Ditemukan 10841 data
Terbanding/Tergugat : Dahlan Manurung
47 — 31
materi gugatan maupun objek gugatana quo apabiladikaitkan dengan hubungan hukum antara Rensus Napitupulu (Ic: Penggugatdalam perkaraa quo) dan Hisar Napitupulu (Ic: Tergugat dalam perkaradiPengadilan Negeri Balige dengan Register Perkara No: 17/Pdt.G/2016/PN.Blg)adalah sama yaitu samasama mendalilkan bahwa merasa berhak menguasai objek perkara karena merupakan ahli waris dari Polin Napitupulu yang mewarisiharta peninggalan berupa objek perkara; Bahwa nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 1917
99 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa asas nebis in idem dalam hukum perdata diatur berdasarkanketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyebutkan:"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumyang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untukdapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama,tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukanHal. 8 dari 50 hal. Put. No 549 PK/Pdt/2014oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalamhubungan yang sama pula";.
211 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi jelaspertimbangan Judex Facti bahwa Yurisprudensi yang dijadikan dasarhukum adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan jika merujuk pada Pasal1917 KUH Perdata;Berikut bunyi ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata:Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanmutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya;Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntutadalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagiHalaman 51 dari 54 hal.
87 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
., merupakan ne bis in idem sesuai denganketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, dengan perkara putusan padaPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60 PK/PDT/2015tanggal 24 Maret 2015. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yangsama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari Buku HukumAcara Perdata, M.
101 — 34
terjadi percekcokkan terus menerus dan berkepanjanganhal 9 dari 58 Put Sela No 1266/Pdt.G/2018/PA.Skh.dikarenakan Termohon tidak bisa menjadi ibu rumah tangga yangbaik serta tidak bisa menjunjung tinggi harkat dan martabatPemohon sebagai Kepala Rumah tangga dan Termohon seringmengatur dan menguasai kehidupan Pemohon dan juga seringmamenjelekjelekkan serta memfitnah PemohonBahwa dasar hukum yang menjadi landasan materi pokok/alasanalasanhukum dalam perkara ini telah Nebis In Idem adalah : Pasal 1917
Terbanding/Tergugat I : Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank UOB Cabang Bandung
Terbanding/Tergugat III : Neneng Nurliali Wangi
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung
34 — 13
ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapatmenganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak samapersis dengan perkara terdahulu asalkan : Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahanpihak; Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu ;4.4, Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, gugatan (tuntutan)Penggugat a quo sangat jelas terdapat subyek yang sama, dalil(dasar hukum) yang sama, dan diajukan oleh dan terhadap pihakyang sama dalam hubungan yang sama pula
215 — 108
Pasal 1917 KUH Perdata,inti sari ketentuan tersebut mengatakane suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatandan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;e gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukanoleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusanhakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekatunsur ne bis in idem atau res judicata; e oleh karena itu
515 — 116
Bahwa benar dalil yang menyatakan Hartono alias Tan Bing Tjwan meninggapada tanggal 10 April 2005, dalil posita pada angka 9 menjadi tidak sinkronjika meninggalnya Hartono alias Tan Bing Jwan dihubungkan dengan SuratKeterangan Kematian No. 474.3/04/KI.Sj/V/2013 sebab mengacu padaKutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 25 Juni 2004, Nomor : 25/C/DSP/2004dari daftar Istimewa tentang kelahiran menurut Stbld 1917 No. 130 Jo 1919No. 81
Terbanding/Tergugat I : Clive Daniel Mario sutanto
Terbanding/Tergugat II : PT Bank Artos Indonesia
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Bandung
Terbanding/Tergugat IV : Drs. Hendrawan Sukma Saputra
Terbanding/Tergugat V : Dewi Lestari SE
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
87 — 137
No.559K/PDT/2012Dalam Hukum Perdata, Pasal 1917 KUH Perdata sebagai dasar untukpersoalan Nebis In Idem, yang berbunyi sebagai berikut:Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanhukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harussama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harusdiajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang samadalam hubungan yang sama pulaBahwa dengan demikian Gugatan
Jusly
Tergugat:
1.Pangeran Harahap
2.Dharma Serpin Purba,SH
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
4.Abdul Khalik
5.Fitri Apriana Sinaga
156 — 22
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:731 K/Pdt/1975 tanggal 16Desermber 1976, menyatakan Surat Kuasa mutlak masih dapat dicabut.Oleh karena itu menurut Penggugat beralasan hukum menyatakan akta kuasaNomor:55 tanggal 31 Mei 1917 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat IIdan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksisaksi TergugatIV dan Tergugat V adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuaran hukumserta batal demi hukum.Bahwa akta kuasa yang diperbuat Penggugat dengan Tergugat dihadapanTergugat
DWI EKA SETYAWATI PURNOMO PUTRI
Tergugat:
1.AGUS HARIYANTO
2.RUSMIRATI
3.NOTARIS YANTI KOMALAWATI, SH
4.PT. BANK DANAMON INDONESIA, tbk
5.A. DWI NURYANTO, S.H, M.H
6.PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
Turut Tergugat:
HADI SUSANTO
124 — 8
Yahya harahap sampaikan Terhadap kasus dan pihak yangsama tidak boleh diajukan kedua kalinya;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat IIIdiatas, Majelis Hakim akan mendeskripsikan aspekaspek mengenai asas Nebis inidem baik ditinjau menurut landasan hukumnya maupun yurisprudensi;Menimbang, bahwa asas Nebis In Idem dalam bidang perdata diatur dalamPasal 1917 KUHPerdata yang menyebutkan, kekuatan sesuatu putusan Hakimyang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada
JULIANA PANGEMANAN
Tergugat:
1.Cq. Kementerian Kehutanan Menteri Kehutanan RI
2.Cq Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Propinsi Sulawesi Utara
Turut Tergugat:
Cq Lurah Batuputih Bawah
93 — 52
Bahwa alasanalasan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan TinggiManado yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bitungtelah tepat dan benar, oleh karena sesuai dengan ketentuanPasal 1917 KUHPerdata, gugatan yang melibatkan subjek danHalaman 15 dari 49 Putusan No. 275/Pdt.G/2020/PN Bitobjek yang sama dengan perkara yang telah diputus danputusan mana telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatantersebut adalah termasuk gugatan yang bersifat nebis in idem.b
SURYA RAHMANTO FOENAY
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta c.q Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur c.q Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang
133 — 71
Mertokusumo dalam buku Hukum Acara Perdata (hal 174)merumuskan putusan hakim Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabatyang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri ataumenyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, Putusanpengadilan merupakan akta otentik yang dipergunakan sebagai alat bukti olehpiihakpihak yang berperkara, baik dalam pelaksanaan upaya hukum (banding,kasasi, peninjauan Kembali) ataupun dalam pelaksanaannya, dan berdasarkanPasal 1917
105 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
(vide Putusan Mahkamah Agung No. 2497 K/PDT/1984 yangpertimbangannya menyatakan PT telah salah dalam menerapkanhukum, karena melanggar ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata yakni telahmengadili dua kali perkara yang sama dengan subjek yang sama, sedangperkara yang pertama telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap,Mahkamah Agung mempertimbangkan memang benar putusan perkaraNo. 7/1983 secara format bersifat negative dengan menyatakan gugatantidak dapat diterima, seolaholah masih terbuka kesempatan bagiPenggugat
115 — 14
Hal ini di atur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR tentang SuratKuasa Khusus Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 dan Pasal 133 HIR tentangKompetensi absolut dan relatif Pasal Pasal 1917 KUHPerdata tentang eksepsi Ne bis inidemKhusus mengenai Surat Kuasa Khusus Syarat dan Formulasi dari SuratKuasa Khusus berpedoman pada Pasal 123 ayat (1) HIR, yangkemudian untuk keseragaman dan Penyempurnaan dari Surat KuasaKhusus Mahkamah Agung Mengeluarkan SEMA, yaitu :e SEMA No. 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari1959, kemudian
Agus Saputra
Tergugat:
1.Direktur Utama PT. Taspen
2.I GUSTI NGURAH APRIADI AVIANTARA
54 — 71
Bahwa sebagaimana dalildalil yang disampaikan di atas, gugatanperkara a quo sudah tidak layak dan tidak relevan lagi untuk diajukankembali ke badan peradilan karena sudah pernah diajukan gugatannyadan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap (incrachtvan gewisjde) sehingga dikategorikan sebagai Litis Finiri Opportet, halmana sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata (BW) dan SEMA No.3Tahun 2002.B. DALAM POKOK PERKARA1.
81 — 61
terhadap putusan Peninjauan Kembali yangsudah berkekuatan hukum tetap, sehingga oleh karenanya gugatanPenggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak untukseluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;Bahwa pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalahtelah Nebis In Idem karena kasus perkara yang sama atau objek yangsama tidak dapat diperkarakan 2 kali dimana terhadapnya telahdijatuhkan putusan dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 1917
161 — 32
dalam putusannya, danternyata tidak ada lagi hal hal baru yang perlu dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 7 Pebruari 2018Nomor 95/Pdt.G /2017/PN.KIn dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Semula Penggugat tetapsebagai pihak yang kalah ,maka harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebutdibawah ;Memperhatikan , pasal 1917
120 — 29
Apabila suatu perkaratelah pernah diajukan ke Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,maka tidak boleh diajukan gugatan yang baru untuk berperkara kembali ;Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, padaprinsipnya mengatur ketentuan tentang nebis in idem sebagai berikut : Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatandan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu ; Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil
1803 — 1747 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pancasila sebagai Dasar Negara/Ideologi Negara/FalsafahNegara, sedangkan UUD RI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum NegaraIndonesia, merupakan Hukum Dasar dalam Peraturan Perundangundangan;Bahwa, Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia berdasarkanPeraturan Penjara (Gestichen Reglement stb.1917 Nomor 708) yang dibuatoleh Pemerintahan Penjajahan Hindia Belanda sudah tidak sesuai dengannilainilai Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.
Dalam Gestichen Reglement,Staatsblad 1917 Nomor 708 sekalipun, pembebananprosedural sedemikian tidak pernah diberlakukan dalam halpemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi seorangterhukum. Remisi dan pembebasan bersyarat bukan bagiandari pemidanaan (penghukuman) tetapi merupakan LawReward berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalamperundangundangan.