Ditemukan 27006 data
60 — 31
51/G/2010/PTUN-BDG
43 — 30
152/G/2015/PTUN-BDG
95 — 46
16/G/2014/PTUN-BDG
78 — 39
182/G/2013/PTUN-BDG
145 — 54
21/G/2011/PTUN-BDG
PUTUSANNOMOR: 21/G/2011/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di Gedungyang telah ditentukan untuk itu di jalan Diponegoro No. 34Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalamsengketa antara: R.H. SOEDIRDJO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia , PekerjaanWiraswasta, Alamat Komplek Dosen UI No.26 A Rt. OO1 Rw.
TUTIEK TANDYO WIDJOJO, Kewarganegaraan Indonesia, beralamatdi Jalan Purnama No. 1 Kelurahan CipeteSelatan, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatandalam hal ini diwakili oleh Anak Kandungnyabernama: DEDI BAYUSENO WIDJOYQKewarganegaraan Indonesia bertempattinggal di Jalan Purnama No. 1 Rt. 12Rw. 003, Kelurahan Cipete Selatan,kecamatan Cilandak, Jakarta Selatanberdasarkan Surat Kuasa tanggal 12September 2011 dan Ijin Kuasa Insidentildari Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor: 07/SK/2001/PTUN BDGtanggal
52 — 20
36/G/2012/PTUN-BDG
Ujang Abdullah, SH,M.Si, Wakil Ketua PTUN Palembang (yang mengutip dari PuslitbangHukum dan Peradilan MA RI, Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN,cetakan Kedua, Jakarta, 2005) dalam makalahnya yang berjudul*"Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia pada halaman 12 dan 14 yang pada pokoknyamenjelaskan : == ==Halaman 20 dari 76 halaman Putusan Perkara Nomor. 36/G/2012/PTUNBDG"Beberapa keputusan yang tidak dapat menjadi objek di PeradilanTata Usaha Negara karena adanya
Ujang Abdullah, SH, M.Si,Wakil Ketua PTUN Palembang (yang mengutip dari PuslitbangHukum dan Peradilan MA RI, Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN,cetakan Kedua, Jakarta, 2005) dalam makalahnya yang berjudul*"Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia pada halaman 12 dan 14, karena sengketa gugatanTUN yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sengketa yangtimbul akibat suatu keputusan atas hasil penyelenggaraanpemilihan kuwu/kepala desa dimana perbuatan hukum yangdilakukan
96 — 29
8-G-2015-PTUN-BL
48 — 22
38/G/2012/PTUN-BDG
94 — 39
44/G/2012/PTUN-BDG
Sertipikat Tanahnya, apakah prosedurpenerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, sedangkan mengenai soalkepemilikan adalah wewenang dari PeradilanBahwa selaku demikian permasalahan a quo adalah murnimerupakan masalah kepemilikan/keperdataan, yangkewenangan pengujiannya sebagaimana UndangUndangNo.14 Tahun 1970 Jo.UndangUndang No.5 Tahun 1986 Jo.UndangUndang No.9 Tahun 2004 adalah menjadikewenangan dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karenagugatan a quo yang diajukan melalui PTUN
Bahwa Penggugat dalamGugatannya, tertanggal 9 Mei 2012,yang didaftarkan di PTUN Bandungpada tanggal 10 Mei 2012 sertadiperbaiki pada tanggal 7 Juni 2012,pada halaman 2, BagianKEPENTINGAN PENGGUGATMENGAJUKAN GUGATAN, poin angka2, menyatakan ..dan tanahtersebut telah terbit tanah SertipikatHak Guna Bangunan (HGB) atasnama PT. MEKAR CEMERLANG yangfiktif dan tidak terdaftar diKementerian Hukum dan Hak AzasiManusia RepublikIndonesia... ;3.
97 — 42
98/G/2007/PTUN-BDG
199 — 163
76/G/2006/PTUN-BDG
67 — 22
31/G/2013/PTUN-BDG
74 — 59
114/G/2014/PTUN-BDG
80 — 29
39/G/2011/PTUN-BDG
147 — 80
69/G/2007/PTUN-BDG
125 — 51
53/G/2014/PTUN-BDG
56 — 30
33/G/2011/PTUN-BDG
109 — 48
118/G/2011/PTUN-BDG
82 — 25
108/G/2016/PTUN-BDG
74 — 32
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 60/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara ; ------------------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah). ; -------
60/G/2016/PTUN-BDGV