Ditemukan 3594 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : disertai disersi dicerai diserang disarah derahi dirahi diserahã diserah disertasi diketahi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. TEGUH KARTIKA WIBOWO
453 — 187
  • dibuktikan apakah terdakwa telahmemenuhi unsur yang pertama ini ;Menimbang , bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndang Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian , dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahitugas dalam suatu jabatan negeri , atau diserahi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst
Tanggal 9 Juni 2016 — Pidana Korupsi - ABDUL KHOIR
394 — 167
  • seseorang yangmenyandang status Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dengandemikian maka haruslah dicari dalam peraturan perundangundangan, siapakahyang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut,sebagaimana dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undangundang No. 43 tahun 1999,Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat yangditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku diangkat olehPejabat yang berwenang dan diserahi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
2028 — 3764
  • keuangan negara atau daerah;e.Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menurut Undangundang RI Nomor 8 tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 43 tahun1999, yang dimaksud Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 1 UndangundangNo. 43 Tahun 1999 adalah:setiap warga negara Republik Indonesia yang telahmemenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yangberwenang diserahi
    tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negeraHalaman 532 dari 656, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2018/PN.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Rony Tedy
775 — 467
  • pengertian Pegawai Negeri menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasHalaman 325 dari 379 halaman Putusan Perkara Nomor : 74/Pid.Sus.TPK/PN.Bdg.Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian , dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut : Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahitugas dalam suatu jabatan negeri , atau diserahi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 17 Juni 2015 — H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ
99 — 13
  • bagian Umum danPerlengkapan;Bahwa Terdakwa telah meng acc 29 proposal diantaranya dari saksi Alikhandan saksi Muslimin yang diajukan kepada Terdakwa bersama suratsurat yanglain;Halaman 137 dari 280Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2014/PN.Plg138Bahwa proposal diajukan tidak bersamasama dengan kartu kendali danTerdakwa tidak menanyakan karena yang meminta persetujuan adalah saksiSugeng, S.Sos;Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai kegiatankegiatan pertemuan karena yangmenyusun adalah protokol;Bahwa Terdakwa diserahi
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-02-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg
Tanggal 4 Februari 2016 — drg. INDRA LUKMANA Bin LUKMANA
174 — 59
  • merugikan keuangan negara ;Menimbang, bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwayang akan ditetapkan dalam amar putusan ini tidaklah bermaksud sematamatauntuk memberikan hukuman kepada Terdakwa atas perbuatan pidana yangdilakukan Terdakwa yang menyalahgunakan wewenang dalam jabatannyaselaku Direktur RSUD dr.Adjidarmo dalam perkara ini tetapi juga bertujuanuntuk mencegah supaya perbuatan serupa tidak terjadi lagi dimasa yang akandatang baik bagi Terdakwa maupun bagi pejabat lainnya yang diserahi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-04-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 3 Maret 2014 — ROTUA ANASTASIA SINAGA
254 — 144
  • 4, saksi yang menunjukdari Bank Syariah, bu Rotua supaya melanjuti Saksi akan mengadakan pengarahan,selanjutnya bu Rotua/terdakwa melakukan pemeriksaan, setelah itu jam 11.30 wib diatergopohgopoh keruangan pengarahan Saksi menginformasikan : pak masalah, baikSaksi selesaikan dahulu ;Bahwa lalu Saksi ijin ke forum dan keluar sampai disitu disampaikan secara detailoleh pak Hadi dan pak Agus ternyata barang itu tidak sama timbangannya denganyang ditulis, kami semua kaget, apalagi saudara Agus yang diserahi
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 19 Januari 2015 — DR. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M.Ag Bin MUHAMMAD SALEH;
193 — 189
  • H.Ahmad Fauzan Saleh dan bendahara pengeluaran Mahliana.Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan pelaksanaanbansos, namun berhubung satu ruangan dengan PPTK Sadr.Amberi.Bahwa kebetulan saat itu masyarakat yang datang sangatbanyak sampai malam.Bahwasaksi beberapa kali membantu secara Administrasi, yaitu ;saksi diserahi oleh Bpk.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Juventius, SE
451 — 1216
  • apakahterdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini ;Menimbang , bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndang Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian , dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut : Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahitugas dalam suatu jabatan negeri , atau diserahi
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh
Tanggal 17 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.Syahrianto Subuki, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.FITRIANI HASAN, SH.
4.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
5.ANDI HERNAWATI, S.H.
6.ARBIN NU'MAN, SH
7.IRWAN BAHARUDDIN, SH
8.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
PT. Bososi Pratama
328 — 190
  • luas dan jangkawaktu tertentu serta kelestarian lingkungan;Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwabentukbentuk perbuatan yang berkenaan dengan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan pada prinsipnya adalah dilarang, kecuali perbuatansebagaimana dimaksudkan diatas telah terlebih dahulu diberikan izin oleh menteri.Bahwa menteri yang dimaksud dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 15UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah menteri adalahmenteri yang diserahi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — SUNARDI, ST bin MULYODIHARJO
111 — 29
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang bahwa pengertian pegawai negeri berdasarkan UU No 43 th1999 tentang Perubahan atas UU No 8 th 1974 tentang pokokpokokkepegawaian, disebutkan pegawai negeri adalah setiap warga negara RepublikIndonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabatyang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahitugas negara lainnya dan digaji
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 106 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2016 — WAWAN SOMANTRI
171 — 50
  • .> Bahwasaksi mengetahui tentang Koperasi Bina Usaha Sukabumisetelah berada di BJB Kantor Cabang Sukabumi yang saat itudiberitahu oleh saksi DANIS HATMAudI bahwa KBU Sukabumi akanmengajukan pinjaman kredit kepada BUB Cabang Sukabumi, namunpada saat itu saksi belum diserahi dokumen pengajuan kreditnya.> Bahwapada saat pengajuan kredit (pengajuan awal) KBU, tanpadilampiri dengan dokumen apapun, kecuali hanya suratpermohonan, yang kemudian selanjutnya dokumen pengajuandilengkapi persyaratannya, dan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 30/Pid. Sus/2013/P.Tpkor.Yk
Tanggal 27 Maret 2014 — Ir. Mulyadi Hadikusumo
74 — 28
  • Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi D.I Yogyakarta,mengetahui dan memahami sebagai Pejabat Negara, yang diserahi tugas PengelolaanSistim Pelayanan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum WilayahPerkotaan Dengan Sistim Buy The Services Tahun 2008 di D.I Yogyakarta,menggunakan dana APBN, dalam pelaksanaanya terikat dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku, diantaranya Keppres No. 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Pemerintah No.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
824 — 2399
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri berdasarkan Pasal1 butir 1 Undangundang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndangundang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaianadalah Setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yangditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalamsuatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 107 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DODI SURYADI
116 — 32
  • .> Bahwabenarsaksi mengetahui tentang KBU Sukabumi setelahberada di BJUB Kantor Cabang Sukabumi yang saat itu diberitah uoleh saksiDanis Hatmaji bahwa KBU Sukabumi akan mengajukanpinjaman kredit kepada BUB Cabang Sukabumi, namun padasaat itu saksi belum diserahi dokumen pengajuan kreditnya.> Bahwabenarpada saat pengajuan kredit (pbengajuan awal) KBU,dokumen pengajuan tanpa dilampiri dengan dokumen apapun,kecuali hanya surat permohonan, dan di pengajuan tahap keduaditambahkan persyaratan akta kredit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1778 — 1722
  • mempergunakanmodal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, bahwa yang dimaksud dengan PegawaiNegeri sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah "setiap warga negara RepublikIndonesia yang telah memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan, diangkat olehpejabat yang berwenang diserahi
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Putus : 12-07-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 09/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA
Tanggal 12 Juli 2016 — Drs. RAMLI RASYID, M.si, Mpd
111 — 22
  • (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).8) Keputusan walikota banda Aceh Nomor 415 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010tentang Penunjukan pejabat yang diserahi tugas, wewenang dan tanggungjawab untukpengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintahkota Bnada Aceh tahun anggaran 2011.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DENI BUDIMAN, SE
145 — 43
  • Alpindo Mitra Baja sebanyak 56 (lima puluh enam)orang, pencairan telah direalisasikan pada tanggal 20 Juli 2012.Bahwabenarsaksi mengetahui tentang Koperasi Bina Usaha Sukabumi setelahberada di BUB Kantor Cabang Sukabumi yang saat itu diberitahu oleh saksi DANISHATMAJI bahwa KBU Sukabumi akan mengajukan pinjaman kredit kepada BJBCabang Sukabumi, namun pada saat itu saksi belum diserahi dokumen pengajuankreditnya.Bahwabenarpada saat pengajuan kredit (pengajuan awal) KBU, tanpa dilampiridengan dokumen
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata
Register : 24-02-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 31-10-2014
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 4/PDT.G/2014/PN.LLG
Tanggal 11 September 2014 — Penggugat:
Darnawati binti (alm) Nazir Ganie
Tergugat:
alpian Bin (Alm) Mustap, Dkk
68 — 11
  • Muntap yang dulunya tanah tersebut diserahi oleh alm. Nazir Ganie untuk menggarapnya, Ketua RT tersebut berjanji untuk menindaklanjuti permintaan desman tersebut ;

    • VIII.

Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-04-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 19 April 2017 — - RUDDY TONNY LASUT, SE
134 — 21
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana dibah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, dalamPasal 1 angka 1 Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yangtelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dandiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya