Ditemukan 5519 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : manupulasi memanipulasi
Penelusuran terkait : Manipulasi data Korupsi dana study banding Manipulasi keterangan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 06-07-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN PALU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
RINTO HASAN, SH
Terdakwa:
SAIFUL A. HASAN
170 — 43
  • berartitidak perlu Semuanya harus dibuktikan, namun dapat dibuktikan sesuai denganfakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam arti bahwa tidak harus akibatperbuatan melawan hukum yang dilakukan memperkaya diri sendiri,memperkaya orang lain.Yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukanuntuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu Sudah tentu dapat dilakukandengan bermacammacam cara, misalnya: menjual / membeli, menandatanganikontrak, memindahbukukan dalam bank, perbuatan curang, manipulasi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 209/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
Ir. ARBAIN JUNAEDI ALS JUNAEDI BIN HASBI.
489 — 264
  • Maka tidak bisa di dalam sebuah proses hukumtersangka tidak didampingi oleh seorang penasihat hukumiAdvokat terlebihmanakala terdapat upaya manipulasi dokumen (berita acara atau tandatangan) bahwa tersangka telah didampingi oleh penasehat hukum, padahalsejatinya hal tersebut tidak pemah dilakukan.
Pengadilan PN LIMBOTO Pidana Khusus Korupsi
Upload : 12-01-2016
Putusan PN LIMBOTO Nomor 282/Pid.B/2008/PN.LBT
Terdakwa MINDERD MAWU, ST
139 — 74
  • melalui panitia pengadaan tanah, sedangkan terhadap tanah kurangdari 1 ha dapat dilaksanakan langsung dengan pemegang hak atas tanah.Bahwa, bila pemilik tanah belum mempunyai alas hak dan belum didaftarkanpembayarannya melalui musyawarah yang kemudian dibuatkan bukti dengansaksi.Bahwa, ada dua cara dalam pengadaan tanah untuk kepentinganpembangunan yaitu berdasarkan Keppres Nomor 55 tahun 1993 dan secaralangsung.Bahwa, bila Keppres Nomor 55 tahun 1993 tidak dilaksanakan dengan baik,misalnya terdapat manipulasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 16 April 2021 — Penuntut Umum:
1.HUBERTUS TANATE, SH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU
127 — 57
  • dimaksud dengan menguntungkanberdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendapatkan faedah, gunadan manfaat sebagai akibat dari pebuatan yang dilakukan ;Menimbang, bahwa dalam pengelolaan anggaran ADD dan DD diDesa/Negeri Labuan, telah terjadi peyimpangan meliputi pengelolaan yang tidaktransparan karena dipegang oleh Terdakwa yang notabene bukan Bendaharayaitu Armin Tuhuteru. melainkan Pejabat Negeri Labuan, tidak selesainyaberbagai proyek pembangunan karena tidak adanya pasokan dana lagi,manipulasi
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Perbankan
Putus : 24-02-2016 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 364 / Pid.Sus/ 2016 / PN Kendari
Tanggal 24 Februari 2016 — - 1. ERWIN, - 2. I GUSTI MADE DWIADYA, S.Tp alias GUSTI - 3. RUSNIATIN Bin RUSTAM, - 4. SERLI FERLI JOHARI Binti FRENGKY JOHARI
165 — 397
  • Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka nota pembelaanPenasihat Hukum Terdakwa Il GUSTI MADE DWIADYA yang mengemukakan tidakdapat dibuktikan unsur kesengajaan maupun niat dari Terdakwa Il GUST MADEDWIADYA bekerja sama dengan Terdakwa ERWIN maupun Terdakwa lainnyaadalah sangatlah tidak relevan, karena menurut Majelis dengan melihat padakewenangan yang dimilikinya oleh Terdakwa Il GUST MADE DWIADYA sebagaiTeam Leader Marketing, maka keterlibatan Terdakwa Il GUST MADE DWIADYAdari pembuatan manipulasi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2015 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 163/Pid.Sus/TPK/2014/PN Sby
Tanggal 14 Agustus 2015 — 1. HARJANI ; 2. AMIN WAHJOE BAGIYO ; 3. ANGGORO DIANTO ; KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK
66 — 26
  • Bahwa pada Kemendagri No 16 tahun 2007 untuk pengolahan APBD ;e Bahwa PPTK dibentuk pada tugas pokoknya untuk membantu tugas dari PPK( dalam bidang administrasi ) ;e Bahwa ada terjadi masalah tanggung jawab PPTK dalam Hukum Pidana adalah secarapribadi ;e Bahwa ada terjadi masalah tanggung jawab PPTK secara jabatan adalah HukumAdministrasi ;e Bahwa peran PPTK menyiapkan pelaksanaan kegiatan secara administrasi tidakmengawasi kegiatan secara langsung pada penyedia barang/jasa ;e Bahwa apabila ada manipulasi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 25-10-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.DEWI KHARTIKA, SH
2.ARIE KUSUMAWATI, SH
3.LILIK HARYADI, SH
4.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
145 — 32
  • Disamping itu juga dalampelayanan harus ada standarstandar yang harus dipenuhi, sepertiHalaman 78 dari 147 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN PIkpengumuman dalam pemberian hak;Bahwa apabila kesalahan itu hanya terdiri dari satu kesalahan saja makabisa dikatakan kesalahan administrasi, tapi apabila manipulasi kesalah ituberangkai sedemikian rupa maka disini bisa dilihat adanya niat jahat;Bahwa dalam Hukum Administrasi ada 3 (tiga) ukuran yang menjadilandasan untuk menguji Suatu kKeputusan pemerintah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-06-2011 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Januari 2014 — SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH. Lawan 1. PT .TH INDOPLANTATION. 2. PT INDOPALMS SDN BHD. 3. PT INDO INDUSTRIES SDN BHD. 4. LEMBAGA TABUNG HAJI. 5. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. 6. NOTARIS SUTJIPTO.
287 — 250
  • Bahwadalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang sangat tendensiusdan tidak berdasar hukum sama sekali karena tidak ada manipulasi hukum maupunpenggelapan fakta hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III karena:1. tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat II dan Tergugat Illterkait dengan kepemilikan modal asing dalam bidang perkebunan kelapa sawit yangdikelola Tergugat menurut peraturan perundangundangan di Indonesia pada saatRUPSLB 29 November 2006; danDe andaikatapun
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 Oktober 2013 — ACHMAD MUDOFIR SANTOSO, Sag Bin SOLIHIN
54 — 13
  • IX tidak ada ;Bahwa tidak diperbolehkan memperoleh BOSapabila Pesantren menyelenggarakan Ujiandengan menarik Siswa dari Sekolah Lain ;Bahwa setiap Piagam izin penyelenggaraanpendidikan harus diserahkan dengan memakaiTanda terima ;Bahwa saksi hanya mendengar bahwa YayasanAtakwa setelah diperiksa di kepolisian ternyataada manipulasi data siswa antara lain namasiswanya ganda, nama santri tidak sesuai denganyang diajukan padahal Yaysan Atakwa telahmenerima BOS ;22124.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 05-06-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 517/Pid.B/2017/PN Blb
Tanggal 15 Agustus 2017 — USEP DADANG HAEDANI Als. ASEP LANANG Bin Bibin (alm)
94 — 14
  • terpisah) pada bulanNovember tahun 2016 sampai dengan bulan Febuari tahun 2017 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan tahun 2017,bertempat di Cicalengka Kabupaten Bandung dan di Jalan Raya RancabaliNo. 76 Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidaktidaknya padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandungsebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan telah memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-08-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1455 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK, (DALAM LIKUIDASI), DKK VS PT INSIGHT INVESMENTS; DKK
681 — 1223 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1455 K/Padt/201729.30.31.32.33.34.kondisi Tergugat ;Selain itu Tergugat juga telah melakukan manipulasi berupa adanya kreditfiktif dan reksadana fiktif yang akhirnya macet dan bermasalah.Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia yang menemukan adanya kreditfiktif yang macet tersebut, maka ini berarti pernyataan Tergugat dalamprospektus bahwa nilai NPL adalah sebesar 4,27% (empat koma dua puluhtujuh persen) tentu saja tidak benar karena kredit macetnya (NPL) tentujauh lebih besar dari nilai tersebut
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 20-12-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN BATAM Nomor 1018/Pid.B/2019/PN Btm
Tanggal 10 Maret 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD RIZKI HARAHAP, SH.
Terdakwa:
DARMAWATI Als DARMA
99 — 42
  • tagihan kostumer PT.AEROTAMA BLOCK yang terdakwa terima di bulan Mei seluruhnyaterdakwa ambil untuk terdakwa setorkan menutupi tagihan bulan April yangterdakwa ambil sebelumnya, begitulah selanjutnya terdakwa lakukan untukbulan berikutnya, dan hal tersebut terdakwa lakukan melihat besarantagihan yang terdakwa dapatkan juga, yang mana kalau uang tagihan yangterdakwa dapatkan kecil selurunnya terdakwa setorkan ke Kas PT.AEROTAMA BLOCK dan kemudian pada laporan pengisian FORMTAGIHAN HARIAN terdakwa manipulasi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 12-03-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 187/Pid.B/2019/PN Smg
Tanggal 3 Juli 2019 — SURYA SOEDHARMA Bin LIE TJEK JAUW
216 — 60
  • bisamengeluarkan invoice;Menimbang, ratio pendapat tersebut untuk menghindari sebuah rekayasapembuatan invoice yang tidak sebenarnya, yang akan berujung pada mengurangi /memperkecil nilai pungutan Pabean, yang akhirnya merugikan pendapatanNegara, lebih lanjut Ahli Rudi Aji Hermawan, katakan bahwa apabilaimportir telahmembayar sesuai bukti bayar namun apabila ditemukan dilapangan ada 2 (dua)invoice terhadap suatu transaksi yang sama akan tetapi terdapat nilai yangberbeda maka hal tersebut merupakan bentuk manipulasi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-04-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
521 — 282
  • Arnstein (1969) yang memaparkan teori delapan tingkatan partisipasimasyarakat (Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation), yaitu : Non Partisipation Manipulation Tingkat partisipasi paling rendah dimanamasyarakat hanya dipakai namanya saja.Caranya dengan melakukan manipulasi informasiuntuk memperoleh dukungan publik danmenjanjikan keadaan yang lebih baik meskipuntidak akan pernah terjadiTherapy Pemegang kekuasaan memberikan alasan kebijakan dengan berpurapura melibatkanmasyarakat.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Waris
Register : 09-01-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.JKT SEL
Tanggal 28 Januari 2014 — EVITA SARASVATI M E L A W A N S. P. HENNY SINGGIH, SH DOTTY SURAIDA RASYID, SE., MM ARWIN RASYID LIES HERMININGSIH, SH CHAIRINA INDIRAWATY KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN
1490 — 557
  • DALILDALIL PENGGUGAT TERSEBUT MERUPAKANKARANGAN, KEBOHONGAN, MANIPULASI DAN REKAYASAPENGGUGAT UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI PENGGUGAT SEMATA,MAKA SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSAPERKARA A QUO MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGATHARUS DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAKTIDAKNYA GUGATANDINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKEVERKLAARD).TERGUGAT II SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN PERBUATANMELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEHPENGGGUGAT NAMUN JUSTRU PENGGUGATLAH YANG MELAKUKANPERBUATAN
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Penipuan
Putus : 09-02-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 908/Pid.B/2020/PN Dps
Tanggal 9 Februari 2021 — PUTU CANDRAWATI, SE
152 — 159
  • Graha Insan Surya, Denpasar ke KantorPelayanan Pajak Pratama, periode Januari 2013 sampai denganJuli 2019, yang dilakukan oleh PUTU CANDRAWATI, SE sebagaiManager Accounting;Benar dalam pelaksanaan audit terdapat datadata yang ahlitemukan berupa slip setoran untuk pertanggungjawaban yangsudah dirubah dan dinaikkan nilai atau manipulasi data yaitu uangyang diminta clear sedangkan data pertanggungjawaban sudahdirekayasa dan ahli menunjukan data slip yang direkayasa dandata slip yang benar dan tidak
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 01-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.WAHYUDDIN, S.H.
2.ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA
292 — 128
  • misalnya kita sudah masukin 50% tapikita kontak pejabatnya pak, bisa nggak uangnya ahli percepat tapi baru 70%saja mampunya segini misalnya itu berarti Pasal 5 ayat (1) huruf a, karena diamenginginkan sesuatu dan itu bertentangan dengan kewajiban dia itu yangpertama, kalau ternyata sudah selesai kemudian dia kasih sesuatu itu yang b,contoh misalkan kita samasama mengikuti tender diperusahaan dan diantarasemua ahli adalah yang paling jelek, ternyata dalam prosesnya ahidimenangkan dengan melakukan manipulasi
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-11-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17/PID.SUS/TP.KORUPSI/2013 /PN.PTK
Tanggal 14 Nopember 2013 — FAHMI BIN GUFRAN
222 — 95
  • Bank Kalbar tanpa didampingi oleh pejabat berwenang yang ditunjukyakni Kepala Bagian Kas Besar maupun Wakil pimpinan Cabang yang memegang kunciruangan tersebut, terdakwa dapat menghitung dan menyusun uang didalam lemaripenyimpanan uang di ruang khasanah tanpa didampingi oleh pejabat yang berwenang untukitu, terdakwa melakukan manipulasi data dengan cara mengklopkan selisih uang /kekurangan uang dengan cara menambahkan angka nol pada setiap perhitungan yangmenggunakan mesin Tell yang dilakukan oleh
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 16 Oktober 2013 — Drs.H.KAMRAN Bin H.M.SALEH
95 — 29
  • IX tidak ada ;Bahwa tidak diperbolehkan memperoleh BOS apabila Pesantren menyelenggarakanUjian dengan menarik Siswa dari Sekolah Lain;Bahwa setiap Piagam izin penyelenggaraan pendidikan harus diserahkan denganmemakai Tanda terima ;Bahwa saksi hanya mendengar bahwa Yayasan Atakwa setelah diperiksa di kepolisianternyata ada manipulasi data siswa antara lain nama siswanya ganda, nama santri tidaksesuai dengan yang diajukan padahal Yaysan Atakwa telah menerima BOS ;Bahwa saksi pernah menegur secara lisan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 01-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ROMADU NOVELINO, SH
2.ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
IMEL ANITYA, S.Si.
241 — 123
  • misalnya kita sudah masukin 50% tapikita kontak pejabatnya pak, bisa nggak uangnya ahli percepat tapi baru 70%saja Mmampunya segini misalnya itu berarti Pasal 5 ayat (1) huruf a, karena diamenginginkan sesuatu dan itu bertentangan dengan kewajiban dia itu yangpertama, kalau ternyata sudah selesai kemudian dia kasih sesuatu itu yang b,contoh misalkan kita samasama mengikuti tender diperusahaan dan diantarasemua ahli adalah yang paling jelek, ternyata dalam prosesnyaahilidimenangkan dengan melakukan manipulasi