Amalius Chaidir (Tergugat Il Intervensi ) tanpa lebihdahulu dilakukan jual beli melalui Akta Jual Beli dari PPAT,sekalipun proses balik nama sertifikat dimaksud, secaraadministrasi pencatatannya dilakukan oleh Tergugat (i.c. KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bandung). Karena dalamYurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Rl.

Akantetapi Termohon Kasasi dalam surat gugatannya itu juga pada halaman 3angka 3, mendalilkan bila proses balik nama SHM NO.0I3874/Jayagiri dari Ny.Euis Hasanah kepada Amalius Chaidir (semula Pembanding/Tergugat IlIntervensi I) yang dijalankan oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBandung (semula Pembanding/Tergugat) sebagai suatu Keputusan TataUsaha Negara, dan ada kesalahan prosedural formal dan materialpenerbitan sertipikat yang dilakukan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bandung (semula

JHONI HARTONO,S.M.Sc. yang terletak di wilayahDesa Dasan Anyar, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa, denganbatasbatas:" Sebelah utara dengan tanah Dempa Duni; Sebelah setatan dengan tanah Iwan Panjidinata;" Sebelah barat dengan tanah Iwan Panjidinata;* Sebelah timur dengan Jalan Raya.Bahwa Tergugat 28 dalam Konpensi menolak dengan tegas dalil GugatanPara Penggugat Posita 10 halaman 6 yang mntinya menyatakan SHM yangtelah diterbitkan oleh BPN KSB, tanpa terlebih dahulu proses balik nama dariSertifikat

Fattah Huseinmenjadi Basyar;Bahwa pengurusan sertifikat tidak berhasil pada saat itu karena di tolakKepala Desa karena ada kejanggalan;Bahwa letak kejanggalannya ada perbedaan luas antara surat jual belidengan sertifikat setelah itu saya tidak pernah melihat sertifikat tersebut;Bahwa proses balik nama sertifikt dilakukan di Kantor Desa pada saat itu;Bahwa Saksi membenarkan bukti Surat TIB;Bahwa Saksi membenarkan bukti Surat TIC;Bahwa setahu Saksi, lwan Panjidinata ada mempunyai tanah yang didapatdari

ALIYAS NOKKEsebagaimana terurai dalam Sertipikat bahwa Proses balik nama dari ALM.NOKKE ke ALM. MUH. ALIYAS NOKKE berdasarkan SuratPernyataan/Keterangan Ahli Waris yang disaksikan dan dibenarkan olehKepala Desa Watalara tanggal 1 Mei 2013 Nomor 470/140/V/2013, dikuatkanOleh Camat Baula, tanggal 1 Mei 2013, Nomor 591/267/2013, makapengajuan fasiltas kredit dengan menggunakan agunan berupa SHM No.210/Watalara dapat diberikan dengan telah mendapatkan persetujuan istrisah dari ALM. MUH.

Bahwa TERGUGAT Ill dan TERGUGAT IV tidak mengetahui jika terdapatsengketa terkait proses balik nama Sertifikat yang menjadi objek gugatan a quokarena TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak pernah ditarik sebagai PIHAKdalam perkara Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Kka;4.

No. 726 PK/Pdt/2008balik nama ke atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensibilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi ;Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dijadikan sebagaidasar untuk realisasi proses balik nama dan penyertifikatan tanah milikPenggugat Rekonpensi ;Menyatakan menurut hukum putusanputusan Peninjauan Kembali No.96PK/Perd/1982 tertanggal 28 Juli 1986 dan putusan pidana No.369/1981/Pid.S tertanggal 7 November 1981 adalah tidak sah, cacat hukum dan tidakberkekuatan

Yang telah di proses balik nama dengan jualsecara diamdiam tanpa sepengetahuan Pembanding/PenggugatRekonpensi semula Tergugat sekarang Pemohon Kasasi..

sehingga blanko Akte Jual Beli yang telah ditanda tanganioleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan belum sah dan belum mengikat secarahukum ;Bahwa perbuatan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2016 di KantorTergugat II yaitu penandatanganan blanko Akte Jual Beli adalah tidak sah dan tidakmengikat secara hukum ;Bahwa karena blanko Akte Jual Beli yang ditanda tangani oleh Penggugat danTergugat tidak sah, tidak mengikat secara hukum, sehingga Tergugat II tidak lagiakan melanjutkan proses jual beli/proses

balik nama di Kantor PertanahanKabupaten Minahasa Utara ;Bahwa karena blanko Akte Jual Beli yang ditanda tangani oleh Penggugat danTergugat dan juga belum diberi penomoran dan belum ditanda tangani olehHalaman 5 dari 46 halaman Putusan Perdata Nomor 71/PDT/2019/PT MND31.32.33.34.35.36.37.38.Tergugat Il, sehingga blanko Akte Jual Beli tersebut belum sah dan belum mengikatsecara hukum ;Bahwa karena blanko Akte Jual Beli tersebut belum sah dan belum mengikat,sehingga Penggugat akan mengembalikan uang

Menetapkan karena blanko Akte Jual Beli yang ditanda tangani oleh Penggugat danTergugat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, sehingga Tergugat II tidaklagi akan melanjutkan proses jual beli/proses balik nama di Kantor PertanahanKabupaten Minahasa Utara ;9.

Pegambiran Ampalu Nan XX secara tanpa hakadalah keliru dan tidak berdasar, karena proses balik nama tersebutterlaksana berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPATsebagai Pejabat yang diberi wewenang oleh Negara untuk menerbitkanAkta Jual Beli, dalam hal ini dikenal sebagai Akta Jual Beli tanggal 12Agustus 2013 No.814/2013 yang dibuat dihadapan Tergugat.C sebagaiPPAT;Bahwa Posita Penggugat angka 2,3 dan 4 Surat Gugatannya sama sekalitidak berdasar, karena Jual Beli tanah Sertifikat Hak Milik

PutusanMahkamah Agung RI No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974).Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkaraapabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yangdikemukakannya itu dianggap telah terbukti (Putusan Mahkamah AgungRI Bo. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971).TERGUGAT B Menolak Dalil Gugat Pada Angka 5 dan Angka 6Tentang Akta Jual Beli PerformaPENGGUGAT dalam dalil gugat angka 5 dan angka 6 halaman 3, padaintinya menyatakan bahwa telah terjadi proses

balik nama tanah sengketaberdasarkan akta jual beli yang dilakukan di kantor Notaris Elli Satria, SH.

O03/Juni/Lewa/1993 dan kemudiandilanjukkan Proses balik nama di Badan Pertahan Nasional KabupatenSumba Timur atas nama Yosep Ndapa Tamu bardasarkan Akta HibahNo. 03/Juni/Lewa/1993 tertanggal 14 Juni tahun 1993 atas namaYosep Ndapa Tamu dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 23Surat Ukur No. 592 Tahun 1988 yang telah dibalik nama atas namaTergugat Yosep Ndapa Tamusehingga tidak beralasan Hukum ParaPenggugat mengklaim Tanah Objek sengketa sebagai hak milik ParaPenggugat;3.

ikutmenandatangani akte Hibah sebagai saksi;Menimbang, bahwaberdasarkan alatalat bukti yang diajukan oleh keduabelah pihak sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yangternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapatbahwa dasar penguasaan tanahsengketa yang dilakukan oleh Tergugat Yosep Ndapa Tamu adalah karena Tergugattelah mendapat hibah dari Diawa Takandjandji (bukti surat P3 dan bukti surat T1),dan berdasarkan akta hibah itulah kemudian Tergugat Yosep Ndapa Tamumengajukan proses

balik nama terhadap tanah sengketa (bukti surat T2) yangkemudian nama pemilik dalam sertipikat Hak Milik No.23 yang semula atas namaDiawa Takandjandji berubah menjadi nama Yosep Ndapa Tamu (bukti surat P1 danbukti surat T3);Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan padaawalnya tanah sengketa tersebut adalah milik dari Keba Rewa yang diperolehkarena Keba Rewa meminta tanah kepada pemerintah sebagaimana dalam suratKepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur tertanggal 02 April 1969

(lima puluh juta rupiah) perhari sertamenanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Disamping itu, tidak ada instansi yang mengurus administrasiPertanahan/Proses Balik Nama Sertifikat Hak atas Tanah yangbernama KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONALKABUPATEN KUNINGAN, sebagaimana yang tertulis sebagaiTERGUGAT IW pada gugatan Penggugat, yang ada adalahKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUNINGAN;Tentang: EKSEPSI KURANG PIHAK2.

(lima puluh juta rupiah) perhari serta menanggung seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini, selain itu Tidak ada instansi yangmengurus administrasi Pertanahan/Proses Balik Nama Sertifikat Hak atasTanah yang bernama Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenKuningan, sebagaimana yang tertulis sebagai TERGUGAT IV padagugatan Penggugat, yang ada adalah Kantor Pertanahan KabupatenKuningan;Tergugat III mendalilkan Objek tidak jelas, Tidak memuat alasan yangdipersyaratkan Pasal 8 ayat (3) dan pasal 112

I GustiNegurah Sudanta telah dilakukan proses balik nama menjadi atas nama TergugatI di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar/Turut Tergugat, dengan caramemalsukan surat keterangan yaitu Kartu Keluarga dan silsilah keluarga yangpalsu, dan atas perbuatan Tergugat tersebut telah mendapatkan putusan dariPengadilan Negeri Gianyar perkara Pidana Nomor 150/Pid.B/2010/PN Gir.

masukdalam ruang lingkup hukum perdata (khususnya Pasal13865 KUHPer/BW) sedangkan daiildalil dalamPositanya tentang perbuatan pidana berupa manipulasiatau penipuan;Dengan dalildalil Posita yang berujung kepada terjadinya perbuatan pidana dantidak didukungnya Petitum/tuntutan dengan Posita maka gugatan Penggugatmenjadi tidak logis dan menimbulkan kekaburan (obscuur libel);Eksepsi II:Gugatan Penggugat Error In Persona:Bahwa causa prima gugatan Penggugat tertanggal 25 Juli 2008, adalahkeberatan terhadap proses

balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1083dan atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat dimana atas SHMdimaksud telah dijadikan agunan oleh Tergugat guna kepentingan Turut TergugatI/PT.

/201211 Bahwa andaikan benar (quod non) pernah terjadi penjualan, tidak diterimanyauang pembayaran tanah milik Penggugat sebagaimana yang telah disebutkandalam Akta Jual Beli merupakan bentuk perbuatan melawan hukum danwanprestasi yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;12 Bahwa dengan demikian Para Tergugat telah bekerja sama dengan TurutTergugat sebagai pihak yang berwenang untuk membuat Akta Tanah, telahmerekayasa penerbitan Akta Jual Beli secara melawan hukum untukmemudahkan proses

balik nama 3 (tiga) buah sertipikat yang sebelumnya beratasnama Penggugat;13 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sudah berdasarkan buktibukti yangmembuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yangdilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Iayak untuk dikabulkan;14 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam gugatan ini, makaPenggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melakukan sitajaminan terhadap harta benda baik bergerak maupun tdak bergerak dengan sitajaminan

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebagaimanadimaksud, pada pokoknya berisi permohonan: (i) pembatalan prosespendaftaran hak atas tanah berupa proses balik nama atau perubahannama atas tanah Hak Milik dengan SHM Nomor 572/Pejaten Timur, SHMNomor 573/Pejaten Timur dan SHM Nomor 574/Pejaten Timur olehKantor Agraria Jakarta Selatan dan (ii) pengembalian status hak atastanah yang berupa hak milik menjadi tanah Verponding Indonesia Nomor6418;7.

Bahwa untuk biaya proses balik nama sertifikat membutuhkan biayayang tidak sedikit dan juga waktu pemrosesan yang relatif tidak singkat. Bisa sajasetelah terjadinya pengikatan jual beli tersebut, Tergugat langsung melakukanmengajukan permohonan balik nama ke instansi yang berwenang. Tetapi hal ituTergugat urungkan mengingat terdapat pihak lain yang bersedia membeli atastanah itu.

kepadaTergugat I, akan tetapi Tergugat IV tetap membalik namakan sertifikat Hak MilikNomor 358 kepada nama Tergugat ;Bahwa oleh karena balik nama sertifikat hak milik Nomor 358 atasnama SAHAR Bin USUP kepada nama Tergugat yang di lakukan secara tidaksah dan merupakan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya baliknama sertifikat hak milik tersebut mengalami cacat hukum sehingga segalasuratSurat atau pun akta yang terkait dengan balik nama tersebut adalah tidaksah menurut hukum dan oleh karena proses

balik nama tersebut tidak sahmenurut hukum maka kepemilikan Tergugat atas bidang tanah sertifikat hakmilik Nomor 358 tidak mempunyai kekuatan hukum karena perbuatan ParaTergugat dapat di kualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum ;Bahwa Tergugat secara tidak sah dan merupakan perbuatanmelawan hukum setelah membalik namakan sertifikat Hak Milik Nomor 358 darinama SAHAR Bin USUP kepada nama Tergugat telah berusaha untukmerobohkan bangunan 2 (dua) unit rumah bedeng dan hal ini telah diHal 4 dari

Ranudirjo (P.I), dan Risalah Lelang No. 3832/1994 (P.II) denganmengabaikan keterangan saksisaksi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dan alat bukti Tergugat dan Tergugat Il yang relevan denganpokok perkara, sehingga proses balik nama dan pemecahan Sertifikat HakMilik No. 623 tahun 1978 secara materil benar adanya ;3.

Berdasarkan fakta hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 217 Tahun1970 belum dilakukan proses balik nama, akan tetapi secara nyata/riilTermohon Kasasi telah menerima pembayaran jualbeli dari Armidahsebagaimana bukti T.IT.II/PR.1);Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 922 Tahun 2012 sebagai penggantidari Sertifikat Hak Milik Nomor 217 Tahun 1970 mengandung cacat hukum,karena Termohon Kasasi telah membuat laporan palsu mengenai kehilanganbarang/sertifikat dari Kepolisian sebagai persyaratan untuk membuat

YokioAbundan hingga proses balik nama telah melalui prosedur dan peraturanyang berlaku. Sehingga dapat dinyatakan tidak berkwalifikasi secarahukum untuk dijadikan Turut Tergugat.

merupakan pemilik tanahsengketa tetapi secara faktual ia telah menyerahkan tanah tersebutkepada Tergugat dan secara formil Tergugat telah mendaftarkan tanahtersebut atas namanya dan untuk itu tidak ada keberatan dari Penggugatsesual dengan prinsip hukum nama seseorang yang tercantum dalamsertifikat harus diakui sebagai pemilik dari tanah yang bersangkutan,sehingga tidak ada alasan dan judex factie untuk menyerahkan tanahtersebut sebagai tanah Penggugat kecuali melalui transaksi pengalihanhak dan proses

balik nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional ;Bahwa, pertimbangan Hakim Kasasi tersebut diatas adalah pertimbanganhukum yang tidak benar secara hukum karena dengan adanya katakata sekalipun mungkin benar menunjukan hakim kasasi tidak secara yakinmengakui kepemilikan tanah oleh Penggugat cq Pemohon, tetapi kalimatselanjutnya justru hakim kasasi mengakui kepemilikan tanah sengketaoleh Penggugat cq Pemohon dengan adanya katakata tetapi secarafaktual ia telah menyerahkan tanah tersebut pada Tergugat

Tahap kelima tanggat 17 Juni 2013 Rp. 500.000.000, (Lima Ratus JutaRupiah) dengan cek CW 981918 Bank BNI 46;Sedangkan sisa pelunasan sebesar Rp. 29.500.000.000, ( Dua PuluhSembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat, setelah itu Penggugat menyerahkan kepada Turut Tergugatseluruh syarat dan surat yang diperlukan untuk proses balik nama kepadapihak Tergugat;5.

Bahwa suami Penggugat telan memenuhi kewajibannya selaku Pembeli, pada saat iniPenggugat sudah mempunyai dana untuk melakukan proses balik nama terhadapSertifikat tersebut, dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk secara bersamasama menghadap Notaris guna menyelesaikan administrasi pengalihan nama dalamSertifikat Hak Guna Bangunan No. 7655/Pengasinan, dengan Gambar Situasi No.6366/1996 tertanggal 01 Mei 1996 tercatat atas nama SUTOMO (Tergugat II) menjadiSertifikat Hak Milik atas nama nama ahli