Ditemukan 3718 data
172 — 59
tanggal O08 September 2015, sedangkangugatan para Penggugat in casu diajukan kepada dan diterimaoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07Desember 2015 atau diajukan dalam waktu 91 (Sembilan puluhsatu) hari sesudah terbitnya objek sengketa;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN yangberbunyi: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktusembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Bahwa memperhatikan guagatan
JAMIN SITOPU LINGGA
Tergugat:
1.KAMIN SITOPU
2.ARENA GOPAL SITOPU
3.GOMGOM SITOPU
4.EDI SYAHPUTRA SILAEN GINDO BR SITOPU
79 — 15
., Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah,sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan dan sebelum surat gugatan dibacakan KuasaPenggugat menyatakan ada perbaikan guagatan sebagaimana tertuang dalamSurat Perbaikan Gugatan tanggal 16 Oktober 2019, sebagai berikut :POSITA GUGATANA. Terhadap Posita huruf C.
Terbanding/Tergugat : Cq. WALIKOTA JAMBI
Terbanding/Tergugat : Cq. KEPALA KANTOR PENGELOLA PASAR KOTA JAMBI
Terbanding/Tergugat : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA JAMBI
47 — 42
Guagatan Penggugat Obscuur libels ( kabur ).a. Bahwa Penggugat dalam Surat gugatanya mendalilkan bahwaTERGUGAT telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yaknidalildalil sebagai berikut :1.
104 — 45
Oleh karena itu, tuntutan para Penggugatsebagaimana dimaksud pada petitum point 2 dan begitu pula tuntutan padaseluruh petitum dalam guagatan Penggugat dengan sendirinya HARUSDITOLAK.Berdasarkan semua hal diatas dengan ini Tergugat memohon dengan hormat agarKetua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini merkenan untuk memutuskansebagai berikut :A.B.DALAM EKSEPSIMenerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnyaDALAM POKOK PERKARAMenolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnyaMenghukum Penggugat untuk membayar
140 — 39
EMKL Teluk Matabori.Yang untuk selanjutnya dalam guagatan ini disebut sebagai Tanah danBangunan Obyek Sengketa ;17.
56 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1161 K/Pdt/2010karena dalil gugatan tidak jelas atau kabur sehingga dengan demikian harusdinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa, kekaburan guagatan juga terlihat pada point ke33 halaman 6 dalilgugatan, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan alas hak, batasbatastanah dan bangunan terdaftar atas nama siapa dan lainlainnya sehubungandengan objek yang dimohonkan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan,maka oleh karena itu gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapatditerima karena bertentangan
29 — 16
Rekonvensitersebut;Menimbang, bahwa apabila diperhatikan Ketentuan Pasal 34 ayat(1)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditegaskanbahwa suami wajid melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; ayat(2)Pasal 34 menyatakan bahwa istri wajid mengatur urusan rumah rumahtangga sebaikbaiknya; sedangkan Pasal 34 ayat(3) UU No.1 Tahun 1974menegaskan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masingmasing dapat mengajukan guagatan
EDUARDUS FUTWEMBUN, SH
Tergugat:
Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Maluku, Cq. Bupati Maluku Tenggara Barat
Turut Tergugat:
1.LAURENSIUS BELAI
2.DAVIT KUWAY
3.ANAKLETUS FANUMBY
4.LAMBERTUS FUTWEMBUN
5.MARSELINUS IVAKDALAM
124 — 42
rupiah).Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Sm.f.Tergugat Il menolak dengan keras dan tegas dalil Penggugat, karenadalil Penggugat tidak bedasar dan terkesan mengadaada.Penggugat hanya membuat lelucon yang tidak lucu untuk dimaknai.Mohon Majelis Hakim menyatakan, Gugatan Penggugat tentang PerbuatanMelawan Hukum terkait dengan Pelaksanaan Keputusan PTUN yang telahBerkekuatan Hukum Tetap adalah Tidak Tepat dan Tidak Benar sertabertentangan dengan Hukum Acara, sehingga Guagatan
174 — 115
mensyaratkan secaramutlak , tegas dan terang, juga tidak boleh merugikan ahli waris, bila ada ahli waris yangdirugikan karena adanya hibah, maka hibah tersebut harus dibatalkan (putusanMahkamah Agung RI Nomor 990K/Sip / 1974 tanggal 6 April 1976).Bahwa berdasarkan pasal 88 Tentang harta kekayaan dalam perkawina.Apabila terjadiperselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itudiajukan ke Pengadilan Agama, Menanggapi tentang gugatan Penggugat tersebutapakaha guagatan
81 — 20
bukti P2 dengan surat penjualan bukti T1 Para Tergugat tidakberkaitan dengan pokok gugatan perkara ini sehingga alat bukti tulisantersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian sehinggadapat dijadikan sebagai permulaan bukti tertulis guna membuktikandalil gugatan yang memungkin persangkaan tentang kebenaranperistiwa yang bersangkutan sehingga dengan demikian, bukti P2harus dibuktikan selanjutnya;Menimbang, bahwa selain bukti surat dimaksud ada pula SaksiPenggugat guna memprekuat dalil guagatan
220 — 110
pengembalianpinjaman adalah sebesar Rp. 3.000.000.000, dikali 12% maka setiaptahunnya kewajiban membayar bunga/jasa modal adalah sebesar Rp.360.000.000, (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), sedangkan saatini sudah tahun 2016 sehingga beban bunga tersebut telah berlangsungselama 12 (dua belas) tahun maka total bunga pinjaman yang harusdibayarkan Penggugat sebesar :Rp. 360.000.000, x 12 tahun = Rp. 4.320.000.000, (empat miliar tigaratus dua puluh juta rupiah).Diperbaiki menjadi :Bahwa sebagaimana dimaksud dalam guagatan
Terbanding/Penggugat : HOSIYAH SAFITRI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI
Turut Terbanding/Tergugat II : FENDY PATRA
Turut Terbanding/Tergugat III : CHRISTINE SABARIA SINAGA
71 — 43
Bahwa seharusnya Penggugat meletakan Albert Purba dan AhliWaris Nyain bin Haisin yang didalilkan Penggugat harus esbagai Pihakdalam Perkara ini, untuk memperjelas dan mempertanggug jawabkanterhadap uang yang telah diterima oleh Albert Purba dan Ahli Waris Nyainbin Haisin (yang seharusnya Nyain bin Kaisin) dengan demikian terbuktibahwa Gugatan yang diajukan Penggugat Kurang Pihak;KOPETENSI RELATIE : Bahwa menurut Pasal 118 HIR (3) apabila gugatan mengenai tanahatau barang tidak bergerak , guagatan
Terbanding/Tergugat I : AMAQ SALBIYAH
Terbanding/Tergugat II : JUMAHIR
Terbanding/Tergugat III : H. SULAIMAN
Terbanding/Tergugat IV : ABDUL MANAN
Terbanding/Tergugat V : BP. NURJANAH
Terbanding/Tergugat VI : MUHARIS
Terbanding/Tergugat VII : JAYADI
Terbanding/Tergugat VIII : MAMIQ EVA NURKHADIJAH Als RAJIP
Terbanding/Tergugat IX : MUH. ZAKI
Terbanding/Tergugat X : BAPAK SAMUDI
Terbanding/Tergugat XI : MAMIQ ABDUL HANAN
Terbanding/Tergugat XIV : LALU MUKSIN
Terbanding/Tergugat XV : BAPAK RUSNI
Terbanding/Tergugat XVI : H. LALU AHYAR Als L.MUSTIAREP
Terbanding/Tergugat XVII : MARDIANA
Terbanding/Tergugat XVIII : DRS. MASHUL ARIFIN SANUSI
Terbanding/Tergugat XIX : H. HAFIZD ALIAS AMAQ ATUN
Terbanding/Tergugat XX : BAPAK SAHID
Terbanding/Tergugat XXI : SUBUH Alias AMAQ BURHANUDDIN
Terbanding/Tergugat XXII : H. KAMARUDIN
Terbanding/Tergugat XXIII : LALU FAOZAN
Terbanding/Tergugat XXIV : H. LALU ARABIYAH
Terbandi
77 — 31
menyimpulkan suatu hal yang salahkarenaPenguasaan Para Tergugat melanggar peraturan perundang undanganyang berlaku yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 di sebutkan Jarangan pemakaian tanahtanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sehingga PengakuanPara Tergugat Terkait jual beli yang dilakukan merupakan perbuatanmelawan hukum karena sebagaimana Bukti Surat yang diajukan olehTergugat 3, Tergugat 14, Tergugat 22, Tergugat 23 dan Tergugat 24karena samapai saat guagatan
Terbanding/Tergugat I : PT. Indo Meco Primatama PT. IMP
Terbanding/Tergugat II : PT. Paramita Bangun Persada PT. PBP
Terbanding/Tergugat III : Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro
Terbanding/Tergugat IV : Agung Hendri Kurniawan,
Terbanding/Tergugat V : Arief santoso
Terbanding/Tergugat VI : Hartono Wignjopranoto,
Terbanding/Tergugat VII : PT. Sumber Artha Persada
Terbanding/Tergugat VIII : PT. Sumber Artha Persada,
Terbanding/Tergugat IX : Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi Notaris,
103 — 67
PUTUSANNomor 84/ PDT / 2019 / PT DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkaraperkara perdatapada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara guagatan antara :1. Agnes Lenny s, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di JalanKembang Permai IV Blok 2 No. 9 RT/RW. 005/006,Kelurahan Kembangan Selatan , Kecamatan Kembangan,Jakarta Barat ;2.
89 — 51
mendamaikan akan tetapi tidakberhasil, kemudian memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak memilihmediator akan tetapi para pihak memilih salah seorang Hakim Pengadilan NegeriJakarta Selatan sebagai mediator untuk melaksanakan perdamaian;Menimbang bahwa dari hasil laporan mediator menyatakan bahwa usahaperdamain kedua belah pihak gagal ;Menimbang bahwa oleh karena usaha perdamaian baik yang dilakukanMajelis Hakim maupun mediator tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan denganpembacaan surat guagatan
79 — 47
., 3.2, dan 3.3 yang terdapat dalamposita guagatan, oleh karena adanya objek 3.1., 3.2., 3.3. sebagai harta waristidak terbukti;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil bantahannya TergugatIl telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.8 dan 1(satu) orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangan lebih lanjutsebagi berikut:Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.6, T.7 dan T.8 yang diajukanTergugat Il, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata jo.
39 — 25
Bahwa TERGUGAT REKONVENSI tidak merasa memiliki perkebunanbuah Durian dan Alpukat seluas 21 Hektar sebagaimana yang dimaksuddalam Guagatan Rekonvensi tersebut, dengan demikian PENGGUGATREKONVENSI wajiob hukumnya membuktikan dalil yang di ajukantersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1865 KUHPerdata yangberbunyi Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyaisesuatu hak, atau, guna mengeguhkan haknya sendiri maupunmembantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa,diwajibkan membuktikan
Ir. Halim Thamsurie
Tergugat:
Menteri Keuangan RI, Cq KemenKeu RI DirJen Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Turut Tergugat:
Kejaksaan Negeri Palembang
101 — 31
DALIL GUGATAN PERDATA / POSITA DARI PENGGUGAT DAN EKSEPSI /JAWABAN DARI TURUT TERGUGATDalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat 11 (Sebelas) pointyang yang didalilkan olen Penggugat dalam guagatan perdata, oleh karena itukami dari pihak Turut Tergugat akan menguraikan dalam jawaban dari TurutTergugat. Adapun dailildalil dalam Gugatan Perdata yang diajukan TurutTergugat adalah sebagai berikut :DALIL PENGGUGAT PADA POINT 11.
42 — 31
Dan jawabnya secara fakta hukum yaitu apabilaobjek tanah yang dimaksudkan tersebut adalah objek tanahyang dimiliki dan dikuasai oleh Para Pembanding (ParaTergugat), maka jawabnya adalah tidak pernah sama sekali.Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dan berdasarkanKetentuanKetentuan Hukum Perdata sebagaimana yangtelah dijelaskan sebelumnya, bahwa Gugatan Terbanding(Penggugat) adalah Guagatan Yang Kabur karena tidakmenjelaskan dan menguraikan secara jelas, tegas dan pasti,khususnya mengenai luas
76 — 30
GUGATAN PARA PENGGUGAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PENGGABUNGAN GUGATAN SAMENVOEGING VAN VONDERINGMenimbang, bahwa dalam bukunya YAHYA HARAHAP, SH Hukum AcaraPerdata hal 102 pengertian penggabungan gugatan adalah penggabungan gugatan dalamsatu gugatan disebut juga kumulasi guagatan atau samenvoeging van vondering yaitupenggabungan lebih dari satu tuntutan hukum kedalam sat gugatan.