Ditemukan 2933 data
36 — 8
Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan pithak laine. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidakdapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;f.
42 — 87
surat nikahnya Terdakwabekerja di Swasta sedangkan Saksi Christina QPK Elisa berstatusjanda satu anak dan pekejaan swasta dan Saksi tidak mengetahulTerdakwa ijin kepada istrinya maupun kesatuannyan dan saat iniTerdakwa sudah tidak lagi berhubungan dengan Saksi Christina QPKElisa.Bahwa sepengetahuan Saksi surat nikah itu asli tapi palsu karenatidak dibuat oleh KUA ditempat dimana ke dua mempelai tinggal yaitudi KUA Wonokromo Surabaya.Atas keterangan Saksi4 tersebut Terdakwa menyangkal yang antara laine
85 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.54 PK/Pid.Sus/2009Undang Undang itu sendiri selama tidak ada pembatalan,Perda tersebut sah demi hukum memiliki kekuatan yangmengikat, sehingga dengan demikian permohonan peninjauankembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/paraTerpidana harus dikabulkan, karena permohonan peninjauankembali tersebut juga didasari beberapa putusanPengadilan yang ada di Wilayah Negara Republik Indonesiayang menjadi Yuriprudensi yang antara laine Putusan kasasi No.1640 K/Pid/ 2007 Mahkamah Agung ;e Putusan kasasi
181 — 99
melanggar hukum sebagaimana Idalam PutusanMahkamah Agung RI No. 31931 K/Ptd/1984 tanggal 8 Februari 1986 ada 2 (dua) kriteriayaitu yang bersifat kumulatif dan ada yang bersifat alternatif.Unsur kumulatif dari perbuatan melanggar hukum :e Adanya perbuatan (baik aktif/pasif) yang melanggar hukume Adanya suatu kerugiane Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugianUnsur alternatif dari perbuatan melanggar hukum :e Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakue Melanggar hak subjektif orang laine
104 — 17
Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2003 jo pasal 44 dan pasal 45 UUNo. 32 Tahun 2004, mengatur Tentang Hak dan Kewajiban100100Kabupaten/Kota antara laine mendahulukan kepentinganNegara diatas kepentinganpribadi, kelompok dan golongan;e memberikan pertanggungjawabansecara moral dan politis kepadapemilih dan daerah pemilihannya;Dari uraian tersebut di atas, makaakibat perbuatan Terdakwa bersamasamadengan H. MARPOLI selaku KetuaDPRD, H. MULYADI HJR, SH. selakuWakil Ketua DPRD. Kabupaten IndragiriHulu, H.
70 — 24
Bahwa benar harta yang berkaitan dengan Harta bawaanPenggugat dan dimiliki sebelum menikah dengan Tergugat antara laine Penggugat memiliki 1 (Satu) unit kKendaraan roda 4 (Empat),merek Grand Livina, No. Pol. D 1450 UAK, atas namaXXXXXXXXXX, warna hitam, tahun 2017, No.RangkaMHBG3CG1CHJ051465, No.
79 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Khidmah Fajr Bandungtanggal 27 September 2004, dan semua pencairan danayang dikeluarkan untuk Fajr Aset ManagementIncorporated tersebut dilakukan oleh Terdakwa yangkemudian oleh Terdakwa dikirim/ditransfer ke FajrAset Management Incorporated.Bahwa pengeluaran dana tersebut di atas~ telahmenyimpang dari ketentuan perundang undangan yang berlakuantara laine Pasal 28 PP Nomor 105 Tahun 2000tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan(1) Pengguna anggaran daerah mengajukan SuratPermintaan
113 — 23
Adanya bukti otentik bukanlah satusatunyakeharusan untuk suatu fakta hukum. sehingga perjanjian yang dibuat antara TergugatRekonpensi dan Turut Tergugat I pada satu pihak dan Turut Tergugat I dan Ketua danSekretaris Kelompok Penyewa Tanah Milik Umat Hindu Kaharingan apakah atas nama pribadidan organisasi harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah antara laine Akta Notaris Palangka Raya, Irawan Junaidi, SH.
54 — 14
Oleh karena itu, sertifikattanah bukan bukti mutlak atas hak milik tanah:e Keabsahannya sebagai alat bukti sepanjang tidak dibuktikansebaliknya oleh pihak laine Kekuatan pembuktian yang melekat pada sertifikat sebagai akta, dapatdilumpuhkan oleh alat bukti, seperti keterangan saksi sesuai dengansifat deklaratif yang melekat padanya.Selanjutnya dinyatakannya, ketentuan diatas dijelaskan dalam Putusan MahkamahAgung No.548 K/Pdt/1983 tertanggal 5 januari 1985.
Terbanding/Penggugat : Baltazar Junus Amtaran
48 — 27
Bahwa semasa hidupnya, Kakek Penggugat bernama Baltazar JunusAmtaran (almarhum) memiliki harta berupa 5 (lima) bidang tanah terletak diKelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang (dahulu: Desa Oebufu,Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang), yakni :1. bidang tanah sawah, dikenal dengan nama Sawah Taputar;2. bidang tanah sawah, dikenal dengan nama Sawah Nonotf;3. bidang tanah sawah, dikenal dengan nama Sawah Lalfanu;4. bidang tanah sawah, dikenal dengan nama Sawah Laine;dan5. bidang tanah kering
214 — 706
ELIAS LAINE Kaur Pemerintahan Rp. 500.000. Rp. 3.000.000.4. DANIEL YAWATE Kaur Pembangunan Rp. 500.000. Rp. 3.000.000.5. YANCE LAIULUWI Kaur Umum Rp. 500.000. Rp. 3.000.000.6. DAVID TITA Kadus Rumahtita Rp. 500.000. Rp. 3.000.000.7. JONATAN MOLLY Sekdus Rumahtita Rp. 400.000. Rp. 2.400.000.8. WENAN TANIWEL Kadus Imahbatai Rp. 500.000. Rp. 3.000.000.9. JUSUF TANIWEL Sekdus Imahbatai Rp. 400.000. Rp. 2.400.000.10. HEMS KEREK WAI Kadus Sokowati Rp. 500.000. Rp. 3.000.000.11.
ELIAS LAINE Kaur Pemerintahan Rp. 500.000. Rp. 3.000.000.4. DANIEL YAWATE Kaur Pembangunan Rp. 500.000. Rp. 3.000.000.5. YANCE LAIULUWI Kaur Umum Rp. 500.000. Rp. 3.000.000.6. DAVID TITA Kadus Rumahtita Rp. 500.000. Rp. 3.000.000.7. JONATAN MOLLY Sekdus Rumahtita Rp. 400.000. Rp. 2.400.000.8. WENAN TANIWEL Kadus Imahbatai Rp. 500.000. Rp. 3.000.000.9. JUSUF TANIWEL Sekdus Imahbatai Rp. 400.000. Rp. 2.400.000.10. HEMS KEREK IJAI Kadus Sokowati Rp. 500.000. Rp. 3.000.000.11.
14 — 14
Sering menceritakan kejelekan suami kepada orang laine. Ada pihak ketiga/Pria idaman lain dan pemohon pernahmenyaksikan sendiri termohon bersama lakilaki lainf. Sering pergi meninggalkan rumah dalam waktu lama tanpa jinsuamg. Sering menjelek jelek kan Pemohon kepada anak anak danberusaha supaya anak anak membenci Pemohonhalaman 2 dari 66 halamanPutusan nomor : 3803/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg6.
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Walikota Batam
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Ketua DPRD Kota Batam
55 — 32
.> Bahwa menanggapi apa yang didalilkan oleh penggugat, maka tergugatberpendapat bahwa untuk mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum,paling tidak terdapat anasiranasir perbuatan tergugat yang mengarahkepada perbuatan atau keadaan sebagaimana yang diatur di dalam pasal1365 KUHPerdata, yaitu:e Perbuatan melanggar hukume Kerugian kepada orang laine Adanya kesalahane Hubungan kausalitas antara timbulnya kerugian dan kesalahan sertaPMH> Bahwa terkait unsur perbuatan melanggar hukum, maka tergugatberpedapat
79 — 5
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;e Bahwa Sertifikat sebagaimana dimaksud diatas sangat jelas dirilis oleh Pejabat TataUsaha Negara yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PesisirSelatan;e Bahwa kewenangan tentang pemeriksaan sertifikat berkekuatan hukum atau tidakjuga diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 321K/Sip/1978, tanggal 31 Januari1981;Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milikyang dikeluarkan oleh instansi laine
44 — 9
Oleh karena itu, sertifikat tanah bukan bukti mutlakatas hak milik tanah:e Keabsahannya sebagai alat bukti sepanjang tidakdibuktikan sebaliknya oleh pihak laine Kekuatan pembuktian yang melekat pada sertifikatsebagai akta, dapat dilumpuhkan oleh alat bukti,seperti keterangan saksi sesuai dengan sifat deklaratifyang melekat padanyaSelanjutnya dinyatakannya, ketentuan diatas dijelaskan dalam PutusanMahkamah Agung No.548 K/Pdt/1983 tertanggal 5 januari 1985.
1.Tuan H.E. Saepuddin,
2.Nyonya Hj. Suwarsih,
Tergugat:
PT. Bank UOB Indonesia Cq Kantor Cabang Bogor PT. Bank UOB Indonesia.,
Turut Tergugat:
1.Ibu Bernadette Irawan
2.Notaris dan PPAT Henny Darsono,
3.Notaris Andari Wijayanti,
4.Notaris Wahyu Ismadi,
5.Bank Indonesia,
6.Otoritas Jasa Keuangan Khusus Perbankan lebih populer dengan nama OJK
7.Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara KPKNL Bogor,
8.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor,
99 — 25
Perlu disampaikan, Penggugat adalah orang yang tidakberpendidikan, tidak mempunyai pengetahuan hukum hal manakondisi ini Ssudah dibaca dengan menggunakan pikiran kotor danjahat oleh Tergugat I, dan Tergugat II dan menurutPenggugat hanya orang jahat sajalah yang merampas hakatas orang laine. Bahwa khusus tentang dugaan aspek tindak pidanapenggelapan akan dilaporkan secara tersendiri oleh Penggugat secara tersendiri ke Kepolisian Negara Republik Indonesia;f.
141 — 36
Tidak ada pungutan laine Bahwa pernah ada permohonan Eksport 10 unit Alat berat yang dilakukanoleh PT. Union Perkasa Lestari tanggal 29 Agustus 2012, dan dokumenEksport tersebut kemungkian ada pada Saksi ARMAN SIHOMBING, SHkarena pada bulan Agustus 2012 Saksi ARMAN SIHOMBING, SH bertugasdalam pengurusan Eksport.e Bahwa pada bulan Agustus dan September 2012 yang menanganipemberitahuan ekspor atas nama PT.
42 — 21
Mian dan copynya SKGubernur saya lampirkan pada Surat ini ; LAINE sees cacvses + csLama kelamaan saya mendapat surat panggilan dinas dari KelurahanSepanjang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan copynya suratpanggilan dinas saya lampirkan pada surat ini ;Saya tidak pernah pegang dan tidak mengetahui Sertifikat yang tidakbenar dan tidak jujur,oengukur petunjuk batasbatas ;Hanya nama saya yang dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh orangyang tidak tidak bertanggung jawab ;Tidak lama kemudian saya
85 — 32
Bahwa semenjak diputuskan dan ditetapkan SK.273/D/VIII/47/1965 tersebut,Penggugat kemudian mengelola, mengusahakan dan mengerjakan tanahtersebut serta memenuhi kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalamketentuan ketentuan atas pemberian SK.273/D/VIII/47/1965; kewajibanPenggugat yang telah dilaksanakan berdasarkan SK KINAG tersebut, Antara laine Penggugat telah membayar dan melunasi harga tanah tersebutkepada Negara Republik Indonesia ;e Tanahtanah milik Penggugat tersebut telah diberi tanda
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SANDY DWI NUGRAHA, S.E Diwakili Oleh : H MUH FAISAL SILENANG SH MH
64 — 45
Dan PPK pun tidak pernah melakukan pemeriksaansecara langsung terkait pelaksanaan pekerjaan dilapangan sehinggatidak mengetahui pula mengenai adanya pengalihan seluruh pekerjaan(sub kontrak) kepada pihak laine Pelaksanaan Pekerjaan Proyek aquo, PT.