keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi ahli merawat terdakwa (Alfrido) sejak tanggal 1722016 atas permintaanPolisi dalam rangka memastikan apakah terdakwa pengguna sabusabu.Bahwa metode yang dipakai dengan wawancara , pemeriksaan Oventasi, fisik, Mental danWHO Asist;Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa benarbenar penyalahguna narkotika.Bahwa secara psikologinya terdakwa sudah mendekati kecanduan, tapi belum masukkatagori Pecandu, baru katagori Penyalahguna Narkotika.Bahwa hasil pemeriksaan Kecanduan nikotin skala

28 kecanduan sabu skala 23 danalkhohol skala 11 jadi kecanduan skala 0 s/d 44 adalah kecanduan ringan.Bahwa 7 (tujuh) hal yang harus diamati adalah :1. menggunakan zat cenderung maqngkel terdakwa tidak.2. tidak menggunakan terjadi malas.3. terjadi kondisi ketergantungan fisik yaitu : pusing, pegel2 dan sakit perut.4. didiamkan meningkat.5. ada kegiatan rekreasi.6.

atau 1 (satu) hektar dilaksanakan langsungoleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebagai instansi yangmemerlukan tanah dengan pihak yang berhak sebagimana ketentuan Pasal 55ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang PedomanTahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten:Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentinganumum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima)

Bambang Ermanto sebagai Direktur Utama PTTrigada Laroiba Mitra untuk mengerjakan pembuatan Dokumen Perencanaanpengadaan tanah (DPPT) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor900/8804099/SPK/JK/BAPENDA/2019, tanggal 27 Mei 2019 berdasarkanketentuan Pasal 56 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentangPedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di ProvinsiBanten

Bahwa pembentukan Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan pengadaan LahanUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping tersebut adalahuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping dengan tugas berdasarkanketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018tentang Pedoman Tahapan ' Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, bertugas:a.

Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Banten Nomor11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan PelaksanaanHalaman 18 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/TimPelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan:.

Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Nomor 11Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/Tim Pelaksanaanmempunyai tugas melaksanakan kegiatan:a. Sosialisasi rencana pembangunan;b.

Sultra yang telahdisesuaikan dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutansesuai SK Menhut No. 465/Menhut II/2011 tanggal 09 Agustus 2011dengan skala peta 1;5.000;Bahwa kegunaan GPS adalah untuk menentukan titik koordinat lokasitempat yang dituju dalam hal ini adalah lokasi penebanghan danpengolahan kayu dalam kawasan konservasi teluk lasolo; sedangkampeta dasar tematik kehutanan propinsi sultra yang telah disesuaikandengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SKMenhut No.

Sultra yang telah disesuaikan dengan perubahanperuntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SK Menhut No. 465/Menhut II/2011 tanggal 09 Agustus 2011 dengan skala peta 1;5.000;e Bahwa benar kegunaan GPS adalah untuk menentukan titik koordinatlokasi tempat yang dituju dalam hal ini adalah lokasi penebangan danpengolahan kayu dalam kawasan konservasi teluk lasolo sedangkanpeta dasar tematik kehutanan propinsi sultra yang telah disesuaikandengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SKMenhut

Sultra yang telahdisesuaikan dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuaiSK Menhut No. 465/Menhut II/2011 tanggal 09 Agustus 2011 dengan skala peta1;5.000;Menimbang, bahwa kegunaan GPS adalah untuk menentukan titikkoordinat lokasi tempat yang dituju dalam hal ini adalah lokasi penebangan danpengolahan kayu dalam kawasan konservasi teluk lasolo sedangkan peta dasartematik kehutanan propinsi sultra yang telah disesuaikan dengan perubahanperuntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SK Menhut

No. 465/Menhut1/2011 tanggal 09 Agustus 2011 dengan skala peta 1;5.000 adalah untukmenentukan posisi dan letak lokasi penebangan dan pengolahan kayuberdasarkan titik koordinat sehingga akan diketahui simbol atau tanda pada petatersebut;Menimbang, bahwa dalam kawasan konservasi pulau bahulu tersebuttidak boleh diterbitkan ijin dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin masukkedalam kawasan konservasi tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa para Terdakwa masuk

Pemeriksaan Tandatanda Vital :e Tekanan darah 80/60 mmhg, denyut jantung 120x/m, pemapasan 32 x/m,pendarahan telinga kanane Tingkat Kesadaran : Koma, dengan skala kesadaran GCS 9e Pemeriksaan Foto Polos (Rontgen): PAtah tulang rahang bawah sebelahkanan, pemeriksaan Rontgen dada : Patah tulang rusuk kanan yangkedelapan, patah tulang rusuk kiri yang ke 7 dan ke 9.e Pemeriksaan CT Scan Kepala: Pendarahan dibawah selaput otaksebelah kanan4.

Lukadileher.3.4.Pemeriksaan Tandatanda Vital :Tekanan darah 80/60 mmhg, denyut jantung 120x/m, pemapasan 32 x/m,pendarahan telinga kananTingkat Kesadaran : Koma, dengan skala kesadaran GCS 9Pemeriksaan Foto Polos (Rontgen): PAtah tulang rahang bawah sebelahkanan, pemeriksaan Rontgen dada : Patah tulang rusuk kanan yangkedelapan, patah tulang rusuk kiri yang ke 7 dan ke 9.Pemeriksaan CT Scan Kepala: Pendarahan dibawah selaput otaksebelah kananTerhadap Korban dilakukan Operasi:Operasi kepala jenis

Bahwa terdakwa Nasib Bin Syafri dan terdakwa Sulistiono telahmelakukan perambahan atau penebangan pohon alam tersebut seluas + 1,5 hektar ;Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Jafri Bin ML.Mancayo dengan titik koordiant : N.0022'14,3 E. 10247'13,2 , yangkemudian di ploting ke peta perizinan PT RAPP dengan skala 1 : 100.000.Bahwa menurut Ahli Hermes M Ujung.

Bahwa terdakwa Nasib Bin Syafri dan terdakwa Sulistiono telahmelakukan perambahan atau penebangan pohon alam tersebut seluas + 1,5 hektar ;Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Jafri Bin ML.Mancayo dengan titik koordiant : N.0022'14,3 E. 10247'13,2 , yangkemudian di ploting ke peta perizinan PT RAPP dengan skala 1 : 100.000.Bahwa menurut Ahli Hermes MUjung.

pengambilan titik koordinat adalahGPS (Global position Sistem) Map 76 CSX merek Garmin Made inTaiwan dengan nomor seri 10R 022508, juga menggunakan Kompasmerek Sunto 360 made In Finlandia dengan nomor seri 0333334.Sedangkan cara ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebutadalah dengan cara berdiri di tengah areal yang diperkirakan didugatelah terjadi tindak pidana tersebut dengan membawa GPS, kemudiandapatlah titik koordinat, kemudian diploting ke peta perizinan PT.Nusa Wana Raya dengan skala

Pelalawan dengan skala 1100.000 ; Bahwa kemudian diperoleh titik koordinat : N0022'14,3 E10247'13,2 ; Bahwa hasil dari titik koordinat yang ahli dapatkan adalah bahwa arealyang telah dilakukan perambahan tersebut adalah areal yang berada didalam konsesi PT.RAPP atau di lokasi tanaman unggulan sesuai denganSK.Peta tata ruang HTI yang dibebani dengan izin kepada PT.RAPP danstatus lokasi kejadian tersebut merupakan Kawasan hutan tetap sesuaidengan Peta TGHK ; Bahwa PT.

Putusan Nomor 1429/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmelaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala besar berdasarkan suratperintah Dirpolair Polda Metro Jaya Nomorsprin/1013/IX/PAM.5.1.2/2018 tanggal 20 September 2018 sekira pukul01.00 Wib kapal Polisi

saksi sebagai ABK KapalPolisi KP.VII2002 Ditploir Polda metro jaya adalahmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala

timur Pulau Ayer Kepulauan Seribu Jakarta pada koordinat 06 02531 LS1060 47 998 BT saat ia Terdakwa KONG HUI yang bertindaksebagai Nakhoda Kapal dan saksi JEKSEN yang bertindak sebagai KepalaKamar Mesin (KKM) serta Saksi INDRA JAYA bin ZULKIFLI Anak BuahKapal (ABK) sedang berlayar diatas kapal perikanan KM Penguin 3 di lautmengangkut muatan cumi sebanyak 30 ton menuju Pelabuhan MuaraAngke Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair PoldaMetro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

Supreme Energy Rajabasa telah dilengkapi persyaratansesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat(1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MenhutII/2014, tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan hutan,yaitu:1) Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan;2) Peta lokasi yang dimohon skala 1:50.000;3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi sesuai KeputusanBupati Lampung Selatan Nomor B/94A/III.07/HK/2010, tanggal 14Mei

Bukti T.II.Intv 90Penetapan Areal Kerja dengan Skala : 25.000 (fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 407/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentangPenetapan Areal Kerja Hutan Desa Tanjung Gading Seluas+ 16 (Enam Belas) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung(HL) di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa PetaPenetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri

Seluas + 14(Empat Belas) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL)di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa PetaPenetapan Areal Kerja dengan Skala : 25.000 (fotokopisesuai dengan aslinya);Halaman 125 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUNJKT91.

Bukti T.IL.Intv 94Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 410/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentangPenetapan Areal Kerja Hutan Desa Canti Seluas + 70(Tujuh Puluh) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL)di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa PetaPenetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopiKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 411/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentangPenetapan Areal

, Provinsi Lampung beserta lampirannyaberupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 :25.000 (fotokopi sesuai denganaslinya); nan nnnnnnnKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 413/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang95.

sebesarRp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jasahukum selama proses persidangan mulai dari Pengadilan Negeri Klas 1AKhusus Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang hingga kasasi diMahkamah Agung RI dalam periode waktu 20192020 yang harus dibayarsecara sekaligus dan seketika.Bahwa atas perbuatan melawan hukum tergugat, penggugat meminta ketuaPengadilan Negeri Palembang Kelas A Khusus menghukum Tergugatmenyampaikan permohonan maaf secara terbuka, yang dimuat oleh mediacetak skala

Biaya Hukum yang telah dikeluarkan penggugatuntuk Kantor Hukum K.SYARCOWIE, SH dan Rekan di Palembang sebesarRp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran jasahukum selama proses persidangan mulai dari Pengadilan Negeri Klas 1AKhusus Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang hingga kasasi diMahkamah Agung RI dalam periode waktu 20192020 dibayar sekaligus danseketika.Menghukum tergugat karena kelalaiannya untuk menyampaikan permohonanmaaf secara terbuka, yang dimuat oleh media cetak skala

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita poin12 dan petitum poin 6 mengenai tuntutan permintaan maaf secara terbuka,yang dimuat dalam media cetak skala lokal dan nasional selama 7 (tujuh)hari berturutturut, dapat Tergugat sampaikan bahwa permintaanPenggugat terlalu berlebihan dan tidak masuk akal, karena tergugat punsudah beritikad baik dengan membantu memperbaiki kolektabilitasPenggugat yang sekarang sudah menjadi kolektabilitas 1 (lancar), namununtuk histori kolektabilitas

Penganiayaan ringan ;Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitasadat) ;Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik ;>Pencemaran lingkungan (skala ringan) ;Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman) ; dan> 2b 9Perselisinan perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat ;Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 261/PID/2020/PT BNA15.Bahwa sebelum Memori Banding ini Para Pembanding/Para Terdakwatutup, perlu juga Para Pembanding/Para Terdakwa sampaikanhalhalsebagai berikut

Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;. Pencemaran lingkungan (skala ringan);QO TFT OO 5. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); danHalaman 26 dari 36 Putusan Nomor 261/PID/2020/PT BNAr.

Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat) ;o. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik ;p. Pencemaran lingkungan (skala ringan) ;q. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman) ; danr. Perselisihan perselisinan lain yang melanggar adat dan adat istiadat ;.

atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 0420.AJB.CPS-PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12239/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 654/2019 Skala

ST;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12237/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 653/2019 Skala 1:2500 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Pesisir Selatan atas nama Desrizal, S.

Padasa Enam Utamadengan Skala 1 : 30.000 diatas kertas kalkir, selanjutnya diberi tanda... P.83Menimbang, bahwa foto copy suratsurat P.1 s/d P.8 tersebut diatas telahdibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan surataslinya, ternyata foto copy suratsurat tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehinggaMajelis Hakim buktibukti surat tersebut dapat diterima dandipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;Hal 21 dari 55 hal.

Padasa Enam Utama dengan Skala 1 : 30.000 diataskertas kalkir telah dapat membuktikan bahwasanya apabila bukti P.8 tersebutdilengketkan dengan peta Kecamatan Simpang Empat maka terlihat jelasbahwasanya HGU PT. Padasa Enam Utama termasuk kedalam wilayah DesaHal 45 dari 55 hal.

Padasa Enam Utama saksi termasuk anggota teambagian pengukuran ulang lahan HGU dan hasil pengukurannya + 954Ha dan sebagian lahan HGU seluas kurang lebih 100 Ha (seratushektar) telah digarap oleh masyarakat yang berjumlah kurang lebih 8(delapan) orang; Bahwa ketika saksi melakukan pengukuran yangmenjadi patokan penentuan batasbatas HGU adalah titiktitik patokyang telah diletakkan oleh BPN dihubungkan dengan skala peta /gambar HGU;saksi Adi Irwansyah dan saksi Adil Nasution yang keduanyamerupakan

sehubungan denganperpanjangan HGU saksi Adil Nasution bersama dengan rekannyayang bernama Marsel sekitar bulan Maret s/d April 2012 telahmelakukan pengukuran ulang berdasarkan titiktitik kordinat sesuaidengan peta HGU tahun 1976 dan hasil pengukurannya lebih kurang981 Ha dan atas selisih tersebut telah dilaporkan kepada panitia BPropinsi ;e bahwa pada waktu melakukan pengukuran yang menjadi patokanpenentuan batasbatas HGU adalah titiktitik patok yang telahdiletakkan oleh BPN dihubungkan dengan skala

peta / gambar HGUdan selisih pengukuran tersebut merupakan hal yang wajar mengingatalat ukur yang dilakukan pada tahun 1976 dengan tahun 2012 adalahberbeda akan tetapi hal tersebut akan dilaporkan ke panitia B Propinsiuntuk ditindaklanjuti.Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan olehMajelis Hakim di lokasi obyek sengketa bahwa titiktitik patok yang telah diletakkanoleh BPN dihubungkan dengan skala peta / gambar HGU telah dapat disimpulkanbahwa tanah sengketa termasuk ke areal

Bahwa TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa Aquo,didalam gambar situasi menggunakan skala perbandingan 1 : 1000, dimanaangkaangka menunjukkan jarak dihitung meter dan batas batas yangtercantum dalam data Fisik dan data yuridis, Sertifikat Hak Milik No 939,Uraian Batas Gambar Situasi No 900/80, Luas 8.535 M2, Terahir TercatatAtas Nama Suhrah, Terbit Tanggal 29 Januari 1981, Sekarang BerdasarkanPeta Petunjuk Dalam Penjelasan, Letak Lokasi Tanah Di Jalan P.M.Noor,17,2 M, Dari Titik kat

atas nama Samidi(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);Peta RBI dibuat oleh BAKORS ULTANAL (Badan Koordinasi Surveidan Pemetaan Nasional) Tahun 1892 Skala 1 : 50.000 (Fotokopisesuai dengan aslinya);Peta Situasi Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru Skala 1 :2.500 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Analisa Peta Salinan Letak SHM No. 939 tahun 1980 an MariatulQlbtiah Balik Nama ke Suhrah.

Skala 1 : 2.500 (Fotokopisesuai dengan aslinya);Peta Salinan Letak SKT No. 107/KSBU/CII/1986 Register No.502/HMT/KB/86. Berdasarkan Peta Petunjuk Letak/Penjelasan anChirstian Radikh Bin Pulu. Kelurahan Sungai Ulin, KotaBanjarbaru, Skala 1 : 2.500. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Peta Situasi RT. 27, RW 06 Kelurahan Sungai, Ulin KecamatanBanjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.

Skala 1 : 6.000 (Fotokopisesuai dengan aslinya);Peta Salinan Letak SHM No. 939 tahun 1981 Berdasarkan PetaPetunjuk Letak/Penjelasan an. Mariatul Qibdah Balik Nama keSuhrah Oktober 1994. Kelurahan Sungai, Kota Banjarbaru.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Peta Situasi RT. 27 Rw. 06 Kelurahan Sungai Ulin, KecamatanBanjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Skala 1 : 6.000, tertanggal 18Januari 2015.

Skala 1 : 10.000, Tertanggal 18 Januari 2015.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Gambar Peta Lokasi dan Peta petunjuk letak SHM No. 939 yangmenunjukan angka 41,2 dari jalan dan 17,2 dari titik ikat.

Menyatakan terdakwa AGUS SALIM bersalah melakukan tindak pidana yang tanpahak atau melawan hukum,menawarkan untukdiijual,menjual,membeli,menerima,menjadiperantara dalam jual beli,menukar,ataumenyerahkan Narkotika golongan 1 jenis shabushabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram sebgaimana yang kami dakwakan dalm dakwaan Primair melanggarpasal 114 ayat (2) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa aka nada pengiriman Narkotikajenis shabushabu dengan skala

memilikismenyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksiRoesdiato, saksi Saeful Anton dan saksi Azis Muhaemin yang selaku anggota Polisipada sat Narkoba Polresta Bogor sedang melaksanakan tugas telahmendapatinformasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa aka nada pengiriman Narkotikajenis shabushabu dengan skala

terhadap diri terdakwa sehingga terdakwa menggigittangan saksi korban DONNY SAUKOTTA $;Bahwa pperistiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16September 2013 sekitar Jam 10.30 Wit bertempat dijalanMolunjunga, didepan toko Bandung di Desa Labuha, KecamatanBacan, Kabupaten Halmahera Selatan;Bahwa pada saat itu awalnya terdakwa yang baru turun darimobil penumpang melihat korban membongkar semen didepantokonya yaitu toko Aneka Surya, kemudian terdakwa menegurkorban agar jangan membongkar semen dengan skala

berhasilmemegang tangan korban dan langsung menggigitnya hinggadilerai beberapa orang yang berada disekitar tempat kejadian ;e Bahwa pada saat itu ada juga orang lain yang ikut memukulterdakwa dari belakang akan tetapi terdakwa tidak sempatmelihatnya ;e Bahwa pada saat itu terdakwa mengalami luka dibagian wajahnyasedangkan korban mengalami luka dibagian tangannya ;e Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat perkelahiantersebut ;e Bahwa setelah kejadian tersebut korban sudah tidak melakukanpembongkaran skala

Halmahera Selatan, korban hanya diizinkan untukmelakukan pembongkaran semen skala kecil digudangnyatersebut ;wonn Menimbang, bahwa selain fakta hukum diatas, terdapat faktafakta yang barudapat diungkap setelah melihat persesuaian antara buktibukti yang ditemukan selamapersidangan yang akan diuraikan bersamasama dengan pertimbangan unsur pasal dalamdakwaan aquo ;w Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahfaktafakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsurunsur

Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala besar berdasarkan suratperintah

saksi sebagai ABK KapalPolisi KP.VII2002 Ditploir Polda metro jaya adalahmerawat/membersihkan kapal, melaksanakan patrol rutin di wilayahperairan Polda Metro Jaya, melaksanakan binmas perairan SAR,melaksanakan penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelakutindak kejahatan dan pelanggaran yang tertangkap tangan, sertamelaksanakan perintah lain yang diberikan oleh komandan kapaldan pimpinan satuan atas; Bahwa pada hari selasa 25 September 2018, kapal Polisi KP.VII2002 sedang melaksanakan patroli skala

sebelah timur Pulau AyerKepulauan Seribu Jakarta pada koordinat 06 02 531 LS106 47 998BT saat ia Terdakwa INDRA JAYA bin ZULKIFLI Anak Buah Kapal (ABk)dan KONG HUI yang bertindak sebagai Nakhoda Kapal serta SaksiJEKSEN yang bertindak sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sedangberlayar diatas kapal penkanan KM Penguin 3 di laut mengangkut muatancumi sebanyak 30 ton menuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh Kapal Patroli Ditpolair Polda Metro J aya yang sedangmelakukan patroli skala

Putusan Nomor 1431/Pid.B/2018/PN Jkt Utrmelakukan patroli skala besar untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapankapal berikut kelengkapan buku pelaut; Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan buku pelautoleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi ENDRI SUSILO danSaksi TESDI SANJAYA MUKTI diketahui adanya kejanggalan terhadapBuku Pelaut No.

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya diatas, telah terbukti ParaTermohon telah melakukan kekeliruan dalam penetapan Tersangka, menangkapdan menahan Pemohon dan sesuai ketentuan hukum diatas patut dan wajarapabila atas kekeliruan Para Termohon ini Pemohon meminta rehabilitasi namabaik Pemohon melalui media massa cetak dan elektronik skala nasional selama3 (tiga) hari berturutturut.Bahwa berdasarkan uraian Pemohon diatas, adalah patut dan wajar danberdasarkan hukum yang benar, apabila Hakim Tunggal

Yang Mulia yangmemeriksa, memutuS dan mengadili permohonan Praperadilan a quomenghukum Para Termohon merehabilitasi nama baik Pemohon melalui mediamassa cetak dan elektronik skala nasional selama 3 (tiga) hari berturutturutterhitung sejak putusan hukum Praperadilan ini diucapkan.Halaman 8 dari 16Putusan Pra Peradilan Nomor 45/Pid.Pra/2020/PN MdnF.

Memerintahkan Para Termohon untuk membebaskan Pemohon daritahanan terhitung sejak putusan hukum Praperadilan ini diucapkan ;Menghukum Para Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohonmelalui media massa cetak dan elektronik skala nasional selama 3 (tiga)hari berturutturut terhitung sejak putusan hukum Praperadilan inidiucapkan.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohondan para Termohon hadir diwakili kuasa hukum masingmasing, lalu pengadilantelah berupaya mendamaikan para

Nurdin, Kepala Dinas PU Kota Bontang tertanggal 24September 2009 dan pernyataan/pengakuannya bahwa untuk proyekproyek dengan skala prioritas tersebut dananya sudah ada. Dalam halHalaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 2741 K/Pat/2014ini saksi mengatakan bahwa H.

Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun 20042009, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Dewan pada Tahun 20062007 menyerap aspirasi masyarakatdalam bentuk usulan pembangunan dengan Skala Prioritas; Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat denganSkala Prioritas tersebut dan diajukan dalam Rapat Pleno DPRD KotaBontang; Bahwa hasil Rapat Pleno pada dasarnya menyetujui usulan proyekdengan Skala Prioritas tersebut dan mengusulkannya kepadawalikota Bontang

; Bahwa jawaban lisan dari Walikota Bontang atas usulan Dewantersebut adalah :"... akan diselesaikan"; Bahwa saksi berpendapat bahwa proyek Skala Prioritas tersebutsangat bermanfaat bagi masyarakat karena itu harus dibayar olehPemerintah apalagi sudah dimanfaatkan; Bahwa saksi meyakini bahwa proyek tersebut kalau tidak adaperintah tidak ada yang mau mengerjakan.

Terdakwa selanjutnya menjual pasirdengan harga Rp.150.000, / dam truck, tanah urug dengan hargaRp.70.000, / dam trucknya.Bahwa terdakwa ALI USMAN alias SEGO melakukan pertambangandengan luas lahan kurang lebin 6 Are dalam melakukan kegiatanpertambangan tersebut harus wajidb memiliki SPPL sesuai denganPeraturan Bupati Lombok Utara Nomor : 9 tahun 2017 tentang UKLUPL dan SPPL dengan skala Produksi di bawah 25.000 m? makaharus memilki SPPL, sedangkan skala Produksi 25.000 m?

maka harus memilki UKLUPL dan apabilasedangkan di atas skala Produksi 500.000 m* maka harus memilkiAMDALPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan pengelolaan Lingkungan HidupMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.GEDE YOGA WIRA PRATAMA dibawah sumpah

maka harus memilki SPPL,sedangkan skala Produksi 25.000 m* sampai dengan 500.000 m? makaharus memilki UKLUPL dan apabila sedangkan di atas skala Produksi500.000 m? maka harus memilki AMDAL.

Dewantara 9 memiliki GT.59 danalat tangkap jaring porsene di pergunakan menangkap ikan di jalur yangsalah (jalur I) adalah saat olah TKP diatas kapal dilihat di JPS (alatpenentu posisi) diketemukan Kapal KM.Dewantara 9 berada / arealpenangkapannya pada courdinat 7 00 505 LS 114 34 750 BT dandilhat di peta laut No.Katalog 87 dengan skala : 200 000 dengan caradiukur antara Kapal KM.Dewantara 9 yang saat itu sedang digunakanmenangkap ikan dengan jarak daratan terdekat diketemukan jaraknyasejauh 4,750

Keberatan Pertama :Bahwa pertimbangan hukum judex factie telah keliru /salah dalam penerapanhukum, karena secara tegas judex factie dalam pertimbangan hukum padahalaman 53 alinea 1 menyebutkan : bahwa oleh karena secara factual atas tanah di JI.Sasak No.39 Surabayaoleh Para Penggugat, maka seharusnya yang mendapat skala prioritasuntuk mendapatkan hak adalah pihak yang menguasai tanah Hal tersebut jelas bertentangan pasal 24 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

, karena yangmemperoleh Skala Prioritas terhadap tanah konversi hakhak lama adalah :a.

Bahwa terbukti secara yuridis Para Termohon kasasi/Terbanding/ParaPenggugat tidak pernah mengajukan catatan konversi hak atas tanahterhadap tanah sengketa kepada Kantor Pertanahan Surabayall/Tergugat,sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960Tentang Pelaksana UndangUndang Pokok Agraria jo Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga menuruthukum Para Termohon Kasasi / Terbanding / Para Penggugat tidakberhak memperoleh skala prioritas dan kedudukannya

adalah hanyasebagai penerus hak sewa dari pewarisnya kepada pemilik tanah sengketa,yakni Pemohon kasasi/Pembanding /Tergugat II Intervensi ;Dengan demikian judex factie telah keliru dan salah dalam penerapan hukumterkait hak skala prioritas hak atas tanah konversi, sebagaimana ketentuanPeraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 jo Peraturan PemerintahNomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanyamenuruthukum putusan tingkat pertama dan tingkat banding harus dinyatakan ditolakatau