Bahwa dalil Penggugat angka 2 (dua) tidak perlu dipertimbangkan karenaObyek Gugatan a quo ditujukan untuk membatalkan hasil kerja dari unitorganisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang danjasa di Daerah yakni Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja ULP, sehinggaadalah benar jika Surat Pembatalan ditujukan kepada ULP dengan tembusankepada Pokja ULP;=4.

Lembata dengan Pokja ULP dan PejabatPemerintah kab.

penawaran, dan sanggahan tersebuttelah ditanggapi oleh Pokja ULP yang menyatakan sanggahan tidak benar dantidak beralasan hukum.

Namun, yang bisa membuka aplikasitersebut hanyalah Pokja ULP dan/atau atas izin Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE); Pokja ULP pernah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Lembata berkaitan dengan pelaksanaan lelang, danbersamasama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembatakoordinasi dilanjutkan sampai ke Bupati Lembata.

,dokumen hasil evaluasi dan chek list hasil pembuktian kualifikasi telahditandatangani oleh 2 (dua) dari anggota Pokja ULP, yang dalam sistem kerjaPokja ULP hal tersebut membuktikan dokumen sah secara hukum.

Bahwa pokja ( Pemohon ) untuk mencegah dalam pelaksanaan pekerjaanyang terlalu dipaksakan sudah maksimal baik secara lisan maupun tertulis (surat terlapir ).13. Bahwa dalam proses lelang yang banyak kendala serta tantangan yangdihadapi Pemohon ( Pokja ) selalu melaporkan dan konsultasikan denganKepala ULP dan Sekertaris ULP baik lisan maupun tertulis.14.

EKO SAPUTRA, Amd selaku Penyedia dan 4.PEMOHON selaku Ketua Pokja ULP.

ULP Kab.

Berdasarkan uraian tugasdan kewenangan Pokja ULP tersebut diatas sangatlah jelas terurai tugasdan kewenangan PEMOHON selaku Ketua Pokja ULP yang harusdilaksanakan oleh PEMOHON secara baik dan benar dan PEMOHONWajid menolak apabila ada intervensi/tekanan/Teror /perintah darisiapapun juga termasuk Atasan PEMOHON yang bertentangan dengantugas dan Kewenangan PEMOHON selaku Ketua Pokja ULP.5.

Gorut tanggal 15 Oktober 2015 (beserta lampirannya);

Gorut TA. 2015 dari Inspektorat Jenderal Kemendag R.I tanggal April 2017;

Gorantalo Utara (beserta lampiran);

Gorontalo Utara No. 141/ULP-POKJA III/Koperindag/IX/2015 tentang Penyerahan Hasil Lelang Pekerjaan Revitalisasi Pasar Rakyat Pontolo Tahap II, tanggal 30 September 2015;

dalam ULP Kab.

proses pelelanganselama menjadi anggota Staf pendukung di ULP dan saksi tidak pernahsama sekali diberitahnu oleh Ketua dan Sekretaris ULP siapa pemenangpaket Revitalisasi Pembangunan Pasar Pontolo.Bahwa secara Umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumentersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelan Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya

pendapat hukum saya hanya bila dimintaoleh Pokja ULP;Bahwa pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksitidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP.

Helmi Potutu selaku Sekretaris ULP maka saya akanmeneruskan dengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerjamelalui Sekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akanmenyampaikan masukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja,sehingga saya selaku Kepala ULP akan menunjuk Pokja yang bebankerjanya belum banyak untuk melaksanakan seleksi pengadaan, yaituseingat saya Pokja III dengan Ketua Sdr. Nur Ishla untuk Jasa Konstruksi,Pokja Il dengan Ketua Sdr.

2016,bahwa struktur organisasi Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut:POKJAI:Ketua : Ardiansyah S.

JANGGA PERSADA VS TERGUGAT : KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PENGADAAN BAHAN MAKANAN UNIT LAYANAN PENGADAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A RANTAUPRAPAT TAHUN ANGGARAN 2017 , CS

KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PENGADAANBAHAN MAKANAN UNIT LAYANAN PENGADAANLEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS Il ARANTAUPRAPAT TAHUN ANGGARAN = 2017berkedudukan di Jalan Juang 45 No.209 Rantauprapat,Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara,selanjutnya disebut sebagai ..................... TERGUGAT ;2. CV PANGAN INDO, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M No.7Jalan Letjend Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat,dalam hal ini diwakili oleh : HOMBAR H.

maupunbersamasama denganpeserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabilaM@N@MUK AN : ~~ === 22 noo nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neHal 6 Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUNMDNa. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalamPeraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen PengadaanBarang / Jasa ;b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat;dan/atauc. adanya penyalahgunaan wevwenang oleh Kelompok Kerja ULP

Bahwa seharusnya Tergugat dalam melaksanakan tender mengacu padaPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, dimana antaralain mengatur penyederhaan proses kualifikasi sebagaimana ditentukandalam pasal 56 ayat 11 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 danPerubahannya yang berbunyi : Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakanproses kualifikasi dengan ketentuan :a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasib. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali

Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 10 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya berbunyi :Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan dilarang menambahpersyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telahditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini 4.

Bahwa apabila Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang NomorW2.E7.PL02.01 / POKJA ULP / RP13, Tanggal 22 Desember 2016 tetapHal 13 Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUNMDNdilaksanakan namun dikemudian hari Berita Acara PenetapanPemenang Lelang Nomor : W2.E7.PL02.01/POKJAULP/RP13 Tanggal 22Desember 2016, tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara makaakan sangat sulit untuk mengembalikan kepada keadaan semula ; Bahwa mengingat Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang NomorW2.E7.PL02.01/POKJAULP/RP13

CENDANA BAJABAHARI VS KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALANNASIONAL WILAYAH II ULP PROVINSI KALIMANTANBARAT DITJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNIT LAYANANPENGADAAN (ULP) KALIMANTAN BARAT TAHUNANGGARAN 2015

Objek Gugatan;Bahwa ada pun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:1.Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan DokumenPenawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.03.01/POKJAULPWIL.II.KB/201/APBN/383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA Satuan KerjaPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Barat DitjenBina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;Pengumuman Pemenang Paket Pekerjaan Peningkatan

Mohon Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat;Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan,maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaanSurat Keputusan Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IIProvinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat unit layanan pengadaan (ULP) Kalimantan BaratTahun Anggaran 2015 Nomor KU.03.01/POKJAULPWIL.II.KB/201/APBN/383 tanggal 18 Mei 2015 tentang Berita Acara Pemasukan

Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan DokumenPenawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi Nomor KU.03.01/POKJAULPWIL.II.KB/201/APBN/ 383 Tanggal 18 Mei 2015, POKJA SatuanKerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Il Provinsi KalimantanBarat Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Barat TahunAnggaran 2015;2.

Berita Acara Pemasukan dan Berita Acara Pembukaan DokumenPenawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi NomorKU.03.01/POKJAULPWIL.II.KB/201/APBN/ 383 Tanggal 18 Mei2015, POKJA Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah II Provinsi Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Unit Layanan Pengadaan(ULP) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;2.

Cendana Bajabahari (Penggugat) gugur dalamlelang Paket Peningkatan Struktur Jalan Sanggau Sekadau;Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Bab II huruf E angka 26 butir 26.9menyatakan : "Pokja ULP (ic. Tergugat) tidak boleh menggugurkanpenawaran pada waktu pembukaan penawaran."Faktanya Penetapan Pemenang Lelang oleh Tergugat tercantum padaSurat Ketua Pokja Satker PUN Wilayah II Prov.

B PRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU; Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 18.919401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 01 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU; Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor : 19.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 01 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKU; Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor : 20.919401/Pokja IV. Barang/XI/2015, tanggal 05 Desember 2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi; Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKU; Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

Tembulun SS Junyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU; Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 18.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU; Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 19.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKU; Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor : 20.919401/Pokja IV. Barang/XI/2015, tanggal 12 Desember 2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi; Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 20.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

Tembulun SS Junyor, tanpa tanggalDesember 2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.OKUFotocofy legalisir lembar Koreksi Aritmatik CV. BPRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor: 18.919401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang/XV2015, tanggal O01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401/Pokja IN. Barang/XV/2015, tanggal 05 Desember2015. Perihal Undangan Pembuktian KualifikasiFotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/XV2015, tanggal 07 Desember 2015yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

;Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Pokja IV ULP mengirimkansurat dengan nomor surat : 22.A/Pokja IV.

Ketidaksesuaiandimaksud antara lain sebagai berikut :1) Pokja ULP membolehkan CV.

Tembulun SSJunyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja VV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401/Pokja IV.Barang/XIV2015, tanggal 14 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 14 Desember 2015,yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

CENDANA BAJABAHARI Diwakili oleh MARIO MEZZOFANTI MELAWAN POKJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I ULP PROVINSI KALBAR SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015

Siding / Seluas 4 ;Berdasarkan Dokumen Pengadaan, Bab II huruf E angka 26 butir 26.9menyatakan : "Pokja ULP (ic. Tergugat) tidak boleh menggugurkanpenawaran pada waktu pembukaan penawaran." ;Faktanya Penetapan Pemenang Lelang oleh Tergugat tercantum padaSurat Penetapan Pemenang Lelang Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wialyah I Prov. Kalbar ULP Kalimantan Barat Tahun 2015 No.KU.03.01/POKJA ULP. WIL.

Siding/ Seluas 4 ; Secara yuridis, faktanya Penetapan Pemenang Lelang oleh Tergugattercantum pada Surat Penetapan Pemenang Lelang Pokja Satuan KerjaPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov.

oleh Tergugat melalui SuratPenetapan Pemenang Lelang Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah I Prov.

Kalbar ULP Kalimantan Barat Tahun 2015 No.KU.03.01/POKJA ULP.WIL.

Pasal17 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 yang pada intinyamenyatakan Pengguna Jasa/Kelompok Kerja ULP (ic.

KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) VIII UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO sebagai TERGUGAT II; sebagai PARA TERGUGAT;

mengeluarkan penetapan) sementara pada Dokumen Pengadaandicantumkan dalam salah satu klusul bahwa : sanggahan ditujukankepada POKJA/ULP.

Dan oleh karenaterjadinya beberapa penyimpangan yang substansial atas prosedurpelelangan dan indikasi KKN, maka Para Penggugat dan beberapa rekananlainnya mengajukan sanggahan;;Artinya jika sanggahan ditujukan kepada ULP, maka Pokja atau ULPmenolak dengan alasan tidak sesuait Dokumen Pengadaan, sementaraapabila ditujukan kepada POKJA/ULP disalahkan karena tidak sesuaiPerpres Nomor 54 Tahun 2010, jadi kepada siapapun sanggahan ditujukanakan ....ke halaman 11 dari 51 halamanakan ditolak.

Kepala ULP harus bersertifikat.

Sedangkan mengenai dasarhukum yang dimaksud Para Penggugat sebagaimana dikutip didalam Pasal 15 ayat (5) UndangUndang Nomor 18 Tahun1999 tentang Jasa Konstruksi adalah tidak relevan dengantugas Kepala ULP. Sedangkan mengenai Pasal 17 ayat (1)huruf f yang harus bersertifikat adalah anggota Pokja ULP,bukan Kepala ULP. Sedangkan Anggota POKJA VIIseluruhnya telah bersertifikat.

Alasannya bahwa, berdasarkan Pasal 15 ayat (1):Pemilihan penyedia barang/jasa dalam ULP dilakukan oleh KelompokKerja.Pasal 80 :1 ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihanPenyedia Barang/Jasa.2 ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihanPenyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.Sedangkan yang dimaksud ULP sebagaimana dimaksud ayat (1) danayat (2) tersebut diatas adalah POKJA VIII.Kemudian berdasarkan Standar Dokumen Lelang yang diterbitkan

Suhadiwinata, S.Sos Ketua Pokja Pengadaan Barang3. Sabariah S., SH Sekretaris Pokja PengadaanBarang4. Arfian, SE, Ak., MM Anggota Pokja PengadaanBarang 5. Purnama Raya Siregar, Anggota Pokja PengadaanS.Sos Barang 6. Heppiani Dahlia, SE, M.Si Anggota Pokja PengadaanBarang Bahwa Terdakwa Cipta, S.Sos, M.Si selaku Kepala ULP mempunyai tugaspokok dan kewenangan meliputi :a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;b.

keputusan yang ditetapkan berdasarkan suaraterbanyak;Ayat (3)Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP;Ayat (4)Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi PejabatPengadaan di luar ULP;3.1.5.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, bahwa hubunganantara Kepala ULP dengan Pokja ULP dalam teknis pelaksanaanpengadaan barang/jasa hanyalah sebatas pelaporan, yakni :1) Pokja menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepadaPPK melalui Kepala ULP;2)Pokja membuat laporan mengenai proses danhasilPengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;3) Pokja memberikan data dan informasi kepada

Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada = Ayat(1) huruf f, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP, sehinggadengan demikian, alibi saya selaku Terdakwa bahwa KepalaULP tidak dapat mencampuri kinerja Pokja adalahberdasarkan hukum,3.3.

., selaku Ketua Pokja ULP Kota Binjai Tahun Anggaran 2012;4.

JayaSempurna dengan nomor : 02/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016(bukti P5 dan 11,T25) dan isi dari jawaban sanggahan tersebut pada pokoknyamenyatakan bahwa sanggahan dari CV. Jaya Sempurna adalah benar danmenyatakan proses pelelangan gagal, kemudian terbit lagi Revisi jawaban sanggahandari Pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkayang secara tertulis yangdituiukan kepada CV.

Jaya Sempurna dengan nomor : 05/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P6 dan bukti T1,T26) yangpada pokoknya menyatakan mencabut jawaban sanggahan Pokja Konstruksi 1 UnitLayanan Pengadaan Kabupaten Bengkayang nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan proses lelang tidak gagal dantetap bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya, kKemudian Penggugat meminta kepadatergugat untuk menerbitkan SPPBJ dan dokumen kontrak lainnya sebagaimana buktiP7 mengenai permohonan

Jaya Sempurna berhak mengajukan sanggahan yangditujukan kepada Pokja Pelelangan Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang ;Menimbang bahwa, selanjutnya pada pasal 81 ayat (2) mengatakan Suratsanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK,PA/KPA dan APIP Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yangbersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/seleksi sederhana danpemilihan langsung, sedangkan Pelelangan/seleksi umum paling lambat 5 (lima) harikerja

Jaya Sempurna pada tanggal20 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Pokja Konstruksi 1 ULP KabupatenBengkayang (boukti T1,T24) adalah telah sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Perpresnomor 70 tahun 2012 perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentangpengadaan barang/jasa Pemerintah tersebut, kemudian atas sanggahan tersebut telahditanggapi secara tertulis oleh Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang berupajawaban sanggahan nomor : 02/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober2016 (bukti P5

ULP wajibmemberikan jawaban tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahandi terima yang mana surat sanggahan dari CV.

M.Si., kepada Kepala Pokja ULP pemerintah KotaMojokerto cq.

Amanullah Widi Prawiro (Ketua Pokja ULP) dalamBAP Penyidik Kejari Mojokerto tanggal 1 November2017;(2) Sdri. Endah Supriyani (Sekretaris Pokja ULP), Sdr. MochZaini (anggota Pokja ULP), Sdr.

Endah Supriyani (Sekretaris Pokja ULP), Sdr.Moch Zaini (anggota Pokja ULP), Sdr.

Sby.(1) Berdasarkan keterangan Pokja ULP Sdr AmanullahWidi Prawiro (Ketua Pokja ULP) dalam BAP PenyidikKejari Mojokerto tanggal 1 November 2017;(2) Sdri. Endah Supriyani (Sekretaris Pokja ULP), Sdr.Moch Zaini (anggota Pokja ULP), Sdr.

BPRODUCTION, tanpa tanggal Desember 2015 yangditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi PenawaranNomor : 18.919401/Pokja IV.Barang/IX/2015, tanggal 01Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.OKU;Fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 19.919401/Pokja IV.Barang/XI/2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Hal. 13 dari 27 hal.

Putusan Nomor 803 kK/Pid.Sus/201837.Fotokopi legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/Xl/2015, tanggal 05 Desember2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi;Fotokopi legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/Xl/2015, tanggal 07 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKU;Fotokopi legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 07 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

Tembulun SSJunyor, tanpa tanggal Desember 2015 yang ditandatanganioleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi PenawaranNomor : 18.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.OKU;Fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 19.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotokopi legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

OKU Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/Xl/2015, tanggal 12 Desember2015. Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi;Fotokopi legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/Xl/2015, tanggal 14 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU danZULFIKRI/CV Tembulun SS Junyor;Fotokopi legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja IV.Barang/XII/2015, tanggal 14 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab.

OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja '.Barang / IX / 2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XI /2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 05 Desember2015.

PUT. 13/Pid.SusTPK/2017/PT.PLG37.Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja V.Barang / XI / 2015, tanggal 07 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja V ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor :20.919401/Pokja V.Barang / XII / 2015, tanggal 07 Desember2015 yang ditandatangani oleh Pokja VV ULP Kab.

Tembulun SSJunyor, tanoa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja IV.Barang / XIl / 2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XII /2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKU;Fotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja IV.Barang / IX / 2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XI /2015, tanggal 01 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab. OKU Nomor :20.919401 / Pokja IV. Barang / XI / 2015, tanggal 05 Desember2015.

Tembulun SSJunyor, tanoa tanggal Desember 2015 yang ditandatangani olehPokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :18.919401 / Pokja IV.Barang / XIl / 2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan ( BAHP ) Nomor :19.919401/Pokja IV.Barang / XII /2015, tanggal 14 Desember2015, yang ditandatangani oleh Pokja IV ULP Kab. OKUFotocofy legalisir Surat dari Pokja IV ULP Kab.

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor600/026/2014 tanggal 3 Pebruari 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Kepala,Sekretaris, Kelompok Kerja (Pokja) Staf Pendukung dan staf Pengamanan Unit LayananPengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Simuelue Tahun Anggaran 2014,yang memutuskan dan mengangkat Tergugat I Syafii Djh, SE (Kabid Aset DaerahDPKKD Kabupaten Simeulue sebagai Kepala ULP, Tergugat HI Is Wahyudi Staf DinasPekerjaan Umum Kabupaten Simeulue sebagai Anggota Pokja,

dan Keputusan KepalaUnit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Simeulue No. 07Tahun 2014 Tentang Revisi Keputusan Kepala ULP No. 1 Tahun 2014 TentangPenunjukan/Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2014 tanggal 17 April 2014,yang menetapkan Tergugat IIIdris Saldi, ST PLT.

) Staf Pendukung dan staf Pengamanan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Simuelue Tahun Anggaran 2014 pada penetapan ketigamenyebutkan secara tegas bahwa : Kepala, Sekretaris, Kelompok Kerja (Pokja), StafPendukung dan Staf Pengamanan ULP.

DDPU/ULP/2014 tanggal 8 Juli 2014;3 T1,2,3,43 tentang Laporan Paket Lanjutan Pembangunan Pekerjaan Jalan BLK;4 T1,2,3,44 tentang Berita Acara Verifikasi Nomor : 22/POKJA DDPU/ULP/2014tanggal 23 Juni 2014;5 T1,2,3,45 formulir kualifikasi CV.

Sabrina Artha Persada adalah Saudara IskandarZulkarnain berdasarkan bukti surat PII, yang telah diperiksa oleh Majelis sesuai denganaslinya.Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP),Tergugat II sebagai Ketua Pokja, Tergugat III sebagai Anggota Pokja, dan Tergugat IVsebagai Anggota Pokja ini merupakan berdasarkan Keputusan Bupati Simeulue Nomor600/026/2014 dan Keputusan Kepala Unit layanan Pengadaan (ULP) barang/JasaPemerintah Kabupaten Simeulue Nomor 07 Tahun 2014 berdasarkan

ITUANO-KETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PASAMAN BARAT

PENGGUGAT ; MELAWANKETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PASAMANBARAT, berkedudukan di Jalan Cindua Mato Simpang AmpekKabupaten Pasaman Barat;Selanjutnya disebut sebagal..................

Pemeriksaan Persiapan; Berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 19September 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang pada tanggal 27 Nopember 2012 dibawah Register Nomor: 27/G/2012/PTUNPDG, yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakanbatal atau tidak sah Penunjukan Pemenang Pelelangan Pembangunan Unit BaruGedung SMAN 1 Pasaman yang Penunjukan Pemenang tersebut didasarkan atasBAHP No:/42/Pokja

.4.PK/ulp/VUI tertanggal 13 Agustus 2012, SuratPenunjukan Pemenang Lelang Nomor: 065/472/ULP/Pokja IV/2012 tertanggal 14Agustus 2012 serta Surat Jawaban Banding tertanggal 29 Agustus0Menimbang, bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat, maka pihakPenggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapanpada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 guna memperbaiki dan melengkapiGugatan Penggugat, namun Penggugat ataupun kuasanya dan Tergugat ataupunkuasanya tidak hadir;Menimbang, bahwa

) Papua Nomor : 15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015 sampai sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada putusan lain dari pengadilan di kemudian hari ;---------------------------------------- Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya

;-------------------------------------------------------------------------Dalam PokoK Perkara- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;-------------------------- Menyatakan batal Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor

: 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015 ;------------------------------------------------------------- Menyatakan batal surat Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-Mrk/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 sehingga Tergugat II Intervensi/Terbanding telah berbuat sewenang terhadap segala tindakan pengumuman pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN murni di PPK Irigasi dan

Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket pada LPSE Kementerian PUPERA (Semi e-Procurement) dalam kegiatan APBNP Tahun Anggaran 2015 yang menjadi kewenangan Penggugat/Pembanding ;-------------------------------------------------------- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang

Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015 ;------ Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding surat Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-Mrk/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 sehingga Tergugat II Intervensi/Terbanding telah berbuat sewenang terhadap segala tindakan pengumuman

KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROPINSI PAPUA,;------------------------------Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;------------------------2. YOSEPH HENDRIKUS BINTARA (KETUA POKJA IRIGASI DAN RAWA MERAUKE),-------------------------------; -Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI; ------------------------------------------

No. 126/B/2014/PTTUN Mks.menyatakan Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kepala UnitLayanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, Tanggal 4 Mei2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya AirProvinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat Keputusan KepalaULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015, didalilkan telahmelanggar ketentuan Peraturan Perundangundangan

diangkat selaku Ketua KelompokKerja (Pokja) Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan KepalaUnit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 08/KPTS/ULP/2015 tanggal18 Februari 2015 salah satu tugas pokok dan kewenangan Penggugatsebagaimana diatur dalam Keputusan Amar Diktum Kedua menyatakan :Kelompok Kerja (POKJA) mempunyai tugas pokok dan kewenangan :Butir 4 berbunyi : Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website danpapan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan keLayanan

APBN murni dan sudah berjalan,kemudian Kasatker dalam hal MAGDALANE menerbitkan SK No. 03/KPTS/Aa.B7/ PJPAMRK/2015 untuk kegiatan dari APBNP dan telahmengirimkan SK tersebut ke Kepala ULP Papua untuk dikukuhkan sebagaiPokja ULP, dan Kepala ULP Papua telah menerbitkan SK No. 08/KPTS/ULP/2015 (vide keterangan saksiMAGNALANE) j2 ennBahwa berdasarkan Penjelasan atas SK Kepala ULP Papua No. 08/KPTS/ULP/2015 Tanggal 8 April 2015 Tentang Penetapan Kelompok Kerja(Pokja)di lingkungan SNVT PJPA Provinsi Papua

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Papua Nomor 15/KPTS/ULP/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang PenetapaKelompok Kerja (POKJA) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papaua TahunAnggaran 2015 dalam Lampiran Surat Kepala ULP Papua tersebut,menyebutkan semula Ketua Pokja Irigasi dan Rawa Merauke Talane A.Md(Penggugat/Pembanding) menjadi Yosep H.Bintara,Amd yang mana didalamlembar surat mengingat angka 7 menyebutkan Surat Keputusan Kepala UnitLayanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor

) dalam kegiatanAPBNP Tahun Anggaran 2015 yang menjadi kewenangan Penggugat/Pembanding ; Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut SuratKeputusan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatKepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor : 15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei 2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja(Pokja) Bidang Sumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015,berikut Lampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua, Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015 ; Mewajibkan kepada

yang membuat sanggahan dan Pokja ULPPengadaan Kabupaten Maluku Tenggara, namun salinannyadalam bentuk manual harus disampaikan ke Penggugat.Ternyata sampai batas waktu 5 hari sesuai ketentuan, tak ada10.11.LZ.tembusan dari surat sanggahan CV Kharisma Imanuel yang ditujukan ke Penggugat ;Bahwa setelah dua pekan Penggugat kembali lagi bertemuKetua Pokja ULP menanyakan soal sanggahan, namunjawaban ketua Pokja ULP bahwa soal sanggahan Pokja ULPsudah menjawab kepada CV.Kharisma Imanuel sehinggasudah selesai

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Ambon tidak bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Nomor02/G/2016/PTUN.ABN, karena Surat Tergugat masih memerlukanpersetujuan Pokja ULP Kabupaten Maluku Tenggara, selainitu SuratHal. 21 dari 65 Hal.

Pelelangan tersebut gagal yang disampaikan secarahirarki kepada Pokja ULP Kabupaten Maluku Tenggara.

harus memberikan tembusan kepada Penggugat karenaPenggugat bukan merupakan Instansi Pemerintah dan pendapattersebut harus mendapat persetujuan Pokja ULP Kabupaten MalukuTenggara sebagai unit yang melaksanakan Lelang ;7.

Frela (vide buktiT9) Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) menerbitkan surat Nomor: 47/PokjaPengad/VIII/2015, perihal Balasan Sanggahan yang ditujukankepada Direktur CV.

No kode lelang (693502 7);2.Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberikanpenjelasan Dokumen Pengadaan Nomor; 01/PATDTAPUT1/POKJA 054PK/ULP/2017 perihal Apabila Pokja Konstruksi (Pokja) ULP pada DinasEnergi Sumber Daya Mineral menemukan ketidak sesuaian antara dokumenisian kualifikasi dengan pembuktian kualifikasi terhadap Dokumen yangdisampaikan oleh peserta lelang, maka pokja ULP dapat meminjam Dokumenaslinya pada saat

(LPJK) Sumatera Utara, Sertifikat Badan Usaha (SBU) kode Sp 008 yangmenjadi dasar/syarat mutlak dalam mengikuti tender pada paket pekerjaanpada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utarasebagai pedoman dasar dalam melaksanakan proses pengadaan bagipekerjaan konstruksi pembuatan sumur bor sesuai dengan dokumenpengadaan Nomor; 01/PATDTAPUT1/POKJA 054PK/ULP/2017;Bahwa sehingga secara hukum perbuatan Kelompok Kerja (POKJA) UnitLayanan Pengadaan (ULP) Dinas Energi Sumber Daya Mineral

No kode lelang (6935027) telah batal demi hukum;Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) telahbertindak semenamena, tidak patut (Uunpropotional), tidak berkeadilan(unjustice), dengan melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(good governace), dengan tanpa mempertimbangkan kerugian Penggugat,baik material maupun immaterial atas terbitnya keputusan Nomor: 12/PATDTAPUT1/POKJA 054PK/ULP/2017 tertanggal 21 Agustus 2017;Bahwa hal ini dapat dilakukan oleh Pokja ULP 054PK karena pada

MITRA TEHNIK dinyatakan sebagai pemenang lelangdengan Surat Keputusan Pokja ULP pada Unit Kerja Dinas Energi danSumber Daya Mineral pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan Nomor.12/PATDTAPUT1/POKJA 054PK/ULP/2017 tentang Penetapan PemenangPenyedia Barang/Jasa Sistem ELelang Pemilihnan Langsung denganPancakualifikasi untuk Pengadaan Pada Dinas Energi dan Sumber DayaMineral Provinsi Sumatera utara Tahun Anggaran 2017 oleh Kelompok Kerja(Pokja ULP 054PK); Provinsi Sumatera Utara;Bahwa pada tanggal 15 Agustus

ULP 054PK pada dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara untukMenggugurkan Penggugat;2cennnn ccc nnne ccc ceeneccccenneBahwa dengan demikian perbuatan POKJA ULP 054PK tersebut bisadikategorikan sebagai tindakan kesewenangwenangan (abuse of power)karena telah tidak cermat atau tidak hatihati menerapkan peraturanperundangundangan sehingga merugikan Penggugat;Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan POKJA ULP 054PK kemudiandijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan Surat Penunjukan

sendiri sebagai anggota dalam strukturKelompok Kerja (POKJA) guna melaksanakan Proses PelelanganBarang/Jasa Pemerintah pada Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop denganmenerbitkan Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Belitung Timur Nomor : 900/168/SP/ULP/X/2015 tanggal 22Oktober 2015 dengan susunan sebagai berikut :1.

Tekun Duta Multimedia Rp. 2.674.500.000 Rp. 2.674.500.000 Bahwa berdasarkan Evaluasi Penawaran yang dilakukan oleh Saksi FERIBOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) pengadaan Laptoppada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015, berdasarkanBerita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor : 07.BA/DPPKAD.168/ULP/X1

Kurnia Jaya Persada tersebut Saksi FERIBOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) tidak pernahmelakukan klarifikasi dengan alasan tidak cukup waktu, sehingga SaksiFERI BOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) hanya menjawabmelalui surat Nomor : 09/DPPKAD

Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Bidang Bina Marga di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 II. PT. HASAN PUTRA diwakili oleh ALI FAOZAN selaku Direktur

) UnitLayanan Pengadaan ( ULP ) pada Bidang Bina Marga di LingkunganDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 atasHalaman 4 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor:49/G/2017/PTUN.SMGhasil pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Larangan PamulihanKecamatan Larangan Kabupaten Brebes tertanggal 4 Juli 201 7.MENGENAI TENGGANG WAKTU :Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Jawaban SanggahanKelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) padaBidang Bina Marga di Lingkungan Dinas Pekerjaan

Evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) UnitLayanan Pengadaan (ULP) telah memenuhi ketentuansebagaimana terdapat dalam dokumen pengadaan. Persyaratan Kemampuan Dasar sebagaimana dipersyaratkanadalah pengalaman perusahaan selama 10 tahun terakhirberdasarkan kontrak dan Berita Acara Serah Terima ( PHO ).9.

Menyatakan batal atau tidak sah Jawaban Sanggahan KelompokKerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) pada Bidang BinaMarga di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten BrebesTahun Anggaran 2017 atas hasil pelelangan Pekerjaan PeningkatanJalan Larangan Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebestertanggal 4 Juli 2017 yang diterbitkan oleh TERGUGAT;3.

PAMITRAN ADHIDAYA(Penggugat) melalui Sistem Pengadaan Secara Eloktronik (SPSE)tetapi sanggahan yang diterima tergugat (POKJA) tersebut tidak berisisanggahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden(PERPRES) No. 54 tahun 2010 tetapi hanya berupa lampiran hasilevaluasi pelelangan yang diterbitkan olen POKJA ULP, sehinggadokumen sanggahan tersebut tidak bermakna karena tidak memenuhisubstansi sanggahan yang diatur dalam Peraturan Presiden(PERPRES) No. 54 tahun 2010 (pasal 81 ayat 1 ).c.

HASAN PUTRA tersebut telahdigunakan oleh Tergugat (POKJA) ULP sebagai dasar perhitunganKemampuan Dasar (KD) dan dapat disimpulkan bahwa PT. Hasan Putramemiliki Kemampuan Dasar (KD) sebesar : KD =3x NPTKD =3X Rp. 8.514.000.000,KD = Rp. 25.542.000.000,Nilai Kemampuan Dasar (KD) yang diiliki oleh PT.