Ditemukan 3584 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : disertai disersi dicerai diserang disarah derahi dirahi diserahã diserah diserahan diketahi
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 28-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 17/PID.TPK/2016/PT SMR
Tanggal 22 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SOFYAN LATORIRI
Terbanding/Terdakwa : Drs.H.ARDIANSYAH ASIM Bin ASIM
85 — 82
  • UUKepegawaian pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP Orang yang menerima gaji / upah dari keuangan negara /daerah orang yang menerima gaji / upah dari Suatu koorporasi yangmenerima bantuan dari keuangan negara/ daerah orang yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara /masyarakat.Sedangkan menurut Undangundang No. 45 tahun 1999 tentangkepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga negaraRepublik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,diangkat oleh pejabat berwenang, dan diserahi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2013 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2013/PN.SMG
Tanggal 29 April 2014 — HARIYANTO Bin GIARTO
96 — 17
  • pernah bertemu Ibu Yuli Nur Hidayati di Parkiran Kantor Dinas Cipta Karya,Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara pada Tahun 2012 dan ibu Yuli Nur Hidayatimeminta tolong untuk diketikan laporan progres ;Bahwa berkas saksi bawa ke rumah kemudian saksi ketik sesuai konsep format yangdiberikan oleh Ibu Yuli Nur Hidayati selanjutnya setelah jadi saksi serahkan kembalikepada Ibu Yuli Nur Hidayati di rumahnya beserta berkas asli dan soft copy file ;Bahwa saksi yang mengajukan upah ;Bahwa benar saksi diserahi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 01-04-2021 — Putus : 25-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk
Tanggal 25 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M HABI HENDARSO SH MH
Terdakwa:
RATNO SUPRIYADI, SP Bin UNTUNG
140 — 29
  • Dalam Pasal 1 angka 2 dirumuskanpengertiannya sebagai berikut: Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnyadisebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahdengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dandiserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negaralainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 18-09-2012 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 07 /Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm
Tanggal 18 September 2012 —
36 — 13
  • Karena pengertiannya menjadi terlalu luas ;Menimbang, bahwa penyebutan Pegawai Negeri dalam konteks tindak pidanaKorupsi tidak saja pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 UUPTPK, tetapi juga mencakup pengertian pegawai negeri yang diatur dalam UUKepegawaian dan KUHP ;Yang dimaksud pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 1 UU No.43 tahun1999 tentang Kepegawaian, adaah setiap warga Negara RI yang telah memenuhisyarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 34/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS
Tanggal 20 Januari 2016 — Drs. I GEDE JAGREM, MSi
117 — 84
  • Namun beberapa bulan kemudian sekitar bulan Juli tibatibaisteri saksi diserahi SK CPNSnya oleh bagian kepegawaian, saksi tidak tahukenapa tibatiba begitu namun saksi senang dan bersyukur sebab isteri saksiakhirnya menerima SK CPNS meskipun tidak bayarRp.60.000.000, ;Bahwa Setelah iseri saksi menerima SK CPNS tersebut, ada permasalahan lagiuntuk usulan pengangkatan PNSnya yaitu pada bulan November 2014 ketikaSK PNS di kantor DKP Tabanan sudah keluar, temanteman isteri saksisebagian besar sudah terima
    minggusetelah mengikuti Diklat prajabatan, saksi kembali dipanggil oleh Ida BagusKetut Widiasana untuk menghadap Pak Jagrem di Kantor DKP sendirian.Setelah menghadap Pak Gede Jagrem dikantor DKP sekitar pukul 12.00 wita,Pak Jagrem berkata Pak Yan bayar uang administrasi sebesar Rp. 60.000.000,biar SK PNS bisa keluar saksi jawab keluarga saksi masih punya hutang.Selanjutnya sekitar bulan Juli 2013 sekitar jam 09.00 wita tibatiba saksidipanggil oleh Bu Sarinah di bagian Kepegawaian, ternyata saksi diserahi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 29 April 2014 — HANDIR ; HARIYANTO
73 — 17
  • pernah bertemu Ibu Yuli Nur Hidayati di Parkiran Kantor Dinas Cipta Karya,Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara pada Tahun 2012 dan ibu Yuli Nur Hidayatimeminta tolong untuk diketikan laporan progres ;Bahwa berkas saksi bawa ke rumah kemudian saksi ketik sesuai konsep format yangdiberikan oleh Ibu Yuli Nur Hidayati selanjutnya setelah jadi saksi serahkan kembalikepada Ibu Yuli Nur Hidayati di ramahnya beserta berkas asli dan soft copy file ;Bahwa saksi yang mengajukan upah ;Bahwa benar saksi diserahi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2013 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Mei 2014 — Pidana Korupsi - MARIA ELIZABETH LIMAN.
242 — 125
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara ataumasyarakat;Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negari berdasarkan Pasal 1butir 1 Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian adalah setiapwarga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat olehpejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, ataudiserahi tugas Negara lainnya,
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 25-09-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2013/PTUN.TPI
Tanggal 30 April 2014 — 1. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ( KADIN ) KOTA BATAM; 2. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM; 3. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
182 — 1185
  • , yang meliputi segi wewenang,prosedur dan subtansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut: Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan, maka kewenangan penerbitanobjek sengketa III adalah didasarkan pada pasal 1 angka 14 dan 15, dan pasal 19 ayat (1)UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu: Pasal 1 angka 14 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999, berbunyi: Pemerintahadalah Pemerintah Pusat; Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999, berbunyi: Menteriadalah menteri yang diserahi
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 14 /Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm.
Tanggal 10 Februari 2012 —
63 — 8
  • UU PTPK adalah tidaktepat ( Amiruddin, hal 208 )Menimbang, bahwa penyebutan Pegawai Negeri dalam konteks tindakpidana Korupsi tidak saja pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1butir 2 UU PTPK, tetapi juga mencakup pengertian pegawai negeri yang diaturdalam UU Kepegawaian dan KUHP ;Yang dimaksud pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 1 UU No.43 tahun1999 tentang Kepegawaian, adaah setiap warga Negara RI yang telah memenuhisyarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
2.MOHAMMAD HAMIDUN NOOR, SH
3.JANANG MULA ANDRI RONU, S.H
4.DEDI FRANKY, SH
5.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
6.CAKRA YUDA PAMUNGKAS, SH.,MH
Terdakwa:
WILIAM A.L als. WILIAM als. BAPAK RUSADI Bin AYAN LAMBUNG
127 — 64
  • dokumenlaporan pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2016, dansebelum meninggalkan barak tersebut saksi ada diberikan uangoleh Terdakwa senilai Rp. 100.000,untuk pembelian pulsa saksi.Halaman 108 dari 198 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN PIkBahwa pertemuan diwarung makan yang terketak di Jalan SingaRunjaz maksud dan tujuannya yaitu saya diajak makan oleh saksiARWIN dan saksi WIDUDU dan = membahas laporanpertanggungjawaban penggunaan keuangan desa sangal tahun2016 yang belum selesai, dan setelah itu saksi diserahi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
2.MOHAMMAD HAMIDUN NOOR, SH
3.JANANG MULA ANDRI RONU, S.H
4.DEDI FRANKY, SH
5.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
6.CAKRA YUDA PAMUNGKAS, SH.,MH
Terdakwa:
GUNADIE Als. GUNAI Als. BAPAK GALIS BIN JUNI DUHUNG
154 — 72
  • Bahwa pertemuan diwarung makan yang terketak di Jalan Singa Runjaz maksuddan tujuannya yaitu saya diajak makan oleh saksi ARWIN dan saksi WIDUDU danmembahas laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa sangal tahun2016 yang belum selesai, dan setelah itu saksi diserahi uang oleh saksi ARWIN dansaksi WIDUDU senilai Rp. 5.100.000, yang mana uang tersebut untuk pembayaranuang SPPD kepala Desa senilai Rp. 1.500.000, dan untuk pembayaran Honor SaksiSURYANATA selaku Kaur Pembangunan senilai Rp.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-04-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 11 Juli 2017 — MUHAMMAD KURSANI BIN SABRAN
71 — 32
  • Seruyan, kemudian di bulanMei 2016 ada penyerahan jabatan dari pejabat kades lama kepada saksi yangseluruhnya telah diatur oleh pihak kecamatan, dan penyerahan jabatantersebut disaksikan oleh saudara SAIPUR, SH selaku Camat SeruyanTengah, saudara SAMLI selaku ketua BPD dan anggota BPD yang lain;Bahwa, saksi ada diserahi tanggung jawab asetaset desa, berupa sepedamotor Mega Pro dengan plat merah yang seingat saksi dari bantuan PemdaKab.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 29 April 2014 — HANDIR, DKK.
89 — 19
  • bertemu Ibu Yuli Nur Hidayati di Parkiran Kantor Dinas Cipta Karya,Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara pada Tahun 2012 dan ibu Yuli Nur Hidayatimeminta tolong untuk diketikan laporan progres ;e Bahwa berkas saksi bawa ke rumah kemudian saksi ketik sesuai konsep format yangdiberikan oleh Ibu Yuli Nur Hidayati selanjutnya setelah jadi saksi serahkan kembalikepada Ibu Yuli Nur Hidayati di rumahnya beserta berkas asli dan soft copy file ;e Bahwa saksi yang mengajukan upah ;e Bahwa benar saksi diserahi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - LUKMAN HAKIM KARTASASMITA
84 — 60
  • Saksi TAMPAN SUPARTO :Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita AcaraPenyidikan;Bahwa saksi masuk di Kereta Api sejak tahun 1960, pada tahun1964 saksi ditempatkan Sumsel, selama di Kereta Api tugas saksimengurus tanah jalan Kereta Api, mulai tahun 1990 saya Dinas dikantor Pusat Jalan Gereja No.1 Bandung, saksi diserahi untukmengumpulkan groundkaartgroundkaart yang ada di Jawa dan diSumatera;Bahwa saksi pensiun dari PUKA tahun 1999;Bahwa saksi pernah
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 17 Juni 2015 — -PARDI SUPRIYADI, SE BIN NASEP -IR GUSTI YUDI RAHMAN BIN (alm) GUSTI ABDUL MUNSYI
86 — 41
  • menyelenggarakan suatu bangunan bagi pihak yang memborongkandengan menerima suatu harga yang ditentukan;Menimbang, bahwa siapa yang dimaksud dengan pihak yangmemborongkan, Pasal 7 ayat (1) huruf a tidak menentukan bahwa pihak yangmemborongkan harus selalu berasal dari negara atau daerah, sehingga dapatsaja berasal dari swasta;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli bangunan adalah ahlipembuat bangunan yang merupakan terjemahan dari kata bouwmeester atauarchitect, yaitu orang yang oleh pemborong diserahi
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MARTHA EVALINA SIAHAAN, SH,MH
Terdakwa:
MUNZIRI Als UDANG Bin INDUNG
124 — 28
  • memperluas arti pegawainegeri, sedangkan menurut Mahkamah Agung yang merupakan pegawainegeri ialah setiap orang yang diangkat oleh penguasa yang dibebani denganjabatan umum untuk melaksanakan sebagian tugas Negara atau undangundang;Menimbang, bahwa berdasar Ketentuan Undangundang No.8 Tahun1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian menyatakan Pegawai Negeriadalah mereka yang setelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalamperaturan perundangundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yangberwenang dan diserahi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - CHAIDIR RITONGA
212 — 132
  • dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari Keuangan Negara atau Daerah atau,d.Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 butir 1Undangundang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang No. 8Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian adalah Setiap warga Negara RIyang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenangdan diserahi
    tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya,dan gaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara berdasarkanketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undangundang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotismeadalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif,dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraannegara
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 06-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 9-K/PM.I-07/AD/III/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — Oditur:
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Dedy Anuta Binti Jaya
88 — 42
  • Sedangkan yang dimaksud Barangsiapaberdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yangtunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.Bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan adalahseseorang diserahi menyimpan barang yang digelapkan.Berdasarkan keterangan para Saksi dibawahsumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yangdiajukan dalam persidangan terungkap fakta hukumsebagai berikut :1.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
158 — 49
  • SusTPK/2019/PN SmrMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undangundang RI Nomor : 43Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 8 Tahun 1974,tentang PokokPokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeriadalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugasdalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 7 Juli 2015 — H. SAGIYO H.S bin HADI SUMARTO (Alm)
87 — 12
  • Sebagai Ketua Panitia terdakwa tidak mendapatkan SK dariLurah dan saya tidak diserahi ataupun diberikan petunjuk lebih lanjut olehLurah Desa sehingga terdakwa hanya diam dan tidak melakukan apapun.Disetiap ada rapat rutin pamong desa, Pak Lurah selalu menyebut danmembahas mengenai Larasita dan terdakwa tidak dilibatkan dalampembahasan tersebut, yang di bahas dalam pertemuan tersebutmenekankan kepada para dukuh agar segera mendaftarkan warganyayang akan ikut program Larasita.