Ditemukan 3594 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : disertai disersi dicerai diserang disarah derahi disera diserahã diserah diketahi disertasi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-09-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 8 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.WAWAN YUNARWANTO
2.AHMAD BURHANUDIN
3.NI NENGAH GINA SARASWATI
4.NUR HARIS ARHADI
5.ARIF SUHERMANTO
6.ANDHI KURNIAWAN
Terdakwa:
1.SUDARMAN
2.JONSON SIBURIAN
165 — 58
  • UUNo.28/1999 (Pasal 2), maka tidak diragukan lagi bahwa keputusan itu harusdiartikan secara luas, bukan saja vonis akhir terhadap pokok perkara ataumateri perkara, melainkan segala jenis putusan (termasuk dengan yang berisipenetapan, atau beschikking) yang diperlukan dalam tindakan formaslitastertentu, Adami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi diIndonesia, Edisi Revisi, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, halaman 193;Menimbang, bahwa menurut pendapat Adami Chazawi, karenatugasnya hakim diserahi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 123/PID.SUS-TPK/2014/PN Smg
Tanggal 2 Februari 2015 — WAKHYONO,S.Pt Bin HADI SUMARDJO (TERDAKWA)
53 — 14
  • sapi BX di Lembang Sdr WAKHYONO memilih sapi yangharganya dibawah harga yang telah ditentukan dan sapinya terlihat bagus,kemudian setelah sampai di rumah selanjutnya Sdr WAKHYONOmenyampaikan bahwa untuk uang sisa sejumlah Rp 6.000.000, untuk dibagidengan alasan untuk upah uang lelah karena sebelumnya telahmempersiapkan kedatangan sapi BX.Bahwa 33 ekor sapi tersebut telah dijual oleh masing masing pemelihara,dan uang modal sapi telah diserahkan kepada Sdr TAFSIRIN dan kepadaSdr WAKHYONO,Bahwa saksi diserahi
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 14 /Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm.
Tanggal 10 Februari 2012 —
62 — 8
  • UU PTPK adalah tidaktepat ( Amiruddin, hal 208 )Menimbang, bahwa penyebutan Pegawai Negeri dalam konteks tindakpidana Korupsi tidak saja pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1butir 2 UU PTPK, tetapi juga mencakup pengertian pegawai negeri yang diaturdalam UU Kepegawaian dan KUHP ;Yang dimaksud pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 1 UU No.43 tahun1999 tentang Kepegawaian, adaah setiap warga Negara RI yang telah memenuhisyarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 19-03-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
2.MOHAMMAD HAMIDUN NOOR, SH
3.JANANG MULA ANDRI RONU, S.H
4.DEDI FRANKY, SH
5.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
6.CAKRA YUDA PAMUNGKAS, SH.,MH
Terdakwa:
WILIAM A.L als. WILIAM als. BAPAK RUSADI Bin AYAN LAMBUNG
121 — 64
  • dokumenlaporan pertanggungjawaban keuangan desa tahun 2016, dansebelum meninggalkan barak tersebut saksi ada diberikan uangoleh Terdakwa senilai Rp. 100.000,untuk pembelian pulsa saksi.Halaman 108 dari 198 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN PIkBahwa pertemuan diwarung makan yang terketak di Jalan SingaRunjaz maksud dan tujuannya yaitu saya diajak makan oleh saksiARWIN dan saksi WIDUDU dan = membahas laporanpertanggungjawaban penggunaan keuangan desa sangal tahun2016 yang belum selesai, dan setelah itu saksi diserahi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 166/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 29 April 2014 — HANDIR, DKK.
85 — 19
  • bertemu Ibu Yuli Nur Hidayati di Parkiran Kantor Dinas Cipta Karya,Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara pada Tahun 2012 dan ibu Yuli Nur Hidayatimeminta tolong untuk diketikan laporan progres ;e Bahwa berkas saksi bawa ke rumah kemudian saksi ketik sesuai konsep format yangdiberikan oleh Ibu Yuli Nur Hidayati selanjutnya setelah jadi saksi serahkan kembalikepada Ibu Yuli Nur Hidayati di rumahnya beserta berkas asli dan soft copy file ;e Bahwa saksi yang mengajukan upah ;e Bahwa benar saksi diserahi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-04-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 11 Juli 2017 — MUHAMMAD KURSANI BIN SABRAN
68 — 32
  • Seruyan, kemudian di bulanMei 2016 ada penyerahan jabatan dari pejabat kades lama kepada saksi yangseluruhnya telah diatur oleh pihak kecamatan, dan penyerahan jabatantersebut disaksikan oleh saudara SAIPUR, SH selaku Camat SeruyanTengah, saudara SAMLI selaku ketua BPD dan anggota BPD yang lain;Bahwa, saksi ada diserahi tanggung jawab asetaset desa, berupa sepedamotor Mega Pro dengan plat merah yang seingat saksi dari bantuan PemdaKab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - CHAIDIR RITONGA
206 — 132
  • dari suatu korporasi yang menerimabantuan dari Keuangan Negara atau Daerah atau,d.Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 butir 1Undangundang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang No. 8Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian adalah Setiap warga Negara RIyang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenangdan diserahi
    tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya,dan gaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Negara berdasarkanketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undangundang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotismeadalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif,dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraannegara
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 7 Juli 2015 — H. SAGIYO H.S bin HADI SUMARTO (Alm)
82 — 12
  • Sebagai Ketua Panitia terdakwa tidak mendapatkan SK dariLurah dan saya tidak diserahi ataupun diberikan petunjuk lebih lanjut olehLurah Desa sehingga terdakwa hanya diam dan tidak melakukan apapun.Disetiap ada rapat rutin pamong desa, Pak Lurah selalu menyebut danmembahas mengenai Larasita dan terdakwa tidak dilibatkan dalampembahasan tersebut, yang di bahas dalam pertemuan tersebutmenekankan kepada para dukuh agar segera mendaftarkan warganyayang akan ikut program Larasita.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
155 — 49
  • SusTPK/2019/PN SmrMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undangundang RI Nomor : 43Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 8 Tahun 1974,tentang PokokPokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeriadalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syaratyang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugasdalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 06-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 9-K/PM.I-07/AD/III/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — Oditur:
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Dedy Anuta Binti Jaya
88 — 39
  • Sedangkan yang dimaksud Barangsiapaberdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yangtunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.Bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan adalahseseorang diserahi menyimpan barang yang digelapkan.Berdasarkan keterangan para Saksi dibawahsumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yangdiajukan dalam persidangan terungkap fakta hukumsebagai berikut :1.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 28-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 426/Pid.B/2021/PN Mdn
Tanggal 20 April 2021 — Penuntut Umum:
ROTUA HUTABARAT.SH
Terdakwa:
FIRMAN SIDIEK
143 — 27
  • Terdakwa diserahi menyimpanbarang yang digelapkan itu) karena hubungan pekerjaan (persoonlijkediensbetekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumahtangga atau majikan dan buruh; 2. Terdakwa menyimpan barang tersebutkarena jabatannya (beroep), misalnya adalah tukang binatu yangmenggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu,sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkankepadanya untuk diperbaiki. 3.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 25-05-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 13 September 2018 — Penuntut Umum:
ELIANTO,SH
Terdakwa:
JOKO SURYANTO,S.Pd
122 — 49
  • administrator, menejer edukator dan supervisor danterhadap pengelolaan keuangan disekolah selain itu Kepsek juga KPA disekolahsehingga pengelolaan keuangan apapun dikelola oleh kepala sekolah demikianjuga DAK, sedangkan Terdakwa lebih fokus ke pelaksanaan pekerjaanpembangunan, alasan pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukumkarena sebagai Ketua sekaligus orang yang menandatangani perjanjianpemberian DAK dan = menandatangani' laporan pertanggungjawabanpenggunaannya secara hukum Terdakwa yang diserahi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk
Tanggal 31 Januari 2013 — Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo
77 — 22
  • saksi bekerja sebagaitukan g; e bahwa tanda tangan pada LPD 5 nama saksi ;e bahwa tanda tangan pada LPD 5 ada yang bukan tanda tangan saksi dan namanyanama Saksi;e bahwa tanda tangan pada LPD 6 penerimaan pasir bukan tanda tangan tetapinamanya nama Saksi;e bahwa saksi tidak hadir waktu pencairan uang di rumah Waliko, saksi tidak tahuwaktu Pengurus TPK Desa Pengkol mengembalikan uang di rumah Waliko; bahwa masyarakat Dusun Glompong sudah bisa menggunakan talud yangdiban gun; e bahwa saksi pernah diserahi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2015 — Upload : 26-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 29 September 2015 — WAHYUDIONO, S.STP Bin SUPARMAN (TERDAKWA)
139 — 39
  • Kemudian saksi sendiri berangkatkekantor disperindagkop dan diserahi pak WAHYUDIONO suratketerangan hak pakai kios selama 10 tahun untuk sekitar 10 orangpedagang.Saksi sendiri juga diminta pak WAHYUDIONO membayar Uangsebesar 15.000.000 dan Rp. 4.000.000, tersebut saksi bayarkan kebapak WAHYUDIONO Bukti kwitansiRp. 15.000.000 tertanggal 21Nop 2011 sedangkan bukti kwitansi 4 jt.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-01-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 25 April 2016 — Pidana Korupsi - IMAM ARIYANTA
112 — 42
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negari berdasarkan Pasal 1butir 1 Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian adalah setiapwarga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat olehpejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, ataudiserahi tugas Negara lainnya,
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 16-08-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — Penggugat: 1.Arie Rompas 2.Kartika Sari 3.Fatkhurrohman 4.Afandi 5.Herlina 6.Nordin 7.Mariaty Tergugat: 1.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia 2.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 3.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Pertanian Republik Indonesia 4.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 5.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia 6.Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Kalimantan Tengah 7.Negara Republik Indonesia Cq. Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2568 — 3239
  • Bahwa Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan menyebutkan Menteri adalah menteri yang diserahi tugas danbertanggung jawab di bidang kehutanan;6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka TERGUGAT Il adalah perangkatpemerintah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutananyang dipimpin seorang Menteri yang dalam melangsungkan tugas dankewenangannya bertanggung jawab kepada TERGUGAT I;7.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-12-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 13 Desember 2016 — Ir.H.SUTADI,ST,M.Si Bin SAMINO SASTRO KARTIKO
89 — 18
  • pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasakeadilan bagi terdakwa dan masyarakat;Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim wajibuntuk mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan daridiri Terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan tindak pidana korupsi ; Perbuatan terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dalam jabatannya selakuKadis Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten yang diserahi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk
Tanggal 8 Januari 2015 — KARLIE,SP.M.MA
54 — 16
  • PlkMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan penerapan pidana yaitu ;HalHal Yang Memberatkan :1.Bahwa perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalammemberantas Tindak Pidana Korupsi ;2.Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku PNS yang diserahi tugas selaku PPK (PejabatPembuat Komitmen), telah mencederai jabatan selaku PNS sebagai abdi negara danabdi masyarakat ;Hal Hal Yang Meringankan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 91/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 22 Januari 2014 — - KHAIRUL ANWAR DAULAY
70 — 20
  • mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif yaitu Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara, dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinyasalah satu saja dalam unsur elemen tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1974 jo UU158No. 43 tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian "Pegawai Negeri" adalahsetiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkatoleh Pejabat yang berwenang dan diserahi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 90/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 20 Januari 2014 — - MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA
233 — 238
  • Negara ini,mengandung adanya dua sub unsur yang sifatnya alternatif yaitu Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara, karenanya dengan terpenuhi salah satunya sajamaka unsur ini dianggap terbukti ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1974 jo UUNo. 43 tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian "Pegawai Negeri" adalahsetiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkatoleh Pejabat yang berwenang dan diserahi