Ditemukan 3901 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : satudin satuman satuan sarudin satumin satuhan satupan satukan
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 10-06-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019
Tanggal 23 Juli 2019 — Oditur:
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Agus Heryanto
271 — 204
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan bUndangUndang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militermenyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara satudan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.2.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 22-09-2014 — Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 93/PDT/2014/PT SMDA
Tanggal 10 Februari 2015 — Pembanding/Penggugat : Sri wahyuni indar dewi Diwakili Oleh : H. Heru Sumanto, SH
Terbanding/Tergugat : Hengky Wijaya Oey Diwakili Oleh : Max E.Igir, SH.
Turut Terbanding/Penggugat : Sri Wulan Ningsih Dewi Diwakili Oleh : H. Heru Sumanto, SH
43 — 34
  • Notaris di Balikpapan, satudan lain hal sebagaimana Akta perjanjian Nomor 41 Tanggal 13 Juli 2005Bukti P 9 terlampir ;Bahwa dalam Akta Perjanjian No. 41 Tanggal 13 Juli 2005 dihadapanMELANIA MIENSYE HAMBALI, SH Notaris di Balikpapan tersebut, telahditerangkan bahwa Almarhum Ibu kandung PENGGUGAT bersama sama PENGGUGAT selaku pihak pertama adalah sebagai Pemilik danberhak atas Tanah Perwatasan bersedia menjual dan memindahkan sertamenyerahkan Hak atas tanah / Persil seluas lebin kurang 2.800 M2Halaman
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 24-11-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 28-02-2018
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 120-K/PM I-03/AD/XI/2017
Tanggal 24 Januari 2018 — Kopda Syafran Hasibuan
91 — 27
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan bUndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militermenyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara satudan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.MenimbangMenimbang192.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/TUN/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — BAHARUDDIN HARAHAP, DKK vs. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
120 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebelum diajukan gugatan a quoKeputusan Menteri KehutananNomor SK.244/Menhutll/2011 tanggal 29 April 2011 tentangPelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok UntukPembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan danSarana Prasarana Lainnya Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan,Yang Terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan,Provinsi Sumatera Utara Seluas 271,10 (dua ratus tujuh puluh satudan sepuluh perseratus) Hektar, telah diajukan gugatan TUN olehSdr.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 12-11-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 166 / PDT / 2020 / PT DPS
I WAYAN DARTA, dkk melawan I KETUT KARMA WIJAYA,, dkk
88 — 50
  • TURUT TERLAWAN tidak keberatan dan sependapatdengan dalil PARA PELAWAN dalam Gugatan Perlawanannya pada butir10 dan 11 tersebut, sehingga karenanya cukup beralasan untuk dikabulkan.DALAM PROVISI Bahwa guna menghindari kemungkinan kerugian yang akan diderita olehPARA TURUT TERLAWAN dan PARA PELAWAN, sebagai akibat adanyapermohonan eksekusi atas Obyek Eksekusi yang dimohonkan oleh PARATERLAWAN, maka PARA TURUT TERLAWAN mohon agar permohonanprovisi yang dimohonkan oleh PARA PELAWAN dapat dikabulkan satudan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 09-08-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 PK/MIL/2017
Tanggal 9 Agustus 2017 — ANTONIUS MANULLANG;
213 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lautan Terang Satu sampai Tiga dan yang sering beroperasidi wilayah perairan Dumai dan sekitarnya guna untuk menampungminyak/BBM yang dibeli Saksi12 dari Saksi15 melalui Terdakwa tersebutadalah kapal milik Saksi12 alias Abob yang bernama Kapal Lautan Satudan Terdakwa tidak mengetahui uang hasil penjualan minyak/BBM ilegaldisimpan oleh Saksi12 tersebut, karena yang menjual minyak/BBM ilegaltersebut dilakukan oleh Saksi12 melalui perusahaannya sendiri.Sedangkan tugas Terdakwa hanya membeli minyak/BBM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — PT ADINDO HUTANI LESTARI, DK VS PT SEBAKIS INTI LESTARI
197 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Hum. dalam kesaksiannya di depan persidanganpada perkara a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa demikepastian hukum, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90hari sejak diketahuinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga jikaterhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara sudah pernah diajukangugatan dan dalam persidangannya yang terbuka untuk umum karena satudan lain hal gugatan tersebut dicabut, maka penghitungan tenggangHalaman 27 dari 47 halaman.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 22-06-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 379/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 23 Agustus 2017 — Pembanding/Penggugat I : Tony Yudianto Dernantra Diwakili Oleh : Victor S Quartia SH
Pembanding/Penggugat II : Jo Mei Ling Diwakili Oleh : Victor S Quartia SH
Terbanding/Tergugat VII : Pemerintahan Republik Indonesia cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
Terbanding/Tergugat V : Geerthe Suriany Lala' AR, SH.,
Terbanding/Tergugat III : Pandji Wiradi
Terbanding/Tergugat I : Ika Wariyanti
Terbanding/Tergugat XII : Pemerintahan Republik Indonesia cq. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia cq. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur cq. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya
Terbanding/Tergugat X : Sutrisno
Terbanding/Tergugat VIII : Kuswandi Sudarga
Terbanding/Tergugat VI : PT. Duta Balai Lelang
Terbanding/Tergugat IV : David Effe
58 — 74
  • Bahwa pemilihan tempat kediaman hukum terurai pada angka 2 diatas ternyata bersesuaian dengan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR, satudan lain hal para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili yangberisi klausul, sepakat memilih Pengadilan tertentu yang akan berwenangmenyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ;4.
    "Perjanjian Kredit", satudan lain hal sebagaimana telah tergugat II uraikan pada dalil jawabanHalaman 64 dari 119 Perkara Nomor 379/PDT/2017/PT SBYangka 27, 28, 29, 30 dan 31 Sertapada dalil angka 34, 35 dan dalilangka 36 ;41.
Pengadilan PA MUARA ENIM Perdata Agama Perceraian
Upload : 12-03-2015
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 682/Pdt.G/2014/PA.ME
Perdata
34 — 8
  • Bahwa ketika Penggugat berada di Bali anak Penggugat dan Tergugatyang bernama tinggal bersama pembantunya di rumah; Bahwa selama Penggugat berada di Bali dan anak tersebut diasuhpembantunya, anak tersebut pernah diajak pembantunya kePenyandingan (rumah orang tua Penggugat) dengan mengendaraiojek; Bahwa Penggugat adalah pedagang pakaian di pasar; Bahwa Tergugat sudah beristri lagi dengan seorang janda beranak satudan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak; Bahwa kedua anak
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 87-K/PM I-03/AD/XI/2019
Tanggal 18 Desember 2019 — Oditur Militer : Mayor Sus Miswardi, S.H Terdakwa : Sertu Ory Partuinglan
188 — 71
  • Agam sering diadakanpenyuluhan hukum dan Narkotika.Atas keterangan Saksi2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, MajelisHakim menganggap perlu untuk memberikan pendapainya sebagaiberikut :Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan bUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militermenyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara satudan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-07-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 30 Juli 2013 — Drs. ROBERTO SANTONIUS
168 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gayus HPTambunan secara pribadi, yang kebetulan merupakan salah satudan anggota Team Dirjen Pajak (Terbanding) yang memberikantanda terima pada fotocopy amplop pengiriman karena asliamplop pengiriman tersebut dipinjam sesuai perintah MajelisHakim Pengadilan Pajak untuk dilakukan pengecekan pada KPPJakarta Kebayoran Lama yang menata dan melakukanadministrasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak besertapengirimannya ke kantor pos dan giro ;Demikian pula pada paragraph di bawahnya di halaman yang sama(hal
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 12-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 17-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 460/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 29 Nopember 2018 — Pembanding/Tergugat : SETIAJI TANUMIHARDJA
Terbanding/Penggugat : LESLIE GIRIANZA HERMAWAN
161 — 88
  • menyatakan agar tidak cacathukum yaitu kurang pihak (Plurium litis consortium) maka orang yang tkutmenjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagaiTergugat ;> Bahwa Pengugat tidak memenuhi syarat (kapasitas) untuk bertindaksebagai penggugat(legitima persona standi in judicio), karenaberdasarkan Surat Pembatalan tertanggal 15 Mei 2017 dalam clausulnyadi Pasal 3 (tiga) yang intinya menyatakan bahwa para pihak (pihakkesatu dan pihak kedua) dengan ini berjanji dan mengikatkan diri satudan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 17-06-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Smg
Tanggal 17 Juni 2015 — NY. RATNASARI OEY
59 — 25
  • Suku Bunga > 11% per tahun.Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011 Penggugat selaku Debitur ( PenerimaKredit) Kembali mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja dari Tergugatselaku Kreditur (Bank Pemberi Kredit) sebagaimana termuat dalam PerjanjianKredit Nomor : 2011.033 tanggal 30 Maret 2011; dengan jumlah KreditMaksimum Rp. 4.000.000.000, (Empat milyar rupiah), dan berhubung satudan lain hal perjanjian kredit tersebut telah mengalami beberapa kaliperubahan dan pembaharuan, terakhir dengan Perjanjian Kredit
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-04-2012 — Putus : 04-06-2012 — Upload : 19-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 88-K/PM.II-09/AD/IV/2012
Tanggal 4 Juni 2012 — SERDA TASLIM, NRP. 31960100310675
88 — 60
  • persidangan,sifat, hakekat dan akibat dari tindak pidana yang dilakukanTerdakwa dengan mempertimbangkan halhal yang melekatbaik pada diri Terdakwa, Saksi korban, kesatuan Terdakwa(Yonif Linud 328/Kostrad) sebagaimana diuraikan pada halhal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatasdan dihubungkan dengan aturan serta nilai kehidupan yangberlaku di lingkungan TNI maka Majelis berpendapat bahwaTerdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagaiprajurit TNI dan harus dipecat dari dinas militer karena satudan
Pengadilan PA KAYU AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Register : 30-07-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 16-04-2013
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG
Tanggal 28 Februari 2013 — Penggugat vs Tergugat
88 — 47
  • jawaban tertulisnyamengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat maka dalam hal ini MajelisHakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalildalil eksepsi dari para Tergugattersebut;Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat mengajukan eksepsi yangpada pokoknya sebagai berikut :1 Gugatan Penggugat Nebis In Idem(Exceptio res Judicata)2 Gugatan Penggugat obscuur libelkarena alasan sebagai berikut :a Penggugat menggabungkan / mencampur baurkandua pokok yuridis sebagai dasar gugatan, yang satudan
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-01-2022 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Sdw
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H,
Terdakwa:
ZEBLON PALINO Bin HAIRUDIN alm
146 — 38
  • Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinanbahwa unsur Pemufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum,Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukummerupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau Sinonim antara satudan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawanhukum dalam arti formil (formele wederrechttelijkeheid
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-06-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 91-K/PM I-01/AD/VI/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — Jelly Praka, 31060076890185
83 — 35
  • Terdakwa menyesaliperbuatan yang telah Terdakwa lakukan serta Terdakwamasih ingin berdinas di TNI AD dan Terdakwa bersedia untukdiproses sesuai hukum yang berlaku.Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, MajelisHakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnyasebagai berikut :1.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a danb Undangundang Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwadalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengansungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara satudan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 11-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 7/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 5 Juni 2017 — Penggugat:
ADAT FRIANDES HARIO
Tergugat:
KEPALA POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN ULP LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEMATANG SIANTAR
131 — 82
  • Int.22R:Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk41.42.43.44.45.46.47.Menyelesaikan Pekerjaan Sampai Tanggal 31Desember 2017 Walaupun Dana Yang Tersedia DalamDipa Tidak Mencukupi Tanggal 16 Desember 2016 (fotocopy sesuai dengan foto copy);Bukti T.Il Int.22S : Foto copy Surat Pernyataan Tidak Dalam PengawasanPengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usahanya TidakSedang Dihentikan Tanggal 16 Desember 2016 (fotocopy sesuai dengan foto copy);Bukti T.ll Int.22T : Foto copy Surat Pernyataan Bahwa Salah SatuDan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 03-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 24-01-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 133/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
PT. ANEKA GAS INDUSTRI Tbk diwakili oleh RACHMAT HARSONO , DKK
Tergugat:
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
192 — 52
  • kepastian hukum adalah asasdalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuanperaturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilandalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah manfaat yangharus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individuyang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentinganindividu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat danmasyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 25/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
YEANS MAX MANOPPO
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA SILIAN BARAT, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
390 — 180
  • Tergugat II untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN BUPATIMINAHASA TENGGARA NOMOR: 327 TAHUN 2019 TANGGAL14 OKTOBER 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABATHUKUM TUA DAN PENGANGKATAN HUKUM TUA DESA SILIANTIMUR, DESA SILIAN TENGAH, DESA SILIAN KOTA, DESASILIAN SELATAN, DESA SILIAN UTARA, DESA SILIAN SATUDAN DESA SILIAN BARAT KECAMATAN SILIAN RAYA,KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SEPANJANG MENGENAINOMOR URUT 7 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASATENGGARA YANG MEMBERHENTIKAN OSKARJ LEGI, SH DANMENGANGKAT ROSJE JULIANA