannya,sehingga sumber kewenangan yang diperoleh akan selaludibarengi dengan pertanggungjawaban atas kewenangantersebut.Dalam pendelegasian kewenangan, terhadap mereka yangmemperoleh kewenangan memiliki pertanggungjawaban dariatas ke bawah.Bahwa yang dimaksud dengan wewenang atau (bevoeigheid)adalah kekuasan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
274 — 126
  • sedangkan delegasi adalah melimpahkankewenangan yang diperolehnya melalui atribusi tersebut.Bahwa there is no authority without responsibility artinya tidakada kewenangan yang tidak ada pertanggungjawabannya,sehingga sumber kewenangan yang diperoleh akan selaludibarengi dengan pertanggungjawaban atas kewenangantersebut.Dalam pendelegasian kewenangan, terhadap mereka yangmemperoleh kewenangan memiliki pertanggungjawaban dariatas ke bawah.Bahwa yang dimaksud dengan wewenang atau (bevoeigheid)adalah kekuasan