• Kom BinAPIPUDIN selaku saksi mandat dari Partai Gerindra dengan mana DA1milik Panitia Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengan dengan perolehanSuara 220 (dua ratus dua puluh) suara sedangkan DA1 milik saksiMARTIN SOFIAN, S. Kom Bin APIPUDIN selaku saksi mandat dari PartaiGerindra 228 (dua ratus dua puluh delapan) suara;Bahwa protes saksi MARTIN SOFIAN, S. Kom Bin APIPUDIN selaku saksimandat dari Partai Gerindra ditujukan kepada terdakwa Drs.

  Kom Bin APIPUDIN selaku saksi mandat dari PartaiGerindra, Sehingga untuk perolehan suara partai Golkar tidakdilakukan pencocokan dengan formulir D1;Hal. 53 dari 99Bahwa terdakwa Ill ERI RUSLAN, A.

  KomBin APIPUDIN selaku saksi mandat dari Partai Gerindra, ternyatadokumen yang ada dalam kotak suara jumlahnya cocok dengan DA1saksi MARTIN SOFIAN, S. Kom Bin APIPUDIN selaku saksi mandat dariPartai Gerindra;Bahwa selain saksi dari Partai Gerindra, saksi dari Partai PPP memintauntuk dilakukan pencocokan;Bahwa Saksi hanya mengetahui terdakwa Drs.

• SANWANIberupa 1 (satu) buah papan penunjuk lokasi arah penziarahanyang terbuat dari triplek dan kayu yang berukuran 1 Meter x60cm, kotak amal jariah yang terbuat dari kayu papan yangberukuran 60cm x 120cm yang digunakan untuk pengisian uangsodakoh, papan struktur kepengurusan keanggotaan yang terbuatdari papan triplek dan surat mandat dari Kepala Desa Kronjoyang terbingkai oleh kayu dan kaca dengan cara Terdakwa ITARIKA Alias SI GENDENG Bin (Alm) TARKA danTerdakwa Il SUTIKNO Alias SUTIK Alias GONDRONG

  Selanjutnya TerdakwaI TARIKA Alias SI GENDENG Bin (Alm) TARKA danTerdakwa Il SUTIKNO Alias SUTIK Alias GONDRONG AliasBRO Bin MISLAN datang kembali dan langsung masuk kelokasi Kramat melalui lorong pintu depan Kramat dan setelahberada didalam lokasi Kramat tepatnya di ruang tunggu,Terdakwa I TARIKA Alias SI GENDENG Bin (Alm) TARKAdan Terdakwa II SUTIKNO Alias SUTIK Alias GONDRONGAlias BRO Bin MISLAN langsung mengambil papan namapengurus dan papan Surat Mandat yang berada di dindingdengan cara ditarik

  Selanjutnya TerdakwaI TARIKA Alias SI GENDENG Bin (Alm) TARKA danTerdakwa II SUTIKNO Alias SUTIK Alias GONDRONG AliasBRO Bin MISLAN datang kembali dan langsung masuk kelokasi Kramat melalui lorong pintu depan Kramat dan setelahberada didalam lokasi Kramat tepatnya di ruang tunggu,Terdakwa I TARIKA Alias SI GENDENG Bin (Alm) TARKAdan Terdakwa II SUTIKNO Alias SUTIK Alias GONDRONGAlias BRO Bin MISLAN langsung mengambil papan namapengurus dan papan Surat Mandat yang berada di dindingdengan cara ditarik

  Tangerangdengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik MakomPenziarahan Pulo Cangkir tersebut berupa (satu) buah papanpenunjuk lokasi arah penziarahan yang terbuat dari triplek dankayu yang berukuran 1 Meter x 60cm, kotak amal jariah yangterbuat dari kayu papan yang berukuran 60cm x 120cm yangdigunakan untuk pengisian uang sodakoh, papan strukturkepengurusan keanggotaan yang terbuat dari papan triplek dansurat mandat dari Kepala Desa Kronjo yang terbingkai oleh kayudan kaca dengan cara Terdakwa I

• Putusan No. 149/B/2016/PT.TUN.MKSPertanahan Nasional ; bahwa dalam teori ilmu hukum bahwa wewenangsecara Mandat apabila Mandataris (Penerima Mandat) mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara dan kemudian keputusan ini disengketakanmaka menurut hukum harus dianggap bertanggung jawab atas keluarnyakeputusan Tata Usaha Negara dan seharusnya yang digugat adalah tetapBadan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Mandans).

  Hal inidisebabkan karena pada mandat tidak terjadi perubahan baik hubunganhierarkhis maupun pemilikan dan tanggung jawab wewenang yang diaturdalam peraturan dasarnya antara mandans dengan Mandataris hal manasebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 24 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanmenyebutkan bahwa Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badandan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang lebih rendah

  dengan tanggung jawab dantanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat ; bahwa Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkanobjek sengketa berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimanatersebut dalam Pasal 74 yang oleh Pasal 75 menegaskan bahwa dalammelaksanakan tugas Pasal 74 Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Selatan adalah atas nama Menteri Agraria/BadanPertanahan Nasional.

  Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatanadalah bertindak selaku penerima Mandat (Mandataris); bahwa berdasarkanpertimbangan tersebut diatas, maka yang seharusnya didudukkan menjadiTergugat dalam perkara ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Jakarta selaku pemberimandat (mandans); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangHalaman 13 dari 19 hal.

  Tata Ruang/Kepala BPN selaku pemberi mandate ; bahwaoleh karena kedudukan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala BPN Rlberkedudukan di Jakarta sedangkan seharusnya yang didudukkan selakuTergugat dalam perkara in litis adalah Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional sebagai pemberi mandat (mandans) dalam penerbitanobyek sengketa a quo maka majelis hakim berpendapat bahwa PengadilanTata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan terhadap obyek sengketa perkara in

• tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah PropinsiJawa Barat, kota/kabupaten di Propinsi Jawa Barat, BUMD dan lembagaterkait di lingkungan entitas termasuk melaksanakan pemeriksaan yangditugaskan oleh AKN V (vide pasal 464 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/IXIl1.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan PemeriksaKEUANGAN) jn nnn nnn nemo nnn nen nce nnn nnn nn nn nnn nnn nna manna nnn nananncnnanannsBahwa pemeriksaan dalam perkara a quo yang dilakukan oleh Tergugatmerupakan pelaksanaan mandat

  Mandat : dalam hal mandat tidak terjadi perubahan mengenai distribusiwewenang yang telah ada, yang ada adalah suatu hubunganinternal seperti Menteri dengan dan/atau menugaskan Dirjen ;Pada suatu pelimpahan wewenang secara delegasi kepada suatu pelimpahankepada Badan atau jabatan Tata Usaha Negara lain harus didahului denganadanya suatu atribusi wewenang dan dalam delegasi harus dipenuhipersyaratan persyaratan,a.

  Pertanggungjawaban mandat bersumber daripersoalan wewenang, sedangkan mandataris hanya dilimpahi wewenangbertindak untuk dan atas nama pemberi mandat ;Bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dariperaturan perundangundangan. Dengan kata lain, organ pemerintahanmemperoleh kewenangan secara langsung dari pasal tertentu dalam peraturanperundang undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang baru ataumemperluas wewenang yang sudah ada.

  Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan olehBPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat hingga menerbitkan LHP No.32.B/LHP/XVII.BDG/05/2016 dan LHP No. 35.B/LHP/XVIII.BDG/05/2017 tidakdapat dikategorikan sebagai delegasi, karena BPK Perwakilan Propinsi JawaBarat dan AKN V adalah bawahan/pembantu BPK RI sehingga pelimpahankewenangan yang ada adalah mandat ;Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, karena BPK Perwakilan PropinsiJawa Barat mendapat kKewenangan dimaksud secara mandat sehingga yangbertanggung

  neeMenimbang, bahwa terhadap eksepsi relatif yang diajukan Tergugattersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebin dahulu sesuai denganketentuan Pasal 77 ayat 2 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, sebagaiDELIKUt 2 2220222 n enn nn nn nnn nn nen nn nen ene nn nen ene nen ene necesMenimbang, bahwa Indroharto dalam Buku Usaha memahami UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II beberapa Pengertian dasarHukum Tata Usaha Negara, Hal. 92 menguraikan bahwa pada mandat

• Badan Pembina 9 (Sembilan) orang.Bahwa kemudian masingmasing peserta anggota RUAN IIyang memiliki Surat Mandat seharusnya diverifikasi ulangterlebihdahulupadasaatdimulainya RUAN Il.

  Tohom Purba, SE., IP. tidak ada Surat Mandatdari Asosiasi asalnya yaitu unsur Lembaga Konsumen.Agus Sudarto, SE. tidak ada Surat Mandat dari Asosiasiasalnya yaitu unsur Lembaga Konsumen.Dra. Rani Toersilaningsih, Msi. tidak ada Surat Mandatdari Asosiasi asalnya yaitu unsur Lembaga Konsumenmaupun Pakar Ketenagalistrikan.Ir. Gunung Sitorus tidak ada Surat Mandat dari Asosiasiasalnya yaitu unsur Asosiasi Kontraktor.Ilr. H.

  Wakil dari unsur Penyedia Tenaga Listrik terdiri dari 2(dua) orang yang ditunjuk oleh Institusi dan atauasosiasinya berdasarkan surat mandat yang berlaku.b. Wakil dari unsur Kontraktor Ketenagalistrikan yang terdiridari 2 (dua ) orang yang ditunjuk oleh asosiasi Kontraktorberdasarkan surat mandat yang berlaku.c. Tenaga Listrik yang terdiri dari 2 (dua) orang yang ditunjukoleh asosiasinya berdasarkan surat mandat yang berlaku.Halaman 33 dari 59 hal Putusan No.490/PDT/2018/PT.DKI.d.

  Oleh karenanya, Surat Mandat tersebut dinyatakan tidak sah dan yangberlaku adalah Surat Mandat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh SumitroWartabone selaku Plt. Kepala Wilayah Sulawesi Tengah Nomor: 009 SM/KEPALA34/2017, tanggal 13 September 2017 sebagaimana ditegaskan dalam BeritaAcara Crisis Center Ruan II Tahun 2017 Verifikasi Anggota Perkumpulan.Halaman 39 dari 59 hal Putusan No.490/PDT/2018/PT.DKI.8.

  Verifikasi PesertaPelaksanaan verifikasi dilakukan dengan mencocokkan daftar undangan peserta,kesediaan hadir dan memperlihatkan surat mandat. Dari hasil verifikasi yangdidasarkan pada daftar undangan, konfirmasi kehadiran dan surat Mandat, bahwadari 87 orang anggota peserta dari 34 Wilayah yang di undang, ternyata sebanyak85 anggota peserta hadir dari 29 Wilayah.

• Yasyir Ridho Loebisbeserta 33 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GolkarseKabupaten/Kota Provinsi Aceh;Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi SumateraBarat Nomor SM120/12/GKSB/11/2014 ditandatangani olehKetua DPD tingkat Hendra Irawan Rahim dan SekretarisZulkenedi Said beserta 19 lampiran surat mandat DPD Tingkat IIPartai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat;Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi Riau NomorSM34/DPD/GolkarR/X1/2014 ditandatangani oleh Ketua HarianDPD

  Alex Noerdin dan SekretarisHerpanto beserta 16 lampiran surat mandat DPD Tingkat IlPartai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan;Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor MD 53/DPDI/GolkarBabel/Xl/2014yang ditandatangani Ketua DPD Hidayat Arsani dan SekretarisHeryawandi, S.E. beserta 7 lampiran surat mandat DPD TingkatI Partai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi Kepulauan BangkaBelitung;Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi BengkuluNomor 31/A

  Iswara beserta 27 lampiran surat mandat DPDTingkat II Partai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat;14) Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi Jawa TengahNomor SM14/GolkarI/IX/2014 yang ditandatangani oleh KetuaDPD Wisnu Suhardono dan Sekretaris M.

  Yogyakarta;16) Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi Jawa TimurNomor SM29/DPDI/PG/X1/2014 yang ditandatangani oleh PIt.Ketua DPD Ir. H. Eddy Kuntadi dan Sekretaris Ir. H. GesangBudiarso, M.H., beserta 38 lampiran surat mandat DPD Tingkat IIPartai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur;17) Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi Bali NomorMDT13/Golkarda/X1/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD Drs.

  Sohilaq beserta 11 lampiran surat mandat DPD Tingkat IlPartai Golkar seKabupaten/Kota Provinsi Maluku;32) Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi Maluku UtaraNomor M125/DPD/GolkarMU/XI/2014 yang ditandatangani olehKetua DPD Ahmad Hidayat Mus dan Sekretaris KaimudinHamzah beserta 10 lampiran surat mandat DPD Tingkat II PartaiGolkar seKabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara;33) Surat Mandat DPD Tingkat Partai Golkar Provinsi Papua NomorSM170/DPD/P.Golkar/P/XI/2014 yang ditandatangani olehKetua

• SABARBROTO SUHARJO di Yayasan Pondok Pesantren Darul Quran BapendamSalafiyah Demakrejo, Karangnongko Klaten, lalu Saksi mencari kebenarannya,namun ternyata, Terdakwa dan Saksi tidak pernah menikah disana;11Bahwa Saksi meminta hotelhotel yang dikelola oleh Terdakwa, karena Saksimendapat mandat secara lisan dari Ayah Saksi yaitu H. SABAR BROTOSUHARJO, namun mandat tersebut sekarang telah diberikan secara tertulis;Bahwa mandat yang diberikan oleh Ayah Saksi, H.

  Dalam mandat adayang memberi mandat dan ada yang menerima mandat dan keduaduanya merupakansuatu kesepakatan atau perjanjian;Bahwa perbedaan prinsip pasal pasal 372 dan 378 KUHP adalah:a. Dalam pasal 372 : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mendakusebagian barang atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dalamkekuasaannya yang mana barang itu berada bukan karena suatu kejahatan;b.

  karena menyangkut harta bersama jadi tidak serta merta;Bahwa kekuatan/akibat hukum apabila lebih dahulu mandat daripada surat kuasaadalah apabila mandat untuk anak kandung dianggap lebih berhak karena dalamlingkup perdata seseorang apabila dalam status perkawinan / hubungan keperdataanister!

  apabila mandat tidak sah adalah lepasdari tanggung jawab, sedangkan bagi penerima mandat harus melaporkan kepadapemberi mandate;Bahwa apabila penerima mandat tidak melakukan perbuatan yang sesuai dengan isiyang diberi mandat maka si pemberi mandat dapat mencabutnya;Bahwa yang memberikan mandat memberi kuasa penuh pada penerima mandatartinya tidak perlu bertanggung jawab atas pemberian mandat itu;Bahwa yang diberi mandat harus bertanggung jawab pada pemberi mandat;Bahwa mekanisme pemberian mandat

  Bahwa surat mandat dalam berkas perkara berisi mandat untuk pengelolaan danpengurusan asetaset; Bahwa mandat tersebut tidak ada kaitannya dengan pelaporan; Bahwa mandat adalah pemberian tugas dari atasan kepada bawahannya; Bahwa tugas penerima mandat adalah melaksanakan sesuatun yang dimandatkan; Bahwa surat kuasa yang dilegalisasi derajatnya lebih tinggi daripada surat kuasayang tidak dilegalisasi karena karena perbuatan diketahui oleh pelegalisasi ataunotaris pejabat yang berwenang untuk itu; Bahwa

• Bahwa setelah proses pendaftaran selesai danmemasuki masa ferivikasi Penggugat menemukan SK Nomor60.01.21.Rev.2/SKEP/DPP.P.BARNAS/ DPC/V/2010 tanggal27 mei 2010 tanggal tersebut di undur atau disamakandengan surat mandat dari DPD Partai BARNAS yaitutanggal 27 mei 2010 yang ditujukan kepada BASTIANKAFIAR sebagai ketua Partai BARNAS kabupaten Supiori ;12.Bahwa kemudian Penggugat berupaya untuk mencari tahuasal usul keberadaan SK tersebut ke KOMISI PEMILIHANUMUM DAERAH kabupaten Supiori dan kemudian

  Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Supioriyang mana pada pokoknya surat mandat yang dijadikandasar oleh Tergugat untuk mengakomodir BASTIAN KAFIARsebagai Ketua Partai BARNAS Kabupaten SupioriProvinsi PAPUA telah di cabut oleh DPP Partai BARNASdan juga oleh oleh DPD Partai BARNAS Provinsi PAPUAdan menetapkan agar SK DPP Difinitif ( SK ) Penggugatdiberlakukan kembali untuk menjalankan urusankepartain sebagaimana mestinyaBahwa pada tanggal 3 AgUstus 2010 SekertarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai

  Bastian Kafiar memakai mandate ;24 Bahwa saksi mengetahui tanggal pendaftaran pagihari dan deklarasinya sore hari; Bahwa saksi mengetahui ketua yang mendapatkanmandate adalah Bastian Kafiar;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil daliljawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti bukti tertulisberupa fotokopi surat surat bermeterai cukup yang telah dicocokan dengan aslinya atau foto copynya dan diberikantanda T1 sampai dengan T21, dengan perincian sebagaiberikut:T1) Surat = mandat.

  untuk Sadr.Bastian Kafiar tanggal 27 Mei 2010; Bahwa alasan dikeluarkan mandat karena ketua DPC yanglama Sdr.

  /Pimpinan Pusat maupun Surat Mandat Dewan Pimpinan DaerahPartai Barisan Nasional Provinsi Papua tersebut, makaBastian Kafiar dan Hengki Ayer sebagai Ketua dan SekretarisDewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional KabupatenSupioriyang baru telah membuat/menerbitkan Rekomendasi Nomor :01/Rek/DPC.P.

• sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadKavling tipe B.48 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgungKec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :> Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter perseg)),Dengan Batasbatas sebagai berikut :vy Utara : Jalan Selatan : Jalan Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo Supangatv Barat : Kavling tipe B.49 An.SamikunPenggugat Il selaku Ahli Waris dari Satro Wakidjo (alm) telahmendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadKavling tipe B.16 yang

  Kab.Kediri, berupa :> Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)Dengan Batasbatas sebagai berikut :v Utara : Jalanv Selatan : Jalanv Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo supangatv Barat : Kavling tipe B.45 An.MulaniPenggugat IV selaku Ahli Waris dari Hardjo Sumiran (alm) telahmendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadHalaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Padt.G/2019/PN GprKavling tipe B.50 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgungKec.Plosoklaten

  Hak Penggugat IV selaku AhliWaris dari Hardjo Sumiran (alm) yang telah mendapatkan mandatsebagai Penerima obyek Tanah proyek Transad Kavling tipe B.50 seluas10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun BandulanDesa SumberAgung Kec.Plosoklaten Kab.Kediri=" Tergugat V menguasai, menggarap dan mempergunakan sertamendapatkan keuntungan secara melawan Hukum dan Tanpa Hak terkaitdengan Obyek Garapan yang menjadi Hak Penggugat V selaku AhiWaris dari Banadji (alm) yang telah mendapatkan mandat

  sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadKavling tipe B.48 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgungKec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :> Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi),Dengan Batasbatas sebagai berikut :v Utara : Jalanv Selatan : Jalan Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo Supangatv Barat : Kavling tipe B.49 An.SamikunPenggugat II selaku Ahli Waris dari Satro Wakidjo (alm) telahmendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadKavling tipe B.16 yang

  Kab.Kediri, berupa :> Tanah Garapan seluas 10000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)Dengan Batasbatas sebagai berikut :v Utara : Jalanv Selatan : Jalan Timur : Kavling tipe B.47 An.Darmo supangatv Barat : Kavling tipe B.45 An.MulaniPenggugat IV selaku Ahli Waris dari Hardjo Sumiran (alm) telahmendapatkan mandat sebagai Penerima obyek Tanah Proyek TransadKavling tipe B.50 yang terletak di Dusun Bandulan Desa SumberAgungKec.Plosoklaten Kab.Kediri, berupa :Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor

• Negeri Jakarta Barat atau Majelis Hakim berpendapat lainMohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Il mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Gugatan Error in Persona/Error In Subjecto Bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengikutsertakan Tergugat Ildalam perkara a quo tidaklah tepat karena Produk yang dikeluarkan Tergugat Ilberupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor 4520/IMB/2011 tanggal 29 April2011 adalah merupakan mandat

  Sehingga bila berbicara perihal kewenangan, makaposisi Tergugat Il hanya sebatas menjalankan mandat yang diberikan olehatasan langsung, sehingga tanggungjawab melekat pada pihak yang memberimandat yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Provinsi DKI Jakarta.

  Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada MajelisHakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);Gugatan Kurang Pihak Bahwa Tergugat Il dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (1MB)sebagaimana telah diuraikan di atas adalah dalam Kapasitas Penerima Mandat,dan oleh karenanya pertanggung jawabannya tetap berada di sipemberimandat dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan

  Provinsi DKI Jakarta;Hal mengenai pemberian mandat ini menurut Soemaryono, S.H., dan AnnaErliyana, S.H., M.H., dalam bukunya Tuntunan Praktis Beracara di PeradilanTata Usaha Negara pada halaman 1011 adalah "Yang dimaksud denganpelimpahan wewenang berwujud suatu mandat adalah bahwa pertanggungjawaban tindakan yang dilimpahkan kepada mandataris pejabat yang diberimandat adalah masih tetap menjadi tanggung jawab si pemberi mandat."

• , TPS 008, Ds Tegal Maja, Kec Tanjung yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 4 ( Daftar Hadir Pemilih ) yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 8 ( Daftar Hadir Pemilih ) yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Lembar Formulir Model C6, atas nama NURSADI yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Lembar Formulir Model C6, atas nama AGUNG yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Lembar Surat Mandat

  Saksi dari Tim Kampaye Nasional Capres dan Cawapres PRABOWO HATTA kepada NURSADI, tanggal 05 Juli 2014 yang sudah dilegalisir 1 ( satu ) Lembar Surat Mandat Saksi dari Tim Pemenangan JOKO WIDODO JUSUF KALA kepada AGUNG, tanggal 07 Juli 2014 yang sudah dilegalisirDikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;4.

  (satu ) Exemplar Foto Copy Daftar Pemilih Tetap Pilpres dan Wapres Tahun2014, TPS 008, Ds Tegal Maja, Kec Tanjung yang sudah dilegalisire 1 (satu ) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 4 ( Daftar Hadir Pemilih ) yangsudah dilegalisire 1 (satu ) Exemplar Foto Copy Model C7 TPS 8 ( Daftar Hadir Pemilih ) yangsudah dilegalisire 1 ( satu ) Lembar Formulir Model C6, atas nama NURSADI yang sudahdilegalisire 1 (satu ) Lembar Formulir Model C6, atas nama AGUNG yang sudah dilegalisire 1 (satu ) Lembar Surat Mandat

  Saksi dari Tim Kampaye Nasional Capres danCawapres PRABOWO HATTA kepada NURSADI, tanggal 05 Juli 2014 yangsudah dilegalisire 1 (satu ) Lembar Surat Mandat Saksi dari Tim Pemenangan JOKO WIDODO JUSUF KALA kepada AGUNG, tanggal 07 Juli 2014 yang sudah dilegalisire Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang tahapan,Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan WakilPresiden Tahun 2014 yang sudah dilegalisirDigunakan sebagai barang bukti perkara atas nama Terdakwa AGUNG

  Pengadilan Negeri Mataram dengan sengaja pada waktu pemungutansuara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TempatPemungutan Suara atau Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri ataulebih, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :Bahwa kejadian berawal dari dilaksanakannya pemungutan suara PemilihanUmum Presiden dan Wakil Presiden pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 sekitarjam 07.00 Wita Terdakwa NURSADI selaku saksi dari Tim PemenanganCapres dan Cawapres PRABOWO HATTA berdasar Surat Mandat

  saksi tertanggal 5 Juli2014.e Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diberikan pembekalan karena Terdakwa hanyadipanggil kemudian diberikan surat mandat untuk menjadi saksi.

  Saksi dari Tim Kampaye Nasional Capres danCawapres PRABOWO HATTA kepada NURSADI, tanggal 05 Juli 2014 yangsudah dilegalisir 1 (satu ) Lembar Surat Mandat Saksi dari Tim Pemenangan JOKO WIDODO JUSUF KALA kepada AGUNG, tanggal 07 Juli 2014 yang sudah dilegalisirDikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalamperkara lain;4.

• BumiKarsa di Sumalata, bergerak dibidang kontraktor proyekproyek jalan raya antar kabupatendi Kabupaten Gorontalo Utara ;Menimbang, bahwa Pemohon tidak mendapat mandat atau penunjukkan sebagaiwali dari orang tuanya Suwardi bin Mangile dalam permohonan ini ;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karenamerasa tidak mendapat mandat dari orang tuanya dan akan memperbaharuipermohonannya dan mendaftarkan kemudian ;Menimbang, bahwa telah terjadi halhal sebagaimana dalam berita acarapersidangan

  pemohon dalam perkara ini berkedudukan selaku Pemohonsedangkan Pemohon sendiri bukan sebagai orang tua kandung, hanya sebagai Paman,maka sesuai ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang perkawinan nomor tahun 1974 yang menyatakan bahwa orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatanhukum di dalam dan diluar Pengadilan selama tidak dicabut kekuasaan sebagai orang tua;Menimbang, bahwa orang tua Pemohon masih hidup dan tidak dicabut dalamkekuasaannya, Pemohon sendiri tidak memperoleh mandat

• (fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 002/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI JawaTengah untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 003/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIBengkulu untuk menghadiri Kongres VI HAPI.(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 006/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPILampung untuk menghadiri Kongres VI HAPI.

  (fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 008/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIKepulauan Babel untuk menghadiri Kongres VI HAPI.(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 010/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI JawaTimur untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 011/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI DKIJakarta untuk menghadiri Kongres VI HAPI.

  (fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 012/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIKepulauan Riau untuk menghadiri Kongres VI HAPI.(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 013/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI JawaBarat untuk menghadiri Kongres VI HAPI.

  (fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 015/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPI DIY(Yogyakarta) untuk menghadiri Kongres VI HAPI.(fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 016/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIBanten untuk menghadiri Kongres VI HAPI. (fotokopidari fotokopi);Surat Mandat No. 017/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPISumatera Selatan untuk menghadiri Kongres VIHAPI.

  (fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 018/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPIKalimantan Utara untuk menghadiri Kongres VIHAPI. (fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 019/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPISulawesi Selatan untuk menghadiri Kongres VIHAPI. (fotokopi dari fotokopi);Surat Mandat No. 020/DPPHAPI/XII/2020 tanggal15 Desember 2020, Mandat kepada DPD HAPISulawesi Tenggara untuk menghadiri Kongres VIHAPI.

• Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Laktop merk Tosiba silver 16 inc dikembalikan kepada saksi Dwi Purwanto, 1(satu) lembar surat mandat dari Ponpes Sirojul Anwar dirampas untuk dimusnahkan ;6. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

  Menyatakan barang bukti berupa Laktop merk Tosiba warna silver 16 inc dikembalikankepada saksi DWI PURWANTO, 1 lembar mandat yang dikeluarkan oleh Ponpes SirojulAnwar dirampas untuk dimusnahkan ;4.

  KUHP, terdakwa telahmenjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalanioleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untukmemperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalamtahanan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) Laktop merk Tosiba silver16 inc dikembalikan kepada saksi Dwi Purwanto, I(satu) lembar surat mandat

  Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Laktop merk Tosiba silver 16 incdikembalikan kepada saksi Dwi Purwanto, 1(satu) lembar surat mandat dari PonpesSirojul Anwar dirampas untuk dimusnahkan ;6. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriJember, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013, oleh kami ARIE SATIO RANTJOKO, SHselaku Ketua Majelis Hakim, NUR KHOLIS, SH.

• (Titik B =N : 021'3.88" E : 10136'37.35" dan Titik C = N : 019'48.79"E : 10136'41.84")Bahwa Para Penggugat memiliki mandat yang di berikan oleh DatukSingo dan perangkat adat Desa Buluh Nipis dan diketahui oleh DatukMaharajo Besar Buluh Nipis Sebagai Pucuk Pimpinan Ulayat BuluhNipis sesuai dengan Mandat dari Penguasa Tanah Ulayat Empat BatuBulu Nipis dan diakui oleh pemangku adat pucuk pimpinan tanahulayat yang berada di sekitar ulayat buluh nipis itu sendiri;Bahwa tanggal 6 Juli 1998, Para Penggugat

  yang disebut oleh ParaPenggugat dalam surat gugatannya tidak jelas mandat apa yangdiberikan oleh Datuk Singo kepada Para Penggugat.

  yang disebut oleh ParaPenggugat dalam surat gugatannya tidak jelas mandat apa yangdiberikan oleh Datuk Singo kepada Para Penggugat, lagi pula DatukMaharajo Besar dan Datuk Singo Desa Buluh Nipis tidak mempunyaitanah ulayat;Bahwa menanggapi dalil gugatan point 6 halaman 3 surat gugatan,Tergugat menyatakan menolak karena desa tidak mempunyai ulayatatau tanah ulayat, desa hanya mempunyai wilayah administrasi.

  Bkn, melainkan ParaPenggugat hanya selaku penerima mandat sebagaimana dalil GugatanPara Penggugat pada Poin 2 s/d Poin 5.Bahwa Para Penggugat tidak berkapasitas/tidak memiliki Legal Standinguntuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang yangdidasari surat mandat sebab surat mandat berlaku hanya sebataspengelolaan terhadap objek Perkara untuk dijadikan lahan pertanian/perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan ParaPenggugat tertanggal 16 Mei 2017, Para Penggugat telah menyalahgunakan

  yang disebut olehPara Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas mandat apa yangdiberikan oleh Datuk Singo kepada Para Penggugat.

• dapat menggunakan sendiri Wewenangyang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lainHal 18 dari 24 hal.

  TUN.JKTdalam ketentuan peraturan perundangundangan.(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandatmenimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan,Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikanMandat dapat menarik kembali Wewenang yang telahdimandatkan.(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperolehWewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambilKeputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yangberdampak pada perubahan status hukum pada aspekorganisasi, kepegawaian

  , dan alokasi anggaran.(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangmemperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawabKewenangan tetap pada pemberi Mandat.Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 14 ayat (4) UUAPmenyatakan :Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n),untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), danmelaksanakan tugas (m.t).Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang PendelegasianWewenang Pemberian

  TUN.JKTMenimbang, bahwa meskipun nomenklatur dari Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tersebut mengenaipendelegasian wewenang, namun substasi/materinya memenuhi cCiriciripemberian kewenangan melalui mandat yaitu dengan menyebutkan atasnama (a.n) dan keharusan melapor kepada pemberi mandat , oleh karenapemberian wewenang melalui Delegasi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2)huruf b UUAP haruslah ditetapbkan dalam Peraturan Pemerintah, PeraturanPresiden, dan/atau Peraturan

  Daerah, bukan ditetapkan dalam PeraturanMenteri in casu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek sengketa inlitis yang diterbitkan atas dasar Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 25 Tahun 2015 adalah merupakan pemberian Mandat dariMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal, bukan delegasi, sehingga yang bertanggung gugat

• Memberi izin kepada Pemohon : ZUBAIDAH,(isteri dari Almarhum AMRIZAL PILIANG) ,bertindak untuk dan atas nama anak Pemohonyang belum dewasa yaitu : SISKA AMBRIANIMANDAY, YOHANDA ARIANTO MANDAT, dan ULCAAMANDA MANDAY untuk menjual harta yang tidakbergerak yang merupakan bahagian dari anakanak Pemohon tersebut diatas dari sebidangtanah seluas 100 M2, yang terletak diKelurahan Indrapura Kecamatan Air PutihKabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utarasesuai Sertifikat Hak Milik No.357 yangdikeluarkan oleh

  YOHANDA ARIANTO MANDAT, 5. ULCA AMANDAMANDAY ; e Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan III KelurahanIndrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara ;Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan No.08/Pdt.P/2014/PN.KisBahwa anak Pemohon yang Pertama dan Kedua sudah dewasanamun belum menikah dan masih kuliah ;Bahwa anak yang belum dewasa adalah 1. SISKA AMBRITANTMANDAY, 2.

  SISKA AMBRIANIMANDAY, 4, YOHANDA ARIANTO MANDAT, 5: ULCA AMANDAMANDAY ; Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan III KelurahanIndrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara ;Bahwa anak Pemohon yang Pertama dan Kedua sudah dewasanamun belum menikah dan masih kuliah ;Bahwa anak yang belum dewasa adalah 1. SISKA AMBRIANTMANDAY, 2 YOHANDA ARIANTO MANDAT, Bis ULCA AMANDAMANDAY;Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan iniadalah bermohon untuk menjual harta warisan peninggalanAlm.

  ;====== Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada Petitum No. 1.yang dimohonkan mengabulkan permohonan pemohon, adalah lebihdahulu mempertimbangkan Petitum No. 2 Permohonan pemohon ; SSeS Menimbang, bahwa tentang permohonan pemohon pada PetitumNo. 2. agar memberi izin kepada Pemohon : ZUBAIDAH, (isteridari Almarhum AMRIZAL PILIANG), bertindak untuk dan atas namaanak Pemohon yang belum dewasa yaitu : SISKA AMBRIANI MANDAY,YOHANDA ARIANTO MANDAT, dan ULCA AMANDA MANDAY untuk menjualharta yang tidak

  YOHANDAARIANTO MANDAT, dan 3 ULCA AMANDA MANDAY untuk menjual bagiananakanak Pemohon dari sebidang tanah tersebut ; SSeS Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat bahwapermohonan pemohon pada petitum no. 2 adalah cukup beralasandan dibenarkan undangundang oleh karenanya dikabulkan ; ie Menimbang, bahwa oleh karena petitum No. 2 dikabulkanmaka petitum No. 1 dikabulkan, dan permohonan pemohondikabu.liean.

• Hadjon dalam bukunya Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, UGM Press, Yogyakarta, 1994, antara lainmenyatakan bahwa kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber,yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnyadigariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undangundangdasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalahkewenangan yang berasal dari pelimpahan.

  Hadjon dalam bukunya tersebut di atas lebih lanjutmenyatakan bahwa dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalamrangka hubungan atasan dan bawahan yang bersifat rutin. Adapuntanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberimandat.

  Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiriwewenang yang dilimpahkan itu;Bahwa oleh karena tanggung jawab dan tanggung gugat atas ObjekSengketa berada pada Dewan Komisioner OJK yang berkedudukanhukum di Jakarta, maka terhadap gugatan a quo, seharusnya diajukankepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang merupakantempat kedudukan OJK.

  dan si penerima mandat, dan oleh karena si penerimamandat tersebut adalah Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri yangberkedudukan hukum di Jalan Brawijaya Nomor 2 Kediri, Jawa Timur, makasudah tetap dan benar kalau Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatanHalaman 18 dari 24 halaman.

  apabila digugat maka yang harus bertanggung jawab adalah sipemberi mandat dan si penerima mandat, sehingga putusan yang demikiansudah sepatutnya ditolak, karena dalam putusan tersebut terdapatkesalahan dalam penerapan hukum (Judex Facti) atau telah melanggarketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Bahwa, berdasarkan alasan yang telah diuraikan tersebut di atas sejatinyatelah mmembuktikan kalau Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 110/G/2014/PTUN.Sby., tertanggal 10 Desember

• Dengan rincian :

  1. 206 (dua ratus enam) lembar surat suara di dalam kotak
  2. 75 (tujuh puluh lima) lembar surat suara sisa :
  3. 69 (enam puluh sembilan) lembar belum ditulis
  4. 6 (enam) lembar sudah tertulis dan tercoblos
  5. 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-PDI Perjuangan atas nama SARCE LONTONAUNG.

• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik DPP-NASDEM Kota Jayapura atas nama JULIAN HOROTA.

• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKN cabang Kota Jayapura atas nama ALFA YUNIAR RIEUPASSA.
• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GOLKAR Kota Jayapura atas nama FRANSISKA APASERAY.
• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik GERINDRA Kota Jayapura atas nama NURHAWA TUANANG.
• 1 (satu) lembar surat mandat saksi partai politik PKB Kota Jayapura atas nama MARIA A. MATURBONGS.

• 2 (dua) lembar surat mandat saksi partai politik PKS Kota Jayapura atas nama MUHAMMAD FADLI.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jap atas nama Terdakwa MARIA ANGGELINA MATURBONGS, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

• Luwuk Utara, oleh sebab itu orang tuaYOHANNAS telah memberikan mandat kepada Pemohon mewakili kedudukanmereka selaku orang tua/wali dalam seleksi Penerimaan seleksi Calon PrajuritTamtama Tahun 2018 di Manado, dengan pertimbangan bahwa Pemohonberdomisili tetap di Desa Mokobang dan di percaya untuk bertindak selaku orangtua wali untuk mewakili orang tua kandung dari YOHANNAS tersebut;4.

  Baebunta Kabupaten Luwuk Utara, oleh sebab itu orang tuaYOHANNAS telah memberikan mandat kepada pemohon untuk mewakilikedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam seleksi penerimaan Calon PrajuritTamtama Tahun 2018 di Manado, dengan pertimbangan bahwa pemohonberdomisili di Desa Mokobang Kec. Modoinding Kab.

  Baebunta Kabupaten Luwuk Utara, oleh sebab itu orang tuaYOHANNAS telah memberikan mandat kepada pemohon untuk mewakilikedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam seleksi penerimaan Calon PrajuritPenetapan No. 03/Pdt.P/2018/PN Amr Hal 3 dari 7Tamtama Tahun 2018 di Manado, dengan pertimbangan bahwa pemohonberdomisili di Desa Mokobang Kec. Modoinding Kab.