Bahwa Judex Facti tidak secara jelas mempertimbangkan tentangeksepsi tidak jelasnya gugatan Penggugat, dan mempertimbangkanapa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriSungailiat, sehingga peran Judex Facti pasif di dalam memberikanpertimbangannya;Oleh karenanya pertimbangan Judex Facti tersebut harus ditolak atausetidaktidaknya pertimbangan Judex Facti dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum pada alinea 21 halaman 5pada pertimbangan hukum

Bahwa Judex Facti tidak secara jelas mempertimbangkan tentangbentuk perlindungan tersebut tidak harus dengan menyatakan sahjual beli atas objek sengketa antara Pembanding dengan Asli Aziz(Turut Terbanding II), dan Judex Facti dalam pertimbangannya tidakcermat dan tidak objektif;Oleh karenanya pertimbangan Judex Facti tersebut harus ditolak atausetidaktidaknya pertimbangan Judex Facti dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum pada alinea5 dari bawah,halaman 6 pada

Judex Facti tersebut adalah tidak benar dan keliru, karena:11.1.

harus ditolak atausetidaktidaknya pertimbangan Judex Facti dinyatakan tidak dapat diterima;12.

banding tersebut;Putusan Judex Facti demikian adalah tidak benar dan keliru, karena:2.1.

Dan selain itu Judex Facti PT.

Facti PN Makaletersebut di atas yang diambil alin oleh Judex Facti PT.

Facti tersebut melaluipertimbangan hukumnya dalam putusan PN Makale Nomor 93/Pdt.G/2013/PN Mkl tertanggal 16 Mei 2014 yang telah dikuatkan dan ditunjuksecara salah dan keliru oleh Judex Facti PT.

Makassar melaluiputusan Nomor 298/Pdt/2014/PT Mks tertanggal 10 Februari 2015 yangadalah semuanya sangat salah, keliru, melanggar hukum, cacat hukumakibatnya batal demi hukum adanya dan dalam kasasi harus dibatalkansebab: Terbukti baik Judex Facti pertama yang mengadili pertama,maupun Judex Facti kedua yang mengadili perkara ini telah salahmenerapkan hukum dalam pertimbanganpertimbangan hukumnyatersebut khususnya Judex Facti PT.

Bahwa Pemohon kasasi sangat keberatan dan menolak keras pertimbaanganpertimbangan hukum Judex Facti PT.

Dengan demikian terdapat kekeliruan/pertentangan di dalam putusan Judex Facti.Keberatan Kedua :Judex Facti Telanh Melakukan Kesalahan/Kekeliruan Dalam MemberiPertimbangan Hal Mana Di Dalam Pertimbangan Pada Halaman 16 ParagrafKetiga, Halaman 17 Paragraf Kedua Dan Halaman 17 Paragraf Ketiga, JudexFacti Mempertimbangkan Adanya Bukti Foto copy Dan Bukti Asli PemohonKasasi, Namun Di Dalam Pertimbangan Judex Facti Selanjutnya Pada Halaman18 Paragraf Kedua, Judex Facti Hanya Mempertimbangkan Bukti Foto

pertimbangan Judex Facti pada halaman 16 paragraf ketiga,pertimbangan Judex Facti pada halaman 17 paragraf kedua danpertimbangan Judex Facti pada halaman 17 paragraf ketiga, Judex Factitelah melakukan penilaian terhadap bukti foto copy dan bukti asli, namun didalam pertimbangan Judex Facti pada halaman 18 paragraf kedua, JudexFacti hanya melakukan penilaian terhadap bukti foto copy saja, padahalPemohon Pailit/Pemohon Kasasi telah menyertakan bukti P19 berupa fotocopy atas tanda terima asli dan menunjukkan

Facti.

Dengan demikian terlihatsangat jelas bahwa Judex Facti dalam menerapkan hukum pembuktian telahsaling bertentangan satu sama lain dimana di satu sisi Judex Factimenjadikan bukti foto copy dan bukti asli untuk dijadikan pertimbangan,kemudian di sisi lain Judex Facti hanya mengambil bukti foto copy saja untukdijadikan pertimbangan.21)Bahwa dengan tidak dimasukkannya bukti P19 oleh Judex Facti di dalampertimbangan, maka Judex Facti telah salah dalam membuat pertimbangansehingga menghasilkan putusan yang

Pertimbangan Judex Facti halaman 11 paragraf ketiga yang menyatakan:Halaman 12 dari 14 hal. Put.

Judex Facti (Pengadilan Negeri) lebih tepatditerapkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Akan tetapi,Judex Facti sama sekali tidak menjelaskan apa dasar dan alasan bahwa PutusanJudex Facti tingkat I tersebut sudah tepat dan benar.Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Judex Facti begitu saja menguatkanPutusan Judex Facti Tingkat I karena tidak ada hal baru yang disampaikan dalamMemori Banding. Faktanya, terdapat banyak hal baru yang disampaikan PemohonKasasi namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat II. Halhal baru tersebut antara lain sebagai berikut:a.

Dengan demikian, Judex Facti salahmenerapkan hukum karena unsur dalam Pasal 266 KUHP tidak terpenuhi.36.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat berdasar hukum apabila Judex Jurismembatalkan putusan Judex Facti karena nyatanyata Judex Facti telah melanggarhukum, in casu Pasal 197 KUHP sebagaimana telah kami uraikan di atas.V. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya KarenaSurat Putusan Judex Facti Tidak Mencantumkan Tuntutan PidanaSebagaimana Terdapat Dalam Surat tuntutan.57. Bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHAP, terdapat ketentuan sebagai berikut:ili.

putusan Judex Facti Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum danmenerapkan hukum.

Bahwa Pemohon Kasasi/Para Penggugat. tidak sependapat denganpertimbangan hukum Judex Facti, karena Judex Facti dalammengeluarkan putusan keliru dan tidak cermat serta Judex Facti dalammengeluarkan putusan yang bertentangan dengan Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;3.

Nomor 1425 K/Pdt.SusPHI/2017Penggugat harusnya Judex Facti apabila isi gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat belum sempurna ada kesalahan.

Pemohon Kasasi/Penggugat tentang kesalahanPemohon Kasasi/Penggugat mengenai isi gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat padahal jelas dan tegas Judex Facti sebagaimana dimaksudPasal 83 ayat (2) Judex Facti berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bilaterdapat kekurangan, Judex Facti meminta Pemohon Kasasi/Penggugatuntuk menyempurnakan gugatannya.

pertimbangan Judex Facti setidaktidaknya gugatan PemohonKasasi/Penggugat kabur atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard).

Sehingga bagaimana Judex Facti mengeluarkankeputusan yang berKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esasedangkan Judex Facti sendiri dalam menulis nama salah satu kuasaPemohon Kasasi/Penggugat keliru dan tidak benar secara keseluruhan;10.

Hal ini adalah pelanggaran asas ultra petita;Penetapan PHK oleh Judex Facti dalam Putusannya tersebutdinyatakan terhitung sejak 20 Oktober 2015, sementara putusandibacakan oleh Judex Facti pada 19 Desember 2016. Hal inimengakibatkan Putusan Judex Facti tanggal 19 Desember 2016tersebut berlaku surut (retroaktif).

Hal inimenunjukkan kontradiksi dari sikap Judex Facti dalam mengadiliperkara aquo. Semestinya, apabila Judex Facti telah menyatakanbatal PHK tanggal 20 Oktober 2015 tersebut, maka penetapanPHK selanjutnya oleh Judex Facti berdasar adanya permohonanHalaman 19 dari 29 hal. Put.

Bahwa Putusan Judex Facti harus dibatalkan demi hukum denganalasan Judex Facti pada Pengadilan Hubungan Industrial telahmelampaui batas wewenang dan salah menerapkan hukum dalammemutuskan status hubungan kerja Termohon Kasasi/semulaPenggugat dengan Pemohon Kasasi/semula Tergugat dalamPutusan Judex Facti dengan dasar dan alasan sebagai berikut:1.

Bahwa putusan Judex Facti harus dibatalkan demi hukum denganalasan Judex Facti pada Pengadilan Hubungan Industrial telah salahmenerapkan hukum = dalam hal tidak dipertimbangkannyapelanggaranpelanggaran Termohon Kasasi/semula Penggugatdalam hal memutuskan putusan Judex Facti dengan dasar danalasan sebagai berikut:1.

Bahwa Putusan Judex Facti haruslah dibatalkan demi hukumkarena telah dibuat dengan pertimbangan yang salah, oleh dankarena itu mohon kepada Judex Facti pada Mahkamah Agungmembatalkan Putusan Judex Facti a quo;Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 505 K/Pdt.SusPHI/2017Ad.lll.

Bahwa dalam amar Putusan Judex Facti Tingkat Pertama yangdikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding halaman 72, JudexFacti jelas memutuskan sebagai berikut:4. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum;4. Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti Tingkat Pertamayang dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding sangat jelastelah melampaui batas wewenangnya karena telah menyatakanHal. 13 dari 59 hal.

Facti Tingkat Banding hanya mengambil alihseluruh pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama tanpamemberikan pertimbangan hukum lagi.

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena pertimbanganyang dibuat oleh Judex Facti saling bertentangan dengan amar putusanperkara a quo;1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karenapertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh JudexFacti Tingkat Banding bertentangan dengan amar Putusan PengadilanNegeri Nomor 64.

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena dalampertimbangan yang dibuat Judex Facti terdapat pertentangan antarapertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya;1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karenapertimbanganpertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yangdikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding saling bertentangan satusama lainnya.

Olehkarena itu, berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Kasasi Ilmemohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan TermohonKasasi untuk seluruhnya;Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena dalampertimbangan yang dibuat Judex Facti terdapat pertentangan antarapertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya;1.Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karenapertimbanganpertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama yangdikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding

PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT BANDING YANGMENGANGGAP TIDAK ADA HALHAL BARU DALAM MEMORIBANDING YANG DAHULU DIAJUKAN PEMOHON KASASIMERUPAKAN KEKELIRUAN, SEBAB DALAM MEMORI BANDINGYANG PERNAH DIAJUKAN TERSEBUT TERURAI JELAS FAKTAFAKTA PERSIDANGAN YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEHPUTUSAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA AKIBAT KEKELIRUAN/KESALAHAN DALAM MENERAPKAN HUKUM ACARA.1.

Judex Facti Tingkat Banding tidak memberipertimbangan atas Memori Banding yang diajukan oleh PARA PEMOHONKASASI, juga tidak membuat pertimbangan hukum baru karenamengambilalih begitu saja pertimbangan hukum putusan Judex Facti TingkatPertama (sehingga pertimbangan hukum Judex Facti pada dua tingkatanperadilan tersebut dianggap sama), maka melalui upaya kasasi yangdiajukan dalam perkara a quo, PARA PEMOHON KASASI mengharapkanMajelis Hakim perkara a quo pada Mahkamah Agung Republik Indonesiaberkenan

Majelis Hakim Judex Facti TingkatPertama berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formilkarena telah memenuhi syaratsyarat komulatif kriteria gugatan yangHal. 11 dari 24 hal.

Facti TingkatPertama yang menggugurkan eksepsi PEMOHON KASASI (semulaTergugat I/ Pembanding ), maka materimateri yang berkenaandengan eksepsi seharusnya tidak lagi menjadi bagian dalampertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam perkaraa quo.

JUDEX FACTI KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM ACARAKARENA ALASAN GUGATAN ERROR IN PERSONA DALAMPERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI PADA HAKEKATNYAMERUPAKAN ALASAN ATAS FAKTA HUKUM YANG DITEMUKANDALAM PEMERIKSAAN POKOK PERKARA, BUKAN FAKTA YANGDITEMUKAN DALAM FORMAL GUGATAN.Bahwa masih berhubungan dengan alasanalasan kasasi sebagaimana telahdiuraikan sebelumnya, pada halaman 60 paragrap 3 salinan Putusan JudexFacti Tingkat Pertama, Judex Facti membuat pertimbangan sebagai berikut:Hal. 15 dari 24 hal.

sangatdisayangkan bahwa Judex Facti dalam menjawab pertanyaan tersebut hanyamendasarkan bukti P.1 s/d P.3, yang menurut Pemohon Kasasi/Tergugat ketigabukti tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaan Judex Facti diatas, tetapisangat disayangkan karena pada akhirnya Judex Facti menyatakan bahwaTermohon Kasasi/Penggugat adalah karyawan tetap Pemohon Kasasi/Tergugat.Bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah juga ditanggapi oleh Pemohon Kasasi/Tergugat,dan dengan tegas menyatakan buktibukti tersebut tidak

Transfer gajimelalui Bank Mandiri ini selama persidangan tidakpernah diungkapkan, baik dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi maupundalam jawaban Tergugat/Pemohon Kasasi, sehingga secara prosedur dan hukumtidak dapat dijadikan pertimbangan hukum Judex Facti. Kelihatan sekalibagaimana Judex Facti berusaha untuk menghukum Pemohon Kasasi/Tergugatdengan segala cara;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 11 dan 12 telahmembuat pertimbangan yang keliru.

Namundemikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan mengkaitkan (juncto)antara ketentuan outsourcing dengan PKWT, dan itupun dilakukan dengan tanpapenjelasan apapun mengenai kaitannya dengan ketentuan PKWT;Sungguh aneh yang dilakukan oleh Judex Facti dalam membuat pertimbanganhukumnya pada halam 12 putusan, yaitu mengambil bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5hanya demi untuk memaksakan penerapan ketentuan Pasal 59 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tersebut, Judex Facti menyatakan Termohon Kasasi

Dengan demikian,adalah salah penerapan hukumnya dimana Judex Facti mengkaitkan Pasal 59UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut;Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat benarbenar dibuat terkagetkaget denganpertimbangan hukum Judex Facti, dimana pada halaman 12 paragraf 2 Judex Factimenolak bukti mengenai fakta hukum bahwaTermohon Kasasi/Penggugat adalah karyawan PT. Galang Kreasi Sempurnaberdasarkan bukti T.6.

Tidak ada ketentuan dalam UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 yang menjadi dasar hukum Judex Facti menyatakan TermohonKasasi/Penggugat adalah karyawan Pemohon Kasasi/Tergugat, khususnya padalPasal 64 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 sebagaimana menjadi dasar pertimbangan Judex Facti;Bahwa sekali lagi Judex Facti sangat salah menerapkan hukumnya. Pada halaman12 paragraf terakhir, Judex Facti menyatakan Termohon Kasasi/ Penggugatberalih hubungan kerjanya dari perusahaan outsourcing PT.

Seandainya Judex Facti telah dapat menyimpulkan bahwa Perusahaan LamloHal. 9 dari 20 hal. Put.

Facti sebagaimana disebut dalam point (b) diatasadalah bentuk kesalahan dan kekeliruan Judex Facti dalam menerapkanhukum pembuktian.

Jawaban Pemohon Kasasi sangat tegas menyatakandalam jawabannya, Pemohon Kasasi tidak ada hubungan kerja denganTermohon Kasasi, dan jawaban Pemohon Kasasi ini juga telahdipertimbangkan oleh Judex Facti, dan dalam pertimbangannya yang lain,Judex Facti mengharuskan Termohon Kasasi harus membuktikan dalilgugatanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 283 RBg, (lihat,pertimbangan Judex Facti halaman 12 alinea 2 dst... ), yang anehnya secarahukum Termohon Kasasi nyatanya tidak ada membuktikan dalil gugatannya

Facti yangdemikian adalah sangat keliru dan tidaktepat, salah menerapkan hukum, bahwaTermohon Kasasi tidak dapat membuktikanadanya hubungan kerja antara PemohonKasasi dengan Termohon Kasasi, justrumalah Judex Facti telah mengambil buktidalil bantahan Pemohon Kasasi untukdijadikan dasar dan alasan membenarkandalil gugatan Termohon' Kasasi, haltersebut justru sangat tidak tepat dan keliru,semestinya Judex Facti menerapkanketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865KUH Perdata dalam membuatpertimbangan hukumnya

Facti dalam pertimbangannya hukumnyapada halaman 14 alinea terakhir, menyatakan bahwa fakta hubungan kerja sudahberakhir dan Tergugat maupun Penggugat sudah samasama menginginkanhubungan kerja berakhir , ..... dst, disatu sisi Judex Facti menyatakan PemohonKasasi telah melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi, disisi lain Judex FactiHal. 23 dari 20 hal.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkanperaturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya sesuaiketentuan pasal 197 ayat (1) huruf dKUHAP, dengan alasan :a) Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tidak ada membuat dalamputusannya tentang pertimbangan yang disusun secara ringkasmengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh danpemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahanTerdakwa;b) Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan halaman 13 baris

Jadi hal ini berarti pertimbangan Judex Facti Pengadilan TinggiMakassar sebenarnya untuk perkara banding dari Pengadilan NegeriSidrap, sehingga putusan Judex Facti tersebut adalah merupakanputusan yang sesat dan tidak professional ;e) Bahwa seandainya Judex Facti membuat putusannya denganpertimbangan hukum yang memadai, sudah barang tentu tidak begitusaja mengambil alin pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar, sehingga seharusnya Judex Facti membuat pertimbangan pertimbangan hukum sendiri

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili perkaraatas nama Terdakwa ADRIAN YOHANES LONDAH ALIAS TUYE, tidakdilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang dengan alasan :a.

Kekeliruan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassarseperti itu sudah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermatyang dapat mempengaruhi kualitas putusan Judex Facti ;d. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang sedemikian akan melukai rasakeadilan masyarakat, karena begitu rendahnya intelegensia sertaketidakcermatan seorang Hakim, dan hal itu harus dipertanggungHal. 11 dari 16 hal. Put.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tidak cermat dalamputusannya untuk menganalisis secara juridis tentang terpenuhinya unsur unsur dakwaan yang membuktikan bahwa Terdakwabersalah,ketidakcermatan Judex Facti tersebut adalah sebagai berikut: Bahwa analisa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar terhadappembuktian unsur ketiga dari dakwaan pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana terlalu berlebinan karena menganalisa tentang Barang,sementara hal tersebut tidak relevan dengan pembuktian kesalahanTerdakwa

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta)yang hanya mengambil alin pertimbangan hukum Judex Facti TingkatPertama (Pengadilan Negeri Jakarta Utara) untuk dijadikan pertimbangannyasendiri, sedangkan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta) sama sekalitidak memberikan dasar dan alasan secara terperinci terhadap pertimbangantersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 4 (empat) paragrafketiga dan keempat

Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015Oleh karena, Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta) denganNomor 118/PDT/2013/PT.DKI tertanggal 20 Juni 2013, yang hanya mengambilalih pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Pertama (Pengadilan NegeriJakarta Utara) Nomor 429/PDT/G/2010/PN.JKT.UT. tertanggal 25 Agustus2011 tanpa memberikan dasar dan alasan secara terperinci dalammengambil alih pertimbangan hukum pada putusan Judex Facti TingkatPertama (Pengadilan Negeri Jakarta Utara) tersebut adalah tidak cukup

danseharusnya dibatalkan;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama pada bagianPokok Perkara telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum olehkarena itu Putusan Judex Facti Tingkat Pertama harus dibatalkan;.

Putusan Nomor 550 K/Pdt/2015beli saham tersebut hanya bersifat obligator belaka yang memberikanhak kepada Penggugat untuk menuntut saja;Keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas pertimbanganhukum Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama, dikarenakan MajelisHakim Judex Facti Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkanhukum/melanggar hukum pada perkara tersebut, oleh karena:Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti TingkatPertama sebagaimana tertuang dalam Putusan 429/PDT/G/2010

Facti TingkatPertama, dikarenakan Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama telahHal. 43 dari 48 hal.

Bahwa dalam amar putusan judex facti tidak jelas dan tegas sebagaimanapada halaman 28 No 4 putusan judex facti tingkat pertama yang dikuatkanoleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa yang manakah perjanjian jualbeli dan pengalihan tanah Penggugat yang dibatalkan. Tidak ada samasekali perjanjian tertanggal berapa dan dengan siapakah perjanjian tersebutHal. 6 dari 11 hal.Put.No. 1753 K/Pdt/2009dibatalkan juga tidak disebutkan oleh judex facti.

Sehingga menyebabkan tidakefisiensinya penanganan perkara ini akibat dari putusan judex facti yangcenderung lemah dalam mempertimbangkan secara hukum antara faktahukum dan fakta yuridis;. Bahwa pada pertimbangan hukum judex facti halaman 27, paragraf ke1telah terjadi kKesalahan penerapan hukumnya dengan menyatakan MajelisHakim tidak menemukan satupun alat bukti maupun fakta yang dapatmenunjukkan alas kepemilikan tanah oleh Bedu Latin (orang tua Tergugat V/Daud) pada tanah sengketa.

Bukti T1 merupakan bukti tertulis: surat keterangan yang dibuat danditandatangani oleh Kepala Marga Lais (putusan judex facti halaman 18);b. Kesaksian dan saksi Zulkifli (halaman 18 putusan judex facti tingkatpertama);c. Kesaksiandan Rustam Efendi (putusan judex facti halaman 20);d.

Bahwa dalam putusan judex facti tingkat pertama halaman 28 tidak adasatupun amar putusan yang menyatakan bahwa bukti kepemilikan dariTergugat (Daud A) yaitu bukti T.4 (bukti surat keterangan Pasirah MargaLais) tidak pernah dinyatakan tidak sah oleh judex facti sedangkan yangHal. 8 dari 11 hal.Put.No. 1753 K/Pdt/2009dinyatakan tidak sah adalah peralihan tanah jual beli kepada Tergugat yanglain. Hal ini menyebabkan tidak sinkronnya antara petitum amar putusandengan fakta di persidangan.

baru;Bahwa putusan judex facti mengabulkan gugatan tidak berdasarkanpenerapan hukum yang tepat karena hanya berdasarkan keterangan saksiPenggugat yang sebenarnya juga tidak tahu secara tepat batas objeksengketa maupun luas objek sengketa yang menjadi dalil gugatanPenggugat;Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan;10.Bahwa putusan judex facti tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup11memadai sehingga layak apabila putusan judex facti tingkat pertama yangdikuatkan

Kartu Kepesertaan Jamsostek yang tidak memenuhisyarat sebagai suatu alat bukti;B Judex Facti Telah Melanggar Pasal 1869 Kuhperdata Jo.

(Onvoldoende Gemotiveerd, InsufficientJudgement)28 Judex Facti telah melakukan kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang menyebabkan putusanJudex Facti sudah sepatutnya untuk dibatalkan, karena Judex Facti telahmengeluarkan putusan Judex Facti tanpa didasari oleh pertimbangan hukumyang saksama;29 Judex Facti pada Diktum Butir 2 putusan Judex Facti telah menyatakansebagai berikut:Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan denganUndangUndang

kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang menyebabkan putusan Judex Factisudah sepatutnya untuk dibatalkan, karena Judex Facti telah mengeluarkanputusan Judex Facti tanpa didasari oleh pertimbangan hukum yang saksama;F Judex Facti Telah Melanggar Pasal 178 Ayat (3) Hir Karena TelahMemutus Lebih Dari Apa Yang Diminta (Ultra Petita)37 Judex Facti telah mengeluarkan putusan Judex Facti yang memberikanputusan lebih dari apa yang dituntut oleh Termohon

Lebih lanjut, Judex Facti secara nyata juga telah mencederaihak Pemohon Kasasi karena tidak memerintahkan Termohon Kasasiuntuk menerima pengembalian atas seluruh hak Termohon Kasasi padaperiode 1 November 2012 sampai dengan 30 November 2012;39 Berdasarkan seluruh penjelasan di atas terlihat bahwa Judex Facti telahmengeluarkan putusan Judex Facti secara ultra petita yang melanggarketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR.

Dalam putusan Judex Facti, Judex Facti secara salah dantidak berdasar bukti telah mengatakan bahwa Termohon Kasasi adalahpekerja PKWTT, namun demikian Judex Facti dalam memberikanpertimbangan terkait kompensasi yang harus dibayarkan oleh PemohonKasasi kepada Termohon Kasasi, Judex Facti malah merujuk kepadaYurisprudensi 299 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 sebagai dasar596061626364pemberian kompensasi yang mengatur mengenai pemberian kompensasibagi pekerja PKWT yang belum habis masa PKWT

Judex Facti telah keliru dan salahmenerapkan isi setiap bukti yang sah yang telah diserahkan PemohonHalaman 14 dari 34 hal. Put.

Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi/Tergugat menguraikan kesalahankesalahan pertimbangan hukum Judex Facti yang sangat fatal terkaitpertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 47 sampai denganhalaman 54 Putusan a quo atas PKWT Para Termohon Kasasi/ParaPenggugat yakni Penggugat sampai dengan Penggugat VIII yaknisebagai berikut:3.1 Bahwa adapun pertimbangan Judex Facti pada halaman 47 sampaidengan halaman 48 yang dikutip sebagai berikut:"Menimbang..... dengan perincian sebagai berikut: Penggugat (Yuliani

Judex Facti pada halaman54 yang dikutip sebagai berikut:"Menimbang..... dengan perincian sebagai berikut: Penggugat VIII(Lala Jamilah) Bahwa hubungan kerja Penggugat VIII dan Tergugat berlanjutdengan PKWT dari tanggal 4 Januari 2014 s.d. 3 Januari 2015(Bukti T24), Majelis Hakim berpendapat bahwa PKWT tersebutmerupakan pembaharuan dengan sebelumnya diberikan jeda 30(tiga puluh) hari maka PKWT tersebut sah."3.57 Bahwa pertimbangan Judex Facti sangat keliru dan salahmenerapkan hukum karena Judex Facti

PKWT;3.62 Bahwa logika hukum lainnya sebagai bukti tidak ada kaitan antaraBukti T23 dengan Bukti T24, terbukti berdasarkan Bukti T23b danBukti T24d yang tidak dipertimbangkan Judex Facti atau luput daripemeriksaan Judex Facti.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti pada kolom masakerja terbukti Judex Facti menguraikan masa kerja Para TermohonKasasi/Para Penggugat ratarata 1 (satu) tahun meskipun terdapat 1(satu) orang dibawah 1 (satu) tahun dan kemudian dalam amarputusannya Judex Facti memutuskan penggantian uang pesangon 2 x 2X upah;27.Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) butir (a) dan (b) Undang UndangNomor 13 Tahun 2013 bahwa perhitungan uang pesangon 2 x 2 x upahuntuk masa kerja 1 (satu) tahun sebagaimana

Bahwasebenarnya Judex Facti sudah mengakui bahwa untuk menyatakanterdaptnya suatu tindak pidana penipuan diperlukan adanya putusan Hakimpidana, hal ini sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Judex Facti dalampertimbangan hukumnya pada Hal. 18 alinea terakhir putusan Judex Facti ;.

Bahwa berdasarkan fakta bahwa benar Judex Facti telah melampauiwewenangnya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, adalah wajardan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkanputusan Judex Facti ;Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan tidak sahsuatu perjanjian yang sesungguhnya merupakan undangundang bagi parapihak apalagi perjanjian tersebut dibuat dengan suatu akta otentik ;.

, Judex Facti dalam pertimbangannya, telah salah dalam menerapkanhukum, sehingga pada muaranya telah menghasilkan putusan yang keliru ;A.

Alasanalasan hukum keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbanganJudex Facti :1.Bahwa ternyata, putusan Judex Facti, ternyata bertolak belakangdengan pertimbangan Judex Facti sendiri, yang bermuara padaputusan tingkat banding, dengan diputusnya perkara a quo di tingkatbanding tersebut ;Seharusnya, jika Judex Facti mengakui adanya masalah formalitasgugatan dalam gugatan tingkat pertama tersebut dan hendakmembatalkan pula putusan Pengadilan Negeri Tangerang, makaseharusnya Judex Facti dalam putusan Pengadilan

Dengan demikian karena jelas bahwa Judex Facti telah lalai dalammemenuhi syarat perundangundangan khususnva dalam halpembuktian tentang penyimpulanpenyimpulan suatu keadaan hukum,maka sudah seharusnyalah putusan Judex Facti tersebut dibatalkan ;Hal. 23 dari 26 hal. Put.

Facti salah dalam penerapan hukum, karenaPutusan Judex Facti didasarkan atas pertimbangan yangmenyimpang dari dasar gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi.

;Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Putusan Judex Facti didasarkan ataspertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi.

;Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti tersebut Judex Facti telah mengambilkesimpulan hukum bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengetahuibilamana Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah orang yang tidaksepenuhnya berhak atas objek sengketa.

Dengan demikian, terbukti bahwa Judex Facti salah dalampenerapan hukum pembuktian.

Oleh karena itu, Putusan Judex Facti wayjibdibatalkan;Bahwa Judex Facti juga telah salah dalam penerapan hukum, karena mengambilkesimpulan hukum bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengetahuibenar keadaan objek sengketa sebelum dibelinya tanpa memberikan alasanalasanhukumnya;Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama halaman 31 alinea3 dan pertimbangan hukum Judex Facti tingkat kedua halaman 4 alinea 3, secaraimplisit Judex Facti mengambil kesimpulan bahwa Penggugat/Pembanding

hemat Pemohon Kasasi bahwa putusan Judex Factitingkat terakhir Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebuttelah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan faktafaktahukum di persidangan, sehingga putusan Judex Facti tingkat terakhir tidakmemenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, di mana pertimbanganhukum Judex Facti tingkat terakhir dalam mengambil keputusannyadengan memperbaiki putusan Judex Facti tingkat pertama tidak menurutfakta hukum di persidangan dan telah bertentangan dengan

pertimbanganhukum Judex Facti tingkat pertama dalam mengambil keputusannyasebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :a.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tingkat terakhir tersebut diatas dalam mengambil keputusannya telah bertentangan dengan faktahukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dalampertimbangan Judex Facti tingkat pertama, yaitu pertimbangan hukumJudex Facti tingkat terakhir yang diuraikan di atas tidak sesuai secarautuh dengan fakta hukum dari uraian fakta hukum nomor VI sampaidengan XXVII putusan Judex Facti tingkat pertama halaman 21 sampaidengan halaman 22 bukan halaman 19 sampai dengan 20sebagaimana

yang disebutkan oleh Judex Facti tingkat terakhirtersebut ;c.

Facti / Pengadilan Negeri ;Bahwa oleh karena itu, putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yangmemperberat pidana terhadap Terdakwa dengan membebankan kayu 200 m3(dua ratus meter kubik) tersebut kepada Terdakwa merupakan pertimbanganhukum yang keliru.

Bahwa seluruh pertimbangan hukum, tersebut di atasmenunjukkan Judex Facti telah salah menerapkan = ataumelanggar hukum yang berlaku yaitu Judex Facti melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP Judex Facti melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1)KUHAP ; Judex Facti melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (2)KUHAP ; Judex Facti melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (5)KUHAP ; Judex Facti melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (1)KUHAP ; Judex Facti melanggar ketentuan Pasal 158 KUHAP ;Bahwa, Judex, Facti dalam mengadili

Judex facti mendasarkan pertimbangannya pada pendapatmaupun rekaan yang diperoleh dari hasil pikiran saja,dan bukan merupakan keterangan saksi..

Bahwa Judex facti melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAPBahwa, seluruh, pertimbangan Judex Facti tersebut diatas adalah mengada ada dan tidak berdasarkan hukumdengan demikian harus dibatalkan seluruhnya ;Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Terdakwayang mengantar dan mengawasi' saksi saksi MamadMuhammad dan Moch.

Fatchur Rohman mengambil sepeda motorMega Pro No.Pol L 4181 PC ternyata tanpa meminta ijindan sepengetahuan dari pemiliknya Taufik Sumarta samasekali tidak didasarkan alat bukti yang sah sebagaidasar pertimbangan hukum, bahkan pertimbangan judekfacti menyatakan saksi tidak pernah memberi ijin dantidak mengetahui siapa yang mengambil dan membawa sepedamotor miliknya.Bahwa, dengan demikian Judex Facti melanggar ketentuanPasal 183, KUHAP, dan Judex Facti melanggar ketentuanPasal 158 KUHAP.6.

Bahwa Judex Facti melanggar pasal 56 KUHAP yangbersifat imperatif.Bahwa Terdakwa yang masih di bawah umur dan diajukandalam peradilan anak sejak penyidikan sampai denganpersidangan sama sekali tidak didampingi penasehatHal. 7 dari 10 hal. Put. No. 294K/Pid.Sus/2010hukum, oleh karena itu putusan judex facti harusdibatalkan.B. Judex Facti memutus melampaui kewenangannya ;1.

Facti Dalam Putusan Telah Salah Menerapkan Hukum AtauPutusan Judex Facti Didasari Pertimbangan Hukum Yang Salah SehinggaMengakibatkan Putusan Judex Facti Tidak Mencerminkan Keadilan,Karenanya Putusan Judex Facti Beralasan Hukum Untuk Dibatalkan;1.1.

Facti dalamPutusan Judex Facti pada halaman 13 paragraf ke2 adalah tidaksesuai dan bertentangan dengan bunyi sebenarnya dari KetentuanPasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Berdasarkan haltersebut, Putusan Judex Facti beralasan hukum untuk dibatalkan;2.

Oleh karena itu, adalahberalasan hukum jika Putusan Judex Facti dibatalkan;3. Judex Facti Telah:A. Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Berdasarkan Pasal 1905 Dan1906 KUHPerdata, Pasal 169 Dan 170 HIR;B.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka patut dan beralasan hukumjika Putusan Judex Facti dibatalkan;.