Ditemukan 5809 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : firman farma first fitra fitria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2772 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — Rito Nasibu, S.T., M.Eng
91 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fotokopi surat Fiskal CV Jaffa Teknik Konsultan ;22.1 (satu) lembar Fotokopi ijin Gangguan CV Jaffa Teknik Konsultan ;23.1 (satu) lembar Fotokopi Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) CVJaffa Teknik Konsultan ;24.11 (sebelas) lembar Fotokopi Akta Notaris No.4 tanggal 1 Oktober2009, Pemasukan dan Pengeluaran serta Perubahan AnggaranDasar CV Jaffa Teknik, Notaris LISA PURNAWATI NENTO, SH ;25.9 (sembilan) lembar Fotokopi Akta Notaris Nomor 17 tanggal 14Januari 2009, Pendirian Perseroan Komanditer dibawah Firma
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1699 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO. LTD. SINGAPORE BRANCH VS PT. INDO LAMPUNG PERKASA, dkk.
348 — 249 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Director tertanggal 1 Oktober 1996 (videbukti T27A juncto bukti T27B) yang ditandatangani oleh Karel Budimandalam kapasitasnya juga selaku Presiden Direktur dari PT IndolampungPerkasa (Termohon Kasasi 1);Lebih lanjut, fakta bahwa Daddy Hariadi (Turut Termohon Kasasi 5)berwenang untuk menandatangani credit agreement untuk dan atas nama PTIndolampung Perkasa (Termohon Kasasi 1) juga ditegaskan oleh PendapatHukum tertanggal 8 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh salah satu kantorhukum Indonesia, yaitu Firma
    Bahkan, berdasarkan Pasal 1793 KUHPerdata, suatukuasa dapat diberikan secara lisan;Sebagai catatan tambahan, perlu Pemohon Kasasi sampaikan kepada MajelisHakim Kasasi yang mulia bahwa berdasarkan bukti T212A juncto bukti T212B (in casu pendapat hukum yang dikeluarkan oleh salah satu firma hukumterkemuka di Singapura, yakni Allen & Gledhill (Pendapat Hukum Allen &Gledhill), credit agreement yang ditandatangani oleh Kenji Ikemoto (TurutTermohon Kasasi 2) berdasarkan:(a) Surat Kuasa dari Pemohon Kasasi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 16 Maret 2015 — SIRAJUDDIN Bin H.M. KASIM, DK
35 — 22
  • Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadanhukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWANPRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti,Bandung, 2002 hal. 17);Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwayang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama : Terdakwa I :SIRAJUDDIN Bin H.M.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 15-03-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 26 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SUDARMADI, SH.
Terdakwa:
ASAI Bin SIYAN
116 — 46
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 20-02-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 04-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH.MH
Terdakwa:
TJIPTA FUDJIARTA
162 — 107
  • Sedangkan Akta yang dibuatoleh Notaris jika Notaris itu sendiri yang membuat Akta tersebut, misalnyaAkta pendirian suatu Perseroan Terbatas ( PT), Firma, dan lain sebagainya.Menimbang, bahwa pemalsuan Akta Otentik yang diancam denganpidana dalam Pasal 266 KUHP adalah bagian dari pemalsuan surat padaumumnya yang diatur dalam Bab XII KUHP dimana Pasal 266 KUHP tersebutmerupakan Kesengajaan (Opzet).
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
123 — 36
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 12-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 177/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
Dra. ITA POERI ANDAYANI.
167 — 51
  • Adapun yang berbentukbadan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkanyang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap(CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan hukum;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — SUHARIYONO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
93 — 15
  • Dalam bahasa KUHP setiap orang dirumuskandengan kata barang siapa, sedangkan pengertian Korporasi menurut UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlain yang tidak berbadan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 20-11-2014 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 186/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG
Tanggal 26 Agustus 2015 — AJI SUPRIAJI; DKK; LAWAN; PT. TELKOM INDONESIA, Tbk.; PT. GRAHA SARANA DUTA (GSD); KOPERASI SARANA SEJAHTERA (KSS)
143 — 40
  • TELKOM Datel Bekasisampai dengan 30 Juni 2011.SURAT KETERANGANBukti P Nomor : 0045/PS.000/GSD050/2012 Fotocopy dari Asli.741 Tertanggal : Jakarta, 14 Februari 2012 Bukti ini memperkuat dalildalilDitandatangani oleh : GUGATAN butir (1), (2) dan (61).Firma SyofrijalAsman HR Bukti ini menyatakan bahwa,PT. GRAHA SARANA DUTA Nama : HENDRA DARMAWANAdalah benar karyawan PT.
    GRAHASARANA DUTA : Firma Syofrijal KOPERASISARANA SEJAHTERA : Dewa Made Agnes BuktiP1657NOTULEN PERUNDINGAN PT.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 46/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Monica Br Gultom selaku Direktur Utama PT SIANJUR RESORT Diwakili Oleh : MARUHUM SIRAIT,SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERSERO
Terbanding/Tergugat II : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
189 — 125
  • ., Advokat & Konsultan Hukumpada Firma Hukum Indonesia Raya yang beralamat di RukoSaung Bambu Regency, Blok B3, JI. Lingkar Utara RT.004,RW.006, Kel. Perwira, Kec. Bekasi Utara, Jawa Baratberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLubuk Pakam Nomor W2.U4/38/HK OO/I/2020, tanggal 23Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembandingsemula Penggugat;MELAWAN1. PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.
Tanggal 29 Juli 2016 — ANUGERAH RAHMAN, SE. ; Kejaksaan Negeri Pamekasan
110 — 44
  • Adapunyang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum; Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
HARRY HORATIAN
158 — 187
  • ARTEFAK KONSULTAN didirikan pada tahun 2003berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Firma Nomor 108tanggal 26 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris HASNA MOKOGINTA,SH.Bahwa saksi yang menjabat sebagai Direktur CV. ARTEFAK KONSULTANsebelum saksi adalah AGUSTIN OLII (2003 s/d 2005) dan selanjutnyasaksi menjabat selaku Direktur CV.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 24 Juni 2015 — Muhammad Akib,SKM,M.Si Bin H.Akhmad Camea
54 — 17
  • Adapun yang berbadanhukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasiyang tidak berbentuk Badan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakan diatasbila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No.31
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-12-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 193 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 13 April 2016 — Hj. SUMIYATI, A.Md Binti H.M. ROHILI (Alm)
118 — 49
  • ., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Firma Hukum Sukpandiar dan Partners,beralamat di Perum Telaga Sakinah Blok CD.9 No.1. Cikarang Barat, Kab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Jkt. Pst
Tanggal 2 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - R. DRAJAD ADHYAKSA, ATD. MT
221 — 66
  • Adapun yang berbadan hukum misalnyaPerseroan Terbatas, yayasan dan koperasi, sedangkan korporasi yang tidakberbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), UsahaDagang atau Perkumpulan lainnya.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 31-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2018 — Penuntut Umum:
HERYA SAKTI SAAD, SH.
Terdakwa:
MOH. TEGUH AVIANTARA, S. Pi Bin H. HASANUDDIN Alm
122 — 13
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
H. MISLAN S.E., M.P
166 — 53
  • Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidak berbentuk Badan Hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atauPerkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakandiatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juli 2016 — Ir. H. PRAYITNO ; KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
210 — 350
  • Dalam bahasa KUHP setiap orang dirumuskandengan kata barang siapa, sedangkan pengertian Korporasi menurut UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaanyang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan danKoperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa),Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lainlainyang tidak berbadan hukum
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 24 Juni 2015 — Buhari Muslim, S.Ag Bin H.Yusransyah
74 — 45
  • Adapun yang berbadanhukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasiyang tidak berbentuk Badan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV),Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakan diatasbila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No.31
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 14-12-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
Tanggal 9 Mei 2018 — Penuntut Umum:
ROMZA SEPTIAWAN, SH,. MH.
Terdakwa:
Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN
95 — 23
  • Orang perseorangan berartiyang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kataBarang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma,CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (DARWAN PRINST,Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,2002 hal. 17);Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa