Ditemukan 27006 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-09-2013 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 18-G-2013-PTUN-BL Tanggal 6 Februari 2014 — PENGGUGAT.: MUSLIM,
TERGUGAT : BUPATI TANGGAMUS
TERGUGAT II INTERVENSI : M SYAFI'I
98 — 391
98 — 391
18-G-2013-PTUN-BL
Register : 02-07-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 16-05-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 69/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 21 Januari 2014 — TONNY KUSNANDI VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI, 2. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 3. KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA ATANG SENDJAJA
73 — 54
73 — 54
69/G/2013/PTUN-BDG
Register : 27-09-2012 — Putus : 20-12-2012 — Upload : 28-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 90/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 20 Desember 2012 — PEMERINTAH KOTA DEPOK VS MUHAMMAD HIDAYAT
68 — 38
68 — 38
90/G/2012/PTUN-BDG
Register : 21-01-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 04-G-2015-PTUN-BL Tanggal 29 Juni 2015 — penggugat : Zaki Mubarok dkk
Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Tergugat II Intervensi : M Ridho
122 — 38
122 — 38
04-G-2015-PTUN-BL
Register : 20-04-2016 — Putus : 13-07-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 50/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 13 Juli 2016 — PT Distribusi Indonesia Jaya VS 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon, 2. Ko Dirpranoto
53 — 28
53 — 28
50/G/2016/PTUN-BDG
Register : 26-08-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 87/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 22 Desember 2016 — TONGAM SIHITE, Dkk VS KEPALA DINAS TATA KOTA PEMERINTAHAN KOTA BEKASI
101 — 41
101 — 41
87/G/2016/PTUN-BDG
Register : 18-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 106/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 23 Nopember 2016 — RAHMAN, Dkk VS KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG
92 — 31
92 — 31
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 106/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara ; ---------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 229.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). ;----------------------------------------------------------------------------------------------
106/G/2016/PTUN-BDG
Register : 13-05-2008 — Putus : 15-12-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 45/G/2008/PTUN-BDG Tanggal 15 Desember 2008 — NASAR bin KELAR, DKK VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, 2. PT. PANCA WIRATAMA SAKTI
103 — 68
103 — 68
45/G/2008/PTUN-BDG
Tangetang: KewarganegaraanIndonesia; PekerjaanSwasta; Alamat : Kampung Lontar, Rt. 05/10, Kel/Desa KaliBaru, Kecamatan Paku Haji, KabupatenTangerang; KewarganegaraanIndonesia; Halaman 1 dari 155 Halaman Putusan Nomor45/G/2008/PTUN BDG.PekerjaanSwasta; Alamat : Kampung Sukajaya, Rt. 002/006, Kel/DesaTegal Angus, Kecamatan Teluk Naga,Kabupaten Tangerang; Nama: Hj.
OTONG (Kuasa Warisdari JAIH bin PIDAN); KewarganegaraanIndonesia; PekerjaanSwasta; ++ eee eee eee eeeAlamat : Kampung Benda Baru, Rt. 01/03, Kel/DesaPondok Jaya, Kecamatan Sepatan, KabupatenTangerang; Halaman 9 dari 155 Halaman Putusan Nomor45/G/2008/PTUN BDG.33.34.35.36.Nama: ASTAHbinti H.
Panca Wiratama Sakti Tbk. sebagaiTergugat IIIntervensi; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung28Nomor : 45/Pen.MH/2008/PTUN BDG tertanggal 28Oktober 2008 Tentang Perubahan Susunan Majelis Hakimyang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Sengketatersebut ; ++ eee ee eeeTelah memeriksa, mempelajari, dan meneliti1. Berkas Perkara SengketaIni; 2.
PancaHalaman 29 dari 155 Halaman Putusan Nomor45/G/2008/PTUN BDG.Wiratama Sakti Tbk.
Menyatakan pendaftaran peralihan hak padaHalaman 39 dari 155 Halaman Putusan Nomor45/G/2008/PTUN BDG.Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Munjul sampaidengan Nomor 197/Munjul syah dan mempunyaikekuatanhukum; eee eee3.
Register : 23-02-2010 — Putus : 18-08-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 26/G/2010/PTUN-BDG Tanggal 18 Agustus 2010 — MUHAMMAD ELIF BIN LIP MERIN VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, 2. HARYARA TAMBUNAN, SE, 3. ALPHINE SIREGAR TAMBUNAN
59 — 30
59 — 30
26/G/2010/PTUN-BDG
Register : 30-04-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 40/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 25 Agustus 2015 — SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH PERSAUDARAAN PEKERJA ANGGOTA PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PT. GISTEX CHEWON SYNTHETIC ( PPA PPMI PT.GISTEX CHEWON SYNTHETIC ) VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
131 — 78
131 — 78
40/G/2015/PTUN-BDG
GistexChewon Synthetic mempunyai kepentingan hukum melakukan tindakan atasnama organiasi PPMI di muka Pengadilan, yakni melakukan Gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka untuk kepentinganHalaman 7 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUNBDGhukumnya tersebut kewenangan dapat dilaksanakan oleh Dewan PengurusCabang (UPC) yakni Pengurus DPC Purwakarta dan/ atau Dewan PengurusWilayah (DPW) Jawa Barat dan/ atau Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPMI;Bahwa mengingat letak PTUN Bandung ada di
Gistex Chewon Synthetic di PHK untukmenandatangani secara hukum dengan gugatan ke PTUN ;Saksi menyatakan saudara Mujiono pernah berkeluh kesah terhadap saksibahwa dia pernah dipanggil oleh pimpinan perusahaan, katanya disuruh keluardari PPA PPMI. lalu Mujino pun langsung mengundurkan diri dan buatpernyataan karena terpaksa ; Saksi menyatakan bahwa pengurus PPA PPMI statusnya hanya sebagaipegawai kontrak di PT.
Sanko menerima surat PHKnamun tidak ada penjelasan di surat PHK tersebut, tetapi dituangkan dalampengumuman ; Saksi menyatakan setiap hari Rabu diadakan Raker yang berisikan dakwah,itupun tergantung situasi dan cuaca ; Saksi menyatakan bahwa ada isuisu miring tentang PPMI yaitu saudara Aditkatanya sebagai anggota ISIS ; Saksi menyatakan pada rapatrapat DPC Purwakarta pernah membahastentang anggota PPMI yang di PHK, dan DPC menyarankan untuk mengajukan gugatan ke PTUN ; Saksi menyatakan selama menjadi
Register : 01-03-2010 — Putus : 03-08-2010 — Upload : 22-11-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 29/G/2010/PTUN-BDG Tanggal 3 Agustus 2010 — MOHAMAD ISA bin ALI IBRAHIM VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, 2. MUCHAMMAD SYAFRUDIN, 3. NY. HJ. RUKMITA HUMARDI, 4. HJ. MAS FATIMAH
99 — 30
99 — 30
29/G/2010/PTUN-BDG
P U T US A NNOMOR : 29/G/2010/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antaraMOHAMAD ISA bin ALI IBRAHIM, Kewarganegaraan' Indonesia,Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal JalanMelati Gang Kemuning Nomor 92, Komplek P &K Blok A, Penancangan, Serang, Banten;Dalam hal ini diwakil
CARTERMARNAEKPANJAITAN,Hal 1 dari 89hal.Put.No.29/G/2010/PTUN BDG3. DAVIDSONSIMANJUNTAKKesemuanya warganegara Indonesia, PekerjaanAdvokat pada kantor hukum Jesse HeberAmbuwaru & Partners beralamat di Jalan KayuMas Timur Nomor 6, Blok A, Kav. Polri,Jakarta 13260, Tip. 021.98623145,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal25 Februari 2010; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT,MELA WAN1.
,MH,KepalaSeksi HakTanah danPendaftaran TanahKantorPertanahanKabupatenSerang;Hal 3 dari 89hal.Put.No.29/G/2010/PTUN BDG. MARWAN,SH, KepalaSub SeksiPengaturanTanahPemerintahKantorPertanahanKabupatenSerang;.
RUKMITA HUMARDI, Warganegara Indonesia, PekerjaanIbu Rumah Tangga, Tempat tinggal di JalanCipete II No. 9 RT.007/RW. 003, KelurahanHal 5 dari 89hal.Put.No.29/G/2010/PTUN BDGCipete Selatan, Kecamatan Cilandak,Kotamadya Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlINTERVENSI 24. HJ.
Serang,Kabupaten Serang, Banten;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI 3Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca; Surat gugatan yang diajukan olehPenggugat tertanggal 26 Februari 2010,yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Bandungdengan Register Perkara Nomor29/G/2010/PTUNBDG tertanggal 1 Maret2009 dan telah diperbaiki pada 6 AprilDOMO j sees seme semen aue somes sees see sen Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor29/Pen.MH/2010/PTUN
Register : 07-12-2015 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 168/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 22 Maret 2016 — H. Mamat VS Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bogor
91 — 32
91 — 32
168/G/2015/PTUN-BDG
Register : 30-09-2010 — Putus : 16-02-2011 — Upload : 16-12-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 74/G/2010/PTUN-BDG Tanggal 16 Februari 2011 — PT.Bumi Serpong Damai Tbk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. IDA KAFARIANA
142 — 81
142 — 81
74/G/2010/PTUN-BDG
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor : 74/Pen.MH/2010/PTUN BDGtertanggal 11 Oktober 2010 Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ini; 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor : 74/Pen.PP/2010/PTUN BDGTertanggal 20 Oktober 2010 Tentang PemeriksaanPersiapan; Halaman 5 dari 90 Halaman Perkara Nomor: 74/G/20 10/PTUN BDG5.
Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor : 74/Pen.HS/2010/PTUN BDGtertanggal 11 Nopember 2010 Tentang HariSidang ; 6. Telah membaca Surat Permohonan Intervensi yangdiajukan oleh Ida Kafariana tanggal 09 Desember2010, sebagai pihak ketiga untuk masuk Intervensidalam perkara7. Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor: 74/G/2010/PTUN BDG/INTVtertanggal 09 Desember 2010; 8.
Sebelah Utara : JalanHalaman17 dari 90 Halaman Perkara Nomor: 74/G/20 10/PTUN BDGDesa; eee eee2.) Sebelah Timur : Tanah milikPenggugat ; 3.) Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat4.) Sebelah Barat : Tanah milikPenggugat ; 7.
Menghukum Penggugat untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam perjaraHalaman 35 dari 90 Halaman Perkara Nomor: 74/G/20 10/PTUN BDG3.
Djafar SidikHalaman 77 dari 90 Halaman Perkara Nomor: 74/G/20 10/PTUN BDG(vide Bukti T II Intv 22), dan selanjutnya telah beralihdan dibaliknama kepada Ny.
Register : 19-12-2014 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 119/G/2014/PTUN-BDG Tanggal 11 Mei 2015 — 1. Dr. VINCENTIUS WIDJAYA, 2. KWAN BOEN LIONG VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI, 2. HARIS MULYADI
99 — 66
99 — 66
119/G/2014/PTUN-BDG
pada halaman 13angka 2, 3 dan angka 4, jelas jelas suatu petitum yang tidak bisa dilaksanakansekalipun seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena dalam prosesKTUN tersebut terdapat produk hukum perdata yaitu Akta Jual Beli yang telahdibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga yangberwenang mengadili dan membatalkan Akta Jual Beli tersebut adalahkewenangan Peradilan Umum karena berdasarkan Yurisprudensi PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 20PK/PTUN
Register : 07-10-2011 — Putus : 29-03-2012 — Upload : 26-07-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 101/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 29 Maret 2012 — TAN BUDIONO vs 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, 2. NY. THERESIA KARUBUN, dkk., 3. HENDRA ALFUISA
85 — 51
85 — 51
101/G/2011/PTUN-BDG
Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan serta memenuhisyarat sebagai pihak atas terbitnya objek sengketa a quo oleh Tergugat didasarkanketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara,sehingga eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 harus dinyatakan ditolak ;Gugatan Obscuur Libel/Gugatan tidak jelas atau kabur ; Menimbang, bahwa persyaratan formal gugatan di PTUN
Register : 17-11-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 159/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 2 Maret 2016 — SRI WIGIARTI, SH. VS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
107 — 69
107 — 69
159/G/2015/PTUN-BDG
Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadilisengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndangNomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnyadisebut dengan UndangUndang PTUN), yang menyatakan, "Peradilan TataUsaha Negara adalah salah satu pelaksana kelcuasaan kehakiman
Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan yang dimiliki telah melakukantindakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2)UndangUndang PTUN, yaitu dengan telah memperhatikan:1) asas kepastian hukum, dimana Tergugat dalam menerbitkan obyek aquo, menggunakan landasan ketentuan peraturan perundangundangandan telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati Bekasikepada Tergugat berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 51Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BadanKepegawaian
Register : 09-07-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 89/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 27 Agustus 2015 — H. SOEHARTO, SH., Dkk VS 1. DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS INDUSTRI KEUANGAN NON BANK I, 2. DIREKTUR UTAMA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, 3. KETUA UMUM PERSATUAN PENSIUNAN TELKOM
108 — 44
108 — 44
89/G/2015/PTUN-BDG
Register : 27-08-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 06-01-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 115/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 6 Januari 2016 — 1. HJ. JURIAH, Dkk, 2. KEPALA DESA PAHLAWAN SETIA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, 2. PT. BUANA MEDIA NUSANTARA
83 — 71
83 — 71
115/G/2015/PTUN-BDG
Register : 24-04-2012 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 39/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 7 Agustus 2012 — PT. MARVELZON INDONESIA VS 1.BUPATI CIAMIS, 2.BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, 3.PT. INDO SINORANG RESOURCES
105 — 36
105 — 36
39/G/2012/PTUN-BDG
Register : 07-09-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 22-G-2015-PTUN-BL Tanggal 30 Desember 2015 — Penggugat : H. SUBRIYANTO,
Tergugat : 1. 1. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN IZIN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2. 2. PT. HOLCIM INDONESIA, Tbk.
131 — 90
131 — 90
22-G-2015-PTUN-BL
Jika yang terjadi demikian, makagugatan PENGGUGAT yang dimasukkan ke PTUN Lampung tanggal 4September 2015 terjadi setelah 358 (tiga ratus lima puluh delapan) hari sejakPENGGUGAT mengetahui terbitnya objek sengketa a quo dan ini berartigugatan PENGGUGAT terbukti dan tidak terbantahkan telahdaluwarsa;Atau sekurangkurangnya PENGGUGAT telah mengetahui perihal adanya/terbitnya objek sengketa a quo pada tanggal 19 Mei 2015 yaitu pada saatPENGGUGAT menerima eksepsi dan jawaban PT.
1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara; = Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan hukum Pemohon Intervensi sejalan(paralel) dengan kepentingan hukum Tergugat yaitu untuk mempertahankankeberadaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalamsengketa ini, maka sudah selayaknya apabila kedudukan Pemohon Intervensitersebut sesuai Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai Tergugat II Intervensidalam sengketa Nomor : 22/G/2015/PTUN
Tata Usaha Negara yang telah 2 (dua) kali diubah dan ditambahdengan UU 9/2004 juncto UU 51/2009;Oleh karena itu sangat jelas dan nyata Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legalstanding) sebagai Penggugat dalam perkara a quo, sehingga Gugatan harus ditolak atausetidaktidaknya Gugatan Penggugat tidak dapatditerima; 33 nnn nnn nnn nnn nn nnn2 Eksepsi GugatanKadaluarsa;Bahwa Penggugat mengaku mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 11Juni 2015 pada saat sidang dengan agenda pembuktian di PTUN
Dalam audiensi tersebut dijelaskan mengenaiperizinan yang telah dimiliki Tergugat II Intervensi, salah satunya Izin UsahaPutusan No. 22/G/2015/PTUNBL him. 41Industri Nomor 503/8/IV .O7/IUI/V 1/2014 (objeksengketa);Bahwa berdasarkan kedua fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yangdiajukan ke PTUN Bandar Lampung pada tanggal 4 September 2015 telahmelebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugatmengetahui adanya objek sengketa dimaksud (vide Pasal 55 UndangUndang Nomor5
Ketentuan Pasal 67 Ayat (1) di atas dipertegas dengan Surat Ketua MudaMahkamah Agung RI Urusan Lingkungan PTUN Nomor 32/Td.TUN/XII/2005tanggal 7 Desember 2005 perihal Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2005tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 7Desember 2005. ; Butir (A dan B) Surat Nomor 32/Td.TUN/XII/2005 menegaskan bahwa: A.