Ditemukan 6069 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandar mandau mandas manda manat mandak mandai mangat mandah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-10-2014 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 28 Oktober 2014 — RUDI WIBISONO, S.E., DIPL., INTL.,BANKING
106 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SK.DIR/075/2001 tertanggal 01 Agustus 2001 adalah mandat,kuasa untuk mewakili Direksi dan melaksanakan tugastugas BankMandiri sebagai berikut :..Penerima Kuasa berhak menerima, menerbitkan, menandatanganisurat dan atau dokumen dan atau aktaakta perjanjian sertamelaksanakan tindakantindakan hukum yang diperlukan...,3.3. Bahwa sehubungan dengan fasilitas kredit PT.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perjanjian
Register : 02-02-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 07-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 4 /Pdt.G/2012/PN.MGL
Tanggal 17 Januari 2013 — TAJUWIT,DKK LAWAN PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS)
161 — 694
  • AWS hanya hadir 1 kali;e Bahwa sepengetahuan saksi, revitalisasi adalah mandat pemerintah, DPR danKKSK yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Oktober 2018 — INDRA KUSNADI, ST., MM
162 — 39
  • ANJAS RIVAI yang bertanya kepadasaksi, atas dasar apa Saudara memanggil para vendor dan saksi menjawabkarena saksi mendapat mandat dari Sdr.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-09-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 28 September 2016 — Drs. H. IYUS PRIATNA Bin H. ABDULLAH
83 — 26
  • Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapatdiartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakankewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksuddiberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalamdelik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperolehberdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan olehnegara untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka meujudkan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
212 — 102
  • kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Halaman 241 dari 265 Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2020/PN MnkMenimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu Atribusi (Kewenanganyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan), Delegasi (Kewenangan yang bersumberdari pelimpahan) dan Mandat
Pengadilan PN SERANG
Putus : 29-09-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 21/PID.SUS/TPK/2016/PN.SRG
Tanggal 29 September 2016 —
78 — 14
  • Srg.berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan olehnegara untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka meujudkan tujuandiberikannya kekuasan tersebut, dalam hal perkara a quo adalah kekuasaan untukterdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam pengadaanmobil tangga pemadam kebakaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPemadam Kebakaran Kota Tangerang Nomor: 800/KEP.01Sekretariat/2013tentang Penunjukan Pejabat Pembina Program, Pejabat PenanggungjawabKegiatan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 08-02-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 23 Mei 2022 — Penuntut Umum:
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
ERNI MURNIATI Binti JARTA
126 — 34
  • 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Registrasi Penduduk Desa Pasirkecapi Tahun 2019 ;
  • 1 (satu) Bundel Asli Surat Mandat Desa Pasirkecapi Tahun 2018 ;
  • 1 (satu) Bundel Asli Laporan Kinerja Harian Kasi Pemerintahan Dan Trantib Tahun 2019 ;
  • 1 (satu) Rangkap Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB).
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
190 — 138
  • HukumAdministrasi Negara .e Strata Dua: Unpad Bandung bagian Hukum Ketatanegaraan .e Strata Tiga : Universitas Hasanudin Lulus tahun 2010 .Bahwa ahli mempunyai spesifikasi dibidang Hukum Administras Negara atau HukumTata Negara.Bahwa Ahli menjadi Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Saksi juga sering hadirsebagai Ahli dalam bidang Hukum Perdata, dan juga sering hadir dalam perkaraperkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa terdapat sumbersumber kewenangan yang terdiri dari Atribusi, mandat
    dimintai pertanggungjawaban secara pidana Bahwa dalam perkara ini BPKP tidak berhak mendaclare Kerugian KeuanganNegara dalam perkara a quo; Bahwa dalam perkara ini BPKP tidak berhak mendaclare Kerugian Negara; Bahwa Terdakwa menjadi Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Saksi jugasering hadir sebagai Ahli dalam bidang Hukum Perdata, dan juga sering hadir dalamperkaraperkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa terdapat sumbersumber kewenangan yang terdiri dari Atribusi, mandat
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
3.I MADE SUTAPA
4.HASAN BASRI,SH
5.FAJAR ALAMSYAH, SH
6.EMA MULIAWATI,SH.
7.I WAYAN SURYAWAN, SH
8.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
9.MILA MEILINDA
Terdakwa:
MASHUD YUSUF, S.Si
144 — 126
  • ADE ATE SAKIKIRARA tentunya bertanggung jawab atas pengelolaan yang dilakukan oleh orangyang diberikan mandat atau kuasa untuk menjalankan atau menguruskan ataumengoperasionalkan UD.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON vs 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PRESIDEN RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
359 — 501 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 18 P/HUM/2019 angka 26 halaman 188:Bahwa Gubernur wajib melaksanakan tugas penyelenggaraan urusanNegara sesuai dengan mandat konstitusi UndangUndang Dasar 1945 dimana ada kewajiban untuk membentuk peraturan perundangundangan/regulasi yang menjawab kebutuhan hukum di masyarakatdengan pertimbangan esensi dan urgensinya;Halaman 297 dari 339 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2020of98.Dikutip dari dalil Gubernur Provinsi DK!
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 18-05-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU SUDRAJAT, S.H.,M.H
Terdakwa:
JUMALI, ST
291 — 103
  • Darma Premamandala dengan pihakpihaklain, namun untuk pelaksanaan terhadap isi kontrak didelegasikankepada Direktur Operasional (Eri Anmad Busoiri) atau pelaksanateknis yang diberi mandat oleh Direktur Operasional ;Bahwa benar pada tahun 2015 PT. Darma Premamandala pernahmelaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas/uprating danoptimalisasi IPA PDAM Tirta Tarum Cabang TelukjambeKab.Karawang ;Bahwa benar proses PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
919 — 1571
  • Penyampaian tersebut merupakan kebijakan daripimpinan dan bukan merupakan usulan, atas penyampaian tersebuttidak ada peserta rapat yang mengajukan penolakan.Bahwa lewat persetujuan Direktur, yang mengelola dana PP tersebutadalah Bagian Keuangan RSUD Kraton.Bahwa saksi pernah mendapat mandat dari RISK TESSA ketikabertugas sebagai Panitia Hari Kesehatan Nasional padatahun 2014atau 2015, untuk mengantar atau menyampaiakan uang sejumlah 5atau 10 juta rupiah kepada Panitia Hari Kesehatan Nasional DinasKesehatan
    Hal tersebut mengingatbahwa perintah merupakan suatu bentuk pengalihan kewenanganberdasarkan mandat, selama yang diperintah tidak melebihi dariperintah tersebut.Bahwa sesuai laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuatoleh RISKI TESA dan SARTANA, penggunaan uang potonganinsentif manajerial yang ditampung di rekening atas namaSARTANA/RISKI TESA tersebut digunakan untuk:> Belanja kegiatan RSUD Kraton yang tidak dianggarkan dankegiatankegiatan yang bersifat emergency.> lur Pemda (pemberian dana kepada
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby
Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
46 — 117
  • ada sejak tanggalKeputusan ditetapkan (maka wewenang sudah melekat);Hal 157 dr 381 Putusan No.57/Pid.Sus/2013/PN.Sbye Bahwa Jika dikaitkan dengan Pasal 17 Perkaban, No 3 Tahun 2007 bahwa setiap programharus didahului Proposal yang memiliki kebutuhan spesifik sebagai satu keabsahankegiatan ;e Bahwa Kemudian tanggung jawab itu ada 2 yaitu jabatan dalam rangka melaksanakanfungsi jabatannya dan pribadi dalam rangka pribadi dan menyebut nama pribadi ;e Bahwa Adapun hubungan hukum, yaitu delegasi dan mandat
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
214 — 76
  • kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu atribusi (kewenanganyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Administrasi Pemerintahan), delegasi (kewenangan yang bersumberHalaman 248 dari 293 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkdari pelimpahan) dan mandat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 30 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE. M.Ak
129 — 43
  • Muhammad, baik transaksi dalam dan luarnegeri, Sesuai mandat Direksi dan berkoordinasi secaraefektit dengan unit unit terkait di Kantor Pusat. Bahwa berdasarkan data yang ada Nomor Rekening0652013945 adalah Rekening Tabungan Simpeda (SimpananPembangunan Daerah) yang dibuka di Bank Jatim HR.Muhammad Surabaya atas nama JOHAN.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 148/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 3 April 2014 — Prof. EDY YUWONO,Ph.D., Bin SUYATMAN ; Ir. BUDI RUSTOMO, M.Rur.Sc., PhD., Bin SUDARNO ; WINARTO HADI, SU. Bin SOEPRAYITNO
217 — 1031
  • ayat (1) huruf f KUHAP joPasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut :Keadaan Yang Memberatkan:e Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime yaitu kejahatan luarbiasa yang dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang sangattercela dan meresahkan masyarakat, sedangkan para terdakwa adalahpara akademisi yang sangat terpelajar yang seharusnya menjadi contohdan tauladan bagi masyarakat secara keseluruhan;Page 276 of 305e Para terdakwa merupakan pejabat yang diberi mandat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 20-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SURYANI ALAWIYAH, SH.
Terdakwa:
Nur Azizah Putri Utami
293 — 77
  • Penyalahgunaan danajTipikor Jakarta Armejn DeskyjJuli 2009bansos Pemkab AcehTenggara TA 20042006 (Bupati Agara) UndangUndang NomorKeuangan.Jenisjenis pemeriksaan tersebut selanjutnya diatur dalam SPKN tahun15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksadengan tujuan tertentu (PDTT).Bahwa pelaksanaan kewenangan BPK dalam melaksanakan pemeriksaanadalah berdasarkan Pasal 23 E, 23 F, dan 23 G Undangundang Dasar1945 yang memberi mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaandan tanggung jawab keuangan negara secara
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
282 — 370
  • atasan dan bawahan.Bahwa tanggung gugat perbuatan tidak patut disebut Mal Administrasi.Bahwa untuk membuktikan seseorang mal administrasi haruslah orang itudihukum pidana terlebih dahulu menurut perobuatan hukumnya.Bahwa jika kewenangan bertumpuk pada administrasi Negara asasnyaadalah berkaitan dengan kewenagan pemerintah harus dapat menunjukandasar hukumnya.Bahwa menurut ahli tatacara kewenangan ada dua yaitu atribut danpendelegasian dalam pendelegasian pemerintah adalah delegasiankewenagan berupa mandat
    , mandat dilihat dari esensi atasan danbawahanBahwa menurut ahli tentang esensi perseroan ada perdebatan yangpertama adalah hukum dari hakekat perseroan berlaku hukum publik ataumutlak.Bahwa menurut ahli UU perseroan memberikan legalitas dalam organ adatiga yaitu organ yang disebut RUPS, organ direksi dan organ komisaris.Bahwa menurut ahli RUPS pada pengertian yang lain harus merujuk padaanggaran dasar rumah tangga (ADRT) atau ketentuan lebih lanjut dariADAPT tersebut.Bahwa menurut ahli dipandang