Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-09-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/PID.SUS/2013 Tanggal 30 September 2013 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ; Ir. ANANTO SUKMONO
89 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitasyang diberikan pemerintah.Bahwa Kerugian Negara, secara prinsip merupakan berkurangnya asetyang dimiliki oleh negara yang disebabkan karena tindakan pengelolabaik karena melanggar/melawan hukum, ataupun karena halhal yangbersifat force mayeur. Kerugian keuangan negara mempunyai sifat nyatayaitu yang seharusnya dicatat sebagai aset negara tetapi karena suatuHal. 53 dari 67 hal. Put.
Register : 07-01-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 2/Pdt/2019/PT.DKI Tanggal 8 April 2019 — Ir.ANI ISDIATI GUNAWAB dan Drs.SOLICHIN GUNAWAN >< FREDERICK RACHMAT CS
136 — 70
136 — 70
Keadaan memaksa (force majeur) / kahar ;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual /Pemilik Barang atau ;k.
Register : 27-11-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2014/PN Bdg. Tanggal 5 Januari 2015 — MOHAMMAD NAJIBUDDIN bin ABDUL KADIR
46 — 6
46 — 6
berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukumbaik sengaja maupun lalai.e Bahwa berdasarkan Buku Pedoman PengelolaanBidang Investigasi Deputi Bidang Investigasi BPKP,kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang /kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorangdan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuanmanusia (force
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1832/B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
108 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
entered into by a resident of the UnitedKingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state oil and gas company or any other entity thereof,provided such contracts:(a) were concluded on or before 31st December 1983; or(6) were being negotiated at 31st December 1983 and the Ministerof Finance of Indonesia determined before the date of signatureof this Agreement that the profits or income arising from suchcontracts should be taxed in Indonesia in accordance with thelaws in force
Putus : 20-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173/B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. PHILIP MORRIS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA dan CUKAI
86 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku termasuk UUKepabeanan dan implementasi peraturan, kKesamaan tanggal padaagreement tidak memiliki hubungan.Kesamaan struktur dalam kedua agreement disebabkan karenakeduanya memuat bagianbagian seperti Definitions, Indemnifications,Terms and termination, Warranties and Representation, Confidentiality,Force Majeur and Governing Law, Dispute Resolutions.
Register : 14-11-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Pre Tanggal 27 April 2017 — SANDY WONG
Lawan
VONNY JOWONO DJIE
137 — 18
137 — 18
Rekonvensi tidak ada yang dapat mendukung dalil GugatanRekovensinya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadapPetitum Poin ke2 huruf ndanh huruf o patutlah untuk ditolak ;Menimbang, bahwa pada Petitum Poin ke2 huruf p PenggugatRekonvensi menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun2013 telah memindahtangankan alat pertukangan emas yang menjadi hartabersama yang dapat tergugat nilai sebesar Rp. 1.500.000,, huruf gq PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi menjual motor yamaha force
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
KOLMES MARTINUS LAOLI, S.Pd ALS AMA EZRA
90 — 27
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
KOLMES MARTINUS LAOLI, S.Pd ALS AMA EZRA
90 — 27
Jika pekerjaan tidakselesai karena kelalaian pihakpihak maupun sebablainnya yang merupakan force majeur makamerupakan wanprestasi.
Nias, dan tidak dapatdirubah oleh pihak kedua, kecuali karena dalamkeadaan foce majeure;Jika demikian apa yang menjadi pedomandan acuan saudara dalam melaksanakanpekerjaan pembangunan ruang kelas baru diSD Negeri 078441 Ladea Orahua Kec.Gido Kab. Nias yang anggarannyabersumber dari dana DAK T.A. 2016,jelaskan ?
Register : 07-05-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 10-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 06/PHI/2013/PN.Plg Tanggal 20 Agustus 2013 — BAMBANG SETIAWAN, DKK lawan
PT. MUSI RAWAS
129 — 17
129 — 17
hubungan kerja terhadap pekerja/buruhdengan hubungan PK WT sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) maka hakhak pekerja/buruh dan prosedurpenyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundangundangane Pasal 164 ayat (3) Undangundang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwaPerusahaan yang melakukan PHK efisiensi yang dikarenakanaktivitasnya berakhir bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan yang memaksa(force
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh denganhubungan PKWT sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) danayat (4) maka hakhak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaiannyadilakukan sesuai ketentuan perundangundangane Pasal 164 ayat (3) Undangundang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Perusahaanyang melakukan PHK efisiensi yang dikarenakan aktivitasnya berakhirbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan yang memaksa (force
Register : 13-01-2010 — Putus : 02-06-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 11/PID.B/2010/PN.KBR Tanggal 2 Juni 2010 — Ir. SETIAWAN
105 — 74
105 — 74
cablesepanjang 3,5 Mdalam kemasan plastic9. 2 (dua) buah network connector cable sepanjang 5 Mdalam kemasan plastic10. 9 (sembilan) buah network connector cable yangtidak dalam kemasan11. 1 (satu) roll LAN cable12. 1 (satu) unit Monitor LG 15 (lima belas)inci ;13. 1 (satu) unit PC server , dengan spesifikasi Mother board next board N845GCl Mother on board VGA Card Mother on board NIC Mother on board sound card Processor Intel Pentium DCPU 3Ghz x 2 Hard Disk Seagate 80 Gb Memory 1 Gb VGA Card G Force
I(satu)unit PC server , dengan spesifikasi Mother board next board N845GCl Mother on board VGA Card Mother on board NIC Mother on board sound card Processor Intel Pentium DCPU 3Ghz x 2 Hard Disk Seagate 80 Gb Memory 1 Gb VGA Card G Force 7100 256 RAM DVD Room Samsung17514.15.16.17.18.19.20.21.22.23. FDD 1.44 Mb Lan Card2(dua)lembar fotocopy SK Menteri Pendidikan danKebudayaan RI No.280/Kep.X/C 1991 tanggal 29 = Juli1991 an.
Register : 29-09-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor : 244/Pdt.Sus-PHI/2015/ PN Jkt Pst Tanggal 31 Maret 2016 — MARIA ITANIA SETIAWAN, CS >< KEDUTAAN BESAR REPUBLIK SURINAME (The embassy of the Republik Suriname)
269 — 220
269 — 220
Entered into force on 24 April 1964 UnitedTerjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:Permasalahan hubungan kerja wajib diselesaikanberdasarkanPengesahan Konvensi mengenai Hubungan Diplomatik 1961 yangberlaku tanggal 24 April 1964 Perserikatan Bangsa Bangsa.....Oleh karenanya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untukmenolak seluruh dalil dalam Gugatan secara keseluruhan atau setidaknyamenyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (niet ontvankelijkverklaarad
Register : 13-06-2013 — Putus : 24-07-2013 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 79/Pid.B/2013/PN.PSB Tanggal 24 Juli 2013 — AHMAD Pgl AHMAD Bin ZULKARNAIN, dkk
76 — 26
76 — 26
Kerugian in materil (kerugian ekonomis) yang tidak bisadinilai ekonomis, karena akibat perbuatan para terdakwamenebang pohon dalam kawasan konservasimemungkinkan terjadinya Force Major (bencana alam).b.
Putus : 10-05-2011 — Upload : 25-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/PID.SUS/2011 Tanggal 10 Mei 2011 — ANDREW CHAN
305 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
305 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
In countries which have not abolished the deathpenalty, sentence of death may be imposed onlyfor the most serious crimes in accordance withthe law in force at the time of the commissionof the crime and not contrary to the provisionsof the present Covenant and to the Conventionon the Prevention and Punishment of the Crimeof GeNo.cide. This penalty can only be carriedout pursuant to a final judgement rendered by acompetent court;Terjemahan:Pasal 61.
Putus : 31-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1778 K/Pdt/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — PT. JADDI PUTERA GEMILANG VS 1. PT. PANCARAN ABADI, , DK
470 — 371 — Berkekuatan Hukum Tetap
470 — 371 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaddi Putera Gemilangbilamana tidak terjadi force majeur, Penjamin (Tergugat i dan Tergugat Ill) dengan sepenuhkemampuannya akan mencari alternatif dan sepenuhnya bertanggungjawab agar halhal yang merugikan tersebut tidak terjadi;Bahwa Penggugat tegaskan secara terang dan jelas, dimana atasPerjanjian Kerjasama Pembiayaan Export Batubara Nomor 01A//20011yang dibuat dan disepakati olen Penggugat dan Tergugat I, yang masingmasing merupakan bentuk dari sebuah Badan WHukum berbentukPerseroan, namun dengan
Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 31 Maret 2015 — P.T. BANK OCBC NISP. Tbk VS CUCU DJUHANA, DKK
143 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
syaratsyarat dan prosedur yangharus dipenuhi Pemohon Kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 yaitu bahwa pemutusan hubungankerja terhadap Para Termohon Kasasi karena alasan efisiensi.Bahwa Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansecara jelas menyebutkan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memakssa (force
Register : 27-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 48/G/2018/PTUN.JPR Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PIETER THIE
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
763 — 850
PIETER THIE
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
763 — 850
;Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 UndangUndang AdministrasiPemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadapkeputusan dan/atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankankepada Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkanbantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan dan/atau kesepakatan tertulis keduaMenimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem thebinding force of jurisprudence atau stare decisions, namun MajelisHalaman 49
Bahwa PTUN Jakarta dalamperkara Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT dengan obyek sengketa berupaLHPKKN yang diterbitkan BPKP (bentuknya serupa dengan obyeksengketa a quo) memberikan pendapat dalam putusannya Nomor18/G/2017/PTUN.JKT tanggal 9 Mei 2017 (Bukti T16) yang telahdikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017 (telah berkekuatanhukum tetap) sebagaiberikut: Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak rnenganut sistem thebinding force of jurisprudence
Register : 07-03-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 27 Juni 2016 — Lisusanto, S.Sos., MM., bin Paimin Sadio (alm)
95 — 54
95 — 54
sesuatu baik berupa uang maupunberupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung denganpelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Kerugian Keuangan Negara adalah berkekurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan/ataudisebabkan oleh keadaan di luar Kemampuan manusia (force
majeure).Pelanggaran peraturan perundangundangan yang dilakukan olehTerdakwa telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.Jumlah kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan Anggaran pada Kantor Camat Tebat Karai KabupatenKepahiang tahun anggaran 2014, sebesar Rp180.680.345,00 (seratusdelapan puluhjuta enam ratus delapan puluhribu tiga ratus empat puluhlima rupiah);Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Anggaran pada Kantor
Register : 25-04-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/ Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Bdg. Tanggal 13 Agustus 2014 — DIN DIN SAMSUDIN, S.Pd Bin DADA DAUD
88 — 13
88 — 13
dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;Bahwa sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan diluar kemampuan manusia (force
Register : 26-09-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN BREBES Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bbs. Tanggal 6 April 2017 — ISTANTO, dkk vs PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Pusat Jakarta Cq. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) ULaMM Unit Brebes, dkk
118 — 74
118 — 74
Pengumuman lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai denganperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN.Bbs halaman 68 dari 98i. terjadi gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
Register : 26-09-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BREBES Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bbs Tanggal 6 April 2017 — ISTANTO, dkk VS PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Pusat Jakarta Cq. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) ULaMM Unit Brebes, dkk
113 — 26
113 — 26
Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi pada pelaksanaanlelang tanoa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
Register : 16-09-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2767/Pid.B/2020/PN Mdn Tanggal 11 Desember 2020 — Penuntut Umum:
NELSON VICTOR S SH
Terdakwa:
CANAKYA SUMAN, SP
171 — 70
NELSON VICTOR S SH
Terdakwa:
CANAKYA SUMAN, SP
171 — 70
Petrus Raja Gopal, di bawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Polri danKeterangan yang saksi berikan di dalam BAP kepolisian sudah benarsemuanya;Bahwa saksi bertugas sebagai Team task Force Amd di KantorPusat Bank Tabungan Negara yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 1Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta sejak bulan Juli tahun 2019sampai dengan sekarang ini; Ya, Saya mengenali satu bundel fotocopyAkta Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal