Ditemukan 27006 data
67 — 49
67/G/2013/PTUN-BDG
72 — 24
65/G/2016/PTUN-BDG
44 — 20
31/G/2016/PTUN-BDG
60 — 31
51/G/2010/PTUN-BDG
43 — 30
152/G/2015/PTUN-BDG
145 — 54
21/G/2011/PTUN-BDG
PUTUSANNOMOR: 21/G/2011/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di Gedungyang telah ditentukan untuk itu di jalan Diponegoro No. 34Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalamsengketa antara: R.H. SOEDIRDJO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia , PekerjaanWiraswasta, Alamat Komplek Dosen UI No.26 A Rt. OO1 Rw.
TUTIEK TANDYO WIDJOJO, Kewarganegaraan Indonesia, beralamatdi Jalan Purnama No. 1 Kelurahan CipeteSelatan, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatandalam hal ini diwakili oleh Anak Kandungnyabernama: DEDI BAYUSENO WIDJOYQKewarganegaraan Indonesia bertempattinggal di Jalan Purnama No. 1 Rt. 12Rw. 003, Kelurahan Cipete Selatan,kecamatan Cilandak, Jakarta Selatanberdasarkan Surat Kuasa tanggal 12September 2011 dan Ijin Kuasa Insidentildari Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor: 07/SK/2001/PTUN BDGtanggal
95 — 46
16/G/2014/PTUN-BDG
125 — 51
53/G/2014/PTUN-BDG
48 — 22
38/G/2012/PTUN-BDG
109 — 48
118/G/2011/PTUN-BDG
82 — 25
108/G/2016/PTUN-BDG
96 — 29
8-G-2015-PTUN-BL
52 — 20
36/G/2012/PTUN-BDG
Ujang Abdullah, SH,M.Si, Wakil Ketua PTUN Palembang (yang mengutip dari PuslitbangHukum dan Peradilan MA RI, Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN,cetakan Kedua, Jakarta, 2005) dalam makalahnya yang berjudul*"Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia pada halaman 12 dan 14 yang pada pokoknyamenjelaskan : == ==Halaman 20 dari 76 halaman Putusan Perkara Nomor. 36/G/2012/PTUNBDG"Beberapa keputusan yang tidak dapat menjadi objek di PeradilanTata Usaha Negara karena adanya
Ujang Abdullah, SH, M.Si,Wakil Ketua PTUN Palembang (yang mengutip dari PuslitbangHukum dan Peradilan MA RI, Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN,cetakan Kedua, Jakarta, 2005) dalam makalahnya yang berjudul*"Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia pada halaman 12 dan 14, karena sengketa gugatanTUN yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sengketa yangtimbul akibat suatu keputusan atas hasil penyelenggaraanpemilihan kuwu/kepala desa dimana perbuatan hukum yangdilakukan
78 — 39
182/G/2013/PTUN-BDG
56 — 30
33/G/2011/PTUN-BDG
74 — 32
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 60/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara ; ------------------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah). ; -------
60/G/2016/PTUN-BDGV
80 — 29
39/G/2011/PTUN-BDG
74 — 59
114/G/2014/PTUN-BDG
84 — 42
83/G/2011/PTUN-BDG
PTUN BANDUNG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARAa.
UndangUndang RI Nomor 9 tahun 2004 jo.UndangUndang RI nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (Selanjutnya disebut UndangUndang Dikarenakan Eksepsi yang diajukan mengenai kompetensi absolut makasesuai ketentuan Pasal 77 Ayat 1 UU PTUN kami mohonkan agar sebelumacara persidangan memasuki tahap pembuktian agar Majelis Hakimmengeluarkan Putusan Sela atas eksepsidimaksud.; GUGATAN BERSIFATDALUARSA, ~2222cccn nnn nnnnnnnen nen nnnnnnncnnnnnnnnnnnnnns Bahwa secara yuridis formal Penggugat
50 — 24
31/G/2015/PTUN-BDG
Sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, masih dalam tenggang waktuhalaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUNBDG90 (sembilan puluh) hari dan karenanya, memenuhi unsur Pasal 55 Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;Pasal 55 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tetang Peradilan Tata Usaha Negara(PTUN) Gugatan
diterimanya atau diumumkanya keputusanbadan atau penjabat Tata Usaha Negara ; Keputusan Tergugat Konkret, Individual Dan Final ;Bahwa keputusan Aquo yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan KeputusanTata Usaha Negara yang bersifat konkret, individu dan final yang menimbulkanakibat hukum, sehingga memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor51 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang perubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara (PTUN
Sukamantri Rt. 03/03 Desa Sukaraya,Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi tersebut yang diterbitkan olehTergugat di atas tanah milik Penggugat, maka hal ini menimbulkankepentingan Penggugat yang dirugikan, sehingga menurut ketentuan Pasal 53ayat (1) Undangundang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (PTUN), Keputusan Tergugat Harus dinyatakan batal atau tidak sahkarena menimbulkan kepentingan Penggugat yang dirugikan ;Tentang Pokok Permasalahan ;4.