Pokja.

Bahwa sepengetahuan saksi, dokumendokumen yangditandatangani oleh ALIMIN SOLA selaku Kepala ULP yaitu : = Berita Acara Hasil Pelelangan BLBU Ditjen TanamanPangan TA 2012 Nomor: ULP/POKJA BLBU/DJTP/BAHP/06/P1/III/2012, tgl 26 Maret 2012, yang padapokoknya menyatakan POKJA ULP menyimpulkan bahwaPT.

Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP);e. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);f.

BAHP/06/P1/III/2012, tgl. 26 Maret 2012, yang padapokoknya menyatakan POKJA ULP menyimpulkan bahwa PT.

Bahwa Tergugat melalui surat tanggal 7 Juni 2010 No.027/3048/Dispenda, perihal Pelelangan Ulang yang ditujukankepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/JasaPemerintah dilingkungan Pemerintahan Propinsi Bali yang manapada intinya menyatakan bahwa pelelangan SKPDKB dan labeledar mikol sebagai pelelangan gagaldan harus diulang berdasarkan alasan Bahwa terhadap Keputusan tentang Pemenang' PelelanganPengadaan SKPDKB dan label edar mikol terdapat sanggahanbanding dari PT.

Bahwa surat Tergugat tersebut dalam angkadi atasditanggapi oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Barang/JasaPemerintah Propinsi Bali No. 027/1504/PB/ULP.Aset.tertanggal 23 Juni 2010 yang pada intinya menyebutkan bahwaPokja Pengadaan barang pada ULP Barang/JasaPemerintahPropinsi Bali tidak dapat melaksanakan pelelangan ulangdengan alasan bahwa menurut surat Deputi Bidang Hukum danPenyelesaian Sanggah No. B786/LKPP/Div.2/07/2010menyebutkana.

Bahwa kemudian Tergugat kembali mengirim surat tertanggal 4Agustus 2010 No. 027/4361/Dispenda yang ditujukan kepadaKetua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/JasaPemerintahdilingkungan Pemerintah Propinsi Bali dimana dalam surattersebut pada intinya berisi bahwa sesuai petunjuk BapakGubernur agar pengadaan blangko SKPDKB dan label edar mikolsegera dilaksanakan pelelangan/tender ulang.

Sos, menerangkan di bawahsumpah pada pokoknya adalah sebagai berikutBahwa saksi adalah sebagai Ketua Pokja pada saatpengadaan barang di Dinas Pendapatan Propinsi Bali ;Bahwa Pokja terdiri dari 7 orang, 1 orang sebagai Ketuamerangkap anggota ;atBahwa semua anggota Pokja bertanggung jawab terhadappengadaan tersebut ;Bahwa Ketua Pokja dapat menunjuk anggotanya untukmelaksanakan pengadaan tersebut ;Bahwa tugas pengadaan tersebut diserahkan kepada BapakKomang Mastika ;Bahwa proses pelaksanaan pelelangan

adalah penggunaanggaran ;Bahwa saksi pernah menerima surat tertanggal 4 Agustus2010 (obyek sengketa) tentang perintah pelelangan ulang ;Bahwa saksi menjadi Ketua Pokja tahun 2010 ;38 Bahwa pengawasan internal dari Pokja adalah Kepala ULP. ; Bahwa saksi yang mengetik surat bukti T17 berupaPengumuman Pelelangan Umumtertanggal 10 Agustus 2010 ; Bahwa ada yang keberatan setelah ditetapkan pemenangdalam pengadaan tersebut ; Bahwa yang berkeberatan terhadap pemenang tersebut adalahPT.

teledor sanksinya administrasi, tetapi kalau adapersekongkolan antara Pokja dengan penyedia barang dankesalahan tersebut dibiarkan, maka Pokja dapatmemperbaikinya kepada PPK ;e Bahwa didalam Pasal 17 ayat (3) Perpres No. 54 tahun2010 Pokja ULP jika dalam hal diperlukan, dapatmengusulkan kepada PPK perubahan HPS dan atauperubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Hal tersebutmerupakan kewenangan lain yang dimiliki oleh Pokja ULP;e Bahwa ketika Pokja menerima HPS dan atau spesifikasiteknis dari PPK terlebinh dahulu) melakukan pengkajianterhadap dokumen tersebut;e Bahwa apabila ada penyimpangan dalam dokumentersebut, maka Pokja mengajukan usulan perbaikan kepadappk;Ahli 2.

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatanpengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.e Bahwa semua tim Pokja telah melaksanakan Pokja sesuaidengan tugasnya masingmasing;e Bahwa saksi sebagai anggota Pokja melaksanakankegiatan mulai penyusunan dokumen pengadaan sampaidengan tahapan akhir dan mengumumkan pemenangpelelangan ;e Bahwa saksisaksi melakukan penyusunan dokumen antaralain sebagaimana tercantum dalam dokumenpengadaan ;e Bahwa penyusunan jadwal dilakukan di kantor ULP tetapiuntuk waktunya lupa;e

dilakukan di ULP Prop.Jabar, tepatnya di ruang ULP ;e Bahwa tugas Para Terdakwa sama dengan tugas Saksi;Bahwa tugas ketua Pokja saudara BUSONO, ST yaitumelakukan tahapan mulai dari penyusunan dokumenSampai dengan penetapan pemenang ;e Bahwa penyusunan dokumen dilakukan di kantor ULP ;Bahwa Para Terdakwa melakukan penyusunan dokumenantara lain sebagaimana tercantum dalam dokumenpengadaan ;e Bahwa penyusunan jadwal dilakukan di kantor ULP tetapiuntuk waktunya lupa; Bahwa seluruh panitia melakukan

Anwijzing, dengan caraonline, dan ada yang menanyakan serta yang dilakukanoleh terdakwa dan Saksisaksi (tim pokja) tersebutmelakukanjawaban;Bahwa Terdakwa dan sSaksisaksi (tim pokja) melakukandownloaddokumen dan melakukan pencetakan atau print dokumentersebut;e Bahwa tahapan evaluasi administrasi, teknis dan hargadilakukan di kantor ULP Prop.

Dan setelah serangkaian kegiatan klarifikasi,evaluasi dan pembuktian kualifikasi sudah dilaksanakan oleh POKJA IIULP, atas hasil serangkaian kegiatan tersebut, Pokja Il ULP menetapkanPenggugat sebagai pemenang urutan pertama untuk pemasangan LPJU diLingkungan Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Nganjuktersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Hasil PelelanganNomor 027/123/411.024/Pokjall/2014, tanggal 20 Oktober 2014;Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang, 3

Sarana Dwi Makmur sebagai pemenang lelangurutan Nomor 2 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp 7.558.817.000,00mengajukan sanggahan kepada Pokja ULP atas ditetaopbkannya Penggugatsebagai pemenang lelang urutan Nomor 1, dan oleh Pokja II ULPsanggahan yang diajukan oleh PT. Sarana Dwi Makmur dinyatakan tidakterbukti ada ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat sebagaimana SuratNomor 027/125/411.024/Pokjall/2014. Atas jawaban dari Pokja Il ULPtersebut PT.

Bahwa setelah dokumen penawaran diajukan oleh Penggugat,Penggugat melakukan check dan recheck atas proses lelang tersebutpada website POKJA II ULP, yang dalam website Pokja II ULP pada posisitanggal 6 Oktober 2014, terlinat bahwa posisi Penggugat berada padaposisi pertama sebagai peserta lelang.

Bahwa atas dokumen penawaran yang diajukanoleh Penggugat selanjutnya pihak POKJA II ULP pada tanggal 18 Oktober2014 melakukan penelitian langsung ke kantor Penggugat untukmensurvey ketersediaan stock barang serta ke gudang pabrik di Jakarta.Dengan demikian, apabila dokumen tentang surat keteranganketersediaan stock atas barang tersebut dianggap sebagai dokumen yangdisyaratkan dalam Rencana Kerja & SyaratSyarat (RKS) dan dinyatakansudah sudah terlambat, maka seharusnya pihak POKJA II ULP tidak perlumelakukan

PersyaratanKualifikasi angka 3;Bahwa oleh karena itu) berdasarkan penerapan' evaluasipenawaran yang meliputi penilaian evaluasi administrasi danevaluasi teknis Termohon Kasasi seharusnya oleh ULP POKJA IIdinyatakan tidak lulus, sehingga tidak dapat diikutsertakan dalamtahapan selanjutnya yaitu evaluasi harga;Bahwa perbuatan penetapan Termohon Kasasi oleh ULP POKJAIl sebagai pemenang urutan pertama sebagaimana dinyatakandalam Berita Acara hasil Pelelangan Nomor 027/123/411.024/Pokjall/2014 tanggal

Rancang Adhya Selaras untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi penataan Dataran Engku Putri (1 paket) tanggal 25 Pebruari 2009.11. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 059/ASET-BTM/XII/2013 perihal Percepatan Pelaksaan Pengadaan barang/ Jasa Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran tanggal 30 Desember 2013;12. 1 (satu) bundel fotocopi Surat Nomor 003 /ULP-BTM/1/2014 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP Kota Batam TA. 2014 dan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa tanggal 03 Januari 2014

1.05.56/ VI/ 14 tanggal 18 Juni 2014;20. 1 (satu) bundel surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor SPM:0633/ SPM/LS/ 1.05.56/XII/13 tanggal 24 Desember 2013;21. 1 (satu) bundle Surat Pengantar Nomor 25 /PROG/DTK/I/2014 perihal lelang Kegiatan Penataan Dataran Engku Putri Tanggal 08 Januari 2014 beserta lampiran ;22. 1(satu)buah buku warna orange berjudul agenda surat keluar 2014;23. 1 (satu) buah buku berwarna Hijau yang berjudul Surat Masuk.24. 1 (satu) buah buku berwarna Hijau dengan tulisan POKJA

Sinar Baru Batam tersebut dicantumkan nomorpengadaan : 01/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014dimana nomor pengadaan itu adalah untuk pengadaan yang pertama(gagal) dan bukan untuk nomor dokumen pengadaan yang kedua yaituNomor : 01.a/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014 tanggal27 Januari 2014.Bahwa berdasarkan temuan tersebut seharusnya Tim Pokja XXmenyatakan CV.

Sinar Baru Batam tersebut dicantumkan nomorpengadaan : 01/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014dimana nomor pengadaan itu adalah untuk pengadaan yang pertama(gagal) dan bukan untuk nomor dokumen pengadaan yang kedua yaituNomor : 01.a/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014 tanggal27 Januari 2014.50Bahwa berdasarkan temuan tersebut seharusnya Tim Pokja XXmenyatakan CV.

(aanwijzing) Nomor: 01.a/BAAan/POKJA XX/ULP/APBDBTMWV2014 Tanggal 21 Januari 2014Fotokopi Surat permohonan uang muka CV.

Sinar Baru Batam tersebut dicantumkan nomorpengadaan : 01/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014dimana nomor pengadaan itu adalah untuk pengadaan yang pertama(gagal) dan bukan untuk nomor dokumen pengadaan yang kedua yaituNomor : 01.a/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014 tanggal27 Januari 2014.Bahwa berdasarkan temuan tersebut seharusnya Tim Pokja XX menyatakanCV.

PLN UP3 - ULP KENTEN

Darmadi Djufridan Rekan,beralamat di Jalan Angkatan 66 Nomor 6 (i) Kelurahan Talang AmanKecamatan Kemuning Kota Palembang 30128 Provinsi SumateraSelatan.Telp. (0711) 821832, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangal30 Juli 2020 dan di daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembangtanggal 03 Agustus 2020.Selanjutnya diS@DUt: 0... eee etter: PENGGUGAT.MELAWAN :PT.PLN UP3 PALEMBANG ULP KENTEN.yang berkedudukan di Jalan Perumnas Raya Kelurahan SukaMaju Kecamatan Sako Kota Palembang.Dalam perkara ini

Bahwa tetangga Penggugat yang melihat kejadian tersebut telahmenyarankan agar jika tetap memang akan dibongkar baiknyamenunggu pemilik rumah pulang karena sedang berlibur dan rumahtersebut bukan dalam keadaan rumah kosong namun tetap juga tidakdiindahkan;Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat mendatangi kantor Tergugattertanggal 26 Desember 2019 dan bertemu langsung dengan ManagerPT.PLN ULP Kenten atas nama Bapak EKO SAPUTRA HAYANI danPutusan Perkara No. 158/Pdt.G/2020/PN.Plg Halaman :3 dari 39.Penggugat

PLN UP3PALEMBANG ULP KENTEN) yang memutuskan aliran listrik sertamembongkar unit meteran listrik di rumah Penggugat merupakan tindakan atauperbuatan yang melawan hukum atau tidak, ini perlu dipertimbangkanselanjutnya.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumdalam ranah hukum perdata umum ialah : Tiap perbuatan yang melanggarhukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yangmenimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiantersebut (Pasal 1365

PLN UP3PALEMBANG ULP KENTEN) tanggal 04122019, bukti ini ternyata samadan serupa dengan bukti surat yang diajukan Tergugat yang bertanda T2.Bahwa lagi, apabila melihat bukti surat lain yang diajukan oleh Tergugat, yaituyang bertanda T1 yang juga merupakan Surat Pemberitahuan PelaksanaanPemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik yang dikeluarkan olehManager PT. PLN ULPKenten Sdr.

ITUANO-KETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PASAMAN BARAT

PENGGUGAT ; MELAWANKETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN PASAMANBARAT, berkedudukan di Jalan Cindua Mato Simpang AmpekKabupaten Pasaman Barat;Selanjutnya disebut sebagal..................

Pemeriksaan Persiapan; Berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 19September 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang pada tanggal 27 Nopember 2012 dibawah Register Nomor: 27/G/2012/PTUNPDG, yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakanbatal atau tidak sah Penunjukan Pemenang Pelelangan Pembangunan Unit BaruGedung SMAN 1 Pasaman yang Penunjukan Pemenang tersebut didasarkan atasBAHP No:/42/Pokja

.4.PK/ulp/VUI tertanggal 13 Agustus 2012, SuratPenunjukan Pemenang Lelang Nomor: 065/472/ULP/Pokja IV/2012 tertanggal 14Agustus 2012 serta Surat Jawaban Banding tertanggal 29 Agustus0Menimbang, bahwa setelah membaca Gugatan Penggugat, maka pihakPenggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapanpada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 guna memperbaiki dan melengkapiGugatan Penggugat, namun Penggugat ataupun kuasanya dan Tergugat ataupunkuasanya tidak hadir;Menimbang, bahwa

Pokja.

Bahwa sepengetahuan saksi, dokumendokumen yangditandatangani oleh ALIMIN SOLA selaku Kepala ULP yaitu := Berita Acara Hasil Pelelangan BLBU Ditjen TanamanPangan TA 2012 Nomor: ULP/POKJA BLBU/DJTP/BAHP/06/P1/III/2012, tgl 26 Maret 2012, yang padapokoknya menyatakan POKJA ULP menyimpulkan bahwaPT.

Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP);e.

BAHP/06/P1/III/2012, tgl. 26 Maret 2012, yang padapokoknya menyatakan POKJA ULP menyimpulkan bahwa PT.

Camat dalam wilayah Kabupaten Merangin Nomor : 330/105/POL.PP-LNMS/2018, April 2018 perihal Permintaan Data Satlinmas TPS Pilkada 2018;

Pelelangan Nomor : 005/BAHP/POKJA Il.

Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 005/BAHP/Pokja Ill Tahap Ulang/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 08 Maret 2013 ;Bahwa atas pelelangan ulang ini, POKJA III ULP Bangka Barat memberitahukanhasil pelelangan ini kepada Terdakwa selaku KPA. Atas pemberitahuan hasillelang ulang, kKemudian Saksi Ir.

Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 005/BAHP/Pokja Ill Tahap Ulang/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 08 Maret 2018 ;Bahwa atas pelelangan ulang ini, POKJA III ULP Bangka Barat memberitahukanhasil pelelangan ini kepada Terdakwa selaku KPA. Atas pemberitahuan hasillelang ulang, kKemudian Saksi Ir.

ERNAWATI, MM. selakuPPK tersebut, maka untuk penyelesaiannya Saksi SAFRIZAL, SE. selakuKelompok Kerja Ill Konstruksi (POKJA II ULP) menyampaikan surat kepadaTerdakwa selaku KPA Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur TransmigrasiDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bangka Barat Nomor07/ULP/1.20.03.9/POKJA III/2013 tanggal 12 April 2013 perihal Tindak LanjutPersetujuan Penunjukkan Langsung, dimana pada intinya dalam surat tersebutdijelaskan POKJA Ill ULP menyampaikan 7 (tujuh) perusahaan yang

fotocopy HAND OVER (HO) beserta Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dokumen Hasil Pekerjaan Perencanaan Revitalisasi Pasar Pontolo;

6. 1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Revitalisasi Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo;

7. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 36 Tahun 2015 Tanggal 20 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gotontalo Utara Nomor : 25 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP

pada saat proses pelelangan pekerjaan tersebut saksitidak pernahdimintai pendapat hukum oleh Pokja ULP.

ULP dan saksi tidak pernahsama sekali diberitahu oleh Ketua dan Sekretaris ULP siapa pemenangpaket Revitalisasi Pembangunan Pasar Pontolo.Bahwa secara Umum suatu proses lelang diawali dengan adanyapermohonan lelang yang diajukan oleh Satuan Kerja Terkait yang ditujukankepada Kepala ULP, setelah itu Kepala ULP melanjutkan dokumentersebut untuk dilakukan lelang kepada Pokja ULP, setelah Pokja ULPmelaksanakan lelang dan telah ditentukan pemenangnya maka seluruhdokumen proses lelang diserahkan kembali

MUCHTAR ADAM yang selanjutnya setelah dilakukan verifikasiadministrasi kelengkapan dokumen pengadaan oleh Sekretariat ULP sdr.HELMI POTUTU selaku Sekretaris ULP maka saksi akan meneruskandengan disposisi kepada POKJA sesuai dengan beban kerja melaluiSekretariat ULP kembali, selanjutnya Sekretaris ULP akan menyampaikanmasukan mengenai beban kerja masingmasing Pokja, sehingga saksiselaku Ka.

ULP akan menunjuk Pokja yang beban kerjanya belum banyakuntuk melaksanakan seleksi pengadaan yaitu seingat saksi Pokja Illdengan Ketua sdr. Nur Ishla untuk Jasa Konstruksi, Pokja II dengan Ketuasdr.

35 Tahun 2015 tanggal 20 Februari 2015 point ke13, tugasKetua Kelompok Kerja (Pokja) Ill ULP yaitu :a.

Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 03/Pokja VI/ULP/522141RKE/X/2013 tanggal 28 oktober 2013. Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 03/Pokja VI/ULP/522141RKE/X/2013 tanggal 28 oktober 2013. Evaluasi Hasil Perhitungan Harga Penawaran Aritmatik CV.Mahandika, CV. Bina Raya, CV. Global Investama dan CC.Kartika. Evaluasi Administrasi Penawaran tanggal 29 Oktober 2013. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 04/Pokja VI/ULP/522141RKE/X1/2013 tanggal 7 November 2013.

Berita Acara Klarifikasi dokumen Teknis Nomor: 05/Pokja VI /ULP/522141RKE/XI/2013 tanggal 12 November 2013. Berita Acara fEvaluasi Penawaran Nomor: 07/Pokja VI /ULP/522141RKE/XI/2013, tanggal 14 November 2013. Evaluasi Teknis Penawaran (spesifikasi teknis dan IdentitasBarang), tanggal 14 November 2013. Rekapitulasi Evaluasi Teknis Penawaran tanggal 14 November2013. Berita Acara Klarifikasi Lapangan Nomor: 06/Pokja VI/ULP/5221 41 RKE/XI/2013, tanggal 14 November 2013.

Berita) Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 09/PokjaVI/ULP/522141RKE/X1/2013 tanggal 15 November 2013. Evaluasi Kualifikasi (Personil). Evaluasi Kualifikasi (Penelitian Administrasi). Rekapitulasi Penilaian Evaluasi Kualifikasi tanggal 15 November2013. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 10 /Pokja VI /ULP/522141RKE/X1/2013, tanggal 16 November 2013. Penetapan Calon Pemenang Nomor: 11 /Pokja VI /ULP/522141RKE/X1/2013, tanggal 16 November 2013.b. 1 (satu) berkas dokumen Penawaran CV.

Aldisar Qomara.Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 03/Pokja VI/ULP/522141RKE/X/2013 tanggal 28 oktober 2013.Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 03/Pokja VI/ULP/522141RKE/X/2013 tanggal 28 oktober 2013.Evaluasi Hasil Perhitungan Harga Penawaran Aritmatik CV.Mahandika, CV. Bina Raya, CV.

., selakuKoordinator Pokja 1, mengirimkan surat Nomor 027/ULP/P109.6/V/2012tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser UtaraHal. 11 dari 104 hal. Put. Nomor 1889 K/PID.SUS/2015perinal Penetapan Pemenang Lelang yaitu PT.

,selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam Paser Utaramenerbitkan surat Nomor 027/ULP/P109.9/V/2012 tanggal 25 Mei 2012kepada Ketua ULP Kabupaten Penajam Paser Utara perihal PenutupanProses Pelelangan, selanjutnya Kepala ULP Kabupaten Penajam PaserUtara menerbitkan surat Nomor 027/ULP/SEK414/V/2012 tanggal 25 Mei2012 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenPenajam Paser Utara Perihal Laporan Hasil Lelang dengan pemenang PT.Gelora Megah Sejahtera dengan harga penawaran Rp8.494.743.455,00

., selakuKoordinator Pokja 1, mengirimkan surat Nomor 027/ULP/P109.6/V/2012tanggal 10 Mei 2012 Kepada Kepala ULP Kabupaten Penajam Paser Utaraperinal Penetapan Pemenang Lelang yaitu PT.

,M.M., selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kabupaten Penajam PaserUtara menerbitkan surat Nomor 027/ULP/P109.9/V/2012 tanggal 25Mei 2012 kepada Ketua ULP Kabupaten Penajam Paser Utara perihalPenutupan Proses Pelelangan, selanjutnya Kepala ULP KabupatenPenajam Paser Utara menerbitkan surat Nomor 027/ULP/SEK414/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 Kepada Kepala Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara perihalLaporan Hasil Lelang dengan pemenang PT.

2015yang diterbitkan oleh Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULPPemerintah Aceh XIX.

/Pokja/XIX/2015 tanggal 8 September 2015.Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio) kepada Penggugatkarena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan denganPenggugat, di Samping itu proses lelang dilakukan oleh ULP melalui Pokja,dan jika Penggugat dikalahkan di dalam proses lelang yang disebutkan olehpenggugat, maka kewenangan itu. menyatakan menang atau kalahnyaPenggugat adalah berada pada kebijakan Pokja yang saat

Adanya pelimpahan kewenangan secaradelegasi memiliki Konsekuensi, sehingga pihak yang melimpahkan kewenangantidaklan dapat menggunakan kewenangannya tersebut kembali sebelumdicabutnya dasar pemberian kewenangan tersebut, dengan demikian segalabentuk tanggungjawab menjadi tanggung jawab pihak yang telah menerimadelegasi kewenangan tersebut yaitu SKPA ULP dan Pokja dan bukan menjaditanggungjawab pemberi delegasi (Gubernur Aceh) sebagai Tergugat.Dengan demikian, dalam hal ini jika terjadi kesalahan

Poin 4 dan 5 Posita Gugatan Penggugat lagilagi menunjukkan gugatan yangerror in personal dan gugatan yang kabur, karena yang melakukan proseslelang pekerjaan yang dimaksud adalah Pokja yang dibentuk melalui ULP,mungkin dalam hal ini Penggugat kurang atau tidak memahami prosespengadaan barang/pemerintah yang mana kewenangan di dalam melakukanproses pelelangan dan menentukan pemenang adalah merupakankewenangan dari Pokja yang dibentuk melalui ULP, dan tidak tepat gugatanhalaman 14 Perkara Perdata.

Tentang Kompetensi AbsolutBahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksadan memutus perkara aquo, karena keberatan yang diajukan Penggugatadalah mengenai Penetapan Pemenang Lelang yang dituangkan dalamBerita Acara Hasil Pelelangan Nomor 04/05.06/Pokja XIX/2015 Tanggal 6September 2015, dimana Berita Acara tersebut adalah merupakanKeputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu PokjaPengadaan Barang dan Jasa Lainnya ULP Pemerintah Aceh yang ditandatangani oleh Cut

/T.01/APBD/2016 tanggal 18 Maret 2016,IMG@NG alla Ka Niessen cect eee eee eeeneeeens coeeennessetelah pelelangan dinyatakan gagal, maka POKJA ULPmemberitahukan kepada seluruh peserta.

Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULPatau Pokja ULP pengganti (apabila ada) meneliti danmenganalisis terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukanlangkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. Evaluasiulang; b.Penyampaian ulang dokumen penawaran; c. Pelelangan ulang;atau d. Penghentian proses lelang.

/DOK.L/T.01/APBD/2016 tanggal18 Maret 2016, yang mengatakan:setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka POKJA ULPmemberitahukan kepada selurunh peserta.

Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULPatau Pokja ULP pengganti (apabila ada) meneliti danHalaman 15 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUNPbr.menganalisis terjadinya pelelangan gagal, untukmenentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a.Evaluasiulang; b. Penyampaian ulang dokumenpenawaran; c. Pelelangan ulang; atau d.

Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang;c) Telah menjadi fakta hukum selurun Proses Evaluasi Ulangtelah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Panitia Lelang(Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Provinsi Riau KelopokKerja POKJA ULP 04Dis.BM/L) dan telah diumumkan melaluiaplikasi Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Riau(lpse.riau.go.id) ;Halaman 57 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUNPbr.10.

Multi Karya Pratama yang diwakili oleh Franky Hotlan Alexander S
Tergugat:
1.Pokja ULP Pokja Pekerjaan Replacement Menara Suar Z Bruder
2.PPK Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang
Intervensi:
PT. SEBERONG FATRA diwakili HERMANTO

Bruder yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja)Pekerjaan Replacement Menara Suar Z. Bruder. Untuk selanjutnyadisebut OBJEK SENGKETA 1);2) Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor : 04/POKJA/BRUDER/DNG. TPI2018 Tanggal 04 Juli 2018, Perihal Telan Melaksanakan EvaluasiTeknis yang diterbitkan oleh Pokja (Kelompok Kerja) PekerjaanReplacement Menara Suar Z. Bruder. Untuk selanjutnya disebutOBJEK SENGKETA 2;0023) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 09/POKJA/BRUDER/DNG.

) adalah Obsucure Libels, karena KelompokKerja (Pokja) bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negarasesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 :Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)berumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga)orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitaspekerjaan ;Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Pasal 1Hal 39 Putusan No. 10/G/2018/PTUN.

TPIangka 8 Nomor 2 Tahun 2015 : Kelompok Kena ULPselanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yangterdiri dari pejabat fungsional pengadaan yang berumlahgasal dan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dandapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yangbertugas untuk melaksanakan pemilihan PenyediaBarang/Jasa di Kementerian/Lembaga/ PemerintahDaerah/institusi, jadi Pokja ULP merupakan salah satu organpengadaan barang/jasa pemerintahn yang bertugas untukmelaksanakan proses pemilihan

penyedia dengan outputpenetapanpemenang ;2ennenn neeBerdasarkan Pasal 1 angka 8 Perpres 54 Tahun 2010: UnitLayanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalahunit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakanPengadan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen,dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.Dari ketentuan tersebut diatas, tegas bahwa Kelompok Kerja(Pokja) bukan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tetapihanya panitia/Kelompok Kerja dalam ULP.

Penetapan pemenang tidakdiputuskan oleh Kepala ULP tetapi oleh Kelompok Kerja(Pokja) sebagai tim atau kepanitiaan dengan putusan minimaldisepakati oleh *2 dari anggota Kelompok Kerja (Pokja) ;Hal 40 Putusan No. 10/G/2018/PTUN. TPIApakah Kelompok Kerja (Pokja) adalah Pejabat ?, daridefinisi pejabat yang diatur dalam pasal 16 ayat (3) Perpres54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmenyebutkan bahwa Pengadaan Langsung dilaksanakanoleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

MM,selaku Koordinator Pokja 1 ULP Kab.PPU menerbitkan surat no.027/ULP/P109.9/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 kepada Ketua ULP Kab.PPU perihalPenutupan Proses pelelangan, selanjutnya Kepala ULP Kab.PPUmenerbitkan surat No. 027/ULP/SEK414/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.

Saksi EDI SUBYANTORO, menerangkan :51Bahwa saksi sebagai ketua tim Pokja pada ULP Kab. PPU.pada bulanMaret 2010.Berdasarkan SK Bupati Penajam Paser Utara bulan Maret 2010 tugassaksi selaku koordinator pokja yaitu memimpin rapat evaluasi dalamproses pelelangan.Bahwa Tupoksi anggota pokja melaksanakan proses pelelangan sampaiusulan pemenang.Bahwa syarat anggota tim pokja yaitu PNS di lingkungan Kab.

PPU dan saksi bertugas di Pokja I.Bahwa tidak ada spesifikasi pembagian tugas antar pokja sampaidengan 6 karena pokja bekerja untuk melaksanakan pelelanganberdasarkan perintah atau instruksi lelang dari ketua ULP saja.Bahwa pada bulan Maret 2012, saksi selaku coordinator tim Pokja padaULP Kab., PPU pernah melaksanakan pelelangan pengadaan interactivewhiteboard pada Disdikpora Kab.

PPUdengan pokja ULP Kab.

ULP Kab.

Camat dalam wilayah Kabupaten Merangin Nomor : 330/105/POL.PP-LNMS/2018, April 2018 perihal Permintaan Data Satlinmas TPS Pilkada 2018;

1 (satu) bundel photocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Nomor :Keu.900/DINKES/87/II/2013 tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Fisik, Staf Pengelola Keuangan Dan Staf Pengelola Proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 ;

7. 1 (satu) bundel photocopy Surat Tugas Pokja

ULP dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor :ULP.050/01/IV/2013 tanggal 05 April 2013;

8. 1 (satu) buku photocopy Dokumen Hasil Pelelangan Untuk Pekerjaan Pengadaan Barang oleh Kelompok Kerja Pekerjaan Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.

Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai TimurNomor :HK/38/2013 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Manggarai TimurNomor :HK/09/2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) danKelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/JasalingkupPemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, untuk dilakukanproses

,selaku Ketua Pokja, Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja,Siprianus Pelang, SH., selaku Anggota Pokja, Drs. Dominikus Don, selaku AnggotaPokja.Setelah dilakukan koreksi Aritmatik, kemudian pada hari Senin,tanggal 30 September 2013, Kasmir Gon, ST., MT., selaku Ketua Pokja,Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., selaku Sekretaris/Anggota Pokja, Siprianus Pelang,SH., selaku Anggota Pokja, Drs.

Anggota Pokja, Drs.

Dominikus Don, selaku Anggota Pokja lingkup Dinas KesehatanKabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dituangkan dalamSurat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor :HK/38/2013 tentang PenetapanPerubahan Keputusan Manggarai Timur Nomor :HK/09/2013 tentang PembentukanUnit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan(Pokja ULP) Barang/Jasa lingkupPemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 mengakibatkankerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp150.736

Apt., Siprianus Pelang, SH., Drs.Dominikus Don, selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)Barang/Jasa lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran2013 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Manggarai TimurNomor : HK/38/2013 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Manggarai TimurNomor : HK/09/2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) danKelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Barang/JasalingkupPemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun