Ditemukan 7068 data
Ranis Bumainingsih, S.H.
Terdakwa:
ASRINAH binti almarhum DEDI
168 — 73
Yos Kresno Wardana padaRumah Sakit Umum Imanuel Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan :e = Fisik :.Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Imanuel denganpenurunan kesadaran skala 12 dari maksimal skala 15.
Yos Kresno Wardana pada Rumah SakitUmum Imanuel Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan :Halaman 20 dari 36 Putusan Pidana Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN ClpFisik :.Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Imanuel denganpenurunan kesadaran skala 12 dari maksimal skala 15.
Yos Kresno Wardana pada RumahSakit Umum Imanuel Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan :e = Fisik :.Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Imanuel denganpenurunan kesadaran skala 12 dari maksimal skala 15.
24 — 8
Menyatakan terdakwa AGUS SALIM bersalah melakukan tindak pidana yang tanpahak atau melawan hukum,menawarkan untukdiijual,menjual,membeli,menerima,menjadiperantara dalam jual beli,menukar,ataumenyerahkan Narkotika golongan 1 jenis shabushabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram sebgaimana yang kami dakwakan dalm dakwaan Primair melanggarpasal 114 ayat (2) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa aka nada pengiriman Narkotikajenis shabushabu dengan skala
memilikismenyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksiRoesdiato, saksi Saeful Anton dan saksi Azis Muhaemin yang selaku anggota Polisipada sat Narkoba Polresta Bogor sedang melaksanakan tugas telahmendapatinformasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa aka nada pengiriman Narkotikajenis shabushabu dengan skala
31 — 14
terhadap diri terdakwa sehingga terdakwa menggigittangan saksi korban DONNY SAUKOTTA $;Bahwa pperistiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16September 2013 sekitar Jam 10.30 Wit bertempat dijalanMolunjunga, didepan toko Bandung di Desa Labuha, KecamatanBacan, Kabupaten Halmahera Selatan;Bahwa pada saat itu awalnya terdakwa yang baru turun darimobil penumpang melihat korban membongkar semen didepantokonya yaitu toko Aneka Surya, kemudian terdakwa menegurkorban agar jangan membongkar semen dengan skala
berhasilmemegang tangan korban dan langsung menggigitnya hinggadilerai beberapa orang yang berada disekitar tempat kejadian ;e Bahwa pada saat itu ada juga orang lain yang ikut memukulterdakwa dari belakang akan tetapi terdakwa tidak sempatmelihatnya ;e Bahwa pada saat itu terdakwa mengalami luka dibagian wajahnyasedangkan korban mengalami luka dibagian tangannya ;e Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat perkelahiantersebut ;e Bahwa setelah kejadian tersebut korban sudah tidak melakukanpembongkaran skala
Halmahera Selatan, korban hanya diizinkan untukmelakukan pembongkaran semen skala kecil digudangnyatersebut ;wonn Menimbang, bahwa selain fakta hukum diatas, terdapat faktafakta yang barudapat diungkap setelah melihat persesuaian antara buktibukti yang ditemukan selamapersidangan yang akan diuraikan bersamasama dengan pertimbangan unsur pasal dalamdakwaan aquo ;w Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahfaktafakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsurunsur
506 — 281
Supreme Energy Rajabasa telah dilengkapi persyaratansesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat(1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MenhutII/2014, tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan hutan,yaitu:1) Rencana Kerja Penggunaan Kawasan Hutan;2) Peta lokasi yang dimohon skala 1:50.000;3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Panas Bumi sesuai KeputusanBupati Lampung Selatan Nomor B/94A/III.07/HK/2010, tanggal 14Mei
Bukti T.II.Intv 90Penetapan Areal Kerja dengan Skala : 25.000 (fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 407/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentangPenetapan Areal Kerja Hutan Desa Tanjung Gading Seluas+ 16 (Enam Belas) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung(HL) di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa PetaPenetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri
Seluas + 14(Empat Belas) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL)di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa PetaPenetapan Areal Kerja dengan Skala : 25.000 (fotokopisesuai dengan aslinya);Halaman 125 dari 205 halaman Perkara Nomor 152/G/2014/PTUNJKT91.
Bukti T.IL.Intv 94Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 410/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentangPenetapan Areal Kerja Hutan Desa Canti Seluas + 70(Tujuh Puluh) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL)di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,Provinsi Lampung beserta lampirannya berupa PetaPenetapan Areal Kerja dengan Skala 1 : 25.000 (fotokopiKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 411/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentangPenetapan Areal
, Provinsi Lampung beserta lampirannyaberupa Peta Penetapan Areal Kerja dengan Skala 1 :25.000 (fotokopi sesuai denganaslinya); nan nnnnnnnKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 413/MenhutII/2014, tertanggal 24 April 2014, tentang95.
91 — 33
atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 0420.AJB.CPS-PS.XI.2017 tanggal 23 November 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama Camat Pancung Soal Heriyardi Sarjana Sosial;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12239/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 654/2019 Skala
ST;1 (satu) Lembar Asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 12237/2019 tanggal 2 Juli 2019 atas nama pemohon SABIRIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;1 (satu) Lembar Asli peta bidang tanah Nomor: 653/2019 Skala 1:2500 tanggal 8 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kab. Pesisir Selatan atas nama Desrizal, S.
1.Rusino
2.Syafruddin MS
3.Gustimar
4.Dalwidis
5.Sumarji tamsir
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
Intervensi:
YOSI EFITRI
138 — 182
No. 681;Terdapat Fakta dalam hubungan Pengukuran yang telah memperolehDaftar Isian 302 dan 307, Pembuatan Peta pada Situasi TanahHalaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PBR.dengan Skala 1:1000, kemudian telah terdapat NIB:05.01.08.03.02.474;Sehingga tidak terbukti Penerbitan Objek Sengketa melanggar Pasal14 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 45 ayat (1), Pasal 49 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah Jo.
Bukti P9 ; Site Plan Rumah TempatTinggal No.7, Skala 1:100, tanggal 301283 (fotokop!sesuai dengan asli);10. BuktiP10 : Akta JualBeli Nomor390/SH/1986, tanggal 27 Februari 1986 antara Tuan HajiMansyur (Kuasa dari Nadiyah) sebagai Penjual denganRustam Efendi sebagai Pembeli (fotokopi sesuai denganasli);11.
BuktiP19 : Site Plan RumahTempat Tinggal No.3, Skala 1:100, (fotokopi sesuai denganasli);20, BuktiP20 : Akta JualBeli Nomor389/SH/1986, tanggal 27 Pebruari 1986 antara Tuan HajiMansyur (Kuasa dari Nadiyah) sebagai Penjual denganSofyan Sory sebagai Pembeli (fotokopi sesuai dengan asli);21. BuktiP21 : Surat Pernyataan atasnama Syofyan Sory, tertanggal 08 November 2020 (fotokopisesuai dengan asli);22.
BuktiP27 : Site Plan Rumah TempatTinggal No.11, Skala 1:100, (fotokopi sesuai dengan asli);28. BuktiP28 : Akta JualBeli Nomor396/SH/1986, tanggal 27 Pebruari 1986 antara Tuan HajiMansyur (Kuasa dari Nadiyah) sebagai Penjual denganBudiyanto sebagai Pembeli (fotokopi Sesuai dengan asl);29. BuktiP29 : Surat Pernyataan atasnama Budiyanto, tertanggal 08 November 2020 (fotokopisesuai dengan asli);a0.
BuktiP31 : Site Plan RumahTempat Tinggal No.6, Skala 1:100, tanggal 301283(fotokopi Sesuai dengan asli);32. BuktiP32 : Akta JualBeli Nomor392/SH/1986, tanggal 27 Pebruari 1986 antara Tuan HajiMansyur (Kuasa dari Nadiyah) sebagai Penjual dengan M.Yunus sebagai Pembeli (fotokopi sesuai dengan asli);30: BuktiP33 : Surat Pernyataan atasnama M. Yunus, tertanggal 08 November 2020 (fotokopisesuai dengan asli);34.
65 — 15
SIDARTA yanguntuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II yakni pemborong1010pekerjaan perseorangan skala kecil yang biasa menerima borongan kerjadari para SubContraktor yang bekerja di area proyek tempat TERGUGATmelaksanakan pekerjaan tersebut, dimana di area tersebut terdapatbeberapa SubContractor dalam proyek yang sama..
Bahwa TERGUGAT memang pernah memberikan dan menyerahkansebagian kerja pemborongan kepada TERGUGAT IJ yang dalampelaksanaan pemborongan tersebut dikerjakan bersamasama dengantimnya diantaranya adalah PENGGUGAT, akan tetapi pekerjaan yangdiberikan tersebut dalam volume skala kecil dan selesai dikerjakan dalamwaktu kurang dari (satu) bulan..
SIDARTA adalah pemborongperseorangan skala kecil yang biasa menerima borongan kerja dari SubContraktor yang bekerja di area proyek tempat Tergugat melaksanakanpekerjaan tersebut, dimana diarea tersebut terdapat beberapa SubContraktordalam proses yang sama.
IRAWAN JATI MUSTIKO, SH. MH.
Terdakwa:
DUDI KURNIAWAN Bin RAMELI
25 — 6
B, dengankesimpulan kesadaran menurun, luka robek 8x2 Cm disisi area wajah dahi kiri,luka robek 4x2 Cm dibibir atas kiri, area kaki Kanan Iluka robek lepas pada jari I,dengan kesimpulan cedera otak ringan dengan skala normal, namun kejadianitu dilaporkan ke Unit Laka Polres Ponorogo, pada hari Jumat, tanggal 19Januari 2018, jam 10.00 WIB, yang dilakukan dengan cara dan keadaansebagai berikut.Berawal dari ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya,Nmax Nopol.
B, dengankesimpulan kesadaran menurun, luka robek 8x2 Cm disisi area wajah dahi kiri,luka robek 4x2 Cm dibibir atas kiri, area kaki Kanan luka robek lepas pada jari ,dengan kesimpulan cedera otak ringan dengan skala normal, namun kejadianitu dilaporkan ke Unit Laka Polres Ponorogo, pada hari Jumat, tanggal 19Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN PngJanuari 2018, jam 10.00 WIB, yang dilakukan dengan cara dan keadaansebagai berikut.Berawal dari ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya
B, dengan kesimpulankesadaran menurun, luka robek 8x2 Cm disisi area wajah dahi kiri, lukarobek 4x2 Cm dibibir atas kiri, area kaki Kanan luka robek lepas pada Jari ,dengan kesimpulan cedera otak ringan dengan skala normal;Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN PngMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasmaka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan atas diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan terbukti melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya
B, dengan kesimpulankesadaran menurun, luka robek 8x2 Cm disisi area wajah dahi kiri, lukarobek 4x2 Cm dibibir atas kiri, area kaki Kanan luka robek lepas pada Jari ,dengan kesimpulan cedera otak ringan dengan skala normal;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur telahterpenuhi secara hukum ;Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.B/2018/PN PngMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,maka semua unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhisehingga
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. SAMAD. S. Sos., M.Si Bin H. UCIT Diwakili Oleh : BASUKI, S.H., MH., MM., Dkk
150 — 170
atau 1 (satu) hektar dilaksanakan langsungoleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebagai instansi yangmemerlukan tanah dengan pihak yang berhak sebagimana ketentuan Pasal 55ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang PedomanTahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten:Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentinganumum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima)
Bambang Ermanto sebagai Direktur Utama PTTrigada Laroiba Mitra untuk mengerjakan pembuatan Dokumen Perencanaanpengadaan tanah (DPPT) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor900/8804099/SPK/JK/BAPENDA/2019, tanggal 27 Mei 2019 berdasarkanketentuan Pasal 56 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentangPedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di ProvinsiBanten
Bahwa pembentukan Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan pengadaan LahanUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping tersebut adalahuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping dengan tugas berdasarkanketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018tentang Pedoman Tahapan ' Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, bertugas:a.
Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Banten Nomor11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan PelaksanaanHalaman 18 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/TimPelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan:.
Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Nomor 11Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/Tim Pelaksanaanmempunyai tugas melaksanakan kegiatan:a. Sosialisasi rencana pembangunan;b.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Panin Cabang Surabaya Coklat
Terbanding/Tergugat II : PT.Duta Balai Lelang
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Sidoarjo
Terbanding/Tergugat IV : BPN Sidoarjo
80 — 61
Bahwa Penggugat berada dalam kondisi keuangan yang kurang baik dandiperparah dengan kondisi saat ini, kita semua tahu sedang dalam masapandemi Covid19 dimana situasi ekonomi sedang bermasalah, tidak hanyadalam skala nasional, melainkan dalam skala internasional;5. Bahwa Tergugat dalam melakukan proses pra lelang menggunakan jasaTergugat Il dimana hal itu bertentangan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf bUndangUndang Hak Tanggungan;6.
5 — 4
/Pdt.G/2013/PA.StbSelain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat jugamenghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi dan Saksi Il masingmasing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut:TsSaksi ;Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Juni 2007;Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumahorangtua Penggugat di Lingkungan Sei Skala, KelurahanPekanSelesai, Kecamatan
Saksi Il ;Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni tahun 2007;Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumahorangtuaPenggugat di Lingkungan Sei Skala, Kelurahan PekanSelesai, KecamatanSelesai, Kabupaten Langkat;Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahorangtua Penggugat;Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumahorangtua Penggugat;Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Fachrul Razi Bin M. Nasir Diwakili Oleh : Dian Yuliani, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Jerry Setyadi Bin Selamet Riyadi Diwakili Oleh : Dian Yuliani, SH
81 — 26
Penganiayaan ringan ;Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitasadat) ;Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik ;>Pencemaran lingkungan (skala ringan) ;Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman) ; dan> 2b 9Perselisinan perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat ;Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 261/PID/2020/PT BNA15.Bahwa sebelum Memori Banding ini Para Pembanding/Para Terdakwatutup, perlu juga Para Pembanding/Para Terdakwa sampaikanhalhalsebagai berikut
Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;. Pencemaran lingkungan (skala ringan);QO TFT OO 5. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); danHalaman 26 dari 36 Putusan Nomor 261/PID/2020/PT BNAr.
Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat) ;o. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik ;p. Pencemaran lingkungan (skala ringan) ;q. Ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman) ; danr. Perselisihan perselisinan lain yang melanggar adat dan adat istiadat ;.
33 — 7
lain, karena mereka melakukan pengangkutan usaha pengangkutandengan cara komersil sehingga melakukan izin usaha pengangkutan yangdikeluarkan dari menteri ESDM melalui Dirjen Migas sesuai Pasal 23 Ayat (2)huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;Bahwa izin niaga umum (wholesale) yaitu izin yang diberikan kepada badanusaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor danimpor bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar gas, bahan bakar lain danatau hasil olahan dalam skala
Izin NiagaTerbatas (Trading) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yangmelakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahanbakar minyak dan gas, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau hasilolahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitasdan atau sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepadapengguna yang mempunyai / menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan danatau terminal penerima (receiving terminal);Bahwa kegiatan usaha yang termasuk dalam
kategori niaga umum yaitu izinyang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha16penjualan, pembelian, ekspor, impor bahan bakar minyak dan gas, bahanbakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan dalam skala besar yangmenguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkan kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merkdagang tertentu ;Bahwa kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori niaga terbatas yaituizin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan
kegiatan usahapenjualan, pembelian, ekspor, impor bahan bakar minyak dan gas, bahanbakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan dalam skala besar yangtidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan atau sarana penyimpanan danhanya dapat menyalurkan kepada pengguna yang mempunyai / menguasaifasilitas dan sarana pelabuhan dan atau terminal penerima ;Apabila ada pelaku usaha ataupun perorangan yang membeli kemudianmengangkut BBM dalam jumlah yang banyak, yang kemudian BBM tersebutakan dijual lagi
496 — 63
Torgamba Kab.Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara.e Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan ploting koordinatyang digambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1: 50.000 bahwa sebanyak 3 (tiga) titik berada di Kawasan HutaProduksi Tetap dan Areal Konsesi HTI PT. Sinar BelantaraIndah Desa Sei Meranti Kec. Torgamba Kab.
Torgamba Kab.Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara.Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan ploting koordinatyang digambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1: 50.000 bahwa sebanyak 3 (tiga) titik berada di Kawasan HutaProduksi Tetap dan Areal Konsesi HTI PT. Sinar BelantaraIndah Desa Sei Meranti Kec. Torgamba Kab.
Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan ploting koordinat yangdigambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1 : 50.000 bahwasebanyak 3 (tiga) titik berada di Kawasan Huta Produksi Tetap dan ArealKonsesi HTI PT. Sinar Belantara Indah Desa Sei Meranti Kec. TorgambaKab.
Berdasarkan hasil pengecekanlapangan dan ploting koordinat yang digambarkan dalam bentuk peta hasilpengecekan skala 1 : 50.000 bahwa sebanyak 3 (tiga) titik berada di KawasanHalaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 533/Pid.Sus/2016/PNRAPHuta Produksi Tetap dan Areal Konsesi HT!I PT. Sinar Belantara Indah Desa SeiMeranti Kec. Torgamba Kab.
120 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat (1) dan ayat (2)bersifat final ;Bahwa prosedur pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45Tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah denganPovinsi Sulawesi Tenggara, telah sesuai dengan Notulen Kesepakatan/Berita Acara dan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut diatas ;Bahwa dalam tanggapan ini Termohon ingin menyampaikan bahwa data danalat yang digunakan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat dalamrangka verifikasi batas daerah ini adalah :Citra Isfar Skala
1:200.000 tahun 2003 ;Peta Rupabumi Skala 1:50.000 Lembar 221253 (Lasolo) ;Peta Topografi Skala 1:200.000 Lembar 8283 XXVIIXXVIII/Lasolo danLembar 8283 XXVXXVI/Bungku ;GPS Garmin Model 6 Csx dan GPS Garmin Model 12 XL ;5.
Sebelum Termohon menanggapi permohonan Para Pemohon, maka Termohonterlebih dahulu akan menyampaikan/menjelaskan tentang MetodologiPelacakan sebelum terbitnya Objek Permohonan a quo sebagai berikut :a.bIdentifikasi Keberadaan PBU.14 dan PBU.15Secara manual dan digital dilakukan pengeplotan koordinat PBU.14 danPBU.15 pada peta Topografi sebagai peta yang telah disepakati oleh keduadaerah sebagai peta kerja dalam hal ini Peta Topografi skala 1:200.000Lembar 8283 XXVIIXXVII/Lasolo dan Lembar 8283 XXVXXVI
VIIWirabuana pada Tahun 1999, 2003, dan 2004 ;4 Dari hasil identifikasi lapangan terhadap Pilar atau Patok Batas tersebut padabutir 2, butir 3, dan butir 4 tersebut di atas, Tim Pengesan Batas Daerah TingkatPusat menyimpulkan bahwa proses penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeritentang Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dapatdilanjutkan dengan catatan sebagai berikut :a Semua pilar batas yang telah dipasang pada tahun 1999, 2003, dan 2004diplot pada Peta Topografi skala
RUNI YASIR,S.H
Terdakwa:
MUCHSIN Bin Alm. SYEIK MAHMUD.
366 — 10
Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atauHasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, BUPIUNU(Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalam menyalurkanBahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala Kecil, Pelanggan Kecil,transportasi, dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyaluryang ditunjuk BUPIUNU melalui seleksi.Halaman 8 dari 22 Putusan
Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yangakan melaksanakan kegiatan usaha niaga Minyak Bumi, Gas Bumi BahanHalaman 11 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2019/PN BirBakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau Hasil Olahanwajid memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, BUPIUNU (BadanUsaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalam menyalurkan BahanBakar Minyak untuk Pengguna Skala
Nomor36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, BadanUsaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niaga Minyak Bumi, Gas BumiBahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau HasilOlahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan MenteriESDM Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan BakarMinyak, BUPIUNU (Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalammenyalurkan Bahan Bakar Minyak untuk Pengguna Skala
353 — 15
Bahwa terdakwa Nasib Bin Syafri dan terdakwa Sulistiono telahmelakukan perambahan atau penebangan pohon alam tersebut seluas + 1,5 hektar ;Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Jafri Bin ML.Mancayo dengan titik koordiant : N.0022'14,3 E. 10247'13,2 , yangkemudian di ploting ke peta perizinan PT RAPP dengan skala 1 : 100.000.Bahwa menurut Ahli Hermes M Ujung.
Bahwa terdakwa Nasib Bin Syafri dan terdakwa Sulistiono telahmelakukan perambahan atau penebangan pohon alam tersebut seluas + 1,5 hektar ;Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Jafri Bin ML.Mancayo dengan titik koordiant : N.0022'14,3 E. 10247'13,2 , yangkemudian di ploting ke peta perizinan PT RAPP dengan skala 1 : 100.000.Bahwa menurut Ahli Hermes MUjung.
pengambilan titik koordinat adalahGPS (Global position Sistem) Map 76 CSX merek Garmin Made inTaiwan dengan nomor seri 10R 022508, juga menggunakan Kompasmerek Sunto 360 made In Finlandia dengan nomor seri 0333334.Sedangkan cara ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebutadalah dengan cara berdiri di tengah areal yang diperkirakan didugatelah terjadi tindak pidana tersebut dengan membawa GPS, kemudiandapatlah titik koordinat, kemudian diploting ke peta perizinan PT.Nusa Wana Raya dengan skala
Pelalawan dengan skala 1100.000 ; Bahwa kemudian diperoleh titik koordinat : N0022'14,3 E10247'13,2 ; Bahwa hasil dari titik koordinat yang ahli dapatkan adalah bahwa arealyang telah dilakukan perambahan tersebut adalah areal yang berada didalam konsesi PT.RAPP atau di lokasi tanaman unggulan sesuai denganSK.Peta tata ruang HTI yang dibebani dengan izin kepada PT.RAPP danstatus lokasi kejadian tersebut merupakan Kawasan hutan tetap sesuaidengan Peta TGHK ; Bahwa PT.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. SAMAD. S. Sos., M.Si Bin H. UCIT Diwakili Oleh : BASUKI, S.H., MH., MM., Dkk
300 — 153
atau 1 (satu) hektar dilaksanakan langsungoleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebagai instansi yangmemerlukan tanah dengan pihak yang berhak sebagimana ketentuan Pasal 55ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang PedomanTahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten:Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentinganumum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima)
Bambang Ermanto sebagai Direktur Utama PTTrigada Laroiba Mitra untuk mengerjakan pembuatan Dokumen Perencanaanpengadaan tanah (DPPT) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor900/8804099/SPK/JK/BAPENDA/2019, tanggal 27 Mei 2019 berdasarkanketentuan Pasal 56 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentangPedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan UntukHalaman 6 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di ProvinsiBanten
Bahwa pembentukan Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan pengadaan LahanUPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping tersebut adalahuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah Malingping dengan tugas berdasarkanketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018tentang Pedoman Tahapan ' Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, bertugas:a.
Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Banten Nomor11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan PelaksanaanHalaman 18 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/TimPelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan:.
Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur;Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Nomor 11Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaantanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/Tim Pelaksanaanmempunyai tugas melaksanakan kegiatan:a. Sosialisasi rencana pembangunan;b.
350 — 20
Sultra yang telahdisesuaikan dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutansesuai SK Menhut No. 465/Menhut II/2011 tanggal 09 Agustus 2011dengan skala peta 1;5.000;Bahwa kegunaan GPS adalah untuk menentukan titik koordinat lokasitempat yang dituju dalam hal ini adalah lokasi penebanghan danpengolahan kayu dalam kawasan konservasi teluk lasolo; sedangkampeta dasar tematik kehutanan propinsi sultra yang telah disesuaikandengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SKMenhut No.
Sultra yang telah disesuaikan dengan perubahanperuntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SK Menhut No. 465/Menhut II/2011 tanggal 09 Agustus 2011 dengan skala peta 1;5.000;e Bahwa benar kegunaan GPS adalah untuk menentukan titik koordinatlokasi tempat yang dituju dalam hal ini adalah lokasi penebangan danpengolahan kayu dalam kawasan konservasi teluk lasolo sedangkanpeta dasar tematik kehutanan propinsi sultra yang telah disesuaikandengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SKMenhut
Sultra yang telahdisesuaikan dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuaiSK Menhut No. 465/Menhut II/2011 tanggal 09 Agustus 2011 dengan skala peta1;5.000;Menimbang, bahwa kegunaan GPS adalah untuk menentukan titikkoordinat lokasi tempat yang dituju dalam hal ini adalah lokasi penebangan danpengolahan kayu dalam kawasan konservasi teluk lasolo sedangkan peta dasartematik kehutanan propinsi sultra yang telah disesuaikan dengan perubahanperuntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai SK Menhut
No. 465/Menhut1/2011 tanggal 09 Agustus 2011 dengan skala peta 1;5.000 adalah untukmenentukan posisi dan letak lokasi penebangan dan pengolahan kayuberdasarkan titik koordinat sehingga akan diketahui simbol atau tanda pada petatersebut;Menimbang, bahwa dalam kawasan konservasi pulau bahulu tersebuttidak boleh diterbitkan ijin dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin masukkedalam kawasan konservasi tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa para Terdakwa masuk
98 — 26
Bahwa TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa Aquo,didalam gambar situasi menggunakan skala perbandingan 1 : 1000, dimanaangkaangka menunjukkan jarak dihitung meter dan batas batas yangtercantum dalam data Fisik dan data yuridis, Sertifikat Hak Milik No 939,Uraian Batas Gambar Situasi No 900/80, Luas 8.535 M2, Terahir TercatatAtas Nama Suhrah, Terbit Tanggal 29 Januari 1981, Sekarang BerdasarkanPeta Petunjuk Dalam Penjelasan, Letak Lokasi Tanah Di Jalan P.M.Noor,17,2 M, Dari Titik kat
atas nama Samidi(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);Peta RBI dibuat oleh BAKORS ULTANAL (Badan Koordinasi Surveidan Pemetaan Nasional) Tahun 1892 Skala 1 : 50.000 (Fotokopisesuai dengan aslinya);Peta Situasi Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru Skala 1 :2.500 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Analisa Peta Salinan Letak SHM No. 939 tahun 1980 an MariatulQlbtiah Balik Nama ke Suhrah.
Skala 1 : 2.500 (Fotokopisesuai dengan aslinya);Peta Salinan Letak SKT No. 107/KSBU/CII/1986 Register No.502/HMT/KB/86. Berdasarkan Peta Petunjuk Letak/Penjelasan anChirstian Radikh Bin Pulu. Kelurahan Sungai Ulin, KotaBanjarbaru, Skala 1 : 2.500. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Peta Situasi RT. 27, RW 06 Kelurahan Sungai, Ulin KecamatanBanjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.
Skala 1 : 6.000 (Fotokopisesuai dengan aslinya);Peta Salinan Letak SHM No. 939 tahun 1981 Berdasarkan PetaPetunjuk Letak/Penjelasan an. Mariatul Qibdah Balik Nama keSuhrah Oktober 1994. Kelurahan Sungai, Kota Banjarbaru.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Peta Situasi RT. 27 Rw. 06 Kelurahan Sungai Ulin, KecamatanBanjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Skala 1 : 6.000, tertanggal 18Januari 2015.
Skala 1 : 10.000, Tertanggal 18 Januari 2015.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Gambar Peta Lokasi dan Peta petunjuk letak SHM No. 939 yangmenunjukan angka 41,2 dari jalan dan 17,2 dari titik ikat.