Putusan Nomor 68 PK/Pid/20161000;1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1:2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk Santong,Kecamatan Plampang ditanda tangani oleh Subandri, B.Sc.

Putusan Nomor 68 PK/Pid/2016124/PTGT/BTN/BPNSBW/2006 tanggai 27 Maret 2006 yangditanda tangani oleh Subandari, B.Sc;1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1:1000;1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1:2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk SantongKecamatan Plampang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.

Putusan Nomor 68 PK/Pid/201610.2006 yang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc;1 (satu) lembar asli berupa gambar peta tanah berskala 1:1000;1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1:2500 terletak di pulau Panjang Desa Teluk SantongKecamatan Plampang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.

K dan ditanda tanganiPPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Plampangbernama Edy Ratno Sanjaya, SH;m. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1:5000 ditandatangani tanggal 27 Maret 2006, oleh Kasi Pengukuran danPendaftaran Tanah bernama Burhanuddin, SH;n. 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan tanah ANomor 500/06/2006 tanggal 04 April 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa;o.

Putusan Nomor 68 PK/Pid/20164.1 (satu) lembar asli gambar petunjuk lokasi tanah skala 1:2500 terletak di Pulau Panjang Desa Teluk SantongKecamatan Plampang ditanda tangani oleh Subandari, B.Sc.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
2. Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu

KM Ulam 7 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) lembar foto copy peta Aceh, skala 7, 1 (satu)lembar foto copy peta Aceh, skala 100, 1 (satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda Nomor : 5356027 dan 1(satu) buah buku Seamen Book nomor seri : FF09205atas nama Mr. KHAMPHON HOIRAT (terdakwa);c. KM Ulam 4 : 1 (satu) lembar lembar bendera Thailand, 1(satu) lembar Port Clearence, 1 (satu) lembar sertifikatkecakapan No. 5353217 B a.n. Mr.

KHAMKONG, 1 (satu) lembar foto copypeta Aceh, skala 7 dan 1 (satu) lembar SertifikatKecakapan Nahkoda a.n. Mr.

SURIYAHOMKAJORN (terdakwa);KM Ulam 7 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) lembar foto copy peta Aceh, skala 7, 1 (satu)lembar foto copy peta Aceh, skala 100, 1 (satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda Nomor : 5356027 dan 1(satu) buah buku Seamen Book nomor seri : FF09205atas nama Mr. KHAMPHON HOIRAT;KM Ulam 4 : 1 (satu) lembar lembar bendera Thailand, 1(satu) lembar Port Clearence, 1 (satu) lembar sertifikatkecakapan No. 5353217 B a.n. Mr.

WICHIAN Als.NIMNOI, 1 (Satu) lembar foto copy peta Aceh skala 7 dan1 (satu) buah buku seaman book No. FF 00681 a.n. Mr.WICHIAN Als. NIMNOI;KM Ulam 5 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) buah buku Seaman Book No. FF 04186 a.n. Mr.SUPHAN Als. KHAMKONG (terdakwa), 1 (satu) lembarfoto copy peta Aceh, skala 7 dan 1 (satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda a.n. Mr.

SuriyaHomkajorn, 1 (Satu) lembar sertifikat;eBahwa selain surat tersebut di atas terdakwa memiliki dua buat petaAceh atas lain : 1 (satu) lembar poto copy peta skala kecil dan 1 (satu)lembar poto copy peta skala besar;eBahwa pada saat ianya ditangkap oleh Kapal Patroli KP. C2034 kamimendapatkan ikan hasil tangkapan sekitar + 20 (dua puluh) Ton/blongwarna biru dengan jenis ikan campuran;eBahwa terdakwa dengan menggunakan KM.

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2, 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. ROBERT HONG, 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2. Tetap terlampir di dalam berkas perkara. Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2;2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. Robert Hong;1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa SawitAn. Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M2.Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukanbuktiberupa;1. Foto copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

(peta top) tahun 1942 dengan skala 1:50.000, namunkeduanya berbeda dalam hal menentukan lokasi lahan milik terdakwa,dimana Ahli Bangun PI Tobing menyimpulkan berdasarkan peta tata bataskawasan hutan kelompok hutan Senami Bahar Kabupaten SarolangunBangko dengan skala 1 : 25.000 dan SK Menhut No. 46 Kpts1987, bukuukur tahun anggaran 19921993, disimpulkan bahwa lokasi tersebut adalahmasuk dalam lokasi HPT Sungai NapalPemusiran.

Prima Anugrah Makmur tanggal 20 Agustus 2007Nomor. 26e 1 (Satu) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertamakebun sawit atas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama PerkebunanKelapa Sawit atas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas3273275 M2;e 2 (dua) lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran keduaKebun Sawit atas nama Robert Hong;e 1 (Satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit atas nama Robert Hong Skala 1 : 25.000.

Robert Hong Skala 1: 25.000. Luas 3273275 M2, 2 (dua)lembar Copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An.ROBERT HONG, 1 (satu) lembar Copy Peta Calon Lokasi KeduaPerkebunan Kelapa Sawit An. Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275M2. adalah bukti berupa surat yang sejak awal dipakai oleh penyidikmaupun Penuntut Umum dan menjadi kesatuan dengan berkas perkara,maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir didalam berkas perkara.3.

ROBERT HONG Skala 1 : 25.000.Luas 3273275 M2.Tetap terlampir di dalam berkas perkara.e Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.Anugerah Makmur tertanggal 20 Januari 2009, copy Surat PerintahTugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tertanggal 01 Juli2008 serta Nota Dinas dari Jm. Sianturi CS. Perihal laporanOperasi Fungsional pengamanan areal eks HPH PT. Bina Lestaridan PT.

diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung padatanggal 25 Mei 2015 dan diregister dengan Nomor 32 P/HUM/2015 telahmengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan DaerahProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang RencanaDetail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Pasal 388 ayat (1) huruf d, knususnyaZona Jalur Hijau Blok 05 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu,Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala

sosial budaya,ketenteraman dan ketertiban.Negara kita adalah Negara hukum oleh sebab itu semua tindakan harusberdasarkan hukum;ANALISIS YURIDISBahwa dalam penetapan Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi, khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota AdministrasiJakarta Selatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala

hukum (Bukti P.16);Oleh karenanya menurut pendapat Pemohon, bahwa Para Pemohonmemiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukanpermohonan uji materi atas Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota AdministrasiJakarta Selatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala

Menyatakan bahwa Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota AdministrasiJakarta Selatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A PetaZonasi Kecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 padaLampiran Ill1 dan pada Tabel29A Tabel Rencana Pola RuangHalaman 9 dari 25 halaman.

Memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segeramencabut Pasal 388 ayat (1) huruf (d) Peraturan Daerah Provinsi DKIJakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang danPeraturan Zonasi khususnya Zona Jalur Hijau Blok 05 KelurahanCilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi JakartaSelatan, sebagaimana disajikan dalam Gambar29A Peta ZonasiKecamatan Pasar Minggu dengan skala 1 : 5.000 pada Lampiran Ill1dan pada Tabel29A Tabel Rencana Pola Ruang Kecamatan PasarMinggu

NoormanHerryadi,SpF,SH, dengan kesimpulan yang didapatkan :Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia dua puluh tahun, kesadaran baik, nilaikesadaran lima belas dari skala lima belas, terdapat luka terbuka di kelapa belakangbawah kiri, dan punggung tangan kiri, tampak patah tulang telapak tangan kiri jariketiga dan keempat, dan putus urat otot jari ketiga dan ketempat tangan kiri, yangdisebabkan benturan benda tajam.Dilakukan perawatan dan penjahitan luka terbuka, pemberian obat pengurang rasanyeri

NoormanHerryadi,SpF,SH, dengan kesimpulan yang didapatkan :Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia delapan belas tahun, kesadaran baik,nilai kesadaran lima belas dari skala lima belas, terdapat luka lecet di kelopak matakanan atas dan bawah, pipi kanan, dan pangkal jari kelima bagian belakang tangankiri, yang disebabkan benturan benda tumpul.Dilakukan pengobatan luka, pemberian obat pengurang rasa nyeri dan antibiotic,pasien pulang dalam keadaan umum baik.Perbuatan mereka terdakwa menjadi kejahatan

NoormanHerryadi,SpF,SH, dengan kesimpulan yang didapatkan :10Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia dua puluh tahun, kesadaran baik, nilaikesadaran lima belas dari skala lima belas, terdapat luka terbuka di kelapa belakangbawah kiri, dan punggung tangan kiri, tampak patah tulang telapak tangan kiri jariketiga dan keempat, dan putus urat otot jari ketiga dan ketempat tangan kiri, yangdisebabkan benturan benda tajam.Dilakukan perawatan dan penjahitan luka terbuka, pemberian obat pengurang rasanyeri

Peta Tata Batas Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tahun 1997seluas 17.690,00 Ha yang terbentang antara koordinat 10920 00 BT 1093800 BT, 14000 LU 1 5000 LU dengan skala 1 ; 25.000;b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun 2000 denganskala 1 ; 250.000;c. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat;d. Peta Dasar Temati Kehutanan;e. Peta Ijin Lokasi Perkebunan PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000;Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentangPemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1:50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentang IzinLokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000; Legalisir salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentangPemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.Hal. 17 dari 34 hal.

Putusan No. 92 K/PID.SUS.LH/2017Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1:50.000; Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006 tentangIzin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.

Kaliau MasPerkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 : 20.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor 183 Tahun 2006tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawita.n. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran petaskala 1 : 50.000;Hal. 31 dari 34 hal.

(enam puluh lima ribu rupiah) perbox yang berisi 120 (Seratus duapuluh) butir, setelah itu terdakwa mentransfer uang pembeliannya sebesarRp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) untuk pemesanan sebanyak400 (empat ratus) box dan obat jenis seledryl tersebut dikirim lewat expedisike alamat toko obat MITRA SEHAT, kemudian obat jenis seledryl tersebutterdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)perkeping yang berisi 12 (dua belas) butir namun apabila pembeli membelldengan skala

(Seratus dua puluh) butir;Bahwa menurut pengakuannya setelah itu terdakwa mentransfer uangpembeliannya sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah)untuk pemesanan sebanyak 400 (empat ratus) box dan obat Jjenisseledryl tersebut dikirim lewat expedisi ke alamat toko obat MITRASEHAT;Bahwa menurut pengakuannya kemudian obat jenis seledryl tersebutterdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)perkeping yang berisi 12 (dua belas) butir namun apabila pembelimembeli dengan skala

Seratus dua puluh) butir; Bahwa menurut pengakuannya setelah itu terdakwa mentransfer uangpembeliannya sebesar Rp. 26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah)untuk pemesanan sebanyak 400 (empat ratus) box dan obat jenisseledryl tersebut dikirim lewat expedisi ke alamat toko obat MITRASEHAT; Bahwa menurut pengakuannya kemudian obat jenis seledryl tersebutterdakwa jual kKembali dengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)perkeping yang berisi 12 (dua belas) butir namun apabila pembelimembeli dengan skala

lima ribu rupiah) perbox yang berisi 120 (seratus dua puluh)butir;Bahwa setelah itu terdakwa mentransfer uang pembeliannya sebesar Rp.26.000.000, (dua puluh enam juta rupiah) untuk pemesanan sebanyak 400(empat ratus) box dan obat jenis seledryl tersebut dikirim lewat expedisi kealamat toko obat MITRA SEHAT;Bahwa kemudian obat jenis seledryl tersebut terdakwa jual kembalidengan harga Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) perkeping yang berisi 12(dua belas) butir namun apabila pembeli membeli dengan skala

pelayanan primer;b. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder;c. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier;dand. bandar udara bukan pusat penyebaran;Halaman 27 dari 85 halaman.

Putusan Nomor 52 P/HUM/2015(2) Bandar udara pusat penyebaran skala primer, bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan sekunder dan bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalamLampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Pemerintah ini;Pasal 37(1) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf a ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsipelayanan PKN; danb. melayani penumpang

dengan jumlah paling sedikit5.000.000 (lima juta) orang per tahun;(2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekundersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf b ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsipelayanan PKN; danb. melayani penumpang dengan jumlah antara 1.000.000(satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang pertahun;(3) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersiersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf c ditetapkandengan kriteria

Putusan Nomor 52 P/HUM/2015a. pemantapan fungsi Bandar Udara SoekarnoHatta sebagaibandar udara pengumpul skala pelayanan primer;b. pemantapan fungsi Bandar Udara Juanda sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan primer;c. pemantapan fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;d. pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalamsatu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmosebagai bandar udara pengumpul dengan = skalapelayanan sekunder;e. pemantapan

fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka)sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;f. pemantapan fungsi Bandar Udara Ahmad Yani sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;g. pemantapan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;h. pemantapan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Salehsebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelyanantersier; dani. pengembangan Bandar Udara Husein Sastranegarasebagai bandar udara

Perjanjian Bersama (PB) sebagai berikut:(1) Para pihak sepakat menjalani UMKS tahun 2014 sesuai dengan SuratKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540Bangsos/2012tentang Upah Minimum Kabupaten Bekasi;(2) Selisihn UMSK tahun 2012 terhadap tahun 2013 sebesarRp587.300.00 (27,58%) dibayarkan mulai pengajian bulan Januari2013, mulai level 10320 ke dalam base salary dan ditambahkandengan angka perundingan antara Para Pihak, upah untuk basesalary sebesar Rp11.370.000,00 (2.92%)...... (3) Untuk perubahan skala

Suranta selaku HRD Manager, yang dalam kesepakatannya Tergugatpada poin 4 Sepakat untuk September 2013 selesai dan ada kesepakatanstruktur skala upah tahun 2014;Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 diadakan bipartit antara Tergugatdengan Para Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke II (dua), namundalam perundingan bipartit ini Tergugat, terkait struktur dan skala upah2014 pihak Tergugat hanya mau menggunakan Struktur skala upah padatahun 2013.

Sehingga perundingan Bipartit tidak ada kesepakatan(Bukti P7);Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 perundingan bipartit antara Tergugatdengan Para Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke III (tiga), namuntidak ada kesepakatan;Tentang pendapat para pihak dalam Risalah Bipartit:> Tergugat:(1) Untuk UMSK tahun 2014 kelompok II digunakan sebagai acuanperhitungan struktur skala upah tahun 2014 termasuk jugadengan penilaian masa kerja (Sundulan);(2) Budget sebesar Rp76.019.590,00 Struktur skala upah berlakuuntuk

Kesimpulannya Para Pihak sepakat denganpilihan cara loby pada tanggal 23 April 2014, maka sesuai dengan TataTertio Perundingan Bipartit skala upahan 2014 Pasal 7 Tata CaraPerundingan ayat (8) yang berbunyi:Kedua belah pihak sepakat untuk memperluas alternatif pilihan,menguraikan manfaat untuk kedua belah pihak, membuka pintu dialogkarena pada dasarnya tidak ada perundingan yang gagal akan tetapikeputusan yang tertunda (Bukti P9);Bahwa pada tanggal 23 April 2014 telah dilakukan alternatif/lobyloby

yang (pertama) oleh Para Penggugat dengan kesimpulan:(1) Bahwa para pihak belum ada titik temu/tidak ada kesepakatan;(2) Bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan musyawarah/loby kembalitiga 3 minggu kedepan (Bukti P10);Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014, diadakan loby yang ke II (dua) oleh ParaPenggugat namun tidak ada kesepakatan terkait perundingan Upah 2014.Karena Tergugat tidak mau merinci budget kenaikan skala upah,sedangkan Para Penggugat memberikan rincian budget kenaikan upah dihitung terhadap

Bahwa, sebagaimana tertulis dan disepakati dalam perjanjian proposalbrand valuation, dengan terlaksananya penjualan perusahaan atau assetTergugat senilai Rp.80.000.000.000, (delapan puluh milyar rupiah),maka Penggugat telah selesai melaksanakan tugas nomor dua (2) nya(lihat poin 2b di muka) dengan sukses, sehingga atas keberhasilannyatersebut maka Penggugat berhak meminta sukses fee (jasakesuksesan) Ssesuai dengan skema skala sukses fee yang telah disetujuidalam perjanjian (pada perjanjian dimaksud

calon investor/pembeli (Kino), defisit diatasditangani (takeover) oleh mereka dan akan diperhitungkan dengan nilaijualbeli akhir;Bahwa berdasarkan faktafakta diatas, maka Penggugat mengajukaninvoice tagihan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 10Agustus 2016 dan tanggal 9 September 2016 dengan tagihansejumlah Rp.3.125.000.000, (tiga milyar seratus dua puluh lima jutarupiah) bersih (diluar pajak penghasilan);Bahwa perhitungan tersebut tercantum dalam proposal BrandValution sbb :Perhitungan Biaya Skala

adalah struktur kompensasiyang dibayarkan kepada seseorang Konsultan atas peran danpenugasan tambahan lain mereka yaitu untuk menjamin ,untukkepentingan klien ,keberhasilan menutup transaksi kesepakatandengan investor atau mitra prosektife Biaya keberhasilan edihitung sebagai prosentase nilalkeberhasilan penutupan kesepakatan yang benar dan wayar,tergantung pada penyelesaian kesepakatan, dengan demikian tidak ada penutupan kesepakatan berarti tidak ada biaya sebagaimana struktur berikut : Kisaran Skala

Putusan No 731/Pdt.G/2018/PN Jkt.Selpenilaian tapi antara investor (pembeli) dengan tergugat ; bentuknya ituklausul /kisaran skala nilai contohnya :o . Rp.15.000.000.000, x 5% : Rp. 750.000.000,oO Il. Rp.15.000.000.000,x4,5% : Rp. 675.000.000,oO Ill. Rp.15.000.000.000, x 4.0% : Rp. 600.000.000, ;oO IV. Rp.15.000.000.000,x3,55% : Rp.525.000.000, ;oO V. Rp.15.000.000.000,x 3.0% : Rp. 450.000.000, ;o VI Rp. 5.000.000.000,x2,5% : Rp.125.000.000.

Majelismelihat skema skala sukses pada bukti P4 (berupa proposal) yang ternyatadidalam skema skala tersebut terdapat 8 (delapan) kisaran skala yang masingmasing skala memiliki penilaian keberhasilan penutupuan transaksi serta biayakeberhasilan (sebagai % nilai Kesepakatan) yang harus diperhitungkan atasCapaian Penggugat dan syarat lainnya yang harus dibuktikan berupa transferbank nilai transaksi yang ditutup atau disepakati kedalam rekening Tergugat,maka perhitungan skala yang mana (yang keberapa

Besar Taman Nasional Gunung Leuser Nomor PT.2281BBTNGL2/2011 tanggal 6 Desember 2011 bertemu dengan terdakwa HAMDAN denganberkata mau kemana lalu dijawab terdakwa HAMDAN mau ke ladang dan kemudianpetugas meminta terdakwa HAMDAN untuk menunjukkan ladangnya selanjutnya tim operasimengambil titik koordinat dan mendokumentasikan ladang milik terdakwa HAMDAN dengandasar pengecekan dan pengukuran yaitua Peta hasil Rekonstruksi batas kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun2002 (blat2) dengan skala

Besar Taman Nasional Gunung Leuser Nomor PT.2281BBTNGL2/2011 tanggal 6 Desember 2011 bertemu dengan terdakwa HAMDAN denganberkata mau kemana lalu dijawab terdakwa HAMDAN mau ke ladang dan kemudianpetugas meminta terdakwa HAMDAN untuk menunjukkan ladangnya selanjutnya tim operasimengambil titik koordinat dan mendokumentasikan ladang milik terdakwa HAMDAN dengandasar pengecekan dan pengukuran yaituc Peta hasil Rekonstruksi batas kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun2002 (blat2) dengan skala

tim Penyidik Kementerian kehutanan dari kesatuanPolhut Reaksi Cepat Brigade Macan Tutul Prov SUMUT Kec Besitang Kab Langkat;Bahwa saksi ada melakukan pengecekan dan pengukuran;Bahwa saksi bisa menentukan TKP dengan titiktitik koordinat;Bahwa saksi pernah diminta menentukan titik koordinat perladangan terdakwa yaitu N0356 50,2/E 9808 11,6; N 0356 50,2/E9808 10,2; N 0356 51,6/E9808' 11,3; N 0356 51,6/E 9808 12,1 dan hasil Plotting saksi lakukan kedalamkawasan hutan TNGL berdasarkan peta Bumi (RBI) skala

perintah tugasKepala Balai Dinas Besar Taman Nasional Gunung Leuser Nomor PT.2281BBTNGL2/2011 tanggal 6 Desember 2011 bertemu dengan terdakwa denganberkata mau kemana lalu dijawab terdakwa mau ke ladang dan kemudian petugasmeminta terdakwa untuk menunjukkan ladangnya;Bahwa tim operasi mengambil titik koordinat dan mendokumentasikan ladang milikterdakwa dengan dasar pengecekan dan pengukuran yaitu :Peta hasil Rekonstruksi batas kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun2002 (blat2) dengan skala

Langkat ProvinsiSumatera Utara;Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa mengerjakan Kawasan TamanNasional Gunung Leuser yaitu dengan melakukan penyemprotan dan pembersihanlahan, selanjutnya ditanami dengan tanaman karet, coklat seluas 3 (tiga) rante;Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran yaitu Peta hasil Rekonstruksi bataskawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser tahun 2002 (blat2) dengan skala :25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tanah yang dikerjakan oleh terdakwatersebut berada

Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas Kebun Percobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon Percobaan Pasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974; 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur Balai Penelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8 Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona & Cibeureum; 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27 Nopember 1981; 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun Pertjobaan CINCHONA skala

1 : 2500; 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun Pertjobaan CIBEUREUM skala 1:2500; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Perum Perhutani Nomor: 99/043.1/Ren-SDH/drjb tanggal 11 Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak 18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPH Pangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalin sesuai aslinya);Dikembalikan kepada Pihak PPTK (Pusat

Penelitian, Penelitian dan Pemberian Jasa TeknisDalam Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas KebunPercobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon PercobaanPasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974;2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur BalaiPenelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona& Cibeureum;e 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27Nopember 1981;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun PertjobaanCINCHONA skala

1 : 2500;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun PertjobaanCIBEUREUM skala 1:2500;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala PerumPerhutani Nomor: 99/043.1/RenSDH/drjb tanggal 11Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum;e 1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPHPangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalinsesuai aslinya);Dikembalikan kepada Pihak PPTK (Pusat Penelitian Teh dan Kina) melaluisaksi ELLY

Penelitian, Penelitian dan Pemberian Jasa TeknisDalam Bidang Teh dan Kina serta penguasaan Atas KebunPercobaan Cinchona & Cibeureum dan Kebon PercobaanPasir Sarongge tertanggal 22 Maret 1974;2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Direktur BalaiPenelitian Perkebunan Bogor Nomor: 310/D/73 tertanggal 8Maret 1973 tentang Perubahan hak Persil tanah KP Cinchona& Cibeureum;262 (dua) lembar foto copy legalisir Surat tertanggal 27Nopember 1981;1 (satu) lembar foto copy legalisir peta kebun PertjobaanCINCHONA skala

1 :2500;1 (satu) lembar foto copy legalisir peta Kebun PertjobaanCIBEUREUM skala 1:2500;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala PerumPerhutani Nomor: 99/043.1/RenSDH/drjb tanggal 11Pebruari 2015 tentang Peta Lokasi KP Cibeureum;1 (satu) lembar foto copy legalisir Gambar Peta kerja Petak18e luas baku 22,10 Ha RPH Wayangwindu, BKPHPangalengan, KPH Bandung Selatan skala 1:10.000 (disalinsesuai aslinya);2 (dua) batang pohon teh bekas potongan/tebangan;1 (satu) buah golok yang terbuat dan besi

Melakukan Negosiasi Harga Tanah atas tanah yang ditetapkan sesuai suratSekditjen Bina Usaha Kehutanan diatas dan menuangkan hasil negosiasi tersebutdalam Berita Acara Negosiasi Harga tanah pembelian tanah skala kecil..

Berita Acara Pembayaran Pengadaan Tanah Skala Kecil No: BA.117/BPPHPVIPPK/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Iselaku Pejabat Pembuat Komitmen BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung danSUHENDRA selaku pemilik tanah;1.

JAKA SUYANTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) sekaligus Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BPHHP Wilayah VI BandarLampung dan Terdakwa II JORJE MANUEL DACOSTA selaku Pejabat PengadaanBarang/ Jasa sekaligus Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BPHHP Wilayah VIBandar Lampung (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPPHP Wilayah VIBandar Lampung No:119/BPPHPVI1/2011 tanggal 4 April 2011 dan Surat PerintahTugas Kepala BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung No: PT.296/BPPHPVI1/2011tanggal 7 Nopember

Rismawati;Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil pernahmengadakan Negosiasi dengan pemilik tanah dandari Laporan terdakwa Jaka bahwa pemilik tanahmemasang harga Rp.1.450.000,/m2.

1 : 100.000 untuk pedoman yang dijadikan untuk menentukanbatas wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Wilayah PemerintahKabupaten Musi Banyuasin selain Peta Topografi 1926 alat yangdigunakan untuk melalukan pelacakan batas daerah tersebut jugamenggunakan alat GPS ;Bahwa sesuai Peta Topografi 1926 dengan Skala 1 : 100.000 sheet 106yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten MusiRawas (Penggugat) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinpada tanggal 20 Maret 2002 dan setelah dilakukan

Hal ini karena penggunaan Peta Kerja Topografl Tahun1926 dengan skala 1 : 100.000 yang didalilkan Penggugat sebagai dasarhukum penetapan batas wilayah adalah untuk saat ini sudah tidak tepat.Hal ini karena peta tersebut sudah berumur 82 tahun dan hanya sebatasreferensi untuk mempermudah melakukan peninjauan lapangan, olehkarenanya tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam menetapkanbatasbatas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kab. MusiRawas.

Menyatakan sah kesepakatan dalam Berita Acara tanggal 20 Maret2002 antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan PemerintahMusi Banyuasin yang menyatakan Peta Topografi 1926 Skala 1 :100.000 sebagai acuan/pedoman penetuan pengukuran bataswilayah Pemerintaha Ksbupaten Musi Rawas dan PemerintahKbupaten Musi Banyuasin.Halaman 33 dari 42 Pts. No.127/Pdt/2012/PT.Plg3.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengingkarikesepakatan dalam Berita Acara tanggal 20 Maret 2002 antaraPemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin yang menyatakan Peta Topografi 1926 skala 1 :100.000 sebagai acuan/pedoman penentuan pengukuran batasWilayah Pemerinth Kabupaten Musi Rawas dan PemerintahKabupaten Musi Banyuasin adalah perbuatan melawan ingkar janji(wanprestasi).4.

Memerintahkan kepada Tergugat (Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin) untuk mematuhi/melaksanakan kesepakatan dalamBerita Acara tanggal 20 Maret 2002 antara zPemerintah KabupatenMusi Rawas dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untukmenggunakan Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000, dalammenentukan pengukuran batasd wilayah Kabupaten Musi Rawas danKabupaten Musi Banyuasin.5.

Adapun 12Kelurahan yang mendapatkan Program NUSP2 (NeighborhoodUpgrading and Shelter Project Phase 2 atau Program PenangananKawasan Pemukiman Kumuh) Skala Lingkungan adalah sebagai berikut:1.

Akan tetapi semua hasil pekerjaanpembangunan infrastruktur dalam Program NUSP2 Skala LingkunganTahun Anggaran 2016 Siklus II di Kelurahan Sukakarya sudahdiserahterimakan oleh saksi TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H.

Akan tetapi semua hasil pekerjaan pembangunaninfrastruktur dalam Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun Anggaran2016 Siklus di Kelurahan Sukakarya sudah diserahterimakan oleh saksiTAUFIK KUROCHMAN Bin M.H.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua danKelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi ProyekNUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran2016.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi ProyekNUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran2017.Halaman92dari14ihalaman, Putusan Nomor 22/TIPIKOR/2020/PT BDG109.110.111.112.113.1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring OnlineKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi ProyekNUSP2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran2018.1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

Bersama LK Sei Skala Kel.

Bersama LK Sei Skala Kel. Pekan Selesai Kab.

Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober2011 dengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala richter padakedalaman 10 km (sepuluh kilometer), dengan pusat gempa pada titik9.89 LS114.53 BT, yaitu 143 km barat daya Nusa DuaBali, 148 km baratdaya KutaBali, 154 Km barat daya Tanah Lot Bali, 156 Km barat dayaDenpasarBali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumi dari BMKGStasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan padaobjek pertanggungan pada Tergugat berupa gedung

seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 488/Pdt.G/2013/PN Jkt.Psttanggal 8 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugatsebagian;Menyatakan Perjanjian Polis Nomor 07.13.11.08.171.00049 tanggal 15Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikatpara pihak;Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober2011 dengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala

Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaimgantirugi dari Penggugat untuk kerusakan gedung sekolah CHIS akibatgempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Witadengan kekuatan 6,8 (enam koma delapan) skala richter (SR) adalahperbuatan wanprestasi;7. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim ganti rugi dari Penggugatsebesar Rp547.321.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratusdua puluh satu ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;8.

Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Penyiapan dan PemantapanLahan merupakan bagian dari struktur organisasi Kepala Dinas danPerkebunan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau; Bahwa kegiatan perkebunan dalam ketentuan Undangundang Nomor39 Tahun 2014 adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam,sumber daya manusia, sarana produksi, alat mesin, budi daya, panenpengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkanpelaku usaha perkebunan adalah pekebun yang mengelola usahaperkebunan dengan skala

usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa penyiapan lahan perkebunan adalah kegiatan pratanam ataupembukaan lahan untuk tanaman perkebunan; Bahwa~ kegiatan penyiapan lahan yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secara mekanis,kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanam dan dibiarkanHal. 14 dari 24 hal.

No. 244/Pid.Sus/2016/PN.Prp17pemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkan pelaku usahaperkebunan adalah pekebun yang mengelola usaha perkebunandengan skala usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa Ahli memberikan keterangan penyiapan lahan perkebunanadalah kegiatan pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa kegiatan penyiapan lahan yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secaramekanis, kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanamdan dibiarkan

sebagai pekerja dan pemilik lahansesungguhnya adalah SUYATNO; Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kegiatan perkebunan dalamketentuan Undangundang Nomor 39 Tahun 2014 adalah segalakegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia,sarana produksi, alat mesin, budi daya, panen pengolahan danpemasaran terkait tanaman perkebunan sedangkan pelaku usahaperkebunan adalah pekebun yang mengelola usaha perkebunandengan skala

usaha tertentu tidak mencapai skala tertentu; Bahwa Ahli memberikan keterangan penyiapan lahan perkebunanadalah kegiatan pratanam atau pembukaan lahan untuk tanamanperkebunan; Bahwa~ kegiatan penyiapan lahan = yang benar adalahmenebas/menumbangkan atau memberishkan lahan secara mekanis,kemudian sisa hasil tebasan dikumpulkan dijalur tanam dan dibiarkandihancurkan secara mekanis/alami dan tidak bolah dilakukanpembakaran karena akan menghasilkan asap yang mencemari udarasehingga merugikan masyarakat

No. 102 PK/Pdt.Sus/2010Tergugat telan gagal menjagainformasiketenagakerjaan terhadap diri Penggugat,maka dengan demikian Tergugat telahmelakukan Penilaian Kinerja secara berkaladengan suatu mekanisme spesifikasi jabatanyang tidak tepat dan benar, mengakibatkanpenyusunan struktur dan skala upah dalampenetapan upah/golongan jabatan, penilaianpekerjaan, penetapan kebijakanpengembangan sumber daya Penggugatdiperusahaan/Tergugat menjadi tidak layak.Sudah menjadi sewajarnya dan sepatutnyaYang Terhormat

No. 102 PK/Pdt.Sus/201010.tidak mengindahkan norma ketenagakerjaanatau kebiasaan yang berlaku dimasyarakatpekerja tentang ketenagakerjaan ;Bahwa dari seluruh uraian pada posita dalamgugatan ini sudah ternyata perbuatan Tergugatterhadap Penggugat terhitung sejak tahun1992 tidak memelihara informasiketenagakerjaan yang merupakan sebagaiunsur dari = spesifikasi Jabatan (jobspesification), akibatnya Tergugat dalammenentukan struktur dan skala upah telahmelakukannya dengan cara tidak patut dantidak wajar

MakaPenggugat tidak mendapatkan hak yang semestinya diperolehberdasarkan Penyusunan Struktur Upah menurut rasio perbedaan bobotpekerjaan antar jabatan dalam setiap golongan jabatan yang mempunyainilai upah nominal terendah dan tertinggi, dengan demikian perbuatanTergugat bertentangan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan DanTrasmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep49/MEN/IV/2004 tentangStruktur Dan Skala Upah dalam Pasal 3 jo. Pasal 5 ayat (2) jo.

PasalNo.7 huruf b (Bukti P7) ; Bunyi selengkapnya Pasal 3 KEPMEN No.49/MEN/IV/2004Dalam penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, dilaksanakan melalui :a. Analisa Jabatan ;b. Uraian Jabatan ;c. Evaluasi Jabatan ; Bunyi selengkapnya Pasal 5 Ayat (2) KEPMEN No.49/MEN/IV/2004 : Analisa Jabatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) akan menghasilkan uraianjabatan dalam organisasi perusahaan meliputi :Hal. 15 dari 21 hal. Put.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalahbertentangan dengan Keputusan MenteriTenaga Kerja Nomor : 49/MEN/IV/2004, makaperbuatan mana dari Tergugat merupakankelalaian Tergugat tidak menghitung skala upahdengan menggunakan struktur skala upahberdasarkan spesifikasi pekerjaan / jabatanpada dasarnya Tergugat tidak menggunakaninformasi pendidikan yang akurat mengenaikualifikasi atau persyaratan yang harusdipenuhi Sumber Daya Manusia (SDM).