Terpidana HENDRARAHARDJA dan seolaholah penangannya telah optimal denganhanya menerima pembayaran hutang dari Penggugat sebesarRp. 20.000.000.000, (dua puluh miliyar rupiah) saja padahalpotensi penerimaan dari tanah + 45 Ha tersebut lebih besar darinilai tersebut.

formal yaitu ada atau tidaknya Terdakwadalam susunan pengurus di PT KKI ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bobby Zulhaidir dapatlahdiketahui bahwa pemilik PT KKI di legalitas adalah saksi , namun sebenarnya milikTerdakwa dan saksi tidak dikenakan kewajiban komitmen fee 10 20 %, semuamasuk dalam keuntungan PT KKI ;Menimbang, bahwa seandainya PT KKI bukan milik Terdakwa tidaklahmungkin akan dibebaskan dari fee sebesar 10 20 % apalagi dari 12 paketpekerjaan nilai pekerjaannya sebesar Rp.38 Miliyar

dan keuntungan untuk tahun2017 sebesar 9,9 Miliyar dan saksi ikut serta dalam pembayaran tanah tanah milikTerdakwa, di tahun 2018 jumlah pekerjaan yang diterima PT KKI dengan pagusebesar Rp.78 Miliyar dan keuntungannya sampai saat ini belum bisa dihitung ;Menimbang, bahwa Pembanding / Penasehat Hukum Terdakwa sangatkeberatan terhadap Pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa faktafaktahukum di atas terbukti adanya upaya dari Terdakwa

Menghukum Penggugat Reconvensi/Tergugat Convensi untukmembayar semua yang dikeluarkan oleh Almarhuma Clara Pasang aliasIndo' Pasang untuk memelihara Tergugat Reconvensi/PenggugatConvensi sejak dari umur 3 tahunsampai saat ini, yang jumlahnyadiperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliyar rupiah).DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar seluruhbiayaperkara ini.DAN ATAU:Pengadilan menjatuhkan suatu putusan sesuai dengan rasa keadilan dankepatutan

Apabila tanah tersebut lakuterjual Kurang lebih satu miliyar akan dibagi sebagai berikut:1. Mengeluarkan pembelian awal Rp. 200.000.000, (Dua RatusJuta Rupiah), uang Alm. Bapak Ardani bin Sadri.2. Membayar hutang Almarhum kurang lebih Rp. 100.000.000,(Seratus Juta Rupiah).3. Sisa uang tersebut dibagi antara ahli waris (anakanak Alm.Ardani bin Sadri) dan Isteri Alm. Ardani bin Sadri yaitu Siyami dimanasertifikat tanah tersebut atas nama Siyami.4.

Termohon melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakan PT.Duta Sembilan Kartika Termohon untuk tahun pajak 2006 dan 2007.Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Termohon menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar serta sanksi dan denda administrasi yangsampai saat ini sebesar Rp 50,267,933,383, (Lima Puluh Miliyar Dua RaturEnam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga RatusDelapan Puluh Tiga Rupiah);2.

dansaksi tidak mau menerimanya; e Bahwa Terdakwa menjumpai saksi setelah (satu) minggu korban meninggal;Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa DONNY DWIPUTRA menyatakan membenarkannya akan tetapi ada yang keberatan atas keterangan saksitersebut yaitu : = Bahwa korban ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;* Bahwa korban sudah masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihakkepolisian; = Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliyar

Biaya jasa Advokat sebesar Rp 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah)Total kerugian yang dialami Penggugat : Kerugian Materiil : Rp 750.000.000, Biaya Honor Advokat : Rp 250.000.000,Halaman 18 dari 61 HalamanPutusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin Kerugian Immateriil : Rp 500.000.000, Tota Kerugiaan sebesar : Rp 1.500.000.000,(satu miliyar lima ratus juta rupiah)10.

denganmelibatkan Lembaga Penilai (dalam hal ini KJIPP) yang berkompetensehingga segala bentuk kompensasi adalah sudah sesuai denganpehitungan dan ketetapan oleh pihak pihak yang berkompeten danprofessional agar kompensasi yang diabayarkan kepada paraPENGGUGAT adalah yang seadil adil dan tanpa kesemena mena.Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT poin 8yang menyatakan bahwa PENGGUGAT menderita kerugianImmateriil berupa tekanan batin dan psikologis yang ditaksir sebesarRp. 3.000.000.000, (Tiga Miliyar

Batal Demi Hukum.Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan UndangUndang Nomor 8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah:Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalampasal 8 pasal 9 pasal 10 pasal 13 ayat (2) pasal 15 Pasal 17 ayat 1 huruf aHalaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.SusBPSK/2017/PN Simhuruf b huruf c huruf e ayat (2) dan Pasal 18 dipidanan dengan PidanaPenjara Paling Lama 5 tahun atau Pidana denda paling banyakRp.2.000.000.000, (dua miliyar

PT Hafair Mas,Nama Penanggung Jawab Soeharto Puluhulawa,SE (Direktur),Modal danKekayaan Bersih Perusahaan: Rp.1.500.000.000, (satu miliyar lima ratus jutarupiah).1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W3100016 HT.01.01TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatasa.n.PT Hafair Mas, NPWP: 02.394.686.6822.000 berkedudukan di Gorontalo.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemda Kota Gorontalo Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Kota Gorontalo, tentang Tanda Daftar Perusahaan

Bandung dengan nilai Passing Grade 98.86 dan nilai Harga Penawaran sebesarRp 5.788.750.000 (Lima miliyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)sebagai pemenang, diserahkan kepada PA dan KPA dalam dokumen pra kontrak bersamadokumen penawaran dari calon penyedia.

Bahwa pengadaan alat kesehatan bersumber dari DPID (Dana Penyesuaian InfrastrukturDaerah) Gorontalo Utara TA. 2011 yang masuk ke APBD pemerintah Kabupaten GorontaloUtara TA. 2011 dengan besar anggaran yakni Rp. 9.900.000.000, (sembilan miliyar sembilanratus juta rupiah) sebagai berikut:a) Anggaran Alkes Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki sebesar Rp. 5.900.000.000 (limamiliyar Sembilan ratus juta rupiah).b) Anggaran Alkes Puskesmas sebesar Rp 4.000.000.000, (empat miliyar).

PT Hafair Mas,Nama Penanggung Jawab Soeharto Puluhulawa,SE (Direktur),Modal dan KekayaanBersih Perusahaan: Rp.1.500.000.000, (satu miliyar lima ratus juta rupiah).1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W3100016HT.01.01TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas a.n.PTHafair Mas, NPWP: 02.394.686.6822.000 berkedudukan di Gorontalo.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemda Kota Gorontalo Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Kota Gorontalo, tentang Tanda Daftar Perusahaan

PT Hafair Mas,Nama Penanggung Jawab Soeharto Puluhulawa,SE (Direktur),Modal dan KekayaanBersih Perusahaan: Rp.1.500.000.000, (satu miliyar lima ratus juta rupiah);1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: W3100016HT.01.01TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas a.n.PTHafair Mas, NPWP: 02.394.686.6822.000 berkedudukan di Gorontalo;1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemda Kota Gorontalo Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Kota Gorontalo, tentang Tanda Daftar Perusahaan

Nafasindo (i.cTergugat I) sebagaiSumber dana atau keuangan Tergugat untuk di blokir atau setidaknyadibekukan sebesar Rp. 11.085.520.245, (sebelas miliyar delapan puluhlima juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah)sebagai jaminan Para Penggugat sebelum mempunyai hukum yangberkekuatan tetap.Bahwa hal ini membuktikan tidak terdapat kesesuaian antara posita danpetitum (kontradiktif), karena apa yang dijadikan sebagai sita jaminan dalamperkara a quo tidak jelas dan saling bertentangan

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah)Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Bigdengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digant dengan pidanapenjara selama 1 (Satu) bulan;3. Menetapbkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnyadan pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.

immaterial, karena mengeluarkan biaya operasional dalampenelusuran dokumen asli dan kerugian karena menggunakan JasaKonsultan Hukum sebesar Rp. 500.000.000,Tergugat menanggapinya sebagai berikut:Bahwa sesungguhnya dengan berdasarkan halhal dan penjelasanpenjelasan Tergugat tersebut di atas, maka tidak ada satupun kerugianyang Tergugat timbulkan bagi Penggugat, sehingga tuntutan ganti kerugianmateriil sebesar Rp. 640.000.000, (enam ratus empat puluh juta rupiah) dansebesar Rp. 2.130.000.000, (dua miliyar

seratus tiga puluh juta rupiah)ditambah ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) dengan total kerugian Materiil maupun Immateriil sebesar Rp.3.270.000.000, (tiga miliyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimanatertuang dalam Posita Gugatan No. 42 maupun Petitum No. 8 kepadaTergugat adalah merupakan Tuntutan yang IMAJINER ATAU TUNTUTANYANG PENUH DENGAN KHAYALAN (IMAJINASI) DENGAN DIBUAT OLEHPENGGUGAT TANPA DASAR.Halaman 45 dari 116 halaman, Putusan No.204/PDT

mohon agar Majelis HakimTingkat Banding menghukum Tergugat membayar ganti rugi Materilkepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 2.025.000.000 (duamiliyar Dua puluh lima juta rupiah ) setiap bulan terhitung sejakbulan april 2010, karena tidak disebut alasanalasan danHukumnya, maka harus ditolak ; Menimbang, bahwa petitum No.8 memohon agar Majelis HakimTingkat Banding menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugiInmateril kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesarRp.10.000.000.000 ( sepuluh miliyar

Saya mohon kepada Bu Hakim untukmemahami masalah dalam rumah tangga kami.Suami saya menuntut hak kasih sayang dengan saya sebesarRp.1.000.000.000, (Satu Miliyar Rupiah) saya tidak mampu dan sanggupmembayar. Dan apakah wajar suami menuntut istrinya sebesar itu denganalasan masih sayang, dengan menunjukkan sifat begitu sama seorang istri,apakah benar masih sayang.

maka Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untukmembayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000, ( satu jutarupiah) perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan initerhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.Tersitanya pikiran tenaga, waktu Para Penggugat atas timbulnya perkara ini,maka sangat wajar apabila Para Penggugat menuntut kerugian moril akibatperbuatan Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak kurangdari Rp.1.000.000.000 (satu miliyar

mempunyaidasar hukum yang kuat dan karenanya harus ditolak dengan segala akibathukumnya;Bahwa kendatipun Penggugat ada bukti setor uang kepada Turut Tergugat dan kepada Turut Tergugat II, sesungguhnya bukti setor tersebut tidak dapatdianggap sebagai bukti pembelian atas ke2 (kedua) bidang tanahdimaksud, sebab hal yang sama juga terjadi antara Tergugat denganPenggugat, yang mana Tergugat ada mentrasfer uang ke rekening milikPenggugat untuk bulan April 2018 s/d Juli 2018 sebesarRp4.700.000.000,00 (empat miliyar

Menjatunkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 1 (Satu)Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dandenda sebesarRp.1.000.000.000 ( satu miliyar rupiah ) subsder 6 (enam) bulankurungandengan perintah terdakwa tetap ditahan..3.

(tiga miliyar lima ratus juta rupiah);Bahwa berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 jugamemberikan kewenangan kepada Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi pada akta tersebut angka 1 akta ini menyatakan: PihakPertama (Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi) dan Pihak Kedua(Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi) sepakat bahwa segerasetelah Pihak Pertama (Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi)melunasi hutang tersebut kepada Pihak Kedua (Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi), yang dibuktikan

ketentuan dalam Pasal 8 Perpres No. 54 Tahun2010 PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :a.b.Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;.Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaanpaling kurang di website K/L/D/l;.Menetapkan PPK;Menetapkan Pejabat Pengadaan;.Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;.Menetapkan :1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia padaPenunjukan langsung untuk paket PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilaidiatas Rp100.000.000.000, (Seratus miliyar

Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :a) Pelelangan dan Penunjukan Langsung untuk paketPengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnyayang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,(Seratus miliyar rupiah); atau.b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paketPengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggiRp10.000.000.000, (Sepuluh miliyar rupiah).3). Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan PenyediaBarang/Jasa kepada PPK.4). Menyimpan dokumen asli pemilihan PenyediaBarang/Jasa;.h.