Ditemukan 5402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuduhannya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 18-04-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 29 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
IMAM PUJI SANTOSO, BSc
220 — 33
  • Bahwa dengan lahirnya paket UndangUndang Bidang Keuangan Negarayang terdiri dari UndangUndang No.17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, UndangUndang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,Halaman 114 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/Tpk/2017 PN.Sbydan UndangUndang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundangundangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan di Indonesiaharus disesuaikan, karena Paket Undangundang Keuangan
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
504 — 334
  • Dengan demikian,aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa telah sah menurut hukum;Bahwa selanjutnya berkaitan dengan aspek substansi terhadap ObjekSengketa I, isi dari Objek Sengketa telah memuat Jenis UsahaPertambangan, Jangka Waktu, titik koordinat, Peta Izin Usaha Pertambangan,serta hak dan kewajiban TERGUGAT II INTERVENSI selaku pemegang IUPOP. hal ini telah sejalan dengan UU Minerba dengan seluruh peraturan yangmenjadi turunannya.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2018 — Habib Marjanuddin, SE
157 — 25
  • Perjanjian Kredit berikutdengan turunannya. Kwitansi pencairan kredit. Melakukan pemeriksaanterhadap slip penarikan dana. Melakukan pemeriksaan keterangankepada pihakpihak yang terkait (AO) yaitu saksi Irffan Supriadi danTerdakwa Habib Marjanuddin, Supervisor Sdr.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
AFRIZAL Bin TARLIAN
88 — 29
  • Aceh Selatan Tahun2016 sudah sesuai dengan prosedur dan perundangundangan yangberlaku yaitu Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta perubahan danaturan turunannya dan Peraturan Kepala LKPPRI Nomor 01 Tahun 2015Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;Bahwa CV.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
182 — 112
  • Prinsip tersebut termuat dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negaradan berbagai ketentuan turunannya tentang PengelolaanPerbendaharaan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
513 — 412
  • sahamsaham APT adalahbertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap danpasti sehingga mengandung suatu cacat yuridis, karenanya sikap Tergugat yangmenerbitkan surat kKeputusan objek sengketa ke1 yang isinya menolak permohonanPenggugat untuk mencabut objek sengketa ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 secaramutatis mutandis juga mengandung kesalahan/cacat yuridis;Menimbang, bahwa oleh karena menurut ketentuan UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan turunannya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — Ir. H. Amiruddin Noor Bin H. Bachtiar
69 — 18
  • Seruyan Tahun 2014.Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di lapangan untuk perkaratersebut, ahli meminta dokumen kontrak dengan turunannya antara lain,RAB, gambar rencana, spesifikasi teknik, back up data, addendum bilaada, serta as build drawing.Bahwa pada saat di lapangan ahli juga mengambil sampel, denganmengikuti spesifikasi yang mengacu pada kontrak.Bahwa bila ada dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang ahi,dimana pengambilan sampel tidak mengacu pada spesifikasinya makamenurut ahli
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 9 Januari 2019 — Budi Winata
168 — 102
  • Mitra Cahaya SentosaBahwa berdasarkan' perjanjian pemberian kredit sebesar Rp.3.750.000.000, (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yangmenjadi jaminan dalam pemberian kredit tersebut adalah Sebidang tanahberikut turunannya berdasarkan SHM No.448/Ciriung.Jaminan tersebut hingga sekarang belum dapat dilakukan eksekusi karenabelum ada pengikatan secara sempurna (Sertifikat Hak Tanggungan)b) PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2018 — Irffan Supriadi
177 — 20
  • Perjanjian Kredit berikutdengan turunannya. Kwitansi pencairan kredit. Melakukan pemeriksaanterhadap slip penarikan dana. Melakukan pemeriksaan keterangankepada pihakpihak yang terkait (AO) yaitu saksi Irffan Supriadi danTerdakwa Habib Marjanuddin, Supervisor Sdr.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON M E L A W A N : KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
715 — 586
  • secara tidak sahPenyitaannya maka dia tidak mempunyai nilai Pembuktian dia tidak bisadigunakan dalam Pembuktian makanya penting sekali prosedur untukditaati didalam melakukan Penyitaan supaya kemudian dokumen ataubarang yang disita tadi bisa digunakan untuk melakukan Penyitaan inilahyang menurut Ahli mesti diperhatikan didalam proses Penyidikan jikamenyangkut barangbarang, dokumendokumen yang sebenarnya sudahdiperoleh Penyelidik dalam tahap Penyelidikan yang berupa misalnyacopy atau salinannya atau turunannya
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 05-03-2015 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 45/Pdt.G/2015/PN.Amb
Tanggal 16 Mei 2016 — FREDY RAJALABIS, Umur 54 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Latta Kecamatan Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT , dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. DANIEL W. NIRAHUA, SH, 2. M. TAHA LATAR, SH, 3. HELMY SULILATU, SH, 4. WENDY POLHAUPESSY, SH , Advokat beralamat di Perumahan Pemda Blok II No. 38 Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Maret 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 154/2015 tanggal, 24 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT ” ; M e l a w a n 1. AHLIWARIS JACOBUS HELAHA (Alm) Yakni : JAKOBIS HELAHA, BARBALINA HELAHA,JACOMINA HELAHA, YULIANA HELAHA, SARAH HELAHA, JULIUS HELAHA, YACOB HELAHA, BENJAMIN HELAHA DAN AHLI WARIS DARI HENCE HELAHA (Alm) Yakni : PAULUS HELAHA, RICHARDO HELAHA, BERLY HELAHA, alamat di Desa Tawiri Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I - ; 2. MENASE AWIRANO, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-II ; 3. JACOB R. LATUPEIRISSA, Beralamat di Hative Besar RT 021 / RW 005 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-III ; 4. YOPI PITNA, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-IV ; 5. JOHANIS LOUHENAPESSY, Beralamat di Jalan DR. Kayadoe RT 004 / 006 Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-V ; 6. THOMAS LATUMETEN, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-VI ; 7. EDWARD SAPULETTE, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-VII ; 8. ROBERTH F. LOPIES, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-VIII ; 9. SINTJE LATUMETEN, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-IX ; 10. EDY BATLALONA , Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-X ; 11. Ir. MATHEUS SOUISA,M.Si, Pekerjaan PNS ( Dosen ), Beralamat di Desa Rumah Tiga RT. 002 / RW 06 Jl. Pakatora 55 , Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XI; 12. SEMUEL MARCUS, Beralamat di Desa Hative Besar RT. 024 / 06 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT- XII ; 13. MATHEOS LATUIHAMALLO, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XIII ; 14. MAGDALENA T. BAKKER HOMMY, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW. 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XIV ; 15. JULIUS MAKAPUAN, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XV ; 16. FRANSINA BAKKER, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XVI ; 17. YONGKY SUNARTO LATUHIHIN, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XVII ; 18. JULIUS NAHUMURY, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XVIII ; 19. SELLY LEISINA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XIX ; 20. SEMUEL MAWETAR, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW. 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XX ; 21. UPI MERPATI, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW. 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XXI ; 22. MARTHA LATUPEIRISSA/B, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XXII ; 23. ALBERTH PATTIWAEL, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XXIII ; 24. LA BOTU BOSI, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT- XXIV ; 25. Hi. ABDUL HAMID, Beralamat di Jln Baru RT 002/04 Kel. Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XXV ; 26. Pdt. CORINUS LEUNUFNA, Beralamat di Lembah Argo Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XXVI ; 27. OCA NAHUMURI, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT- XXVII ; 28. RAYMOND WATTIMENA, Pekerjaan PNS, Beralamat di Jln Pari Blok 1/33 RT 007/004 BTN Wayame Kecamatan teluk Ambon Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XXVIII ; 29. JONAS MARCUS, Pekerjaan Tani, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XXIX ; 30. DOMINGGUS SOPLANIT, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Tawiri Dusun Riang RT. 002 / RW 008 Kecamatan teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XXX ; 31. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, Beralamat di Jln Jenderal Sudirman Tantui Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-XXXI ;
203 — 173
  • 1980 tentang berdasarkan surat diatas Nomor : O9/KTTS/CPA/1976tanggal, 16 Juni 1976, berdasarkan pada rapat Saniri negeri tanggal 15 Mei1976, dimana sudah ditegaskan dusundusun dati Ulatlehu dan Sarut adalahHak Yakobus Helaha dan turun kepada keturunan Piter Halaha, sedangkanHal 127dari 165 Hal Pts No. 45/Pdt.G/2015/PN.Amb.saudara Dominggus Matutahu adalah anak piara dari Piter Halaha dan ia benarbenar diluar dari waris diatas maka berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 menjadiHak milik Piter Helaha dan turunannya
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-12-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
215 — 46
  • Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2018 Badan Layanan UmumDaerah dan Peraturan lain beserta turunannya ;Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan BLUD dalam pengadaanbarang dan jasa yang bersumber dari non APBD dapat tidak mengacu padapengadaan barang barang dan jasa pemerintah pada umumnya, sepanjangsudah diatur dalam peraturan Kepala Daerah, dimana pengadaan barangdan jasa tersebut dapat menjamin ketersediaan barang dan jasa yangbermutu, lebih murah, proses pengadaan sederhana dan cepat untukmendukung
    No. 17 untuk Pengadaan barang dan jika itu tidak diaturdalam peraturan Pimpinan BLUD tapi mekanisme Direktur dilalui melaluirapat dan apelapel pagi dan dilakukan secara teruS menerus dan berjalanitu Peraturan BLUD Itu sesuai aturan dan turunannya ;Bahwa pendapatan BLUD dari hasil Jasa Layananan, Hibah, Hasilkerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lainnya Prinsipnya uangBLUD bagian tidak terpisahkan dari uang Negara dan uang Daerah ;Prinsip Pengadaan barang dan jasa pada BLUD, boleh ASN atau tidaksebagaimana
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-03-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD
Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat:
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
791 — 685
  • menghirupudara tadi bisa bolongbolong paruparunya jadi kanker paruparumakanya itu dibuat sabuk hijau tadi makanya perlu ada jarak minimal tadiitu Kan sudah di lakukan ketentuan untuk menyelamatkan manusia karenapembangunan itu untuk manusia juga untuk kualitas manusia didalamHalaman 280 dari 442 halaman Putusan perkara No. 14/G/LH/2017/PTUN.SMDamandemen UndangUndang Dasar 1945 pasal 28 ayat h disebutkan,bahwasannya masyarakat itu. warga negara berhak mendapatkanlingkungan hidup yang layak dan itu turunannya
    JadiUndangUndang No.32 tahun 2009 serta seluruh turunannya peraturanpelaksanaan itu sebagian besar itu mengadopsi IE (industrial enginering).UndangUndang mengenai lingkunganlingkungan di Amerika Serikat IEtadi dikenal instrument yang kita sebut dengan nama AIE yang diIndonesia diterjemahkan AMDAL. AMDAL di Amerika Serikat itu dibagimenjadi 2 garis besar yang pertama adalah EIA untuk aspek Bio, geofisikkimia. Kemudian satu lagi adalah SIA dampak lingkungan social.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Nelly Apriani, SE
148 — 66
  • Deddy Armansyah dan Ermaini tidak dapat didaftarkanuntuk dilakukan eksekusi lelang karena :a) PT Mitra Cahaya SentosaBahwa berdasarkan perjanjian pemberian kredit sebesar Rp.3.750.000.000, (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yangmenjadi jaminan dalam pemberian kredit tersebut adalah Sebidangtanah berikut turunannya berdasarkan SHM No.448/Ciriung.Jaminan tersebut hingga sekarang belum dapat dilakukan eksekusikarena belum ada pengikatan secara sempurna (Sertifikat HakTanggungan)Halaman
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 13-09-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 2 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ANDI GUNAWAN
Terdakwa:
DARMAWI, S.Pi. Bin ABDUL SYUKUR
389 — 271
  • Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 sebagaiperaturan turunannya menyebutkan ada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannamun tidak mengatur secara detail seperti apa teknis pelaksanaannya.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Cbi
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat:
PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Tergugat:
1.YAYASAN MASYHADUL QURAN
2.NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
3.Sdr. HENRY SIREGAR
4.Sdr. SOMADIKARYA
5.Sdr. HAJUDIN
Turut Tergugat:
1.Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
2.Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
3.Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
4.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
Intervensi:
Badan Intelejen Negara
114 — 88
  • Kepemilikan Tanah Pengggugat Intervensiberdasarkan Surat Oper Alih Garapan;3.Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan intervensivide poin 1 sampai dengan poin 2 huruf a, b, dan c, yang pada pokoknyamendalilkan dasar kepemilkan berdasarkan Surat Oper Alin Garapan danAkta Jual Bell;Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pertanahan yang mengacu padaUndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturanperaturan hukum turunannya
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 03-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 45/G/2016/PTUN.PBR
Tanggal 31 Mei 2017 — ALIK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, FREDY EDIMAN, DKK
191 — 122
  • Memerintahkan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau segeramembatalkan SHM No. 193/Sidomulyo Barat tahun 2002 dan SHMNo. 164/Delima tahun 2004 beserta turunannya sebagaimanadalam a sas satu obyek satu subyek untuk mendapatkankepastian hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuan PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 11 Tahun 2016karena terdapat kesalahan prosedur.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telahmengajukan Replik tertanggal 31 Januari 2017 dan atas Replik
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2016 — Putus : 28-10-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 28 Oktober 2016 — Dr,Ir. H. Herawansyah, SMc, MT Bin Ikram (alm)
146 — 73
  • dalam pelaksanaan kontrak tersebut memerintahkan sesuatu hal yangtidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak maupun Perpres No. 54 tahun2010 beserta perubahannya;Bahwa dalam kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Barutahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sejak dari proseslelang sampai dengan tahapan PHO ternyata ada beberapa hal yang tidakHal 51 dari 147 Putusan No : 35/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bglsesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor : 70 tahun 2012beserta turunannya
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 05-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
NENGAH ALIT, M.Pd
190 — 124
  • Sesuai dengan peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang/jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya, makapelelangan pekerjaan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat(Sekaa Makepung) berupa rumbing/hiasan kepala kerbau pacuan dinyatakangagal.Bahwa benar mengingat waktu yang tersedia untuk pelaksanaan pekerjaanDinas tidak mengajukan lagu permohonan lelang ulang, karena suratpernyataan lelang gagal dikeluarkan tertanggal 17 Nopember 2017.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 21-12-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT SAMARINDA Nomor 228/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 9 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA Diwakili Oleh : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
Terbanding/Penggugat : FERRY POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat I : CHRISTINE POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat II : ERVINA POSUMA
Terbanding/Turut Tergugat III : GRACE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat II : Firman SETIA KAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Turut Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
509 — 630
  • Menyatakan batal demi hukum, tidak sah, cacat hukum atausetidaktidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengansegala akibat hukum daripadanya segala suratsurat/ aktaaktabeserta turunannya, yaitu :6.1. Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 22 Juni 2006Nomor : 10, yang dibuat oleh Notaris Yeni Pudjawati, SH.,(Tergugat III)6.2.