Ditemukan 27006 data
56 — 38
62/G/2013/PTUN-BDG
84 — 42
21/G/2014/PTUN-BDG
65 — 41
20/G/2011/PTUN-BDG
;Keduanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Waspada No. 20, KotaBandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :19/WHAWPD/SK/PTUN/IIV2011, tertanggal 14 Maret 2011 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ; Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :20/Pen.MH/2011/PTUNBDG. tanggal 23 Pebruari 2011 tentang Penunjukkan MajelisHakim ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis
MOMO SOPYAN ISKANDAR, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnyabernama WIWIH HARNAWADI AHMAD, SH dan EDI HERMAWAN, SH. berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 19/WHAWPD/SK/PTUN/III/2011, tertanggal 14 Maret 2011,telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Maret 2011 untuk masuk sebagai pihakdalam sengketa Tata Usaha Negara ini ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Intervensi pihak kellltersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 20/G/Int/2011/PTUNBDG pada tanggal 28
105 — 57
33/G.PLW/2008/PTUN-BDG
143 — 60
PUTUS ANNomor : 13/G/2012/PTUN.
PUTUSAN No. 13/G/212/PTUN Yk.dari Media Massa keesokan harinya, yaitu tanggal 22 September 2012,hal tersebut di atas juga menjadi pertimbangan alasan cacat formilnyaobyek sengketa j nen nnn nn nn nnn ne nnn nen2.
PUTUSAN No. 13/G/212/PTUN Yk.Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah IstimewaYogyakarta.
PUTUSAN No. 13/G/212/PTUN Yk.Sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat tidak memperolehkejelasan status hukum terkait Pengajuan berkas Calon WakilGubernur DIY yang telah Penggugat ajukan pada hari Senin 10September 2012.
PUTUSAN No. 13/G/212/PTUN Yk.Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur dan Adipati Paku AlamIX sebagai calon Wakil Gubernur, seharusnya dimaknai secaratekstual tanpa melakukan tafsir liar terkait hal tersebut.
115 — 77
59/G/2010/PTUN-BDG
153 — 111
29/G/2014/PTUN-BDG
106 — 924
49/G/2013/PTUN-BDG
132 — 63
104/G/2016/PTUN-BDG
59 — 33
21/G/2016/PTUN-BDG
Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah obyeksengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (9)UU PTUN; yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkrit, individual dan final,serta menimbulkan akibat hukum; a.
90 — 51
59/G/2012/PTUN-BDG
(Para Penggugat) tidaklah menggambarkan reprentasi seluruh warga,melainkan hanya segelintir orang yang mempunyai kepentingan tertentu yang tidak9 Bahwa berdasarkan halhal terurai tersebut, jelasjelas dan nyatanyata gugatan ParaPenggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), oleh karena itu gugatan Parapenggugat haruslah ditolak, atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;PARA PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT ;10 Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah meminta agar PTUN
putusan hakim yangmempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat II Intervensi telahbersalah melakukan perbuatan pidana, baru kemudian mengajukan gugatanBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas ternyata dan terbukti gugatan ParaPenggugat dalam perkara a quo telah diajukan terlalu dini (premature), karena itugugatan Para Penggugat haruslah ditolak, atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima;DALAM PENUNDAAN:2on nee2223Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah meminta agar PTUN
Bandungmenunda tindaklanjut dari IMB No. 644/003.1.1/00278/BPT/2012 tanggal 13Maret 2012 berupa pembangunan kioskios diatas tanah tersebut, dengan alasanbahwa bilamana IMB tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pembangunanmaka akan merugikan ParaPenggugat; Bahwa permintaan Para Penggugat tersebut sangatlah prematur, sebab belum adabukti yang cukup untuk dipertimbangkan oleh PTUN Bandung untuk mengabulkanpermintaan tersebut, lagipula tidak ada keadaan mendesak dan tidak adaHalaman 35 dari 62
43 — 30
29/G/2015/PTUN-BDG
99 — 68
56/G/2013/PTUN-BDG
79 — 47
35/G/2015/PTUN-BDG
145 — 49
12-G-2012-PTUN-BL
142 — 71
12-G-2015-PTUN-BL
.34/T tanggal 30 Juni 1967 yang telah diperpanjang dengan sertifikat HGBNo.275/T tanggal 14 Juni 2001 berdasarkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandar Lampung No.02/G/TN/2002/PTUN.BL, Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan No.78/BDG/2002/PT.TUN.MDN, PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.241 K/TUN/2003, PutusanPK Mahkamah Agung Republik Indonesia No.29 PK/TUN/2005 danberdasarkan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung No.01/PEN.EKS/2009/PTUN
NegaraBandar Lampung dengan Register Perkara Nomor: 02/G/TN/2002/PTUNBL dantelah memperoleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar LampungNomor: 02/G/TN/2002/PTUNBL tanggal 22 Juli 2002 , Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan No.78/BDG/2002/PT.TUN.MDN, PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.241 K/TUN/2003, PutusanPK Mahkamah Agung Republik Indonesia No.29 PK/TUN/2005 danberdasarkan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung No.01/PEN.EKS/2009/PTUN
tanggal 23 Juli1975, telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandar Lampung Nomor: 02/G/TN/2002/PTUNBL, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.78/BDG/2002/PT.TUN.MDN, Putusan Kasasi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.241 K/TUN/2003, Putusan PK MahkamahAgung Republik Indonesia No.29 PK/TUN/2005, putusantersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilanjutkandengan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bandar Lampung No.01/PEN.EKS/2009/PTUN
;Bahwa Sertipikat Hak Milik No.336/T sudah dinyatakan batal sepanjang yangmenyangkut sertipikat HGB No.34/T tanggal 30 Juni 1997 berdasarkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No.02/G/2002/PTUN.BL jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.78/BDG/2002/PT.TUN.MDN, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.241K/TUN/2003, Putusan PK Mahkamah Agung RI No.29PK/TUN/2005 danberdasarkan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung No.01/PEN.EKS/2009/PTUN
atas nama Husni;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa tidak terdapat kesamaan subjek hukum dan objek gugatan antaraperkara No.02/G/2002/PTUN.BL dengan perkara No.12/G/2015/PTUN BL;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwaberalasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima eksepsi gugatanpenggugat nebis in idem yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ;Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi yang diajukan olehTergugat
80 — 50
28/G/2012/PTUN-BDG
54 — 26
88/G/2011/PTUN-BDG
370 — 226
11/G/2011/PTUN-BDG
21 A SingosariUntuk Selanjutnya disebut sebagai : PARA TERGUGATII INTERVENSIPengadilan Tata Usaha NegaraBa@NQung, f mon 2 mn i mi se in ieTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor : 11/Pen.MH/2011/PTUNBDG,tertanggal 7 Februari 2011 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketatersebut je =se e250 5 semis sens Sms Se Se Ss one see eeeTelah membaca Penetapan Ketua Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor11/Pen.PP/2011/PTUN
67 — 49
67/G/2013/PTUN-BDG